Digitalisasi Tanpa Landasan Syariah, Bumerang Bagi Umat

Oleh: Devi Ramaddani
Aktivis Muslimah

Maraknya modus penipuan berkedok aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Timur menjadi peringatan serius bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim bahkan telah mengingatkan warga agar lebih waspada, sebab kasus serupa dilaporkan di berbagai daerah dengan pola yang sama. Fenomena ini menandakan bahwa di balik kemudahan digitalisasi, tersembunyi ancaman besar berupa kejahatan siber yang menyasar data dan identitas masyarakat. (Tribunkaltim, 31 Oktober 2025).

Di tengah era digitalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Segala urusan menjadi cepat dan efisien. Namun, ketika teknologi tidak dibangun di atas pijakan nilai yang sahih, ia dapat berubah menjadi alat kejahatan. Akibatnya, keberadaan teknologi yang seharusnya memberi manfaat justru membawa mudarat. Dunia maya kini menjadi ladang baru bagi penipuan, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi pribadi.

Kian maraknya kejahatan digital tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem kehidupan sekuler kapitalistik. Sekularisme menyingkirkan peran agama dari kehidupan, menjadikan manusia berorientasi hanya pada materi. Akibatnya, ukuran kebahagiaan adalah kepuasan jasmani, bukan ketenangan batin. Dari pola pikir inilah lahir manusia-manusia materialistis yang rela melakukan apa saja demi memperoleh harta, meskipun harus menipu atau merugikan orang lain.

Masyarakat sekuler kapitalistik menumbuhkan mental “asal untung” tanpa peduli halal-haram. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mencuri data atau menipu lewat aplikasi digital. Kejahatan dunia maya yang kini makin masif adalah buah dari sistem yang rusak sistem yang meniadakan pengawasan Allah, menuhankan materi, dan memisahkan nilai agama dari aktivitas manusia.

Termasuk kasus kebocoran data pribadi yang mudah diretas menunjukkan lemahnya sistem perlindungan negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong digitalisasi agar pelayanan publik lebih cepat dan mudah. Namun di sisi lain, negara gagal menjaga keamanan data rakyatnya. Akibatnya, justru masyarakat yang menjadi korban, sementara pelaku kejahatan terus berkembang di ruang digital tanpa pengawasan yang memadai.

Dalam pandangan Islam, data pribadi dan hal-hal yang bersifat privat wajib dilindungi oleh negara. Ini termasuk dalam kategori amanah yang tidak boleh disia-siakan. Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data, baik di dunia nyata maupun di ranah elektronik. Islam melarang keras segala bentuk pencurian atau penyalahgunaan data karena termasuk tindakan zhulm (kezaliman) yang mengancam kehormatan manusia.

Jika Islam dijadikan panduan dalam pengelolaan teknologi, maka keberadaannya akan membawa keberkahan dan kemaslahatan. Teknologi tidak hanya mempermudah urusan umat, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, memperkuat dakwah, dan menunjang kemajuan peradaban. Islam menjadikan teknologi sebagai alat bantu dalam pelayanan umat dan pengembangan ilmu, bukan sebagai alat eksploitasi.

Keamanan dan keberkahan dalam dunia digital hanya bisa terwujud dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh. Dalam Islam, penjagaan umat dilakukan melalui tiga pilar utama yaitu individu yang bertakwa dan takut melanggar syariat, negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Allah, serta masyarakat yang saling menasihati dalam kebaikan. Ketiganya membentuk sistem yang saling menopang untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan kejujuran, termasuk di dunia maya.

Oleh karena itu, maraknya penipuan dan kebocoran data bukan sekadar akibat lemahnya literasi digital, melainkan akibat dari sistem sekuler kapitalisme yang rapuh dan tidak berpijak pada nilai Ilahi. Selama sistem ini masih menjadi dasar kehidupan, teknologi akan terus menjadi pedang bermata dua tampak canggih di luar, namun melukai dari dalam. Hanya dengan kembali kepada Islam sebagai panduan hidup, umat akan mampu menjadikan teknologi sebagai sarana kemaslahatan dan kebangkitan peradaban yang benar-benar menebar rahmat bagi seluruh manusia. Wallahu a’lam

PBB: Satu Juta Warga Gaza Terima Bantuan Makanan, Akses Bantuan Masih Dibatasi Israel

GAZA (jurnalislam.com)– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (4/11) menyatakan telah mendistribusikan paket makanan kepada sekitar satu juta warga Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan, namun memperingatkan bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan masih berlomba menyelamatkan nyawa di tengah pembatasan akses yang diberlakukan Israel.

