Arie Ristyan, Pengarang Jurnal Islam

Israel Serang Area Rumah Sakit di Gaza, 83 Warga Palestina Gugur

19 Sep 2025 16:11:23 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Pasukan Israel kembali melancarkan gelombang serangan baru di Jalur Gaza, menghantam kawasan padat penduduk termasuk di sekitar beberapa rumah sakit yang masih beroperasi. Serangan darat mereka di Kota Gaza menambah panjang daftar korban sipil.

Sedikitnya 83 warga Palestina gugur pada Kamis (18/9/2025), menurut pejabat medis yang dikutip Al Jazeera.

Rudal Israel menghantam area sekitar Rumah Sakit al-Shifa dan al-Ahli, yang menjadi salah satu jalur kehidupan terakhir bagi warga yang sakit, kelaparan, dan terluka. Setidaknya 15 orang syahid di luar al-Shifa, sementara empat lainnya tewas dalam serangan terpisah di dekat al-Ahli.

𝗗𝗶𝗸𝗲𝗰𝗮𝗺 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴

Hamas mengutuk serangan itu sebagai “kejahatan perang sepenuhnya”, yang dilakukan hanya sehari setelah PBB merilis laporan baru tentang dugaan genosida Israel di Gaza. Menurut Hamas, serangan tersebut adalah “pesan terang-terangan penghinaan terhadap komunitas internasional.”

Menteri Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, menyatakan dirinya “ngeri” atas pemboman terhadap Rumah Sakit al-Rantisi, yang merawat anak-anak. “Bayi dalam inkubator dan anak-anak yang menjalani dialisis seharusnya tidak menjadi sasaran pemboman,” tulisnya di media sosial.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut rumah sakit anak itu diserang tiga kali, memaksa 40 pasien mengungsi, sementara 40 lainnya masih terjebak di dalam bersama staf.

“𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲”: 𝗣𝗕𝗕 𝗦𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗣𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗵𝗮𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻

Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) berduka atas gugurnya salah satu stafnya, Hussein Alnajjar, perawat dan ayah tiga anak, akibat pecahan peluru serangan Israel.

Pekan ini, PBB merilis laporan yang menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza masuk kategori genosida. Laporan itu juga menyoroti penghancuran pusat IVF Al Basma, yang memusnahkan 4.000 embrio serta 1.000 sampel sperma dan sel telur, disebut sebagai “upaya mencegah kelahiran di kalangan warga Palestina di Gaza.”

PBB menggambarkan pola serangan itu sebagai “medicicide” – pembunuhan tenaga medis dan penghancuran fasilitas kesehatan untuk menghapus layanan medis di Gaza.

𝗦𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶

Warga menggambarkan pemboman berlangsung dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Tank, jet, dan kapal perang Israel meratakan rumah-rumah di berbagai wilayah.

Awal pekan ini, Kantor HAM PBB mengecam penghancuran sewenang-wenang Israel, menyebutnya “setara dengan pembersihan etnis.”

Di antara korban tewas adalah seorang anak dan ibunya yang terbunuh ketika apartemen mereka di kamp pengungsi Shati dihantam bom.

“𝗭𝗼𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗮𝗻” 𝗽𝘂𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁

Meskipun Israel telah menetapkan al-Mawasi di Gaza selatan sebagai “zona aman”, wilayah tersebut tetap menjadi sasaran serangan. Pejabat kesehatan memperingatkan kondisi di sana sangat kritis dengan kekurangan air, makanan, dan layanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan, keluarga-keluarga menghadapi penargetan langsung, baik di dalam kamp maupun ketika berusaha menyelamatkan diri.

Ratusan ribu warga yang nekat kembali ke utara hanya mendapati rumah mereka telah menjadi puing-puing. Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan pasukan Israel bahkan menjebak dan meledakkan 10 kendaraan lapis baja di Tal al-Hawa.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗵

Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA) memperingatkan bahwa kelaparan akut di Gaza utara kian memburuk, terutama setelah perlintasan bantuan di Zikim ditutup sejak 12 September.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menewaskan sedikitnya 65.062 warga Palestina dan melukai 165.697 orang. Ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. (Bahry)

Sumber: Al-Jazeera

Akhiri Polemik, IHW Minta Pemerintah Stop Impor Nampan MBG Tercemar Minyak Babi

18 Sep 2025 15:30:51 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Founder Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah menghentikan impor nampan program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal China yang dinilai bermasalah. Selain diduga tercemar minyak babi, nampan tersebut juga disebut menggunakan logo Standar Nasional Indonesia (SNI) dan label “Made in Indonesia” palsu.

