Penulis: Arie Ristyan

KPK Sudah Kantongi Tersangka Korupsi Kuota Haji, Siapa Saja Mereka?

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mengantongi nama-nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

“Calonnya sudah ada,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Meski demikian, Asep belum bersedia membuka identitas para tersangka. Ia hanya menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan dalam waktu dekat melalui konferensi pers.

“Dalam waktu dekat. Pasti akan kami kabarkan dan dikonperskan,” ujarnya.

KPK mengungkap adanya dugaan aliran dana hasil korupsi kuota haji tambahan 2024 yang mengalir hingga ke pejabat puncak di Kemenag. Asep memberi isyarat bahwa yang dimaksud pucuk pimpinan bisa setingkat menteri.

“Kalau di direktorat ujungnya direktur, kalau di kedeputian ujungnya deputi, dan kalau di kementerian ujungnya ya menteri,” kata Asep.

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah diperiksa. Terbaru, KPK memanggil pendakwah sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, yang diperiksa selama hampir delapan jam pada Selasa (9/9).

Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah dimintai keterangan baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan. KPK bahkan telah menggeledah rumah Yaqut dan mencegahnya bepergian ke luar negeri.

Penyidik juga tengah menelusuri alasan penerbitan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan. Regulasi inilah yang dinilai menjadi pangkal persoalan.

Kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah itu sebelumnya diberikan oleh pemerintah Arab Saudi setelah pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam Kepmen 130/2024, pembagian berubah drastis: 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus, atau 50:50. KPK menduga, sebagian kuota khusus inilah yang diperjualbelikan melalui jaringan biro perjalanan dan asosiasi haji dengan melibatkan pihak internal Kemenag.

KPK Ungkap Korupsi Kuota Haji: Dari Travel hingga Pejabat, Semua Kebagian Jatah

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Dari hasil penyelidikan, terungkap adanya praktik penjualan kuota dengan iming-iming bisa langsung berangkat pada tahun yang sama, asalkan calon jemaah bersedia membayar lebih mahal.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pola yang digunakan agen travel dalam menarik calon jemaah. Menurutnya, kuota haji khusus seharusnya tetap memiliki masa tunggu sekitar dua tahun, namun dijadikan celah bisnis oleh pihak-pihak tertentu.

“Biasanya ditawarkan kepada calon jemaah dengan harga lebih tinggi. Mereka dijanjikan bisa berangkat pada tahun itu juga. Bahkan, ada yang dipatok antara Rp300 juta sampai Rp400 juta untuk satu kuota,” ungkap Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Ia menuturkan, praktik ini tidak berjalan secara langsung antara agen travel dengan pejabat Kementerian Agama. KPK menemukan adanya perantara yang berperan menghubungkan, termasuk staf khusus hingga pihak lain yang disebut ikut terlibat.

“Secara berjenjang, jadi tidak langsung dari travel agent ke pucuk pimpinan. Ada beberapa orang sebagai penghubung yang sudah kami mintai keterangan,” kata Asep.

Lebih lanjut, KPK juga menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Setiap pihak yang terlibat disebut memperoleh bagian masing-masing dari biaya tinggi yang dibebankan kepada calon jemaah.

“Nah, kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan, masing-masing orang, mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” tambahnya.

KPK menegaskan akan terus mengusut keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli kuota haji tambahan tersebut.

Ustadz Khalid Basalamah: Kami Jadi Korban Travel PT Muhibbah dalam Kasus Kuota Haji

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pendakwah sekaligus Direktur PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir delapan jam pada Selasa (9/9/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

Usai pemeriksaan, Khalid menjelaskan dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai jemaah haji pada 2024 sekaligus pemilik travel haji serta ketua asosiasi Mutiara Haji.

“Jadi saya bersama jamaah awalnya sebagai furoda, kemudian ada seseorang bernama Ibnu Mas’ud dari PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini (haji khusus). Akhirnya kami ikut dengan visa itu dan ikut travelnya Muhibbah terdaftar sebagai jamaah haji di situ,” kata Khalid kepada wartawan.

