Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyeret nama yang dikaitkan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi bernama Syaiful Bahri yang sempat disebut sebagai staf PBNU.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Lukman Khakim, meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa meski nama Syaiful Bahri tercatat dalam struktur Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PBNU periode 2022–2027, yang bersangkutan tidak pernah aktif menjalankan tugas.

“Sejak Rakernas pertama PBNU setelah Muktamar Lampung 2021, saya tidak pernah melihat dia aktif. Syaiful hanya sekali muncul saat Rakernas di Cipasung,” kata Lukman di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Lukman menambahkan, Syaiful Bahri bukan pegawai sekretariat PBNU,

“Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman.

Menurutnya, Syaiful lebih dikenal sebagai orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Wasekjen PBNU yang juga sudah dipanggil KPK sebagai saksi dan dicegah bepergian ke luar negeri.

“Dia lebih sering menjadi operator lapangan dalam urusan sekretariat dan kepanitiaan saat Gus Alex masih menjabat,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Syaiful Bahri dipanggil bersama seorang PNS Kemenag bernama Ramadhan Haris untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (9/9). Namun, hingga kini penyidik belum mengungkap materi pemeriksaan keduanya.

JAKARTA (jurnalislam.com)— DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri mengecam keras eskalasi militer Israel yang dalam 48 jam terakhir menyerang lima wilayah Qatar, Suriah, Lebanon, Tunisia, dan Gaza.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., menilai tindakan Israel tersebut merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.

“Serangan Israel ke Qatar dan negara-negara lain bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. PKS memandang ini sebagai agresi militer yang harus dihentikan segera,” kata Syahrul Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menyebut, serangan paling mengejutkan terjadi pada Selasa (9/9), ketika jet tempur Israel meluncurkan serangan udara ke Doha, Qatar, menargetkan para pemimpin Hamas yang tengah membahas gencatan senjata.

Dari serangan tersebut, sedikitnya enam orang tewas dan sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Pemerintah Qatar mengecam keras aksi itu sebagai agresi brutal sekaligus pelanggaran kedaulatan negara.

Selain Qatar, Israel juga menghantam beberapa titik strategis di Suriah, termasuk Latakia, Homs, dan Palmyra, yang berisi instalasi pertahanan udara serta infrastruktur militer. Di Lebanon, serangan drone menargetkan kendaraan yang diduga membawa anggota Hezbollah di dekat Jiyyeh, selatan Beirut, dan melukai sejumlah orang.

Di Tunisia, Israel dilaporkan menyerang kapal Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Sementara di Gaza, Israel menggencarkan serangan darat dan udara di distrik Rimal, sekaligus memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke zona kemanusiaan.

Melihat rangkaian serangan tersebut, DPP PKS mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas di forum internasional.

“Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap keras serangan Israel terhadap Qatar, Suriah, Lebanon, dan Gaza melalui forum PBB dan OKI meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi kedaulatan negara-negara yang diserang,” ucapnya.

“Seluruh elemen bangsa Indonesia harus melakukan tindakan lebih aktif menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara ASEAN, OKI, parlemen dunia dan Gerakan Non-Blok untuk menekan Israel serta memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan masyarakat sipil yang terdampak di Qatar, Suriah, dan Lebanon,” tegas Syahrul Aidi.

Anggota Komisi I DPR RI itu menekankan bahwa Indonesia tidak boleh mengambil posisi pasif dan harus bersikap tegas karena itu sudah diatur dalam UUD 1945.

“Indonesia tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran kedaulatan dan kemanusiaan ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia harus berdiri di garda terdepan membela keadilan dan perdamaian,” tambah lulusan Al Azhar Mesir itu.

PKS menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan diplomasi internasional, membela hak-hak rakyat Palestina, serta mendorong penghentian agresi militer Israel di kawasan Timur Tengah.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Memperingati 41 tahun tragedi Tanjung Priok 1984, para korban dan keluarga korban menggelar acara muhasabah, doa bersama, dan silaturahmi di Masjid Al-A’Raf, Jalan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (12/9/2025). Acara ini digelar sebagai bentuk refleksi dan peneguhan komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan, menyusul belum tuntasnya penyelesaian tragedi kemanusiaan tersebut oleh negara.

Mewakili keluarga korban, Beni Bikih menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang dan mendoakan seluruh korban yang meninggal dunia dalam peristiwa kelam tersebut.

“Selain itu, kami juga menggelar muhasabah dan doa bersama untuk seluruh korban,” ujar Beni dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Beni mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim dua surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu (10/9). Isi surat tersebut menyampaikan harapan agar Presiden memberikan kesempatan audiensi bagi keluarga korban untuk menyampaikan aspirasi penting secara langsung.

