Penulis: Ally Muhammad Abduh

Relawan Dompet Dhuafa Meriahkan International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 di Bandung

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Di Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah menerima penghargaan sebagai Lembaga yang transparansi dan akuntabilitas oleh Resgistrasi Akuntan Publik. Bertepatan dengan “International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)”, Dompet Dhuafa mengajak para Relawannya dari berbagai wilayah Nusantara untuk mengikuti International Volunteer & Anticorruption Camp yang dilaksanakan Lembang, Bandung , Jawa Barat. (Sabtu,8/12).

“Apresiasi sederhana untuk relawan yang sudah berkolaborasi dalam 5 tahun belakangan ini. Dengan kegiatan ivac 2018 dapat menumbuhkan du dalam jiwa para relawan untuk mencegah dan melawan korupsi. Baik korupsi yang kecil hingga yang besar. “ Maya Nuraini Pic International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)

International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC) yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Volunteer merupakan upaya untuk mengkonsolidasi dalam membangun capacity building bagi para Relawanl. Dalam IVAC 2018 banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta, seperti seminar, workshop, sharing session, dan Focus Group Discussion (FGD). Acara yang dilaksanakan dari 7 – 9 Desember 2018 dengan bentuk gathering, training, dan festival.

Sebagai lembaga yang transparansi dan akuntabilitas, Dompet Dhuafa dalam melakukan pencegahan korupsi, melibatkan seluruh elemen – elemen sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing – masing. Sebagai komunitas kerelawanan dengan jumlah yang besar, Dompet Dhuafa Volunteer memiliki potensi besar dalam pencegahan korupsi, hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 10.000 relawan terdaftar di Dompet Dhuafa Volunteer dari seluruh Indonesia.

Dengan meningkatkan pemahaman relawan untuk mencegah korupsi, Dompet Dhuafa Volunteer ingin membangun capacity building para relawannya. aksi pencegahan korupsi secara nasional dan regional, dapat meningkatkan kesadaran para Relawan di Hari Korupsi Internasional.

Kegiatan IVAC 2018 di ikuti oleh 240 relawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai latar belakang,Seperti mahasiswa, profesional, dll. Dalam kegiatan ini Dompet Dhuafa Mendorong para relawan untuk menciptakan proyek sosial yang berdampak kepada para peserta untuk Menumbuhkan nilai anti korupsi dan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan kerelawanan serta Membangun solidaritas antar relawan dari seluruh Indonesia. Sebagai penutup kegiatan IVAC 2018 seluruh peserta akan melaksanakan Festival Bandung Melawan Korupsi 2.0 di Bandung.

SMA Muhammadiyah PK Kottabarat Adakan Lomba Poster Anti Korupsi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta mengadakan lomba poster anti korupsi. Lomba yang digelar pada Jum’at (7/12/2018) ini merupakan salah satu agenda dalam mengisi rehat atau c/assmeeting setelah ujian akhir semester.

“Lomba membuat poster ini merupakan bentuk penolakan kita sebagai pelajar terhadap perilaku korupsi. Hal ini bertepatan juga dengan hari anti korupsi internasional yang akan diperingati setiap tanggal 9 Desember,” kata ketua IPM SMA Muhammadiyah, PK Muhammad Zuhdiya Sukma kepada Jurnalislam.com, Sabtu (8/12/2018).

Lomba diikuti oleh 13 tim yang terdiri dari sebelas tim siswa, satu tim karyawan, dan satu tim guru. Kegitan lomba tersebut diawali dengan penjelasan peraturan lomba oleh Rio Dwi Cahyono sebagai koordinator acara. Panitia kemudian membagikan kertas kepada peserta sebagai media untuk membuat poster. Sedangkan peralatan lainnya disediakan oleh peserta.

Peserta Lomba Poster Anti Korupsi SMA Muhammadiyah Program Khusus, Kottabarat, Surakarta

Pukul 08.00 WIB lomba membuat poster dimulai, para peserta dengan antusias membuat poster mereka, tidak terkecuali tim guru dan karyawan. Lomba berjalan lancar. semua peserta menyelesaikan poster mereka selama tiga jam. Setelah panitia mengumpulkan poster, ekspresi para peserta berbeda beda, ada yang tersenyum puas, ada yang masih berpikir seakan memikirkan poster mereka yang belum sempurna tetapi waktu sudah habis.

