Penulis: Arie Ristyan

Pengakuan Palestina Dinilai Belum Cukup, BMI: Perlawanan Adalah Hak Bangsa Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menegaskan bahwa pengakuan sejumlah negara Barat atas Negara Palestina tidak boleh berhenti pada simbolisme politik. Menurut BMI, langkah tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk menghentikan penjajahan Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Dalam siaran persnya, BMI menekankan bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina memiliki hak penuh untuk terus melawan genosida dan agresi brutal yang dilakukan Israel.

“Perlawanan bersenjata sebagai mekanisme pertahanan diri merupakan salah satu hak bangsa Palestina untuk bisa mempertahankan Tanah Air-nya, kedaulatannya, kebebasannya dari cengkeraman dan agresi Zionis Israel. Hak itu diakui oleh hukum internasional,” ujar Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, Selasa (23/9/2025).

Lebih lanjut, BMI mencatat adanya sikap skeptis dari banyak warga Gaza terhadap pengakuan tersebut. “Mereka melihat dunia mengakui Palestina, namun genosida dan kehancuran masih terus terjadi. Apakah warga Palestina harus membayar harga semahal ini agar dunia mengakui mereka layak memiliki negara?,” tegas BMI.

Pernyataan itu menegaskan bahwa tanpa langkah konkret seperti penghentian blokade Gaza, penghentian penistaan terhadap Masjid Al-Aqsha, serta sanksi tegas terhadap Israel, pengakuan politik semata tidak cukup untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berlangsung.

BMI mengingatkan komunitas internasional agar tidak berhenti pada retorika, melainkan berkomitmen menghadirkan keadilan dan kebebasan sejati bagi bangsa Palestina.

Prabowo Tuai Kritik Usai Isyaratkan Pengakuan Israel di PBB

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) mengapresiasi dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, lembaga ini menilai pernyataan Prabowo di Sidang Umum PBB pada 22 September 2025, yang menyebut Indonesia bersedia mengakui Israel dan menjamin keamanannya jika Israel mengakui Palestina, adalah sikap yang blunder dan terlalu tergesa-gesa.

“Respons masyarakat Indonesia yang secara luas menyayangkan statement ini membuktikan gagasan tersebut tidak melibatkan konsultasi publik secara luas,” ujar Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).

BMI menegaskan bahwa kebijakan untuk sekadar mengakui Palestina tidak boleh dijadikan alat tawar bagi Indonesia untuk mengakui penjajah Israel. Menurut mereka, Indonesia memiliki mandat konstitusi yang jelas untuk melawan dan menghapus segala bentuk penjajahan.

“Tanpa ada tindakan konkret dari penjajah untuk menghentikan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsha, menghentikan blokade dan genosida di Gaza, mengakhiri aneksasi dan pendudukan ilegal di Tepi Barat, serta mengakui hak kembali pengungsi Palestina dan status Al-Quds sebagai ibukota Palestina, maka pengakuan atas Israel tidak bisa diterima akal sehat,” tegas BMI.

BMI juga menyinggung pengalaman Perjanjian Oslo yang kerap diklaim sebagai “langkah menuju perdamaian”. Faktanya, Israel hanya mengakui sebagian kewenangan administratif Otoritas Palestina tanpa pernah menunjukkan niat serius mengakhiri penjajahan.

“Penjajahan terus berlanjut, pelanggaran hak asasi manusia semakin memburuk, dan penghinaan terhadap Masjid Al-Aqsha kian intensif,” lanjut pernyataan itu.

Lebih jauh, BMI memperingatkan bahwa sikap terlalu terbuka untuk mengakui Israel justru berisiko memberi celah bagi Israel untuk sekadar memberikan pengakuan formal terhadap Palestina tanpa aksi faktual.

“Ini akan menjadi jebakan diplomatik yang merugikan perjuangan Palestina dan membuka jalan normalisasi tanpa keadilan. Keadilan harus menjadi panglima dan kata kunci untuk menghadirkan perdamaian dunia yang abadi,” pungkas BMI.

Baitul Maqdis Institute: Pengakuan Palestina Jangan Hanya Jadi Simbolisme Politik

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menyambut baik keputusan sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan lainnya yang secara resmi mengakui keberadaan serta kedaulatan Negara Palestina. Namun, BMI menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus dibaca secara kritis agar tidak berhenti pada simbolisme politik belaka.

“Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah lama mengalami penjajahan, apartheid, dan penindasan. Meski demikian, pengakuan ini datang sangat terlambat,” kata Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam keterangan pers yang diterima jurnalislam.com, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, rakyat Palestina telah mengalami penderitaan selama lebih dari satu abad, dengan kehancuran besar-besaran yang terus berlangsung hingga hari ini, khususnya di Jalur Gaza. “Pengakuan yang terlambat dan dilakukan tanpa langkah nyata hanya akan menjadi hiburan sesaat yang kosong, jauh dari substansi penyelesaian masalah,” tambahnya.