Temuan ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, timur Provinsi Guangdong, China. Dalam laporannya, IBP mengungkap keberadaan 30–40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya yang diduga digunakan dalam program MBG di Indonesia.

Laporan itu juga menyingkap dugaan pemalsuan label dan penggunaan bahan baku tipe 201 yang dikhawatirkan memiliki kandungan mangan tinggi serta tidak aman untuk makanan bersifat asam. Selain itu, investigasi mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi, baik pada tipe 201 maupun 304.

Ikhsan, yang juga Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Katib Syuriyah PBNU, menegaskan menurut fatwa MUI, nampan tersebut sudah berstatus haram sejak proses akhir pembuatannya.

“Dalam kaidah fikih menurut fatwa MUI, bila tercampurnya zat haram pada barang atau zat yang halal, maka barang itu menjadi haram,” ujar Ikhsan dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Ia menilai persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek halal-haram, tetapi juga keamanan konsumen serta kepatuhan terhadap standar nasional.

“Impor nampan makanan dari China jelas menimbulkan mudarat. Pemerintah harus segera menghentikannya agar masalah ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta Gelar Pertemuan di MTA, Persiapkan Silaturahmi Akbar di Balaikota

18 Sep 2025 12:55:09 Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)- Ulama dan tokoh umat Islam yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta menggelar pertemuan penting di Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA), Surakarta, Selasa, (16/9/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju acara Silaturahmi Akbar yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 September 2025, mulai pukul 17.30 WIB hingga selesai di Pendopo Balaikota Surakarta.

Silaturahmi Akbar tersebut direncanakan akan menghadirkan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, sebagai tamu kehormatan sekaligus pembicara utama.

Dalam pertemuan tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat menegaskan pentingnya acara Silaturahmi Akbar sebagai momentum mempererat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membangun kerjasama umat untuk kemajuan bangsa.

Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta mengajak kepada seluruh kaum Muslimin se-Soloraya untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Kehadiran umat Islam secara berbondong-bondong diharapkan dapat menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan semangat mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, dan penuh berkah.

Kasus Kuota Haji Makin Terbuka, MAKI: KPK Harus Segera Umumkan Tersangka!

17 Sep 2025 13:19:00 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melayangkan ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, memberi waktu satu minggu kepada KPK untuk menetapkan tersangka. Jika tidak, lembaga antirasuah itu akan digugat melalui praperadilan.

“Ya pokoknya minggu depan kalau enggak diumumkan tersangka, dua minggu lagi saya buat praperadilan,” tegas Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025).

Boyamin menilai, KPK seharusnya tidak kesulitan menjerat pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Menurutnya, bukti yang ada sudah cukup kuat dan kasus ini tergolong sederhana.

“Ini keterlaluan, sebenarnya hanya pungli dasarnya, gampang pembuktiannya. Jadi jangan diulur-ulur lagi,” ujarnya.

MAKI juga mengingatkan KPK agar tidak sekadar menyebut sudah ada calon tersangka tanpa langkah konkret. Ia menegaskan, batas waktu maksimal pengumuman tersangka adalah Jumat (19/9/2025).

“Pokoknya saya beri batas waktu, minggu depan tidak ada umumkan tersangka, saya gugat praperadilan,” tandasnya.

Menanggapi ultimatum tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi kepada MAKI. Menurutnya, dukungan publik menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Dukungan publik menjadi sesuatu yang positif dalam pemberantasan korupsi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Budi menambahkan, banyak perkara besar yang ditangani KPK berawal dari laporan masyarakat. Karena itu, ia menilai langkah MAKI memberi tenggat waktu merupakan bentuk pengawasan publik agar KPK tetap bekerja sesuai aturan.

“Publik tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek, yang turut serta mendorong penegakan hukum agar tidak melenceng,” ujarnya.

