Oleh : Siti Rima Sarinah
Begitu banyak karunia dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala limpahkan kepada negeri ini. Dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa, Indonesia telah diberikan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Membayangkan sebuah negeri yang kaya pastinya yang terlintas adalah gambaran rakyatnya yang hidup makmur dan sejahtera. Namun sayangnya, kondisi kehidupan rakyat di negeri kaya ini sangat jauh dari kata sejahtera. Bahkan kemiskinan, persoalan ekonomi dan utang negara yang menumpuk senantiasa mewarnai kehidupan di negeri yang kaya raya. Aneh tapi nyata, inilah potret negeri Indonesia yang kaya tetapi tak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.
Hutan merupakan salah satunya kekayaan alam Indonesia yang terhampar luas dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia sebagai paru-paru dunia. Data dari Food Agriculture Organization (FAO) lahan hutan Indonesia pada tahun 2025 tersisa 95,9 juta hektar dari luas 116,3 juta hektar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tutupan hutan terluas di Asia Tenggara dan terbesar ke-8 di dunia. Hutan yang begitu luas dan tersimpan kekayaan didalamnya telah mengalami deforestasi besar-besaran dalam 35 tahun terakhir.
Artinya Indonesia telah kehilangan sekitar 20,3 juta hektar sejak tahun 1990. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi penyumbang terbesar deforestasi yang terus terjadi hingga Agustus 2026 mengakibatkan 202 hektar lahan terbakar habis. Artinya negeri ini telah kehilangan lahan hutan seluas 1,7 kali pulau Jawa dalam 35 tahun.
Keserakahan Para Kapitalis
Fenomena El Nino yang aktif dibarengi dengan datangnya musim kemarau disinyalir sebagai penyebab terjadinya karhutla. Pakar UI & TMC, Asep Karsidi menegaskan El Nino dan kondisi kemarau tidak menyalakan api. Penyebab utama karhutla adalah perilaku manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara tebas bakar. Hal senada diungkapkan oleh Kemenhut, Thomas Nifinluri bahwa selain faktor meterologis, kelalaian manusia dan tindakan yang disengaja memicu terjadinya kebakaran.
Karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera dalam rentang waktu yang berdekatan memicu kabut asap yang memperburuk kualitas udara mengakibatkan masyarakat mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di di Sumatera dan Kalimantan tercatat sekitar 48.889,69 hektar. Pelaksana Harian (Plh) Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto menyatakan 430 kejadian karhutla dengan luas lahan yang terdampak mencapai 1.260,92 hektar mayoritas merupakan lahan milik perusahaan (cnnindonesia,24/08/2026)
Sudah menjadi rahasia umum, lahan hutan banyak dijual dan dimilik oleh perusahaan yang telah mengantongi izin dari pemerintah untuk membuka lahan dengan cara melakukan karhutla. Hal ini dibuktikan dengan penjatuhan sanksi adminitratif yang dilakukan oleh Kemenhut kepada enam perusahaan pemegang perizinan pemanfaatan hutan. Dikarenakan ada temuan titik api karhutla yang berasal dari dalam area konsesi kelolaan mereka dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1.511,55 hektar di Pulau Kalimantan (tirtaindonesia.com, 25/08/2026). Fakta ini membuktikan bahwa karhutla yang terus berulang adalah perusahaan yang memiliki lahan dan mendapatkan izin dari pemerintah. Sanksi administratif yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi karhutla yang terus terjadi.
Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kepemilikan hutan kepada perusahaan untuk membuka lahan demi kepentingan bisnis mereka. Tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan bukan hanya untuk manusia, melainkan alam dan satwa yang hidup di hutan terkena dampaknya. Akibat keserakahan merekalah hutan kehilangan fungsi pentig bagi kehidupan dan merusak alam untuk mendapatkan cuan yang banyak.
Sistem Yang Salah Menuai Malapetaka
Tidak dimungkiri, sistem kapitalisme yang hanya fokus pada orientasi materi telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa saja. Keberadaan sistem inilah yang memberikan kewenangan kepada para pemilik modal untuk menguasai hutan dan mengelolanya hanya untuk kepentingan mereka. Sehingga bukan hanya hutan yang mereka kuasai, melainkan kekayaan alam negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir orang dan membuat rakyat hidup dalam kemiskinan struktural.
Berkolaborasi dengan penguasa yang tidak menyadari bahwa kekayaan alam negeri ini adalah milik rakyat dan tidak boleh diperjualbelikan. Namun dengan asas kapitalisme semua diabaikan dan menutup mata serta telinga terhadap dampak yang ditimbulkan akibat diterapkan sistem yang salah. Maka wajarlah kekayaan alam yang melimpah ruah justru menjadi malapetaka karena dikelola oleh orang dan sistem yang salah.
Mengembalikan Anugerah Menjadi Berkah
Tatkala manusia membuat hukum maka hanya kerusakan dan kezaliman yang akan tampak dalam kehidupan. Ditambah dengan hadirnya penguasa dan para pejabat serakah yang hanya memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Sehingga kita harus menyadari bahwa bukan sistem dan aturan manusia yang seharusnya mengatur manusia. Melainkan sistem yang hadir adalah sistem yang berasal dari sang pemilik dan pencipta manusia dan alam semesta, yaitu syariat Islam. Sebab, syariat Islam hadir untuk menjadi problem solving bagi manusia dan menetapkan apa yang boleh dimiliki oleh manusia dan apa yang tidak boleh dimiliki.
Dengan aturan ini maka mekanisme aturan kehidupan akan berjalan sesuai dengan jalur yang benar. Kekayaan alam yang diberikan Allah untuk negeri ini akan menjadi anugerah dan memberikan keberakahan untuk seluruh rakyat. Dan hadirnya orang-orang yang diberikan amanah sebagai pelayan dan pengayom rakyat akan menunaikan tugas dengan sepenuh hati, karena kelak amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban serta akan mendapatkan sanksi yang pedih jika lalai atas tugas-tugasnya. Tentunya kondisi ini akan terwujud jika syariat Islam diterapkan dalam seluruh lini kehidupan di negeri ini dan mustahil terlaksana dalam sistem kapitalis buatan manusia.
