Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta bekerja sama dengan Universitas Islam As-Syafi’iyyah (UIA) menggelar seminar internasional bertema “Islam and National Identity: From Religious Affiliation to Social Responsibility” di Graha Alawiyah, Kampus UIA, Jakarta, Rabu (30/9).

Seminar ini bertujuan meneguhkan dasar akademis dan keagamaan bahwa Islam memiliki khazanah pemikiran klasik yang mendukung integrasi iman, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kontribusi umat Islam dalam membangun kebangsaan yang konstruktif.

Rektor UIA Prof. Dr. Masduki Ahmad, SH., MM., dalam sambutannya menegaskan pentingnya dialog akademis untuk menjawab tantangan identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH. Muhammad Faiz, menyatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan dalam kondisi peperangan. “Islam mewajibkan umatnya berlaku baik terhadap tawanan maupun masyarakat sipil,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Syeikh Muhammad Salim Abu ‘Ashi, M.A., Guru Besar Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari Universitas Al-Azhar, Kairo, menegaskan bahwa Islam tidak boleh dipahami berdasarkan tafsir pribadi tanpa landasan keilmuan. Menurutnya, peradaban, aturan, dan norma dalam Islam harus dipelajari dari ulama yang memiliki kapabilitas ilmiah dan kapasitas moral agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Pemahaman Islam harus berangkat dari Al-Qur’an dan Hadits,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pandangan tentang cinta tanah air yang kerap dianggap bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah yang bersifat universal. Menurutnya, mencintai tanah tumpah darah merupakan bagian dari fitrah manusia dan tidak mungkin dipertentangkan dengan ajaran Islam. “Agama diturunkan Allah untuk kemaslahatan individu maupun kolektif. Karena itu, cinta tanah air justru mendapat wadah dan legitimasi dalam fikih serta kaidah ushul fikih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syeikh Abu ‘Ashi menekankan bahwa keberagaman bangsa, budaya, ras, dan agama merupakan kehendak Allah yang harus disikapi dengan semangat litaarafu atau saling mengenal. Ia menjelaskan bahwa ta’aruf mengandung makna i‘tiraf (pengakuan), bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, dan dari pengakuan itu lahirlah ma‘rifah (pemahaman mendalam).

“Dengan kesadaran itu, umat manusia akan terdorong untuk ber-fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, serta bertebaran di muka bumi membawa manfaat. Inilah identitas muslim yang sejati, yang mampu memberi kontribusi positif bagi kebangsaan dan persaudaraan,” pungkasnya.

Seminar berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab bersama peserta. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Sekretaris Umum MUI DKI KH. Auzai Mahfuz, Lc., MA., Ketua Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi’iyyah Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH., LL.M., pengurus MUI DKI, dosen, serta mahasiswa UIA dan PKU.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI), salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, menyerukan pentingnya penyelenggaraan pemilihan parlemen pertama di Bangsamoro, Kawasan Otonomi di Mindanao, Filipina Selatan, yang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Seruan ini disampaikan menyusul adanya dinamika dan perhatian internasional, termasuk rencana penundaan yang berpotensi mengganggu proses perdamaian.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, menekankan bahwa langkah demokratis ini merupakan momen krusial bagi masa depan masyarakat Bangsamoro yang mayoritas Muslim.

“Pemilu yang berintegritas di Bangsamoro bukan sekadar urusan prosedural, tetapi merupakan upaya bersama untuk merajut keadilan, menumbuhkan kepercayaan sosial, dan membangun pondasi pembangunan inklusif pasca-konflik,” tegas Wibisono, pada Rabu (24/09/2025) di Jakarta.

Sebagai ormas Islam yang aktif dalam diplomasi publik dan isu-isu kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara, PUI memandang stabilitas Mindanao memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan perdamaian regional. Posisi ini mempertegas peran strategis organisasi sipil keagamaan dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik secara damai, yang melampaui batas-batas nasional.

Dr. Wibisono, yang juga menjabat sebagai President South Asian Youth Organization (SAYO) Turkey, lebih lanjut menyoroti pentingnya kolaborasi semua pihak.

“Partisipasi penuh dari semua elemen, termasuk masyarakat sipil, pemerintah lokal dan pusat, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta mantan kombatan yang telah berintegrasi, adalah kunci kesuksesan. Kami mendorong pemerintah Manila untuk mengedepankan empati dan dialog, karena pendekatan intervensi dan penundaan justru kontra-produktif dan dapat menjadi beban baru,” jelas ahli keamanan internasional lulusan Turkish National Police Academy tersebut.

Pernyataan solidaritas kuat juga disampaikan untuk masyarakat Bangsamoro. Wibisono menyatakan, “Generasi muda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat Bangsamoro harus yakin bahwa masa depan benar-benar ada dalam genggaman mereka. Keadilan adalah visi besar yang dapat diwujudkan. PUI berdiri bersama dalam semangat solidaritas keumatan.”