Ia menegaskan, pihaknya merasa menjadi korban dari travel PT Muhibbah. Menurutnya, seluruh jamaah yang berjumlah 122 orang awalnya mendaftar sebagai haji furoda, namun ditawari untuk pindah menggunakan visa haji khusus.

“Jadi posisi kami sebenarnya sebagai korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Mas’ud. Kami awalnya semua furoda ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini dengan menyatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Jumlah jamaahnya 122 langsung berangkat,” ujarnya.

Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan terhadap Khalid maupun perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Tiongkok Salurkan Bantuan Rp112 Miliar untuk Korban Gempa Afghanistan

Redaktur: Arie Ristyan

KABUL (jurnalislam.com)– Pemerintah Tiongkok mengumumkan akan menyalurkan bantuan kemanusiaan darurat senilai 50 juta yuan atau sekitar Rp112 miliar bagi korban gempa bumi di Afghanistan timur.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam unggahannya di platform X pada Selasa (9/9/2025), menyebutkan bahwa bantuan tersebut meliputi tenda, selimut, terpal, bahan makanan, dan kebutuhan penting lainnya.

“Afghanistan selalu menjadi tetangga bersahabat dan mitra strategis Tiongkok. Tiongkok akan mendampingi Afghanistan melewati masa sulit ini dan berupaya mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terdampak sesegera mungkin,” ujar Lin Jian.

Pengiriman pertama bantuan tiba di Kabul melalui jalur udara pada 7 September, sementara pengiriman berikutnya dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan.

Gempa bumi dahsyat mengguncang Afghanistan timur pada Senin malam, melanda provinsi Kunar, Nangarhar, Laghman, Panjshir, dan Nuristan. Kunar tercatat sebagai wilayah dengan dampak terparah.

Berdasarkan data resmi, korban meninggal di Kunar mencapai 2.205 orang, dengan 3.640 lainnya mengalami luka-luka. Di Nangarhar, 12 orang dilaporkan tewas dan 255 orang luka-luka, sementara di Laghman terdapat 80 korban luka.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan menyampaikan bahwa hingga kini 48 negara dan organisasi internasional telah menyatakan simpati dan solidaritas terhadap rakyat serta pemerintah Afghanistan. Beberapa negara dan lembaga juga sudah mengirimkan bantuan, meski jumlah totalnya belum dirinci. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Desak Pemerintah Kecam Serangan Israel ke Doha

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Sukamta, Ph.D., mengecam keras serangan udara Israel terhadap ibu kota Qatar, Doha. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip hukum internasional.

“Serangan Israel terhadap Doha adalah bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan ini berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Teluk dan mengganggu upaya perdamaian di Timur Tengah,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, Israel berulang kali melakukan serangan terhadap delegasi negosiasi perdamaian Palestina, sehingga menunjukkan tidak adanya niat untuk menciptakan perdamaian. Ia menegaskan, Indonesia berdiri bersama Qatar sebagai negara berdaulat dan mendesak pemerintah mengambil sikap tegas serta berperan aktif mendorong penyelesaian damai.

Sukamta juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan pernyataan resmi mengecam serangan Israel dan meningkatkan koordinasi diplomatik.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret dengan memimpin upaya diplomasi internasional. Selain itu, negara kita harus memastikan keselamatan seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Qatar,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, penting bagi Indonesia membangun dukungan internasional melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan PBB. Hal itu, kata dia, guna menginisiasi resolusi penghentian eskalasi konflik serta memastikan perlindungan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina.

“Fraksi PKS DPR RI konsisten membela hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina dan mendukung semua upaya diplomasi Indonesia di level internasional. Kami mendorong pemerintah untuk lebih proaktif melalui jalur diplomasi multilateral, termasuk di PBB, agar serangan semacam ini tidak terulang di masa depan,” pungkasnya.

