Penulis: Arie Ristyan

DEN HAAG (jurnalislam.com)– Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak permohonan banding Israel atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dituduh melakukan genosida di Jalur Gaza.

Dalam putusan yang menjadi sorotan dunia, ICC pada November lalu menyatakan terdapat “alasan yang masuk akal” untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab pidana” atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pasukan Israel di Gaza.

Surat perintah penangkapan tersebut memicu kemarahan di Israel dan Amerika Serikat. Washington bahkan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat senior ICC. Netanyahu mengecam keputusan itu sebagai tindakan “anti-Semit”, sementara Presiden AS saat itu, Joe Biden, menyebutnya “keterlaluan.”

Pada Mei lalu, Israel meminta ICC untuk membatalkan surat perintah penangkapan tersebut, sembari menggugat yurisdiksi ICC dalam kasus tersebut. Namun, pada 16 Juli, ICC menolak permintaan itu dengan alasan “tidak ada dasar hukum” untuk membatalkan surat perintah selama masalah yurisdiksi masih diproses.

Israel kemudian mengajukan banding atas putusan Juli tersebut, namun pada Jumat pekan ini (17/10), Majelis Hakim ICC kembali menolak banding itu.
“Persoalan yang dirumuskan oleh Israel bukanlah hal yang dapat diajukan banding,” demikian pernyataan resmi ICC dalam putusan setebal 13 halaman tersebut.

Sementara itu, para hakim ICC masih meninjau gugatan Israel yang lebih luas terkait yurisdiksi pengadilan dalam perkara ini.

Ketika surat perintah penangkapan pertama kali dikeluarkan pada November, Majelis Pra-Persidangan ICC sempat menolak keberatan Israel atas kewenangan pengadilan. Namun pada April, Majelis Banding memutuskan bahwa penolakan tersebut perlu ditinjau kembali secara lebih rinci.

Hingga kini, belum ada kejelasan kapan ICC akan mengeluarkan putusan akhir terkait yurisdiksi atas kasus yang melibatkan Netanyahu dan Gallant. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)— Seorang pejabat kesehatan senior di Gaza mengungkapkan adanya tanda-tanda penyiksaan dan luka bakar pada jenazah tahanan Palestina yang dikembalikan oleh Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Jumat (10/10/2025).

“Jenazah para tahanan Gaza dikembalikan kepada kami dalam keadaan terikat seperti binatang, ditutup matanya, dan dengan tanda-tanda penyiksaan serta luka bakar yang mengerikan bukti kekejaman yang dilakukan secara rahasia,” kata Dr. Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, dalam keterangannya pada Kamis (16/10).

Ia menggambarkan kondisi jenazah tersebut sebagai “kejahatan yang tidak dapat disembunyikan” dan menuduh bahwa banyak tahanan telah “dieksekusi setelah diikat.”

“Jenazah warga Palestina yang tidak bersalah ditinggalkan sebagai saksi kebrutalan para algojo. Mereka tidak mati secara wajar, tetapi dieksekusi setelah diikat,” ujarnya. Al-Bursh menyerukan dilakukannya investigasi internasional yang mendesak untuk membawa para pelaku ke pengadilan, sembari menyebut tindakan itu sebagai “kejahatan perang yang sesungguhnya.”

Sementara itu, Kantor Media Tahanan Palestina juga mengungkapkan adanya dugaan pencurian organ manusia dari beberapa jenazah yang dikembalikan.

“Data awal menunjukkan kemungkinan pencurian organ dari sejumlah jenazah, dalam kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan dan menunjukkan praktik kriminal sistematis oleh pendudukan terhadap warga Palestina baik yang hidup maupun yang telah meninggal,” demikian pernyataan resmi kantor tersebut.

Mengutip hasil pemeriksaan medis dan forensik, kantor itu menambahkan bahwa banyak jenazah yang dikembalikan dalam keadaan diborgol, ditutup matanya, serta menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat, luka bakar, dan bekas injakan kendaraan lapis baja Israel.

“Bukti-bukti ini menegaskan bahwa beberapa korban dieksekusi dengan kejam setelah ditangkap pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa Keempat,” tambah pernyataan itu.

Kantor tersebut menyerukan dilakukannya investigasi internasional yang independen dan transparan untuk mengungkap para pelaku dan membawa mereka ke hadapan hukum internasional.

Sebelumnya pada hari Kamis, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan telah menerima 30 jenazah warga Palestina dari Israel melalui Komite Palang Merah Internasional, dengan sejumlah di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan.

Sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat lalu, setidaknya 120 jenazah warga Palestina telah dikembalikan oleh Israel kepada otoritas Gaza. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kemungkinan dilanjutkannya operasi militer Israel di Gaza jika Hamas tidak mematuhi isi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Washington.