Program Pangan Dunia (WFP) PBB mengatakan operasi mereka masih sangat terhambat oleh penutupan berkelanjutan Israel terhadap penyeberangan di wilayah utara Gaza, di mana jutaan warga terancam kelaparan.

“Tiga setengah minggu setelah gencatan senjata, kami telah menjangkau sekitar satu juta orang di seluruh Gaza,” kata Abeer Etefa, juru bicara WFP untuk Timur Tengah, dalam konferensi pers dari Kairo.

“Itu bagian dari operasi besar untuk mengatasi kelaparan di Gaza. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak akses lebih banyak penyeberangan perbatasan yang dibuka dan izin melintasi jalan-jalan utama di dalam Jalur Gaza,” ujarnya.

Gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Hamas sejak 10 Oktober telah memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas. Namun, kelompok-kelompok bantuan internasional menilai volume bantuan tersebut masih jauh di bawah kebutuhan sebenarnya.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀

Etefa menjelaskan, WFP menargetkan 1,6 juta warga Gaza dengan paket bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga selama sepuluh hari. Hingga kini, baru 44 dari 145 titik distribusi yang direncanakan berhasil dibuka. WFP juga menyediakan roti segar setiap hari bagi 700.000 orang melalui 17 toko roti di berbagai wilayah Gaza.

Meski terdapat sedikit kemajuan, konsumsi pangan warga Gaza disebut masih “jauh di bawah tingkat sebelum perang.” Sebagian besar keluarga hanya bisa bertahan hidup dengan sereal dan kacang-kacangan, sementara daging, telur, dan sayuran hampir tidak tersedia.

Situasi diperparah dengan melonjaknya harga bahan pangan.

“Sekarang harga satu apel setara dengan satu kilogram apel sebelum perang,” kata juru bicara WFP lainnya, Nour Hammad.

WFP menegaskan bahwa mereka baru mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan pangan di Gaza. Truk-truk bantuan hanya dapat masuk melalui penyeberangan Karem Abu Salem dan Kissufim, yang menjadi titik kemacetan dan menghambat distribusi ke wilayah utara yang paling terdampak.

“Kami belum menerima penjelasan mengapa penyeberangan di utara masih ditutup,” ujar Etefa.

“Kebutuhannya sangat mendesak. Kami benar-benar sedang berlomba untuk menyelamatkan nyawa.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TRT

Menhan Sudan Tolak Usulan Gencatan Senjata AS, Tegaskan Perang Lawan RSF Akan Dilanjutkan

KHARTUM (jurnalislam.com)– Menteri Pertahanan Sudan, Hassan Kabroun, menegaskan bahwa militer Sudan akan terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meskipun Amerika Serikat mengajukan proposal gencatan senjata baru. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (4/11), setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan menggelar pertemuan di Khartum.

“Kami berterima kasih kepada pemerintahan Trump atas upaya dan proposalnya untuk mencapai perdamaian,” kata Kabroun dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah.
Namun ia menegaskan, “Persiapan kami untuk perang adalah hak nasional yang sah. Rakyat Sudan sedang mempersiapkan pertempuran untuk membela negaranya.”

Pemerintah Sudan belum mengungkapkan rincian proposal gencatan senjata dari AS.

Perang antara militer dan RSF telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan warga mengungsi selama dua tahun terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, konflik semakin meluas ke wilayah-wilayah baru, meningkatkan kekhawatiran akan bencana kemanusiaan yang lebih besar.