Pakar HAM PBB Desak Israel Hentikan Ancaman terhadap Armada Global Sumud

Redaktur: Arie Ristyan

BRUSSELS (jurnalislam.com)– Para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (9/9/2025) mendesak Israel untuk menghentikan ancaman terhadap Armada Global Sumud dan memastikan misi kemanusiaan itu dapat melanjutkan perjalanan ke Jalur Gaza tanpa hambatan.

Dalam pernyataan resmi, para pakar menegaskan bahwa setiap upaya memblokir armada tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka menilai misi ini lahir akibat kegagalan komunitas internasional mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza, yang digambarkan sebagai tindakan melanggar hukum dan membawa bencana kemanusiaan.

“Aktivis masyarakat sipil tidak akan terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka di laut jika Majelis Umum atau Dewan Keamanan telah mengambil langkah tegas untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman ke Gaza,” ujar para pakar.

Kekhawatiran meningkat menyusul insiden serangan Israel terhadap kapal Madaleen pada Juni lalu, serta ancaman terbaru Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang mengusulkan penahanan peserta armada di penjara berkeamanan tinggi dan penyitaan kapal mereka.

“Langkah-langkah seperti itu jelas melanggar hukum dan merupakan bentuk hukuman kolektif, intimidasi, serta pembalasan terhadap pembela HAM. Negara-negara harus bertindak sekarang, atau berisiko turut serta dalam pelanggaran berat Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina,” tegas mereka.

Pernyataan itu kembali menekankan bahwa Gaza tetap merupakan wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional. Blokade Israel selama 17 tahun disebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang dilarang dalam hukum humaniter. Para pakar juga memperingatkan bahwa pembatasan yang disengaja terhadap makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting dapat dilihat dalam konteks pendudukan ilegal dan serangan yang lebih luas terhadap rakyat Palestina, yang oleh banyak lembaga telah diperingatkan bisa dikategorikan sebagai genosida.

“Negara-negara harus menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang menghadapi kelaparan dan genosida. Israel harus segera mencabut blokade yang menyesakkan dan mengizinkan bantuan masuk melalui semua penyeberangan ke Gaza,” lanjut mereka.

Armada Global Sumud yang namanya diambil dari kata Arab sumud yang berarti “keteguhan” terdiri dari lebih dari 50 kapal yang membawa sekitar 150 aktivis dari berbagai negara, termasuk dokter, jurnalis, dan relawan kemanusiaan. Peserta berasal dari Indonesia, Tunisia, Turki, serta sejumlah negara di Eropa, Afrika, dan Asia. Armada ini berlayar dari Barcelona pada akhir Agustus lalu dengan tujuan menyalurkan bantuan langsung ke Gaza. (Bahry)

Sumber: AA

Israel Serang Qatar, PBB dan Negara-negara Muslim Marah Besar

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara Israel di Doha, Qatar, yang menargetkan para pemimpin senior Hamas. Ia menyebut tindakan itu sebagai “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar.”

“Kita baru mengetahui serangan Israel di Qatar, negara yang telah memainkan peran sangat positif dalam upaya mencapai gencatan senjata dan pembebasan semua sandera. Saya mengutuk pelanggaran mencolok ini,” kata Guterres dalam jumpa pers di New York, Selasa (9/9).

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) juga menyampaikan kecaman serupa. Dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, MBS menyebut serangan tersebut sebagai “tindakan kriminal” dan menegaskan solidaritas penuh Kerajaan Saudi kepada Qatar.

“Serangan terang-terangan Israel terhadap Negara Qatar merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan resmi Saudi Press Agency.

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyebut serangan di Doha sebagai “tindakan mencolok dan pengecut.” Kecaman juga datang dari Turki yang menilai Israel melanggar hukum internasional dengan menyerang tokoh-tokoh Hamas di Qatar.

Dari Vatikan, Paus Leo menyatakan keprihatinannya atas dampak serangan tersebut.