Dalam wawancara dengan CNN pada Rabu (15/10), Trump mengatakan, ia mungkin akan “mengizinkan Israel kembali ke Gaza segera setelah saya mengucapkan kata-kata” jika Hamas gagal memenuhi komitmennya.

“Apa pun yang terjadi dengan Hamas akan segera diperbaiki,” ujarnya.

Trump mengklaim bahwa Hamas telah mulai “membasmi geng-geng kriminal” di Gaza, namun ia juga menegaskan tengah “menyelidiki” laporan pembunuhan di lapangan.

“Jika Hamas menolak melucuti senjata, Israel akan kembali turun ke jalan.” imbuhnya.

Pernyataan itu sejalan dengan instruksi Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memerintahkan militer menyiapkan “rencana komprehensif” untuk mengalahkan Hamas jika gencatan senjata runtuh.

Israel juga dilaporkan menghentikan konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza dan menunda pembukaan kembali perlintasan Rafah dengan Mesir, dengan alasan Hamas belum menyerahkan jenazah tawanan Israel sesuai kesepakatan.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀: 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗯𝗮𝗯𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻

Menanggapi tuduhan tersebut, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa pelanggaran Israel yang terus berlanjut serta kerusakan besar akibat dua tahun perang telah mempersulit proses pencarian dan pemulihan jenazah tawanan.

“Hamas telah menyerahkan sejumlah jenazah dan mengonfirmasi bahwa proses evakuasi lainnya terhambat karena keterbatasan peralatan dan kondisi medan akibat pemboman Israel,” katanya.

Sumber Hamas lainnya mengatakan kepada Arabi21 bahwa hingga kini tahap kedua rencana Trump belum dibahas.

“Tidak ada tanggal pasti untuk perundingan baru. Fokus kami saat ini adalah menekan Israel agar menghormati ketentuan tahap pertama,” ungkap sumber tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)— Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Israel terus melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak pekan lalu.

Petugas medis di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis melaporkan bahwa dua warga Palestina tewas dalam serangan terpisah oleh Israel pada Kamis pagi (16/10).

Seorang pria dilaporkan tewas akibat serangan pesawat nirawak Israel di Bani Suheila, wilayah selatan Khan Younis. Sementara itu, seorang lainnya meninggal dunia karena luka yang dideritanya awal pekan ini di dekat Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Kota Gaza.

Sejak gencatan senjata dimulai pada Jumat lalu, puluhan jenazah telah ditemukan dari reruntuhan bangunan di berbagai wilayah Gaza, dan sedikitnya tiga orang kembali tewas akibat serangan baru Israel.

PBB menyebut pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa kondisi gencatan senjata masih “rapuh dan berbahaya”, menyusul dua tahun pemboman tanpa henti yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

𝗣𝗕𝗕 𝗦𝗲𝗿𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Kepala Badan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, dalam konferensi di Kairo menyebut Gaza kini menjadi “tanah terlantar” dan mendesak komunitas internasional untuk menunjukkan “kemurahan hati dan akses nyata” agar gencatan senjata tidak runtuh.

“Kami membutuhkan dana, kami membutuhkan akses, dan kami membutuhkan perjanjian damai ini untuk dipertahankan,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa sudah waktunya untuk beralih ke fase berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena pihak Hamas akan memulangkan lebih banyak jenazah tawanan Israel.

“Kedua puluh sandera telah kembali dan merasa sebaik yang diharapkan. Beban berat telah terangkat, tetapi pekerjaan belum selesai,” kata Trump melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Selasa (14/10).

“Jenazah yang disandera belum dipulangkan, seperti yang dijanjikan! Fase kedua dimulai sekarang juga!” tulisnya.

Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump kembali dari kunjungan singkat ke Israel dan Mesir, yang menjadi bagian dari upaya diplomatiknya dalam memperkuat kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Menurut seorang pejabat yang terlibat dalam operasi pemulangan tawanan, Hamas telah memberi tahu para mediator bahwa mereka akan memindahkan jenazah empat tawanan Israel lainnya yang telah meninggal ke pihak Israel pada pukul 19.00 GMT, Selasa malam, sebagaimana dikutip oleh Reuters.

Selama kunjungan tersebut, Trump mencanangkan apa yang ia sebut sebagai “fajar bersejarah bagi Timur Tengah yang baru”, setelah para pemimpin regional menandatangani deklarasi untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza dan membuka jalur diplomasi baru.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, 20 tawanan Israel yang masih hidup dibebaskan oleh Hamas tak lama sebelum Trump tiba di Tel Aviv.