𝗔𝗦 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘂𝘁𝘂𝗻𝘆𝗮 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮

Pemerintahan Donald Trump kini berupaya menengahi konflik Sudan setelah sebelumnya terlibat dalam diplomasi di Afrika dan Timur Tengah. Namun, otoritas yang berafiliasi dengan militer Sudan menolak proposal gencatan senjata sebelumnya karena menganggapnya mengecualikan militer dan RSF dari proses politik transisi.

Diskusi terbaru ini muncul setelah RSF merebut kota strategis Al-Fasher, benteng terakhir tentara di wilayah Darfur.
Paramiliter pimpinan Hamdan Daglo (Hemeti) kini dilaporkan tengah mempersiapkan serangan ke wilayah Kordofan di bagian tengah Sudan.

Para pengungsi dari Al-Fasher menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh RSF.
Seorang warga, Mohamed Abdullah (56), mengatakan kepada AFP bahwa ia dan keluarganya dihadang RSF saat melarikan diri dari kota tersebut.

“Mereka meminta ponsel, uang, dan semua barang kami. Mereka menggeledah kami dengan brutal,” ujarnya.

Abdullah juga menyebut melihat “sesosok mayat di jalan yang tampak dimakan anjing” dalam perjalanan menuju Tawila, sekitar 70 kilometer dari Al-Fasher.

𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗔𝗿𝗮𝗯 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗕𝗕 𝗦𝗲𝗿𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻

Utusan khusus Presiden Trump untuk Afrika, Massad Boulos, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan pejabat Liga Arab di Kairo. Dalam pertemuan itu, Abdelatty menekankan pentingnya “upaya bersama untuk mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan dan membuka jalan bagi proses politik yang komprehensif.”

Liga Arab menyebut Boulos telah melaporkan kepada Sekjen Ahmed Aboul-Gheit tentang upaya diplomasi AS untuk menghentikan perang, mempercepat bantuan kemanusiaan, dan memulai proses politik.

Sebelumnya, kelompok Quad yang terdiri dari AS, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi telah menawarkan gencatan senjata tiga bulan pada September lalu, disusul rencana transisi sembilan bulan menuju pemerintahan sipil. Namun, rencana itu ditolak oleh pihak militer Sudan.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗔𝗹-𝗙𝗮𝘀𝗵𝗲𝗿

Sejak jatuhnya Al-Fasher ke tangan RSF, berbagai laporan muncul tentang pembunuhan massal, kekerasan seksual, penjarahan, dan penculikan.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Senin (3/11) menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas laporan tersebut dan menyebut tindakan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam forum di Qatar, menyerukan kepada kedua pihak untuk segera “mengakhiri mimpi buruk kekerasan ini.”

“Krisis mengerikan di Sudan semakin di luar kendali,” ujar Guterres.

Di ibu kota Khartum, yang berada di bawah kendali militer Sudan, ratusan warga menggelar aksi protes pada Senin (3/11) menentang kekejaman RSF. Sejumlah anak-anak terlihat membawa spanduk bertuliskan:
“Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan.”

Spanduk lain berbunyi: “Milisi membunuh perempuan Al-Fasher tanpa ampun.”

UEA sebelumnya dituduh oleh PBB memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang berulang kali dibantah.
Sementara itu, militer Sudan diketahui mendapat dukungan dari Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Iran, menurut para pengamat.

Kejatuhan Al-Fasher menandai dominasi penuh RSF atas lima ibu kota wilayah Darfur, memperkuat kekhawatiran bahwa Sudan kini terbelah dua secara de facto:
RSF menguasai Darfur dan bagian selatan, sementara tentara mengendalikan wilayah utara, timur, dan tengah di sepanjang Sungai Nil serta Laut Merah. (Bahry)

Sumber: TNA

RSF Serang Rumah Sakit Anak di Darfur Utara, Tujuh Orang Tewas

SUDAN (jurnalislam.com)– Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menyerang sebuah rumah sakit anak di kota Karnoi, Darfur Utara, pada Senin (3/11), di tengah meningkatnya pertempuran antara kelompok paramiliter tersebut dan angkatan bersenjata Sudan.

Menurut Jaringan Dokter Sudan, sedikitnya tujuh orang tewas dalam serangan itu, sementara rumah sakit mengalami kerusakan parah. Korban tewas dilaporkan merupakan perempuan dan anak-anak, berdasarkan keterangan saksi mata serta laporan jaringan tersebut.