KPK memastikan akan terbuka soal perkembangan kasus dugaan korupsi haji ini. Begitu tersangka ditetapkan, identitasnya akan langsung diumumkan.

“KPK akan segera menyampaikan update penyidikan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Budi.

Kasus dugaan rasuah kuota haji ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sesuai regulasi dalam UU No. 8/2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun kenyataannya, kuota tambahan justru dibagi rata 50:50, yang diduga menjadi celah praktik korupsi.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta pihak swasta penyelenggara perjalanan haji. Ustaz Khalid Basalamah turut dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah dua kali dipanggil penyidik, yakni pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025.

Mahfud MD: Tak Tepat Hanya Sebut PBNU, Ada Ormas Lain dalam Skandal Kuota Haji

17 Sep 2025 13:17:47 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menelisik dugaan aliran dana korupsi kuota haji ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada Selasa (16/9/2025).

Mahfud menilai kecil kemungkinan dana hasil korupsi masuk ke PBNU secara institusional. Menurutnya, jika memang ada keterlibatan, hal itu lebih mungkin dilakukan oleh oknum di lingkungan PBNU, bukan secara resmi melalui bendahara atau struktur organisasi.

“Agak susah sepertinya korupsi seperti itu mengalir kepada sebuah organisasi dalam nama organisasi. Yang mungkin terjadi menurut saya bukan PBNU, tapi oknum PBNU, dan itu tidak masuk ke keuangan resmi,” kata Mahfud.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa KPK tidak mungkin sembarangan menyebut nama jika tidak memiliki indikasi awal. “Saya percaya kalau KPK sudah berbicara itu pasti indikasinya sudah ada. Tapi ini bisa ormas, bisa personal,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa modus korupsi kuota haji biasanya terkait penjualan kuota tambahan. Kuota reguler yang seharusnya diberikan kepada jamaah biasa dialihkan menjadi kuota khusus dan kemudian dijual melalui biro travel dengan harga tinggi.

“Biaya resmi haji khusus sekitar Rp90 juta, tapi ketika dijual bisa menjadi Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Kalau 8.600 orang dialihkan, hitung saja keuntungannya ratusan juta bahkan miliaran. Dari situlah biasanya muncul kick back, dan PPATK bisa menelusurinya,” papar Mahfud.

Ia juga menyinggung pola lain berupa pemberian jatah haji kepada individu tertentu yang dekat dengan organisasi. “Misalnya ada orang NU dikasih jatah haji, tapi itu tidak berarti masuk ke PBNU sebagai institusi. Jadi sangat mungkin ada oknum yang bermain,” jelasnya.

Lebih jauh, Mahfud mengutip data yang sempat diungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, terkait dugaan fasilitas haji gratis bagi istri pejabat, hingga adanya rangkap jabatan dalam penyelenggaraan haji.

“Misalnya ada amirul hajj yang juga menjabat menteri agama, sudah dapat honor sebagai amirul hajj, tapi juga menempatkan diri sebagai pengawas dengan honor terpisah. Sehari Rp8 juta, tinggal dikalikan berapa lama tinggal di Mekkah,” kata Mahfud.

Ia menekankan bahwa dugaan keterlibatan tidak hanya bisa diarahkan ke NU, melainkan juga ormas atau pihak lain. “Menyebut ormas hanya NU itu kurang tepat. Sejauh data yang saya punya, bukan hanya NU. Tapi kalau memang KPK sudah menyebut NU, biarkan proses hukum berjalan,” tandasnya.

Kontributor: Bahry

Pemimpin Arab-Muslim Desak Tinjau Hubungan dengan Israel usai Serangan di Qatar

16 Sep 2025 18:20:17 Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)— Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan peninjauan kembali hubungan dengan Israel setelah perundingan darurat di Doha, Senin (15/9/2025). Pertemuan itu digelar menyusul serangan mematikan Israel terhadap pejabat Hamas di ibu kota Qatar pekan lalu.

Sidang gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri hampir 60 negara menghasilkan pernyataan bersama yang menuntut “semua negara mengambil langkah hukum dan efektif untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.” Termasuk di dalamnya adalah seruan untuk meninjau hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel serta mengajukan proses hukum internasional terhadapnya.