“Ada beberapa berita yang sangat serius saat ini: serangan Israel terhadap beberapa pemimpin Hamas di Qatar. Seluruh situasi ini sangat serius,” ujarnya di Castel Gandolfo, seperti dikutip kantor berita Italia ANSA.

Sementara itu, maskapai nasional Qatar, Qatar Airways, menegaskan operasional penerbangan tidak terpengaruh oleh ledakan di ibu kota.

“Insiden baru-baru ini di Doha tidak memengaruhi operasi Qatar Airways. Keselamatan dan keamanan penumpang kami tetap menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan resmi perusahaan. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Lancarkan Serangan Udara ke Doha, Qatar Kecam Keras

Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)- Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengumumkan telah melancarkan serangan udara di Doha, Qatar, dengan klaim menargetkan para pemimpin senior Hamas. Serangan tersebut memicu sejumlah ledakan dan asap tebal yang terlihat di beberapa titik ibu kota.

Dalam pernyataan bersama, tentara Israel dan badan keamanan Shin Bet menyebutkan, “Angkatan udara melakukan serangan tepat sasaran terhadap para pemimpin senior organisasi Hamas di Doha.” Namun, lokasi pasti serangan tidak dijelaskan.

Reuters melaporkan sejumlah ledakan keras terdengar di distrik Katara, pusat Kota Doha. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan gumpalan asap membubung di atas area tersebut. Beberapa saksi mata juga mengatakan kepada The New Arab bahwa ledakan terjadi di kawasan ramai penduduk.

Media Israel, termasuk Channel 12, mengutip sumber keamanan yang menyatakan bahwa target serangan adalah para pemimpin Hamas. Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan mengutip seorang pejabat senior Israel bahwa ledakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembunuhan terhadap pejabat Hamas.

Doha diketahui menjadi tuan rumah biro politik Hamas dan selama ini berfungsi sebagai basis utama para pemimpin kelompok itu di pengasingan.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam keras serangan tersebut. Juru bicara Kemenlu, Majed Al-Ansari, menyebut tindakan Israel sebagai “serangan pengecut” yang menghantam bangunan tempat tinggal anggota biro politik Hamas.

“Serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan ancaman serius bagi keamanan serta keselamatan warga Qatar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Qatar “tidak akan menoleransi perilaku sembrono Israel, gangguan keamanan regional, maupun tindakan yang menargetkan kedaulatannya.”

Kemenlu Qatar menyatakan pasukan keamanan, pertahanan sipil, dan otoritas terkait telah bergerak cepat menangani insiden tersebut. Penyelidikan kini dilakukan di tingkat tertinggi.

Jurnalis sekaligus akademisi Palestina, Lamis Andoni, menilai serangan itu menunjukkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih memilih upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas ketimbang menempuh jalur diplomasi.

“Netanyahu sedang berusaha menghabisi kepemimpinan Hamas. Ia tidak sedang bernegosiasi, tidak sedang berupaya gencatan senjata, ataupun mengakhiri perang,” kata Andoni kepada The New Arab.

“Ia ingin menghancurkan Gaza dan tidak mengampuni rakyat Gaza. Saya memperkirakan akan ada lebih banyak upaya pembunuhan,” tambahnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Empat Tentara Israel Tewas, Satu Luka dalam Serangan Hamas di Pinggiran Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel (IDF) melaporkan empat tentaranya tewas dalam serangan Hamas di pinggiran Kota Gaza pada Senin pagi (8/9/2025). Insiden ini terjadi saat Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran dan bersiap melakukan operasi darat untuk merebut kota tersebut.

Keempat tentara yang tewas berasal dari Batalyon ke-52 Brigade Lapis Baja ke-401. Mereka adalah:

– Letnan Matan Abramovitz (21), dari Ganei Tikva

– Sersan Uri Lamed (20), dari Tel Mond

– Sersan Amit Arye Regev (19), dari Modiin

– Sersan Gadi Cotal (20), dari Kibbutz Afikim

Selain itu, seorang prajurit dari Batalyon ke-50 Brigade Nahal dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut.