Sebuah video yang disiarkan oleh Al Jazeera memperlihatkan darah berceceran di lantai rumah sakit, dinding berlubang akibat peluru, dan peralatan medis yang hancur. Sedikitnya lima orang terluka, termasuk dua anak yang tengah dirawat saat serangan terjadi.

Dalam pernyataan resminya, Jaringan Dokter Sudan mengecam tindakan itu sebagai kejahatan perang, menyebutnya sebagai “teror sistematis dan serangan brutal terhadap kehidupan itu sendiri.”

“Apa yang terjadi di Karnoi adalah kejahatan perang yang menggambarkan luasnya pembunuhan terhadap warga sipil tak berdosa yang kini menjadi sasaran tembak harian RSF,” tegas jaringan tersebut.

RSF juga dilaporkan menyerang wilayah Al-Tina dekat Karnoi, yang saat ini berada di bawah kendali tentara Sudan.

Pasukan paramiliter pimpinan Hamdan Daglo (Hemeti) kini menguasai sebagian besar wilayah selatan dan tengah Sudan, termasuk Al-Fasher, Nyala, Al Geneina, Ad Daein, dan Zalingei lima ibu kota provinsi di kawasan Darfur.

Konflik di Sudan meletus sejak April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara Daglo dan panglima militer Sudan, Abdul Fattah al-Burhan. Sejak itu, berbagai laporan menunjukkan maraknya kejahatan perang, kekerasan seksual, kelaparan, dan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝗽𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗹𝘂𝗮𝘀 𝗸𝗲 𝗞𝗼𝗿𝗱𝗼𝗳𝗮𝗻

Pertempuran terbaru juga terjadi di wilayah Kordofan, termasuk kota Al-Obeid, ibu kota negara bagian Kordofan Utara. Sedikitnya 40 warga sipil tewas dalam serangan RSF di Al-Luweib, sebelah timur Al-Obeid, pada hari yang sama.

Menurut media Al-Araby Al-Jadeed (The New Arab), RSF mengerahkan tambahan pasukan dari Darfur untuk memperkuat serangan ke Al-Obeid dan sekitarnya. Kota Bara, yang berjarak 30 km di utara Al-Obeid, juga dilaporkan dalam kepungan.

Wartawan Majed Ali mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa RSF berupaya memperluas pijakan di Kordofan guna menciptakan “zona penyangga terhadap Darfur” yang kini dikuasai penuh oleh mereka setelah merebut Al-Fasher pekan lalu.

Namun, ia menilai Al-Obeid akan sulit direbut karena di kota itu terdapat pangkalan militer besar serta markas Divisi Infanteri ke-5 milik tentara Sudan.

𝗣𝗕𝗕 𝗡𝘆𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻

Sementara itu, PBB pada Senin (3/11) menyatakan darurat kelaparan di Al-Fasher (Darfur Utara) dan Kadugli (Kordofan Selatan).

Laporan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) menyebutkan bahwa kelaparan kemungkinan berlanjut hingga Januari 2026 akibat blokade, pertempuran sengit, dan terhambatnya akses bantuan kemanusiaan.

Sedikitnya 21,2 juta warga Sudan, atau sekitar 45 persen populasi, kini mengalami kerawanan pangan akut akibat kenaikan harga bahan pokok, konflik, dan pengungsian massal. (Bahry)

Sumber: TNA

UBN: Tragedi Sudan Lebih Dahsyat dari Gaza, Rakyat Sipil Jadi Korban Utama

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ulama nasional sekaligus Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menyoroti krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Sudan. Ia menyebut, apa yang terjadi di negara tersebut lebih parah dibandingkan tragedi di Gaza, Palestina.

“Apa yang terjadi di Sudan ini lebih dahsyat dari Gaza. Di Gaza yang terbunuh hingga hari ini sekitar 70 ribu orang. Di Sudan, hanya dalam beberapa hari, sudah 150 ribu pembantaian,” ujar UBN dalam Kuliah Semangat Pagi di kanal YouTube Bachtiar Nasir, Selasa (4/11/2025).