Semua poster karya peserta dipajang di lorong literasi sekolah SMA Muhammadiyah PK. Menurut kepala Sekolah SMA Muhammadiyah PK Hendro Susilo, lorong literasi dibuat untuk membiasakan siswa membaca dan berkreatifitas.

Peserta Lomba Poster Anti Korupsi SMA Muhammadiyah Program Khusus, Kottabarat, Surakarta

“Lorong literasi memang dibuat khusus untuk memajang karya karya siswa, selain untuk menghargai hasil karya siswa, lorong literasi juga diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk berkarya dan membaca,” katanya.

“Sehingga sekolah kita bisa mencetak siswa-siswa yang gemar membaca. kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan poster poster anti korupsi ini, kita harapkan dapat membangkitkan semangat siswa siswa untuk memerangi korupsi dan menanamkan pada diri mereka kalau mereka tidak akan korupsi,” pungkasnya.

Pakar: Pemerintah Membuat Standar Ganda Soal KKB

SOLO (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufiq menilai pemerintah menerapkan standar ganda dalam menangani sejumlah kasus kelompok bersenjata di Indonesia. Ia mengaku heran dengan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang disematkan kepada gerakan separatisme OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya itu.

“Dan saya mengatakan pemerintah membuat standar ganda, kita lihat di kelompoknya Santoso di Poso itu kan disebut sebagai pemberontak dan ditembak mati, yang menembak kan tentara, kenapa ini tidak diperlakukan hal yang sama,” katanya kepada Jurnalislam.com, Jum’at (7/12/2018).

“Saya justru khawatir ada hidden agenda, atau agenda tersembunyi bagaimana mau memaksakan agar kasus kasus ini menjadi kasus kekerasan sipil bersenjata nanti mereka menjadi besar dan justru mereka besar dan berinteraksi dengan penduduk maka mereka akan menuntut referendum bahwa negara tidak mampu memberikan keamanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Taufiq, menjadi sebuah paradox ketika pemerintah memaknai teroris dan separatisme itu hanya ketika pelakunya adalah seorang muslim.

“Ini kan sebuah kenaifan, yang sudah memenuhi unsur-unsur separatisme, unsur-unsur pemberontakan, pembunuhan dan menggulingkan kekuasaan yang sekarang (dilakukan OPM-red) kok hanya disebut KKB,” ujarnya.

Untuk itu, Taufiq yang juga ketua Tim Advkkasi Reaksi Cepat (TARC) itu berharap pemerintah tidak tebang pilih dalam menangani pemberontakan gerakan-gerakan yang merongrong NKRI.

“Nanti akan muncul dan ini sudah sejalan dengan aksi demo di Surabaya yang anarki itu, aksi demo di Jogja dan beberapa tempat. Itu kan jelas arahnya separatisme,” pungkasnya.

TARC : OPM Telah Memenuhi Unsur-unsur Kelompok Separatis

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC), Dr Muhammad Taufiq mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang belum lama ini membantai puluhan pekerja proyek di Kabupaten Nduga, Papua sudah memenuhi unsur-unsur tindakan separatisme dan pemberontakan.

Taufiq menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 104 hingga 107 telah menjelaskan kriteria-kriteria sebuah gerakan dikatakan pemberontakan atau separatisme.

“Pembunuhan sudah, pekerja trans Papua 20 orang dibunuh, itu juga yang teridentifikasi, sebelumnya kan belum pernah diberitakan, kemudian pasal pemberontakan pasal 107 kan jelas jelas dia memberontak, kemudian separatisme memisahkan diri, benar dia membawa bendera OPM, dia kan berniat mengulingkan, jadi semua pasal-pasal sudah terbukti,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di Solo, Jum’at (7/12/2018).

Oleh sebab itu, kata Taufiq, penyebutan pemberontakan lebih tepat daripada dinamakan KKB, dan aparat TNI lah yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

“Kalau pemberontak maka ukuran bukan lagi ketertiban umum, tapi melawan kekuasaan yang sah, siapa yang menjalankan? Tentara. Menjaga ketertiban sipil adalah polisi, tapi menjaga dari ancaman separatisme adalah domainnya tentara,” ujarnya.

Taufiq juga membandingkan penyebutan makar kepada bebeberapa tokoh yang ikut aksi bela Islam 212 pada tahun 2016. Ia menilai, sebutan tersebut lebih tepat dialamatkan kepada OPM yang hingga saat ini terus melakukan upaya untuk melakukan makar terhadap negara.