Pernyataan itu juga mendesak negara anggota agar mengoordinasikan upaya untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejumlah negara yang memiliki hubungan resmi dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, dan Maroko turut hadir. Namun, para pemimpin UEA, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham lima tahun lalu tidak menghadiri sidang, melainkan hanya mengirimkan perwakilan senior.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿-𝗔𝗦

Serangan Israel terhadap pejabat Hamas di Doha telah memicu ketegangan antara Washington dan sekutu-sekutu utamanya di Teluk. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dijadwalkan tiba di Qatar pada Selasa (16/9) dengan membawa pesan “dukungan penuh” bagi Israel. Namun, Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa Rubio akan menyampaikan komitmen terhadap keamanan dan kedaulatan Qatar.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗚𝗮𝘇𝗮

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuding Israel sengaja menggagalkan proses gencatan senjata dengan menargetkan negosiator Hamas. “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, jelas bermaksud menggagalkan negosiasi,” ujarnya dalam KTT.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memperingatkan bahwa serangan Israel di Qatar bisa menjadi preseden berbahaya. “Besok, giliran ibu kota Arab atau Islam mana pun,” katanya. Ia menyerukan persatuan dunia Islam menghadapi agresi Israel.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menilai serangan Israel di Qatar berpotensi “menghambat peluang perjanjian damai baru dan bahkan membatalkan perjanjian damai yang ada.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel telah mengadopsi “mentalitas teroris,” sedangkan para pemimpin lain bergantian mengecam kebrutalan Zionis, terutama atas perang di Gaza yang telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina.

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝘂

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, serta sejumlah pemimpin kawasan lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Di sela-sela KTT, negara-negara Teluk juga mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya agar dapat menekan Israel. “AS harus menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Israel,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed Al-Budaiwi.

KTT Doha ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya bersama dunia Islam untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan menekan rezim Zionis agar menghentikan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Lancarkan Serangan Darat Besar-Besaran ke Kota Gaza, PBB Tuduh Genosida

16 Sep 2025 18:18:15 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Israel akhirnya melancarkan serangan darat besar-besaran yang selama ini mereka ancamkan ke jantung Kota Gaza. Para pejabat militer Zionis menyebut langkah itu sebagai “fase utama” operasi, dengan pasukan bergerak dari pinggiran menuju pusat kota sejak Senin malam (15/9/2025).

“Tadi malam kami mulai memperdalam operasi kami lebih jauh ke Kota Gaza,” kata seorang pejabat Pasukan Pertahanan Israel (IDF). “Ini bertahap. Bukan hitam putih. Namun kemarin merupakan langkah maju yang besar dalam operasi di lapangan.”

Pejabat itu menambahkan, fase baru operasi darat ditandai dengan manuver gabungan antara pasukan darat, udara, dan intelijen yang menargetkan basis perlawanan Hamas. Menurut klaim IDF, sekitar 3.000 pejuang Hamas dan faksi sekutu masih bertahan di Kota Gaza, siap menghadapi pasukan pendudukan baik di permukaan maupun di jaringan terowongan bawah tanah.

Serangan ini berlangsung di saat Dewan HAM PBB merilis laporan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Ketua Komisi Penyelidikan Palestina, Navi Pillay, menyatakan, “Jelas ada niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza melalui tindakan yang memenuhi kriteria Konvensi Genosida.”

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan melalui akun X (Twitter), “Gaza sedang terbakar. IDF menyerang infrastruktur Hamas dengan tangan besi. Kami tidak akan menyerah sampai misi selesai.”

Sebelumnya, warga Gaza melaporkan pengeboman intensif di malam hari sebelum invasi darat dimulai. IDF mengklaim bahwa sekitar 40% dari satu juta penduduk Kota Gaza sudah mengungsi ke selatan setelah perintah evakuasi dikeluarkan.

“Kota Gaza adalah zona pertempuran berbahaya. Bertahan di kota ini membahayakan Anda,” ujar juru bicara IDF berbahasa Arab, Kolonel Avichay Adraee.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa operasi besar ini telah dimulai. Ia menyebut Israel kini memasuki “tahap krusial” perang Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan ketika menghadiri sidang kasus korupsi di pengadilan Tel Aviv. Kritikus menuding Netanyahu sengaja memperpanjang perang Gaza untuk menunda pemilu, mempertahankan jabatan, sekaligus menghindari jerat hukum.