UBN menyebut, konflik di Sudan merupakan perang saudara antara dua faksi militer, yakni Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Menurutnya, situasi kini makin mengerikan karena sebagian besar korban adalah warga sipil tak bersenjata.

“Pembunuhan kejam terjadi, rakyat sipil ditembaki. Fasilitas kesehatan lebih dari 80 persen tidak berfungsi. Ini lebih parah dari Gaza. Konflik terkini terpusat di Darfur,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, RSF saat ini menguasai hampir seluruh wilayah Darfur, termasuk kota El Fasher yang baru direbut, sementara SAF mengendalikan wilayah utara dan timur, termasuk Port Sudan dan Laut Merah dengan dukungan asing.

UBN menilai, konflik tersebut telah menjelma menjadi proxy war atau perang perpanjangan kepentingan asing di kawasan tanduk Afrika dan Laut Merah.

“Yang berkepentingan sudah orang luar. Ada intervensi negara-negara yang memiliki kepentingan strategis, baik ekonomi maupun ideologi. Inilah yang memperpanjang konflik,” jelasnya.

Menurutnya, akar masalah konflik Sudan berawal dari ketidakstabilan politik, kudeta militer, serta perselisihan etnis dan ekonomi yang tak terselesaikan.

“Semoga Indonesia bisa belajar dari kesalahan ini. Inilah bahayanya kalau syahwat hawa nafsu memegang senjata dan memimpin negara. Akibatnya, rakyat yang menjadi korban,” tegas UBN.

UBN berpesan dengan seruan moral bagi umat Islam untuk peduli terhadap penderitaan sesama.

“Sayangilah yang di bumi, maka kamu akan disayangi yang di langit. Begitulah seharusnya seorang muslim, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri,” ujarnya.

Perluas Kerja Sama Bidang Pendidikan, UIN Jakarta Sambut Kunjungan Menteri Wakaf Suriah

CIPUTAT (jurnalislam.com)– Sejalan dengan program internasionalisasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus memperluas jejaring kerja sama global dengan berbagai lembaga pendidikan dan keagamaan dunia. Salah satunya, penjajakan kerjasama bidang pendidikan dan keagamaan dengan institusi pendidikan dan pemerintahan Republik Arab Suriah yang ditandai dengan kunjungan kehormatan Menteri Wakaf Republik Arab Suriah, H.E. Dr. Muhammad Abu al-Khair Shukri, ke kampus UIN Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dalam kunjungan ini, baik perwakilan pemerintahan Republiki Arab Suriah dan UIN Jakarta menjajaki peluang kolaborasi, khususnya dalam bidang pertukaran pelajar, tenaga pendidik, dan pengembangan keilmuan Islam. Dalam kunjungan ini, Menteir Wakaf didampingi Mufti Damaskus Mr. Abdul Fattah al-Bazm, serta sejumlah pimpinan fakultas dan pejabat universitas Syuriah.

Kunjungan sendiri diterima langsung Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. yang didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A. dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Din Wahid M.A. Ph.D. Hadir juga pimpinan fakultas dan lembaga di lingkungan UIN Jakarta.

Dalam sambutannya, Rektor Prof. Asep Saepudin Jahar menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan tersebut. Menurutnya, UIN Jakarta sangat terbuka untuk bekerjasama dengan badan pemerintahan dan perguruan tinggi Suriah yang disebutkannya akan memberikan manfaat besar bagi penguatan akademik, keilmuan, dan budaya antarnegara.

“Suriah merupakan salahsatu negara Arab dan tentu saja memiliki keunggulan dalam pengajaran bahasa Arab. Melalui kerja sama ini, kita dapat mengembangkan program pertukaran dosen dan mahasiswa, serta membuka peluang student mobility ke Suriah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Suriah, termasuk dalam penguatan ilmu-ilmu keislaman dan pengelolaan pendidikan tinggi,” jelas Rektor.