“Yang belum terjadi kan penggulingan, karena dia kelompok kecil, tapi 3 unsur yang lain seperti dia memberontak, dia membunuh, dia memisahkan diri semua sudah terpenuhi dan inilah sebenarnya yang layak diadili, dengan pasal makar ancaman hukumannya minimal 20 tahun dan maksimalnya adalah hukuman mati,” paparnya.

Persis Soroti Tranformasi Dakwah di Era Digital

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dinamika dakwah Persatuan Islam (Persis) menjadi peluang di era digital. Pasalnya, melalui digital pesan dakwah bisa lebih beragam dan menjangkau ke banyak orang dengan efektif. Selain itu, pengetahuan yang komprehensif dinilai penting bagi warga Persis demi keutuhan umat dan bangsa.

“Tranformasi dakwah Persis saat ini banyak perubahan, dari ekslusif menjadi inklusif, dalam pendidikan, perubahan dalam berdakwah tak hanya dari mimbar ke mimbar, tapi bisa lebih luas melalui media sosial dan video digital, jika tidak dimanfaatkan dengan baik tentu akan ketinggalan zaman,” ucap Wakil Ketua Umum Persis Jeje Zaenudin saat memberikan Pandangan Kebijakan Umum (PKU) program di Ball room Hotel Panorama, Lembang Jumat (7/12/2018).

Jeje menyatakan, keutuhan bangsa menjadi komitmen yang dilakukan dakwah Persis. Menurutnya, pengetahuan kebangsaan yang mumpuni dinilai penting demi memajukan kecerdasan bangsa.

“Dalam menyampaikan pesan dakwah perlu banyak pertimbangan, pengetahuan kebangsaan penting agar sinkron antar dakwah dan wawasan nasional tujuannya untuk kepentingan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Persis bercita-cita memelihara Indonesia dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Tidak dengan merubah Indonesia secara keseluruhan, menurut Jeje merubah idealisme negara dinilai bertentangan.

Buka Musykernas IV, KH Aceng Zakarya Singgung Sikap Politik Persis

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) Persatuan Islam (Persis) ke-4 resmi dibuka. Acara ini dibuka oleh Ketua Umum Persis, KH Aceng Zakaria. Ia menegaskan tantangan dakwah pada tahun mendatang lebih dinamis, terutama terkait kepemimpinan.

“Tersisa 2 tahun ke depan. Ada dua hajat penting selama dua tahun ke depan. Kedua-duanya tentang suksesi kepemimpinan. Pertama, suksesi pemimpin di Indonesia, yaitu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Kedua, hajat internal Jam’iyyah, yaitu Muktamar XVI tahun 2020. ini menjadi tantangan tersendiri,” paparnya di Ballroom Hotel Panorama, Lembang Jumat (7/12/2018).

KH Aceng mengingatkan Persis dalam berpolitik berpacu pada tokoh pendahulu. Menurutnya, setiap generasi memiliki tantangan dakwah pada zamannya. Setiap generasi Persis, memiliki corak dan sikap yang berbeda sesuai dengan situasi saat itu.

“Para pendahulu Persis sudah memberikan contoh bagaimana mereka bersikap. A Hassan bersentuhan langsung dengan Orde Lama yang kental dengan aroma Politik Nasakom. Pak Natsir, KH. Isa Anshori, Ustadz Abdurrahman, mereka harus berhadapan dengan rezim Orde Baru yang dari awal sudah tidak berpihak kepada Islam sampai dengan berakhirnya era Asas Tunggal,” tambahnya.

Terkait sikap politik Persis, KH Aceng menegaskan jamiyyah memiliki corak dan gerakan dakwah tersendiri. Pasalnya, sebab bertahannya usia jamiyyah hingga kini, karena konsisten dalam pendidikan dan dakwah Islam.

KH Aceng menyayangkan suara Persis dimanfaatkan untuk kepentinngan individu. Pasalnya, suara Persis dinilai diperhitungkan.

“Persis hanya dijadikan alat saja untuk mendulang suara dan berkampanye. Selesai pemilu, Persis hanya kabagean buntut maung, “ ujarnya.

Dengan konsisten pada corak dakwah dan pendidikan, Persis dinilai mampu bertahan tanpa kepentingan lain.