Terkait isu intervensi dan rencana penundaan pemilu yang mengundang kekhawatiran para pengamat, Wibisono mengingatkan bahwa mengedepankan proses yang fair dan mandiri justru merupakan solusi strategis. Langkah ini bukan hanya akan meredam potensi konflik di Mindanao, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas nasional Filipina di tengah berbagai tantangan internal yang dihadapi Manila.

DPP PUI juga mendorong komunitas internasional, organisasi Islam global, dan jejaring masyarakat sipil untuk turut aktif mengawal dan mendukung proses pemilu ini agar bebas dari intimidasi dan manipulasi. Peran pengawasan independen dinilai crucial untuk memastikan terciptanya suasana saling percaya.

Pada akhirnya, PUI meyakini bahwa perdamaian dan kemakmuran Bangsamoro akan memberikan efek domino positif bagi Filipina dan kawasan. “Ketika Bangsamoro damai dan adil, bukan hanya Mindanao yang sejahtera, tetapi stabilitas yang ditimbulkannya akan menguntungkan Manila dan seluruh Filipina. Mewujudkan pemilu berintegritas adalah kontribusi nyata bagi perdamaian berkelanjutan di Asia Tenggara,” pungkas Dr. Wibisono penuh harap.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada Sabtu–Ahad, 27–28 September 2025, di Grand Paragon Hotel, Jakarta. Acara yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema “Meneguhkan Solidaritas, Mengawal Peradaban, Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dan dihadiri oleh anggota JATTI dari berbagai penjuru Tanah Air serta perwakilan duta besar negara-negara Timur Tengah.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir sebagai pembicara kunci. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa alumni Timur Tengah memiliki keistimewaan dibandingkan lulusan luar negeri lainnya.

“Setidaknya ada dua keunggulan utama. Pertama, penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Arab, sering kali ditambah dengan bahasa Inggris. Kedua, pemahaman ilmu agama yang mendalam, yang membuat mereka langsung diakui masyarakat sebagai figur ulama atau kiai,” ujar Muzani.

Namun ia mengingatkan, keunggulan tersebut jangan sampai membatasi ruang gerak alumni Timur Tengah. Menurutnya, peran mereka di bidang dakwah dan pendidikan memang sudah signifikan, tetapi kontribusi di sektor ekonomi masih relatif kecil.

“Dunia dakwah dan pendidikan juga membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat. Sayangnya, masih sedikit yang terjun di sektor ekonomi,” katanya. Muzani menambahkan, berdasarkan pertemuannya dengan para duta besar negara-negara Arab, terbuka peluang besar bagi para ahli pertanian, peternakan, dan konstruksi asal Indonesia.

“Saya berharap JATTI ke depan dapat menjadi motor penggerak bukan hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam membangun kerja sama ekonomi yang nyata,” imbuh mantan Sekjen Partai Gerindra itu.

Muzani menilai, kemampuan bahasa dan pemahaman agama menjadi modal sosial kuat bagi alumni Timur Tengah sehingga wajar jika banyak yang aktif di bidang dakwah dan pendidikan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya diversifikasi peran agar alumni juga mampu menopang pembangunan bangsa di sektor strategis lainnya.

“Sedikit sekali yang bergerak di bidang ekonomi. Padahal pendidikan dan dakwah itu butuh ekonomi. Harus ada alumni JATTI yang bergerak di bidang konstruksi, peternakan, pertanian, dan lainnya, bukan hanya urusan umrah dan haji,” tegas Muzani.

Sebelumnya, Ketua Umum JATTI KH Bachtiar Nasir (UBN) dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk meninggalkan friksi internal dan fokus pada transformasi organisasi. Ia juga mengingatkan agar alumni tidak terjebak dalam perdebatan maupun sikap menyalahkan pihak lain terkait isu global seperti Palestina.

“Tidak mudah mempersatukan para alumni Timur Tengah di Indonesia. Karena itu, saya mengajak agar kita tidak terlalu berbesar hati menyalahkan orang-orang Timur Tengah mengapa mereka tidak membela Palestina. Sebab kita sendiri masih perlu dikoreksi,” kata UBN.

UBN menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat peradaban Islam dunia. Dengan memanfaatkan jaringan alumni Timur Tengah, JATTI berencana menarik ulama dan profesor terkemuka dari Timur Tengah untuk datang dan bermigrasi ke Indonesia.

“Indonesia punya peluang besar. Ulama dan profesor dari Timur Tengah siap datang ke Indonesia. Mari kita jadikan negeri ini sebagai epicentrum peradaban Islam,” ujarnya.

Munas II JATTI menjadi momentum konsolidasi nasional bagi para alumni Timur Tengah. Selain memperkuat peran di bidang dakwah dan pendidikan, organisasi ini juga menargetkan kontribusi lebih luas di sektor ekonomi dengan menjadikan jaringan Timur Tengah sebagai mitra utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.