Rektor menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan berharga yang penuh makna dan dilaksanakan dengan rasa hormat yang tinggi. “Kami berpartisipasi dengan sepenuh hati, ini adalah kunjungan yang sangat mulia dan penuh keberkahan di dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Wakaf Suriah H.E. Dr. Muhammad Abu al-Khair Shukri mengungkapkan, kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan keilmuan dan keagamaan antara Kementerian Wakaf Republik Arab Suriah dan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya melalui kemitraan dengan UIN Jakarta.

“Kami sangat senang dapat membuka kembali kerja sama ilmiah dan budaya antara universitas-universitas di Syam dan universitas-universitas di Indonesia. Kami berharap mahasiswa dari Indonesia dapat belajar di Damaskus dan menimba ilmu-ilmu keislaman dari para ulama besar di negeri Syam,” ujarnya.

Menambahkan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr. Din Wahid, M.A. menyampaikan bahwa UIN Jakarta siap menindaklanjuti kunjungan ini melalui penjajakan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) antara kedua institusi.

“Kami akan segera menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama ini, baik dalam bidang pertukaran dosen dan mahasiswa, riset bersama, maupun program penguatan bahasa Arab dan studi Islam. Ini menjadi bagian dari komitmen UIN Jakarta dalam memperluas kerja sama global,” terangnya.

Diketahui, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menjalin berbagai kerja sama internasional dengan perguruan tinggi ternama di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran dosen dan mahasiswa, riset bersama, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kapasitas akademik dan kelembagaan.

RSF Hancurkan Dapur Umum dan Rumah Sakit, El-Fasher di Ambang Kelaparan dan Kematian Massal

EL-FASHER (jurnalislam.com)— Kota El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan, kini menghadapi bencana kemanusiaan setelah pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menghancurkan dapur umum, menjarah rumah sakit, dan memutus akses keluar dari kota.

Penduduk dan pekerja kemanusiaan menggambarkan El-Fasher sebagai “kota hantu”. Warga sipil terjebak tanpa makanan, obat-obatan, maupun jalur aman, sementara pasukan RSF melakukan penjarahan dan kekerasan brutal terhadap penduduk.

“Kami menghadapi penyiksaan, kelaparan, dan pembunuhan. Bahkan gerobak keledai yang digunakan anak-anak dan lansia dihancurkan agar mereka tak bisa melarikan diri,” kata seorang pengungsi yang berhasil tiba di kota Tawila kepada The New Arab, Senin (3/11).

Menurut warga, milisi RSF menargetkan tekaya, yakni dapur amal yang selama ini menyediakan makanan bagi masyarakat miskin.

“Setelah RSF masuk, mereka menghancurkan semua fasilitas dan membunuh banyak pekerja. Mereka ingin warga mati kelaparan,” ujar Mohammad Othman, pengelola salah satu dapur amal.

Seorang ibu bernama Sit al-Nafr Mahmoud yang melarikan diri pekan lalu mengatakan El-Fasher kini lumpuh total.

“Air tidak mengalir, dapur umum dan pasar lenyap, rumah dijarah. Hidup menjadi tak tertahankan, terutama bagi anak-anak dan lansia,” ungkapnya.

Beberapa saksi mata juga menuturkan praktik pemerasan dan pelecehan oleh anggota RSF. Warga yang ingin keluar dari kota dipaksa membayar jutaan pound Sudan. Mereka yang tak mampu membayar ditahan, disiksa, atau bahkan dibunuh.

“Mereka menelanjangi perempuan untuk mencari uang dan emas,” kata Aisha Ismail, salah satu penyintas. “Beberapa perempuan terpaksa ditinggalkan agar yang lain bisa melarikan diri.”

Seorang pejabat kesehatan yang berhasil melarikan diri menyebut seluruh rumah sakit dan klinik di El-Fasher telah dijarah atau dibakar.

“Obat-obatan dicuri, apotek dibakar, dan pasien dibunuh dengan alasan mereka tentara,” ujarnya. “Kota ini runtuh. Orang-orang mati karena kelaparan dan penyakit.”

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan masuknya pasukan RSF ke El-Fasher memicu “kepanikan massal” di antara penduduk yang telah terperangkap lebih dari 500 hari. Sekitar 260.000 orang dilaporkan kembali mengungsi.

Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebut lebih dari 1.500 orang mengungsi dari Kordofan Utara dan Selatan dalam sepekan terakhir akibat kekerasan RSF.

Akses bantuan kemanusiaan ke Darfur hampir mustahil dilakukan. Persediaan medis sebanyak 15 ton dilaporkan tertahan karena pembatasan keamanan dan birokrasi.

“Orang-orang makan daun untuk bertahan hidup. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan,” kata seorang jurnalis pengungsi di Tawila.

PBB memperingatkan bahwa tanpa akses kemanusiaan segera, ribuan warga Darfur dapat tewas akibat kelaparan dan penyakit dalam beberapa pekan ke depan. (Bahry)

Sumber: TNA

PM Sudan Desak Kekejaman RSF Diadili di Pengadilan Internasional

KHARTUM (jurnalislam.com)— Perdana Menteri Sudan, Kamil Idris, menyerukan agar kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Kota El Fasher, Darfur Utara, diadili di pengadilan internasional.

Dalam wawancara dengan surat kabar Blick yang terbit di Swiss pada Ahad (2/11), Idris menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh diam terhadap pelanggaran berat yang terjadi di Sudan.

“Komunitas internasional belum berbuat banyak. Kita membutuhkan tindakan, bukan hanya kata-kata. Setiap kejahatan harus dituntut di pengadilan termasuk di tingkat internasional,” ujarnya.

Setelah 18 bulan pengepungan, pemboman, dan kelaparan, pasukan RSF berhasil menguasai El Fasher pada 26 Oktober lalu, merebut benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur barat.

Sejak kota itu jatuh ke tangan RSF, warga sipil dan pekerja kemanusiaan melaporkan terjadinya pembunuhan massal, penjarahan, pemerkosaan, serta aksi kekerasan sistematis, yang memicu kecaman internasional.

Idris mendesak negara-negara anggota PBB untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris dan mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekejaman mereka.

Namun, ia menolak usulan pengerahan pasukan asing ke Sudan, dengan alasan hal itu akan melanggar kedaulatan nasional.

“Pasukan internasional akan merusak kedaulatan dan integritas wilayah Sudan. Itu ilegal dan hanya akan menambah kekacauan,” kata Idris.

“Tentara dan rakyat Sudan bertekad menyelamatkan serta membebaskan El Fasher.” imbuhnya.

Jatuhnya El Fasher membuat RSF kini menguasai seluruh lima ibu kota negara bagian di Darfur, yang secara efektif membelah Sudan di sepanjang poros timur–barat.

Pasukan RSF, yang merupakan keturunan milisi Janjaweed kelompok yang dituduh melakukan genosida di Darfur dua dekade lalu kini telah membentuk pemerintahan tandingan di wilayah barat, sementara militer Sudan masih mempertahankan kendali atas wilayah utara, timur, dan tengah.

Perang saudara yang pecah sejak April 2023 telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan menyebabkan sekitar 15 juta penduduk mengungsi, menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya perpecahan seperti yang terjadi saat Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011. (Bahry)

Sumber: TNA

Terungkap, Alat Militer Inggris Mengalir ke RSF Lewat Uni Emirat Arab

KHARTUM (jurnalislam.com)— Milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang terkenal brutal diketahui menggunakan peralatan militer buatan Inggris dalam perang melawan angkatan bersenjata Sudan, berdasarkan dokumen yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB.

Menurut laporan The Guardian pada Selasa (28/10), sistem penargetan dan mesin untuk kendaraan lapis baja buatan Inggris ditemukan di medan perang Sudan, memunculkan pertanyaan serius tentang ekspor senjata Inggris dan keterlibatan tidak langsungnya dalam konflik tersebut.

Peralatan militer itu diduga masuk ke Sudan melalui Uni Emirat Arab (UEA) dan digunakan oleh pasukan RSF, yang sejak April 2023 melancarkan perang untuk merebut kekuasaan dari militer Sudan.

Kelompok paramiliter tersebut telah dituduh melakukan genosida oleh PBB dan Amerika Serikat, serta bertanggung jawab atas sejumlah pembantaian dan kekerasan seksual terhadap warga sipil.