𝗞𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗦𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Menurut penyelidikan awal IDF, sekitar pukul 06.00 pagi, tiga pejuang Hamas menyerang sebuah kamp militer di daerah Kafr Jabalia, dekat permukiman Sheikh Radwan, Kota Gaza. Serangan terjadi tak lama setelah pasukan Israel kembali ke pos terdepan usai operasi malam.

Para pejuang Hamas dilaporkan berhasil mendekati sebuah tank di pintu masuk kamp dan menembak komandan yang berada di luar palka kendaraan lapis baja. Mereka kemudian melemparkan bahan peledak ke dalam tank, menewaskan empat tentara di dalamnya.

Tentara Israel lain di kamp tersebut membalas tembakan ke arah para pejuang Hamas yang mencoba melarikan diri. Dalam baku tembak tersebut, seorang prajurit infanteri terluka di bagian kaki, menurut keterangan militer Israel.

Insiden ini diumumkan IDF beberapa jam setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan warga sipil Gaza untuk segera meninggalkan kota, di tengah serangan udara intensif dan rencana serangan darat Israel yang akan datang. (Bahry)

Sumber: TOI

Trump Ultimatum Hamas: Terima Gencatan Senjata atau Hadapi Konsekuensi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ancaman baru kepada Hamas terkait proposal gencatan senjata di Gaza. Ancaman itu disampaikan di tengah serangan udara Israel yang terus mengguncang Kota Gaza.

Dalam pernyataan pada Ahad (7/9/2025), Hamas mengonfirmasi telah menerima “beberapa gagasan” dari AS dan menyambut baik setiap inisiatif yang berupaya mengakhiri perang. Namun, kelompok Palestina itu belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal terbaru tersebut.

Trump menegaskan, pembebasan seluruh tawanan Israel menjadi syarat utama dalam perundingan.

“Ini adalah peringatan terakhir saya. Israel telah menerima persyaratan saya. Sudah waktunya bagi Hamas untuk menerima juga,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮

Menurut laporan media Israel, rancangan terbaru mengharuskan Hamas membebaskan 48 tawanan pada hari pertama gencatan senjata. Sebagai imbalannya, Israel akan menghentikan serangan di Kota Gaza, membebaskan ribuan tahanan Palestina, serta memasuki negosiasi untuk mengakhiri perang. Trump disebut akan mengawasi langsung proses perundingan tersebut.

Sejumlah pejabat Israel menyebut proposal ini diajukan tim Trump. Namun, laporan dalam negeri Israel menegaskan adanya keterlibatan signifikan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jurnalis Israel, Amit Segal, bahkan menyebut rancangan itu “berasal dari Yerusalem.”

Netanyahu dikenal kerap menggagalkan upaya gencatan senjata. Bulan lalu, ia menarik dukungan atas rencana yang difasilitasi utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, meski Hamas telah menerimanya. Saat itu, Netanyahu menegaskan hanya akan menerima “akhir perang permanen” dengan tuntutan: pembebasan seluruh tawanan, pelucutan senjata Hamas, kendali penuh Israel atas keamanan, serta pemerintahan Gaza yang tidak terkait Hamas maupun Otoritas Palestina.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮

Manuver diplomatik ini berlangsung di tengah intensitas serangan Israel yang semakin meningkat. Militer Israel telah berminggu-minggu membombardir wilayah padat penduduk di Gaza, menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan sejumlah kawasan luluh lantak.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin (8/9) kembali melontarkan ancaman keras. Ia memperingatkan Hamas bahwa bila tidak membebaskan tawanan dan melucuti senjata, “Gaza akan dihancurkan dan kalian akan dilenyapkan.”

Pernyataan itu mempertegas sikap keras pemerintah Israel, sementara prospek gencatan senjata masih bergantung pada kesediaan Hamas dan Israel menerima proposal yang kini berada di meja perundingan. (Bahry)

Sumber: TNA