“Audiensi ini kami harapkan untuk menjalin silaturahmi dengan Presiden sekaligus menyampaikan aspirasi terkait upaya rehabilitasi nama baik para korban serta keturunan mereka,” tambahnya.

Keluarga korban menekankan bahwa tragedi Tanjung Priok bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka kemanusiaan yang belum sembuh hingga kini. Meski pemerintah sebelumnya telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat, kasus Tanjung Priok belum termasuk di dalamnya, meskipun telah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Surat terbuka yang dikirimkan juga menyinggung permintaan maaf yang pernah disampaikan oleh tokoh-tokoh terkait tragedi tersebut, seperti almarhum Jenderal Beny Murdani dan Presiden Soeharto. Namun, keluarga korban menilai belum ada penuntasan yang memadai, apalagi pemulihan nama baik dan kompensasi yang layak.

Melalui surat tersebut, keluarga korban menuntut agar tragedi Tanjung Priok diakui secara resmi sebagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah. Selain itu, mereka meminta agar diberikan pemulihan nama baik, kompensasi yang adil, serta langkah konkret untuk menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang.

“Kami percaya, di awal masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, momentum ini menjadi kesempatan untuk menorehkan sejarah yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tutup pernyataan keluarga korban.

Mengakhiri pernyataannya, Beni menegaskan, yang kami butuhkan saat ini bukan lagi janji, melainkan tindakan nyata dari pemerintah.

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah menelusuri aliran dana dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024. Penelusuran itu disebut juga menyentuh organisasi masyarakat keagamaan, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menerapkan pola 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘦𝘺 untuk mengetahui ke mana saja dana tersebut mengalir.

“Kami sedang menelusuri aliran dana itu, ke mana saja perginya. Itu yang sedang kami lakukan,” kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, penelusuran tidak hanya dilakukan oleh KPK tetapi juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, pelibatan organisasi keagamaan seperti PBNU bukan tanpa alasan, mengingat penyelenggaraan haji memang bersentuhan dengan ormas keagamaan.

“Kuota haji ini terkait dengan praktik ibadah agama, tentu ada keterlibatan organisasi keagamaan. Itu sebabnya penelusuran diarahkan ke sana,” jelasnya.

Asep menegaskan, langkah KPK tidak dimaksudkan untuk menyudutkan organisasi keagamaan tertentu. “Tidak ada maksud mendiskreditkan ormas. Prinsipnya, setiap penanganan perkara korupsi, kami wajib meneliti kemana uang-uang itu mengalir,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama KPK adalah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi.

“Kami berkewajiban melakukan pemulihan. Uang negara yang dikorupsi harus ditarik kembali untuk dikembalikan ke kas negara,” tegasnya.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia guna memberantas praktik korupsi yang semakin mengakar. Tuntutan itu disampaikan ICW melalui siaran pers resmi yang diunggah di laman antikorupsi.org pada Senin (9/9/2025) sore.

Dalam pernyataannya, ICW menilai politik Indonesia selama ini didominasi segelintir elite superkaya yang dapat membeli partai politik, kursi eksekutif maupun legislatif, bahkan mempengaruhi kebijakan negara. Kondisi ini disebut sebagai state capture corruption, yaitu ketika kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk mengamankan keuntungan kelompok tertentu.

“Jika sistem politik oligarkis ini tidak dibongkar, maka korupsi akan terus tumbuh subur, sementara demokrasi hanya menjadi alat oligarki untuk mempertahankan kekuasaan,” tulis ICW.

Selain itu, ICW menyoroti lemahnya lembaga penegak hukum yang kerap terjebak dalam intervensi politik dan permainan mafia hukum. Menurut ICW, polisi, jaksa, maupun hakim bisa disuap untuk melindungi pelaku korupsi sehingga kepercayaan publik terhadap hukum semakin terkikis. ICW menegaskan, pembersihan internal di KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi langkah mendesak.

ICW juga meminta revisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi lembaga antirasuah itu. Sejak revisi UU KPK pada 2019, ICW menilai KPK kehilangan taring karena berada di bawah kendali eksekutif dan dipenuhi unsur kepolisian serta kejaksaan yang rawan konflik kepentingan.

Di sisi lain, ICW mendesak penguatan instrumen hukum pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi, pembahasan RUU Perampasan Aset, aturan mengenai konflik kepentingan, perlindungan korban korupsi, serta pembatasan transaksi uang kartal. ICW menekankan seluruh proses legislasi tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

“Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas jika regulasi yang lemah terus dipertahankan, sementara aturan penting untuk memutus rantai korupsi tak kunjung disahkan,” tegas ICW.