Setelah merebut Kota El Fasher di Darfur Barat pekan lalu, RSF diyakini telah menewaskan sedikitnya 2.000 orang dan melakukan aksi pembersihan etnis di wilayah tersebut.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗨𝗘𝗔 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝗸𝘀𝗽𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗴𝗴𝗿𝗶𝘀 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸𝗮𝗻

UEA dituduh memberikan dukungan dana, senjata, dan tentara bayaran kepada RSF. Namun, pemerintah UEA membantah memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Dua berkas dokumen yang diserahkan militer Sudan kepada Dewan Keamanan PBB pada Juni 2024 dan Maret 2025 mencantumkan bukti kuat mengenai dukungan logistik dan material dari UEA kepada RSF.

Materi tersebut menunjukkan bahwa sistem penargetan buatan Militec, perusahaan asal Wales, ditemukan di bekas pangkalan RSF di Khartum dan Omdurman.

Data juga memperlihatkan bahwa sejak 2015, Inggris telah menyetujui lisensi ekspor sistem pelatihan militer ke UEA, dan bahkan menerbitkan izin baru pada September 2024 — tiga bulan setelah bukti pertama pengiriman senjata ke Sudan muncul.

𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗕𝗮𝗿𝘂 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

PBB juga menerima foto kendaraan lapis baja buatan kontraktor pertahanan Emirat, Edge, yang kini berada di tangan RSF.

Salah satu foto memperlihatkan mesin kendaraan lapis baja bertuliskan “Made in Great Britain by Cummins Inc.”, yang menunjukkan bahwa komponen tersebut berasal dari anak perusahaan Cummins di Inggris.

Pihak perusahaan membantah mengetahui adanya transaksi yang menyebut Sudan sebagai tujuan akhir produk mereka.

𝗥𝗲𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗜𝗻𝗴𝗴𝗿𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗕𝗕

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa negaranya memiliki “salah satu sistem pengawasan ekspor paling ketat di dunia” dan semua lisensi ekspor “dinilai berdasarkan risiko penyalahgunaan atau pengalihan kepada pengguna yang tidak sah.”

“Kami berharap semua negara mematuhi kewajiban mereka berdasarkan rezim sanksi PBB yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, PBB memperingatkan bahwa RSF dapat melakukan pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis lebih lanjut di El Fasher, setelah kelompok tersebut merebut kota itu pada akhir Oktober. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Akui Tiga Jenazah yang Diserahkan Hamas adalah Tentara

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel pada Senin (3/11) mengonfirmasi bahwa tiga jenazah yang dikembalikan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata merupakan tentara Zionis.

Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyebut ketiganya adalah Kolonel Assaf Hamami, Kapten Omer Maxim Netura, dan Sersan Staf Oz Daniel, yang tewas di dekat perbatasan Gaza pada 7 Oktober 2023.

Hamas menyerahkan jenazah ketiga tentara tersebut kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Ahad malam sebagai bagian dari implementasi gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan itu merupakan bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

Menurut Hamas, hingga kini pihaknya telah membebaskan 20 tawanan Israel hidup-hidup dan mengembalikan 21 jenazah dari 28 tawanan yang meninggal, sebagian besar warga Israel. Namun, otoritas Zionis mengklaim bahwa salah satu jenazah yang mereka terima tidak sesuai dengan identitas tawanan yang hilang.

Sementara itu, pejabat kesehatan di Gaza menyebut Israel juga telah menyerahkan 45 jenazah warga Palestina kepada pihak berwenang di wilayah tersebut, sebagaimana dilaporkan Associated Press (AP).

Israel mengaitkan dimulainya fase kedua negosiasi gencatan senjata dengan penyerahan seluruh jenazah sandera. Namun Hamas menegaskan bahwa proses ini memerlukan waktu karena kerusakan besar-besaran di Gaza akibat agresi militer Israel.

Dalam fase pertama kesepakatan, pembebasan tawanan Israel dilakukan dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina. Rencana itu juga mencakup pembangunan kembali Gaza serta pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 69.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 lainnya. (Bahry)

Sumber: TRT