BMI menegaskan bahwa pengakuan Negara Palestina seharusnya dibarengi dengan langkah nyata dan tegas, bukan sekadar pernyataan politik. Lembaga ini menyerukan agar negara-negara yang telah mengakui Palestina segera:

– Menghentikan penjualan senjata ke Israel,

– Memutus kerja sama militer dan keamanan,

– Membekukan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel,

– Menyeret para pejabat Israel yang terlibat genosida ke pengadilan internasional, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Israel Katz, hingga Kepala Militer Eyal Zamir.

“Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, pengakuan ini hanya bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap nasib rakyat Palestina,” tegas BMI.

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, Pizaro Gozali Idrus, dan Direktur Utama BMI, KH. Fahmi Salim, Lc., M.A.

Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Gelar Wisuda Sarjana Angkatan XXXIV

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta menggelar wisuda angkatan XXXIV yang bertepatan dengan Milad ke-47, Selasa (23/9/2025) di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Sebanyak 109 wisudawan dan wisudawati dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Ahwal Syakhshiyyah (AS), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), serta Hukum Ekonomi Syariah resmi dikukuhkan.

Acara wisuda dihadiri oleh Sekretaris Kopertais Wilayah I, Dr. Abdul Muin, M.Pd., Rektor IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah, Dr. TGH. Muslihan Habib, SS, MA, serta Ketua Yayasan Da’wah Syiarul Islam (YADAI), KH. Jamaluddin F. Hasyim, MH. IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah berada di bawah naungan Yayasan Da’wah Syiarul Islam (YADAI).

Dalam sambutannya, Rektor Muslihan Habib menegaskan bahwa wisuda kali ini memiliki makna khusus karena ijazah yang diterima para sarjana sudah atas nama institut, bukan lagi sekolah tinggi sebagaimana sebelumnya.

“Patut kita bersyukur, seluruh mahasiswa yang dikukuhkan gelar kesarjanaannya hari ini telah mendapatkan label kesarjanaan institut. Ijazahnya bukan sekolah tinggi lagi, tetapi Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah,” ujarnya.

Muslihan juga berpesan agar lulusan tidak berhenti pada capaian strata satu, melainkan terus melanjutkan ke strata dua bahkan strata tiga. Ia mencontohkan salah satu alumni, Prof. Munawar Kamaluddin, yang kini telah menjadi guru besar.

Sementara itu, Ketua YADAI KH. Jamaluddin F. Hasyim menekankan kebanggaan yayasan terhadap capaian para alumni, baik yang berkarier di pemerintahan maupun yang mengabdikan diri di masyarakat.

“Kami bangga dengan Anda semua. Ada alumni yang menjadi profesor, wakil bupati, pejabat daerah, pejabat negara, hingga anggota legislatif. Namun tidak kalah terhormatnya adalah alumni yang mengajar ngaji di kampung-kampung, karena dari merekalah lahir masyarakat yang kenal agamanya,” tuturnya.

Wisuda ini menjadi momentum penting bagi IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah yang kini berstatus institut, sekaligus penegasan peran perguruan tinggi Islam dalam mencetak sarjana muslim yang siap mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi bagi bangsa.

Abbas Janjikan Pemilu Palestina Usai Genosida Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya genosida Israel di Gaza.

Berbicara secara daring melalui video pada sebuah konferensi internasional tentang Palestina di New York, Senin (22/9), Abbas menyampaikan bahwa rakyat Palestina menginginkan sebuah negara yang didasarkan pada pluralisme dan peralihan kekuasaan secara damai.

“Kami mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengambil langkah ini,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Abbas sendiri termasuk di antara 80 pejabat Palestina yang visa AS-nya dicabut oleh Departemen Luar Negeri. Hal itu membuat mereka tidak dapat menghadiri langsung pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini.

Pidato Abbas datang di tengah menguatnya momentum pengakuan Palestina di forum internasional, setelah sejumlah negara Eropa dan sekutu Barat mengumumkan dukungan resmi bagi kemerdekaan Palestina meskipun mendapat tentangan keras dari Israel dan Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TRT

Erdogan Bela Hamas: Mereka Pejuang Palestina, Bukan Teroris

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)— Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Israel sedang melakukan “genosida total” di Gaza, dan secara langsung menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penanggung jawab utama.

“Saya rasa kita tidak bisa menjelaskannya dengan cara lain. Ini sepenuhnya genosida. Dan genosida ini disebabkan oleh Netanyahu. Netanyahu, tanpa ampun, sayangnya telah membunuh puluhan ribu orang dengan genosida ini,” ujar Erdogan dalam wawancara dengan Fox News di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Senin (22/9).