“Sejak didirikan, Persis memilih menjadi gerakan dakwah dan pendidikan dalam bentuk ormas Islam, bukan gerakan politik sebagai parpol. Karenanya, Persis bisa bertahan sampai saat ini, karena Persis tidak melibatkan diri secara langsung dengan dunia politik,” pungkasnya.

Kivlan Zein : OPM Bukan KKB Tapi Teroris, TNI Harus di Depan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Kepala Staf Kostrad, (Purn) Kivlan Zein menyatakan, TNI harus berada di depan dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kivlan juga mengimbau pemerintah untuk meningkatkan statusnya menjadi operasi pemberantasan teroris bukan lagi kriminal bersenjata.

Ia menjelaskan, kasus penyerangan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua itu dilakukan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Oleh sebab itu, statusnya harus ditingkatkan.

“Kalau mereka sudah menyatakan minta merdeka berarti mereka pemberontak. Bukan lagi kriminal bersenjata. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya, jadi harus kekuatan militer yang di depan, polisi di belakang. Karena mereka ini sifatnya sudah ada politik dan militer,” paparnya saat diwawancarai TvOne dalam acara Kabar Petang, Jumat (7/12/2018).

Kendati demikian, Kivlan juga tidak menghendaki adanya intervensi internasional jika pemerintah memberlakukan operasi militer. Untuk itu, status operasi pemberantasan terorisme lebih tepat dilakukan ketimbang hanya sebagai kelompok bersenjata.

“Sekarang kan TNI sudah bisa ikut penanggulangan terorisme, sudah ada undang-undangnya. Oleh karena itu, sekarang TNI yang harus di depan. Polisi untuk pengamanan pembangunan di kota-kota, tapi kalau untuk mengejar mereka sampai ke hutan-hutan itu tugasnya tentara. Karena ini mau menghadapi isu internasional. Karena kalau ini membesar, nanti dunia internasional ikut campur tangan,” katanya.

Selain itu, peningkatan status ke operasi terorisme juga sebagai upaya agar investasi tetap berjalan.

“Kita lihat tingkatannya, dari kelompok bersenjata ke teroris, teroris kan kita bisa menghadapinya. Tapi kalau kita tingkatan ke perang melawan pemberontak ini akan menjadi internasionalisasi. Makanya kita simpan mereka di tengah-tengah, bukan kelompok bersenjata tapi teroris. Selama ini kita takut mengatakan mereka itu teroris,” jelasnya.

Kivlan yang pernah 10 tahun bertugas di Papua ini menyampaikan, kelompok ini hanya dominan di beberapa wilayah saja seperti di Kabupaten Nduga, Mulia, Ilaga, dan Puncak Jaya. “Tapi mereka ini ingin mengembangkan diri, jadi jangan diberi hati, seperti diundang ke istana, ditanya maunya apa, jangan, mereka ini mau merdeka,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, serangan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memakan korban sipil. Sebanyak 31 orang pekerja proyek dibantai di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, Ahad (2/12/2018). Ketua Sayap militer OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom bahkan tak segan menantang Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan TNI untuk menangkap pelaku pembantaian tersebut.

‘Pembakaran Bendera Tauhid Bukan Urusan Domestik, Melainkan Urusan Umat Islam Sedunia’

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syari’ah, Abdul Rachim Ba’asyir menilai, pernyataan Duta Besar Arab Saudi, Osama bin Mohammed yang menyebut Reuni Akbar 212 di Monas kemarin adalah reaksi atas pembakaran bendera tauhid adalah wajar.

Menurutnya, pernyataan Osama itu merupakan ungkapan hati seorang muslim yang kecewa atas penghinaan kalimat tauhid yang sangat sakral bagi umat Islam.

“Bahasa yang beliau gunakan juga menggambarkan betapa beliau menahan rasa amarah dan ketidakpuasan dengan apa yang dilakukan oknum-oknum Banser yang membakar bendera tauhid itu,” katanya saat dihubungi kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/12/2018)

Respon Dubes Saudi itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa kasus pembakaran bendera tauhid bukan hanya urusan umat Islam di Indonesia saja.

“Urusan pembakaran bendera tauhid itu bukan hanya urusan domestik saja, akan tetapi ini urusan umat Islam seluruh dunia. Karena bendera tauhid itu merupakan identitas umat Islam seluruh dunia,” papar pria yang karib disapa Ustadz Iim ini.