Invasi darat ini juga dilakukan setelah kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menjanjikan dukungan “tanpa syarat” Washington terhadap Israel. Dukungan penuh AS juga diperlihatkan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang melalui platform Truth Social menyebarkan klaim belum terkonfirmasi bahwa Hamas menggunakan sandera Israel sebagai perisai manusia.

Trump bahkan mengancam Hamas dengan menulis: “Jangan biarkan ini terjadi atau, SEMUA TARUHAN DIBATALKAN.” (Bahry)

Sumber: Guardian

Menyambut Kewajiban Halal 2026, JIC Gelar Talk Show Edukatif untuk UMKM dan Masyarakat

16 Sep 2025 05:58:58 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Jakarta Islamic Centre (JIC) kembali menggelar JIC Halal Fair 2025, ajang tahunan bertema Halal Lifestyle yang menjadi ruang edukasi, hiburan, sekaligus promosi produk halal. Festival berlangsung selama dua hari, 13–14 September 2025, di Convention Hall JIC, Jakarta Utara, dengan berbagai rangkaian acara untuk masyarakat luas.

Acara ini turut dibuka oleh Prof. Agus Suradika, Kepala Divisi Umum PPIJ, yang hadir mewakili Kepala Pusat PPIJ, Kiai Muhyiddin Ishaq serta Kepala Divisi Sosial Budaya dan Ekonomi Syariah Sukri Kardjono, Dalam sambutannya, Prof. Agus mengapresiasi penyelenggaraan Festival Halal JIC 2025. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap makanan yang halal dan thayyib, terutama setelah mencuatnya kasus daging tidak halal yang sempat meresahkan publik.

“Melalui kegiatan halal ini, kami berharap masyarakat semakin peduli dan selektif terhadap produk halal. Halal bukan hanya label, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, dan keberkahan,” ujar Prof. Agus.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada UMKM binaan JIC yang hari ini menerima sertifikat halal sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung kebijakan halal nasional.

Festival menghadirkan pameran produk halal dari puluhan pelaku usaha, seminar dan talkshow halal lifestyle bersama narasumber kompeten, hingga JIC fun run kidz yang merupakan ajang lari untuk anak anak usia 5-9 tahun yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta, selain itu Pengunjung juga dimanjakan dengan lomba seni Islami seperti hadroh dan marawis, area edukasi literasi halal bagi keluarga dan generasi muda, serta hiburan musik islami mulai dari gambus, hingga Tari Saman.

Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah Talk Show “Menyambut Kewajiban Halal 2026: Kesiapan Pelaku Usaha dan Pandangan Masyarakat” yang digelar di Aula JIC pada Sabtu (13/9). Talk show ini menghadirkan Bang Anca, tokoh masyarakat dan public figure yang menyuarakan aspirasi konsumen terkait produk halal, serta Drg. Deden Edis Soetrisna, MM, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, yang membahas sisi regulasi dan teknis sertifikasi halal.

Seperti diketahui, mulai tahun 2026 mendatang Indonesia akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi konsumen muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.

Namun, masih banyak UMKM yang belum siap, baik dari sisi pemahaman regulasi, teknis pendaftaran, hingga kelengkapan dokumen. Karena itu, talk show ini digelar untuk memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha.

Melalui talk show ini, peserta diharapkan memahami kewajiban halal 2026 dan langkah persiapan yang harus dilakukan. Acara juga menjadi ruang sinergi antara lembaga halal, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan konsumen dalam membangun ekosistem halal yang kuat di Jakarta.

Festival Halal JIC 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga momentum literasi publik yang memperkuat peran Jakarta sebagai pusat peradaban Islam modern yang ramah, kreatif, dan inovatif.

PM Qatar Desak Dunia Akhiri Standar Ganda, Tuntut Israel Dihukum

15 Sep 2025 12:42:25 Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas agresinya di Gaza. Seruan itu disampaikan pada Ahad (14/5), sehari sebelum KTT darurat Arab dan Islam di Doha yang digelar menyusul serangan udara Israel yang menargetkan anggota Hamas.