Namun, meskipun Hamas telah mengembalikan empat jenazah tawanan Israel pada hari Senin, kelompok perlawanan itu masih menahan 24 jenazah lainnya, yang diperkirakan akan dikembalikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, pihak Palestina di Gaza melaporkan bahwa sebuah rumah sakit setempat telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang diserahkan kembali oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran jenazah dan penghentian perang.

Perjanjian gencatan senjata ini menjadi bagian dari inisiatif perdamaian regional yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar, dengan dukungan langsung dari pemerintahan Trump, menyusul dua tahun agresi Israel yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran besar di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)– Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), menyampaikan penghormatan khusus kepada “Unit Bayangan” pada Selasa (14/10), menyusul penyerahan sejumlah tentara Israel yang ditawan oleh perlawanan Palestina.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal Telegram resminya, Brigade Al-Qassam menulis:

“Penghormatan yang pantas bagi para tentara tak dikenal dari Unit Bayangan.”

Mereka menggambarkan unit tersebut sebagai kelompok yang bertanggung jawab menjaga dan menyembunyikan tawanan Israel di Jalur Gaza, di tengah upaya intensif penjajah Zionis untuk mengungkap keberadaan para tawanan tersebut.

Brigade Al-Qassam menambahkan, penghormatan itu diberikan untuk para anggota unit yang “melindungi para tawanan musuh selama dua tahun Intifada Al-Aqsa di bawah kondisi paling sulit, mengorbankan tenaga dan darah mereka hingga janji perlawanan untuk membebaskan para tawanan Palestina dapat terpenuhi.”

Unit Bayangan dikenal beroperasi secara sangat rahasia karena sensitifnya misi mereka, yakni memastikan keamanan tawanan Israel di Gaza dan menjaga kerahasiaan penuh demi keberhasilan operasi pertukaran tawanan di masa mendatang.

Keberadaan unit ini pertama kali diakui secara publik pada tahun 2016, satu dekade setelah pembentukannya. Saat itu, terungkap bahwa mereka turut mengawal tawanan Israel Gilad Shalit operasi yang kemudian menghasilkan kesepakatan pertukaran tawanan besar antara Hamas dan Israel.

Menjelang pembebasan tawanan terbaru pada Senin (13/10), anggota unit tersebut bahkan mengizinkan para tawanan berbicara melalui telepon dengan keluarga mereka. Salah seorang anggota, dalam rekaman yang beredar, berbicara dalam bahasa Ibrani dan meminta agar percakapan itu disebarluaskan agar media Israel menyiarkan rekaman dari dalam Gaza.

Media Israel, Channel 12, kemudian melaporkan kemunculan kembali “Unit Bayangan Hamas” yang bertanggung jawab mengamankan para tawanan selama proses pembebasan tahap pertama di Kota Gaza.

Kehadiran unit tersebut, menurut laporan itu, memicu kemarahan di kalangan analis Israel yang menilai bahwa kemunculan publik Unit Bayangan merupakan bukti bahwa “Hamas masih menguasai Gaza, titik.” (Bahry)

Sumber: PC

GAZA (jurnalislam.com)– Sedikitnya sembilan warga sipil Palestina gugur sejak gencatan senjata Gaza diberlakukan, kata pejabat kesehatan pada Selasa (14/10). Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat agresi militer Israel yang telah berlangsung selama dua tahun terus meningkat.

Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, tujuh orang gugur pada Selasa pagi, sementara dua lainnya meninggal akibat luka-luka yang diderita dari serangan Israel sebelumnya.

Sebuah pesawat nirawak Israel dilaporkan menewaskan lima warga Palestina ketika mereka sedang memeriksa rumah mereka di lingkungan Shujaiyah, Kota Gaza.

Militer Israel kemudian mengonfirmasi bahwa pasukannya telah menewaskan sejumlah orang di wilayah tersebut. Namun, dalam pernyataannya di Telegram, militer hanya menyebut para korban sebagai “tersangka” yang mendekati pasukan tanpa memberikan bukti apa pun.

“Sejumlah tersangka telah diidentifikasi melintasi Garis Kuning dan mendekati pasukan IDF yang beroperasi di Jalur Gaza utara, yang merupakan pelanggaran perjanjian,” bunyi pernyataan militer Israel.

Sumber dari Layanan Darurat Gaza melaporkan bahwa beberapa warga juga terluka setelah pasukan Israel melepaskan tembakan di daerah Halawa, Jabalia, pada hari yang sama.

Di Khan Younis, Gaza selatan, dua warga Palestina turut terluka akibat tembakan Israel, menurut sumber medis dari Kompleks Medis Nasser.

Sementara itu, kru Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata, tim penyelamat mulai menemukan jenazah warga yang sebelumnya terperangkap di bawah reruntuhan bangunan.

Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tim telah menemukan lebih dari 250 jenazah sejak perang berakhir. Banyak di antara mereka ditemukan di jalanan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur.

“Kekurangan alat berat sangat menghambat kemampuan tim untuk menjangkau para korban yang terperangkap. Selain itu, sisa-sisa bahan peledak dan amunisi Israel masih tersebar di banyak lokasi, membahayakan warga sipil,” ujarnya.

Menurut Program Pembangunan PBB (UNDP), lebih dari 80 persen bangunan di Jalur Gaza telah hancur akibat agresi Israel, dengan tingkat kerusakan mencapai 92 persen di Kota Gaza, yang menjadi sasaran utama serangan bulan ini.

Sejak awal perang dua tahun lalu, lebih dari 67.000 warga Palestina gugur, sebagian besar wanita dan anak-anak. Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International, telah menyatakan bahwa serangan Israel di Gaza memenuhi unsur genosida.

Selama perang, Israel juga menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, menyebabkan kelaparan parah yang menewaskan sedikitnya 400 warga Palestina. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Pemerintah Gaza yang dipimpin Hamas menawarkan amnesti kepada kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut dalam upaya memulihkan ketertiban pasca bentrokan berdarah dengan milisi lokal yang menewaskan puluhan orang pada pekan kedua Oktober 2025.

Bentrokan sengit terjadi antara pasukan keamanan Hamas dan kelompok bersenjata yang terkait dengan keluarga Doghmush, salah satu klan berpengaruh di Gaza, setelah pasukan pendudukan Israel menarik diri dari Kota Gaza pada akhir pekan.

Sedikitnya delapan pejuang Hamas dan 19 anggota keluarga Doghmush dilaporkan gugur dalam pertempuran yang terjadi di sekitar Rumah Sakit Yordania, kawasan Sabra, Kota Gaza. Menurut laporan Shehab News Agency, puluhan anggota keluarga tersebut juga telah ditangkap oleh pasukan keamanan Hamas.

Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri Gaza memberikan tenggat waktu hingga 19 Oktober bagi anggota apa yang mereka sebut “geng kriminal” dan kelompok bersenjata untuk menyerahkan diri.

“Pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menolak menyerah,” demikian pernyataan resmi kementerian, menyebut ultimatum tersebut sebagai “peringatan terakhir.”

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza, Iyad al-Buzum, menegaskan dalam pernyataan di kanal Telegram resminya bahwa langkah ini bertujuan menjaga keamanan internal Gaza setelah penarikan pasukan pendudukan Israel.

“Kami menyerukan kepada semua pihak yang membawa senjata di luar kerangka resmi untuk menyerahkan diri dan senjatanya kepada aparat keamanan. Pemerintah memberi kesempatan hingga 19 Oktober sebagai masa amnesti terakhir. Setelah itu, kami tidak akan mentolerir pihak mana pun yang mengancam keamanan masyarakat,” ujar al-Buzum.

Hamas bertekad menindak tegas kelompok bersenjata yang dituduh bekerja sama dengan militer pendudukan Israel, termasuk Pasukan Rakyat, kelompok yang disebut didukung Israel dan dipimpin oleh mantan gembong narkoba Yasser Abu Shabab.

Menanggapi tuduhan tersebut, keluarga Doghmush melalui pernyataan pada Senin (13/10) membantah keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan itu serta menolak tuduhan kerja sama dengan Israel.

“Keluarga tidak bertanggung jawab atas insiden ini dalam bentuk apa pun. Ini adalah tindakan individu yang tidak ada hubungannya dengan keluarga dan justru melayani kepentingan pendudukan,” tulis pernyataan mereka di media sosial yang dikutip Palinfo.

Keluarga itu juga menegaskan bahwa lebih dari 600 anggotanya telah gugur dan ratusan lainnya luka-luka akibat agresi Israel selama dua tahun terakhir di Jalur Gaza.

Di antara korban tewas dalam bentrokan Sabra adalah jurnalis Palestina dan influencer media sosial Saleh al-Jafawari, serta Mohammed Imad Aql, putra dari salah seorang komandan senior Hamas.

Pasca penarikan pasukan Israel menyusul perjanjian gencatan senjata pekan lalu, Hamas berupaya memulihkan kendali penuh atas Gaza. Pasukan keamanan dilaporkan telah berpatroli di wilayah yang ditinggalkan militer Israel, dengan video beredar memperlihatkan polisi bersenjata mengamankan jalan-jalan dan pasar-pasar di Kota Gaza.

Sementara itu, Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada otoritas independen sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Namun, gerakan perlawanan itu menegaskan tidak akan menyerahkan persenjataannya sebelum proses pengalihan kekuasaan dinegosiasikan secara jelas dan adil. (Bahry)

Sumber: TNA