Kendati demikian, Ustadz Iim mengimbau PBNU sebagai ormas Islam besar di Indonesia untuk berintrospeksi diri. Sebab, kata dia, PBNU pun hingga saat ini tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser yang merupakan salah satu sayap organisasinya.

Sebagaimana diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam pernyataan Duta Besar Arab Saudi, Osama bin Mohammed dalam twitternya. Osama menyatakan, acara reuni 212 di Monas adalah reaksi atas pembakaran bendera tauhid.

Berikut cuitan Osamah lengkap versi GP Ansor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Berkumpulnya jutaan manusia dalam rangka persatuan Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera atau panji tauhid dari kelompok yang sesat sebulan lalu

MUI Minta Peserta Reuni Akbar Alumni 212 Jaga Akhlak

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengimbau kepada para peserta Reuni Akbar Aksi 212 untuk menjaga akhlak yang baik dengan menaati aturan-aturan yang berlaku. Ia mempersilahkan umat Islam mengikuti acara yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Ahad (2/12/2018) besok.

“Asal jangan melanggar undang-undang yang berlaku, jangan chaos, dan harus memperhatikan rambu akhlakul karimah,” kata Buya Anwar kepada Jurnalislam.com, Jumat (30/11/2018).

Para peserta juga diimbau untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang tidak sependapat. Menurutnya, kegiatan itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang.

“Aksi tersebut sah-sah saja selama massa aksi tidak mengeluarkan ujaran kebencian, saling mencela atau mengejek pihak-pihak lain,” pungkasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga meminta kepada pihak yang tidak sependapat untuk tetap menghormati aksi tersebut.

“Tapi yang diimbau bukan cuma yang ikut 212, yang tidak ikut juga harus menghormati, tidak mencaci, mencela, mengumpat. Kalau enggak suka, silakan buat saja hal serupa. Jadi jangan yang enggak ikut mencela Ini kan negara demokrasi,” tuturnya.

Hidayatullah : Semoga Reuni 212 Bisa Membangun Persatuan Ummat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peserta Aksi Bela Islam 212 akan menggelar reuni akbar pada Ahad, 2 Desember 2018 di lapangan Monas, Jakarta. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Dr Nashirul Haq, menilai reuni akbar ini penting karena bisa membangun kembali persatuan umat.

“Persatuan itu perlu dijaga. Jika kaum Muslim bersatu maka insya Allah negara ini akan kuat. Sejarah membuktikan, kemerdekaan Indonesia bisa diraih setelah bangsa Indonesia, utamanya kaum Muslim, bersatu. Penjajah bisa kita pukul mundur,” jelas Nashirul saat dihubungi Jumat (31/11).

Reuni 212, kata Nashirul lagi, adalah momen yang bagus untuk mempererat ukhuwah. Kaum Muslim dari berbagai penjuru daerah berdatangan. Mereka yang tak bekesempatan hadir, bisa ikut mendukung dengan doa atau bantuan dana. “Yang penting tak boleh melakukan tindakan anarkis, dan tetap menjaga ketertiban,” jelas Nashirul lagi.

Hidayatullah sendiri mengikutkan kader-kadernya yang berada di wilayah Jabodetabek dalam reuni ini. “Saya mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan Hidayatullah yang berada di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta sebagai wujud kebersamaan dan persatuan ummat. Tak boleh membawa atribut organisasi. Kita melebur menjadi satu dengan kaum Muslim yang lain,” kata Nashirul.

Jangan lupa persiapkan bekal sehingga tidak merepotkan orang lain. Bahkan bila perlu, tutur Nashirul, bawa bekal lebih, sehingga bisa berbagi kepada peserta yang lain. “Saatnya kita tunjukkan kepedulian kita. Jangan sekadar memikirkan diri sendiri, apalagi sampai merepotkan orang lain. Jiwa pengorbanan kita diuji. Karakter berbagi harus dimiliki oleh kader-kader Hidayatullah,” jelas pimpinan organisasi yang baru saja menggelar Silaturahim Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur ini.

Adapun kader-kader Hidayatullah yang berada di propinsi yang jauh dari Jakarta, dipersilahkan jika ingin ikut serta. Bahkan keikutsertaan mereka bernilai lebih, karena pengorbanan mereka tentu lebih besar. “Saya mendengar ada juga kader-kader Hidayatullah dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera yang berencana datang ke Reuni 212. Silahkan! Semoga kedatangan mereka dimudahkan oleh Allah Ta’ala,” ungkap Nashirul.