DAMASKUS (jurnalislam.com)– Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin milisi Kurdi mengumumkan gencatan senjata selama empat hari di wilayah timur laut Suriah, Selasa (20/01/2026). Kesepakatan ini menyusul tercapainya pemahaman baru antara Damaskus dan SDF mengenai masa depan wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah kendali Kurdi.
Menurut laporan situs berita Suriah Enab Baladi, perjanjian tersebut memberi waktu empat hari kepada SDF untuk menyampaikan rencana terperinci integrasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai ke dalam negara Suriah.
Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan pemerintah Suriah tidak akan memasuki pusat kota Hassakeh dan Qamishli, maupun desa-desa mayoritas Kurdi di Provinsi Hassakeh, yang selama ini menjadi basis utama SDF.
Sebagai bagian dari perjanjian, komandan SDF Mazloum Abdi diberikan kewenangan untuk memilih wakil menteri pertahanan, gubernur Provinsi Hassakeh, serta perwakilan Kurdi di parlemen Suriah.
Seluruh pasukan SDF juga akan diintegrasikan ke dalam militer dan aparat keamanan negara Suriah, sementara pemerintah berkomitmen melaksanakan dekrit Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa terkait hak-hak budaya, bahasa, dan kewarganegaraan bagi warga Kurdi.
Dalam pernyataan resminya, SDF menyatakan “komitmen penuh” terhadap gencatan senjata yang disepakati dengan pemerintah di Damaskus, serta menegaskan tidak akan melakukan aksi militer apa pun kecuali jika pasukan mereka diserang.
Di lapangan, situs Al-Araby Al-Jadeed melaporkan situasi “tenang namun waspada” pada Rabu (21/01/2026) di Provinsi Hassakeh dan sekitar kota Kobane di Suriah utara. Sumber lapangan menyebutkan bahwa operasi militer skala besar telah berhenti sejak gencatan senjata mulai berlaku.
Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah pemerintah Suriah mengirim bala bantuan militer ke Provinsi Hassakeh, sementara SDF menarik pasukannya dari Kamp Al-Hol, yang menampung ribuan orang yang diduga terkait dengan ISIS, termasuk perempuan dan anak-anak asing.
SDF sebelumnya menguasai wilayah luas di Suriah utara dan timur setelah memerangi ISIS dengan dukungan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, mereka mundur dari Provinsi Raqqa dan Deir Ezzor yang mayoritas penduduknya Arab, menyusul bentrokan dengan pasukan pemerintah yang bermula di Aleppo awal bulan ini.
Konflik tersebut dipicu oleh berlarut-larutnya implementasi kesepakatan yang ditandatangani pada Maret tahun lalu terkait integrasi SDF ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah.
Seorang koresponden AFP melaporkan pergerakan konvoi besar bala bantuan militer menuju Provinsi Hassakeh. Seorang pejabat militer menyebut konvoi tersebut dilengkapi kendaraan tempur dan pertahanan sebagai dukungan penuh di lapangan.
Sumber-sumber Al-Araby Al-Jadeed juga melaporkan adanya pelanggaran terbatas terhadap gencatan senjata pada malam hari, bertepatan dengan tibanya bala bantuan pemerintah.
Pemerintahan Suriah saat ini dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa, yang bersama pasukannya menggulingkan diktator Bashar al-Assad pada tahun 2024. Pemerintah baru kini berupaya memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Suriah sekaligus menata ulang hubungan internasionalnya, termasuk dengan Amerika Serikat. (Bahry)
Sumber: TNA