“Sudah saatnya masyarakat internasional menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” ujarnya dalam konferensi pers persiapan. Ia menegaskan bahwa “perang pemusnahan” Israel tidak akan berhasil, dan menuding kebisuan dunia internasional telah mendorong Israel melanjutkan agresinya.

Pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung Senin (15/5) dihadiri sejumlah pemimpin kawasan, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kehadiran Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih belum dipastikan, meski ia sempat berkunjung ke Qatar awal pekan ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan KTT tersebut akan membahas rancangan resolusi terkait serangan Israel ke Qatar. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai isu Israel kini bukan lagi sekadar persoalan Palestina, melainkan menyangkut ekspansionisme di kawasan.

“Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu untuk menemukan solusi atas masalah yang kini semakin meluas,” katanya kepada Al Jazeera.

Para analis menilai KTT ini akan menjadi momentum penting. Elham Fakhro dari Harvard University memperkirakan negara-negara Teluk akan mendesak Washington agar menekan Israel sekaligus menuntut jaminan keamanan yang lebih kuat. Sementara akademisi Timur Tengah Karim Bitar menyebut pertemuan itu sebagai “ujian lakmus” bagi pemimpin Arab-Muslim.

“Konstituen mereka muak dengan pernyataan lama. Mereka ingin sinyal nyata, bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa cek kosong bagi Israel harus dihentikan,” ujarnya.

Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar AS di kawasan, memainkan peran penting sebagai mediator konflik Gaza bersama AS dan Mesir. Gerakan Hamas pun berharap KTT ini menghasilkan posisi tegas dan bersatu dari negara-negara Arab dan Islam. (Bahry)

Sumber: TNA

Delegasi Indonesia Tarik Diri, Kapal Kemanusiaan RI Tetap Lanjut ke Gaza

15 Sep 2025 12:40:11 Redaktur: Arie Ristyan

TUNIS (jurnalislam.com)– Delegasi Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) resmi menarik diri dari armada Global Sumud Flotilla (GSF) yang direncanakan berlayar menuju Gaza. Keputusan ini diambil setelah pelayaran mengalami penundaan berulang kali dan sejumlah kapal dinyatakan tidak siap menempuh perjalanan jarak jauh.

Ketua IGPC, Muhammad Husein, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menunggu selama 12 hari sejak awal September, namun pelayaran terus ditunda oleh Steering Committee (SC) GSF. Penundaan terjadi pada 4, 7, hingga 10 September 2025, meski seluruh relawan internasional telah berkumpul di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia.

“Setelah kami melihat kondisi kapal, ternyata banyak yang tidak layak berlayar jauh. Sejumlah kapal dari Barcelona mengalami kerusakan ketika tiba di Tunis dan membutuhkan perbaikan panjang. Hal ini tentu mengurangi armada yang siap berangkat, sementara jumlah relawan justru melebihi kapasitas,” ujar Husein, Jumat (12/9/2025).

Atas kondisi tersebut, IGPC memutuskan mundur dari misi GSF tahun ini. Kuota 30 relawan Indonesia yang sudah dipersiapkan sejak awal pun diberikan kepada delegasi lain yang dinilai lebih membutuhkan.

“Indonesia sudah memberikan kontribusi sejak awal, baik berupa lima kapal maupun akomodasi bagi relawan internasional. Kapal-kapal tersebut tetap akan digunakan dalam misi ini, dan para relawan dari Eropa serta negara lain akan berlayar bersama kapal Indonesia,” tegasnya.

Menurut Husein, langkah Indonesia mendapat apresiasi dari SC GSF. Mereka menilai keputusan tersebut menunjukkan sikap memahami urgensi misi kemanusiaan untuk Gaza.

“Kami memutuskan untuk meninggalkan Tunisia. Namun perjuangan tidak berhenti di sini. Kami kembali ke Tanah Air dengan membawa pengalaman berharga,” tambahnya.

Meski delegasi Indonesia tidak ikut berlayar, kapal-kapal yang dibeli dengan dana umat tetap akan digunakan oleh relawan GSF. Armada dijadwalkan berangkat pada 14 September 2025. IGPC menyatakan tetap terlibat dalam proses pelepasan, namun jika kembali tertunda, delegasi akan segera pulang ke Indonesia.