Erdogan mengatakan lebih dari 120.000 orang telah terluka di Gaza, dan Turki telah membawa banyak korban luka ke negaranya untuk dirawat.

“Kami sepenuhnya menentang genosida ini,” tegasnya.

Terkait kelompok perlawanan Palestina Hamas, Erdogan menolak tudingan bahwa Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atas konflik.

“Ini bukan kejahatan sepihak. Salah jika hanya menuduh Hamas. Pada saat yang sama, bagaimana kita bisa mengesampingkan apa yang telah dilakukan Netanyahu?” katanya.

Menurutnya, Israel melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. “Dalam hal senjata, Hamas bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Israel. Israel menggunakan kekuatan ini tanpa ampun, dari usia 7 hingga 70 tahun, anak-anak, perempuan, dan lansia. Mereka dibunuh tanpa belas kasihan,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, Erdogan dengan tegas menolak: “Saya tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai kelompok perlawanan yang menggunakan apa yang mereka miliki untuk membela diri.”

Mengenai prospek perdamaian, Erdogan pesimistis. Ia membandingkan perang Gaza dengan perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai. “Trump berkata: ‘Saya akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.’ Apakah perang itu berakhir? Tidak. Demikian pula, ia berkata: ‘Saya akan mengakhiri perang di Gaza.’ Apakah iya? Tidak,” ujar Erdogan.

Di sela Sidang Umum PBB, Erdogan juga bertemu Putra Mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Khalid al-Sabah, di Turkish House (Turkevi Center), New York. Dalam pertemuan itu, Erdogan memuji persatuan dunia Muslim dalam menghadapi Israel dan menekankan perlunya perundingan lanjutan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan Turki–Kuwait, khususnya di bidang perdagangan, serta menegaskan kembali dukungan Ankara terhadap integritas wilayah Suriah. (Bahry)

Sumber: TRT

Prabowo di PBB: Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

PBB (jurnalislam.com)– Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 menyatakan kesiapannya mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza di tengah genosida yang terus berlanjut dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam.

“Dengan berat hati kami mengenang tragedi yang tak tertahankan di Gaza. Ribuan orang tak berdosa telah terbunuh, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan kelaparan serta kehancuran telah terjadi. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” kata Prabowo, Senin (22/9).

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil bagian dalam upaya internasional untuk menghentikan konflik.

“Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya, seraya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan posisi resmi Indonesia terkait pengakuan diplomatik.

“Indonesia menyatakan akan segera mengakui Negara Israel dan mendukung semua jaminan keamanan Israel segera setelah Israel mengakui Negara Palestina dan kemerdekaan Palestina,” jelasnya di hadapan para delegasi.

Ia menekankan bahwa sikap Indonesia sudah jelas dan konsisten: mendukung solusi dua negara serta menyerukan persatuan internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.

𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗸𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁

Pidato Prabowo berlangsung di tengah menguatnya momentum pengakuan Palestina di forum internasional.

Sehari sebelumnya, Inggris resmi mengakui Negara Palestina, bergabung dengan Australia dan Kanada. Langkah ini memicu kemarahan Israel dan Amerika Serikat, namun dinilai penting untuk menghidupkan kembali solusi dua negara.

“Ini bukan hadiah bagi Hamas,” tegas Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataan videonya, Ahad (21/9).

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Belgia, Malta, dan Luksemburg juga menyatakan pengakuan atas Palestina. Mereka menyebut keputusan itu sebagai bagian dari dorongan global untuk mengakhiri pendudukan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun. (Bahry)

Sumber: TRT

Dunia Akui Kedaulatan Palestina, Israel Terpojok dan Boikot KTT PBB

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat. Pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KTT) tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Aula Sidang Utama PBB, Senin (22/9/2025), sejumlah negara Eropa secara resmi mengumumkan pengakuan atas kedaulatan Palestina.

Prancis sebagai tuan rumah bersama Arab Saudi, didampingi Belgia, Andorra, Luksemburg, Malta, dan Monako, menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Pernyataan Presiden Emmanuel Macron disambut tepuk tangan meriah para diplomat.

“Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron, yang langsung disambut sorak sorai para delegasi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah tersebut sebagai keputusan “bersejarah dan berani.” Dalam pidato virtual, setelah visanya ditolak oleh AS, Abbas berterima kasih kepada Arab Saudi, Prancis, dan Inggris atas dukungan mereka, sekaligus berjanji akan menyelenggarakan pemilu pada 2026.

Namun, Israel dan sekutunya Amerika Serikat menolak hadir di forum itu. Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut pertemuan tersebut sebagai “sirkus” dan memperingatkan bahwa Israel “akan mengambil tindakan.” Sementara Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut pengakuan Palestina sebagai “hadiah bagi Hamas.”

Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan penting agar generasi Palestina dan Israel dapat hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pembantaian di Gaza yang telah merenggut lebih dari 65.000 nyawa sebagai “genosida brutal” yang tak boleh diabaikan. Ia memuji langkah sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB yang telah mengakui Palestina sebagai keputusan penting dan bersejarah.

“Tak seorang pun yang bermoral dapat menerima apa yang terjadi di Gaza. Berdiam diri sama saja membiarkan genosida menang,” tegas Erdogan.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan juga menyerukan agar lebih banyak negara segera mengikuti jejak pengakuan Palestina demi menciptakan realitas baru di Timur Tengah.

KTT PBB kali ini menjadi momentum besar bagi perjuangan Palestina. Hingga kini, 157 negara anggota PBB telah resmi mengakui Palestina, sebuah perubahan yang semakin menyingkirkan Israel secara diplomatik. (Bahry)

Sumber: TRT

Israel Minta Tolong AS Hentikan Pembangunan Militer Mesir di Sinai, Dugaan Terkait Pemindahan Paksa Warga Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Israel secara resmi meminta pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan Mesir membangun kekuatan militernya di Semenanjung Sinai. Permintaan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara akibat perang Israel yang terus berlangsung di Gaza.

Menurut laporan Axios (20/9), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerahkan daftar aktivitas pembangunan militer Mesir di Sinai kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Daftar itu mencakup perluasan landasan pacu di pangkalan udara Sinai serta pembangunan bunker bawah tanah.

Israel menilai Mesir tidak memberikan penjelasan yang masuk akal terkait pembangunan tersebut meski telah ditanyakan lewat jalur diplomatik dan militer. “Apa yang dilakukan Mesir di Sinai sangat serius dan kami sangat prihatin,” ujar salah satu sumber Israel.

Sementara itu, laporan Haaretz menyebut Netanyahu juga mengajukan permintaan tersebut melalui seorang perantara Mesir. Mesir menegaskan pihaknya tidak memiliki niat ofensif dan tetap memandang perdamaian dengan Israel sebagai kepentingan strategis. Kekhawatiran utama Mesir adalah upaya Israel memaksa warga Palestina yang terusir dari Gaza untuk pindah ke Sinai, sesuatu yang berkali-kali disebut Kairo sebagai “garis merah” yang tidak bisa diterima dalam keadaan apa pun.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Israel menuding Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 pasukan di Sinai, yang dinilai melanggar perjanjian damai tahun 1979. Namun, Israel sendiri melanggar perjanjian itu setelah menginvasi Rafah pada 2024 dan menduduki Koridor Philadelphia, wilayah perbatasan Mesir-Gaza.

Ketegangan juga meningkat setelah serangan Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, yang memicu reaksi keras dari negara-negara kawasan, termasuk Mesir.

Di sisi lain, beberapa menteri Israel secara terbuka mendorong pemindahan paksa warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir menyebutnya sebagai “migrasi sukarela”, sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi Gaza. Media Israel bahkan mengutip Netanyahu yang mengusulkan pembukaan perlintasan Rafah untuk memaksa warga Gaza masuk ke Sinai. (Bahry)

Sumber: TNA

Kasus Korupsi Haji Makin Panas: DPR Tagih Tersangka, KPK Dinilai Lamban

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot terkait lambannya penanganan dugaan korupsi kuota haji 2024. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta lembaga antirasuah segera mengumumkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Jika statusnya sudah masuk tahap penyidikan, KPK tidak boleh menunda. Publik berhak tahu siapa tersangkanya agar proses hukum berjalan sesuai aturan,” tegas Abdullah dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025), dikutip dari Antara.

Abdullah menekankan, kasus korupsi kuota haji bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, KPK diminta bertindak tegas tanpa diskriminasi, baik terhadap pejabat negara maupun pihak swasta yang terlibat.

“KPK punya mandat memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai masyarakat menilai ada intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.

Menurutnya, DPR melalui Komisi III akan terus mengawal jalannya proses hukum, memastikan semuanya berjalan transparan sesuai prinsip good governance.

“Korupsi kuota haji ini bukan sekadar tindak pidana biasa, tapi kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah,” lanjutnya.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗞𝗣𝗞

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan penanganan perkara ini tetap berjalan sesuai koridor hukum. Ia membantah adanya tekanan dari pihak manapun.

“Tidak ada intervensi, KPK murni menegakkan hukum,” kata Fitroh, Sabtu (20/9), dilansir CNN Indonesia.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik masih menelusuri aliran dana secara menyeluruh sebelum menetapkan tersangka. Menurutnya, sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam praktik jual beli kuota tambahan.

“Kami tidak ingin gegabah. Fokus kami adalah melacak aliran dana, ke mana uang itu berpindah dan berhenti di tangan siapa. Kami yakin ada pihak yang berperan sebagai juru simpan,” terang Asep.