GAZA (jurnalislam.com)- Rencana pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang yang menghancurkan Jalur Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut mencapai tonggak penting pada Rabu (14/01/2026). Hal ini ditandai dengan pembentukan sebuah komite Palestina yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza dari Hamas.
Komite yang diberi nama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza ini beranggotakan 15 orang dan diproyeksikan menjadi fondasi utama perombakan politik Gaza pascaperang. Meski dipimpin oleh tokoh-tokoh Palestina, pengalihan kekuasaan ini menuai kritik karena dinilai sebagai proyek โkolonialโ yang diarahkan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Sebelumnya, rencana ini dikenal dengan nama ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ป๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฎ๐น ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฎ๐น ๐๐๐๐ต๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ (๐๐๐ง๐). Dalam konsep awalnya, kekuasaan Gaza akan berada di tangan pejabat internasional dan para kepala negara, sementara warga Palestina hanya mengelola urusan administratif sehari-hari.
Sebuah proposal yang disusun oleh firma konsultan milik mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tahun lalu menguraikan rencana rekonstruksi Gaza selama tiga tahun. Setelah periode tersebut, kekuasaan dijanjikan akan diserahkan kepada pemerintahan independen.
Berikut gambaran bagaimana sistem pemerintahan Gaza versi rencana Trump akan dijalankan:
โ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฑ๐ฎ๐บ๐ฎ๐ถ๐ฎ๐ปโ
Penentu utama masa depan Gaza adalah sebuah komite internasional yang oleh Presiden AS disebut sebagai โDewan Perdamaianโ.
Awalnya, dewan ini dirancang sebagai kelompok pembuat kebijakan dan pebisnis yang dipimpin langsung oleh Trump. Namun, Gedung Putih belakangan memilih melibatkan para pemimpin dunia untuk menentukan arah kebijakan Gaza.
Dewan ini bertugas menetapkan strategi utama, mengawasi sistem pemerintahan transisi, serta mengambil keputusan-keputusan penting terkait Gaza.
Hingga kini, susunan resmi dewan belum diumumkan. Namun sejumlah laporan media menyebutkan bahwa para pemimpin Arab dan Eropa telah diundang, dengan Trump bertindak sebagai ketua.
Negara-negara yang dikabarkan terlibat antara lain Qatar, Mesir, dan Turkiโyang berperan dalam perundingan gencatan senjataโserta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, serta para pemimpin Prancis, Jerman, dan Italia juga disebut-sebut akan ambil bagian.
๐๐ผ๐บ๐ถ๐๐ฒ ๐๐ธ๐๐ฒ๐ธ๐๐๐ถ๐ณ
Di bawah Dewan Perdamaian akan dibentuk Komite Eksekutif, yang bertugas mengelola otoritas pemerintahan Gaza yang dipimpin Palestina.
Menurut laporan Financial Times, komite ini kemungkinan akan dipimpin oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah. Ia diperkirakan akan bekerja bersama Jared Kushnerโmenantu sekaligus orang kepercayaan Trumpโserta Steve Witkoff, utusan AS untuk Timur Tengah.
Mladenov dikenal memiliki hubungan dekat dengan Uni Emirat Arab dan saat ini memimpin Akademi Diplomatik Anwar Gargash di Abu Dhabi.
Kushner dan Witkoff disebut-sebut menjadi arsitek visi ambisius untuk mengubah Gaza menjadi kawasan modern menyerupai โDubai baruโ di pesisir Mediterania.
Sementara itu, Tony Blair dilaporkan tidak mendapat kursi di Dewan Perdamaian karena penolakan dari negara-negara Arab, namun tetap diproyeksikan memegang peran penting di Komite Eksekutif.
Komite Eksekutif ini akan menjadi otoritas pemerintahan tertinggi, mengarahkan kebijakan administrasi Gaza, mengelola anggaran dan rekonstruksi, menyusun legislasi, membangun institusi, serta mengawasi keamanan dan pembentukan kepolisian.
๐๐ผ๐บ๐ถ๐๐ฒ ๐ก๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฎ๐น ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ฑ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐๐๐ฟ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ฎ๐๐ฎ
Komite Nasional yang diumumkan pada Rabu (14/01) ini diharapkan secara resmi mengambil alih pemerintahan Gaza dari Hamas.
Komite ini terdiri dari 15 pakar dan tokoh masyarakat sipil Gaza yang diklaim tidak berafiliasi dengan faksi politik Palestina mana pun. Mereka bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari dan menyediakan layanan publik sesuai arahan Komite Eksekutif.
Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath, seorang birokrat senior asal Khan Younis yang relatif kurang dikenal publik. Ia memiliki pengalaman panjang di lembaga-lembaga Otoritas Palestina, termasuk pernah menjabat Wakil Menteri Perencanaan serta menduduki posisi senior di Kementerian Transportasi dan Komunikasi.
Tokoh penting lainnya antara lain:
– Ayed Abu Ramadan, Ketua Kamar Dagang Gaza, memimpin sektor perdagangan dan ekonomi.
– Aed Yaghi, Direktur Lembaga Bantuan Medis Palestina, menangani bidang kesehatan
– Jaber al-Daour, Rektor Universitas Palestina, bertanggung jawab atas pendidikan
– Omar Shamali, Direktur Telekomunikasi Palestina di Gaza, memegang portofolio komunikasi.
– Mohammed Bseiso, pimpinan firma hukum besar di Gaza, mengurusi sektor peradilan
Hamas menyatakan siap menyerahkan kekuasaan kepada komite ini dan pada hari yang sama mengumumkan kesiapan untuk memulai pembicaraan mengenai transisi kekuasaan serta masa depan persenjataannya.
๐ฃ๐ฎ๐๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฆ๐๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐๐ฎ๐๐ถ ๐๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ป๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฎ๐น
Rencana Trump juga mencakup pengerahan pasukan stabilisasi multinasional di seluruh Gaza selama masa transisi. Pasukan ini akan menjadi kekuatan keamanan utama di lapangan.
Namun, rencana tersebut masih menghadapi hambatan besar. Banyak negara enggan mengirim pasukan ke wilayah yang masih rawan dan terus menjadi sasaran serangan militer Israel.
Ketidakjelasan mengenai nasib persenjataan Hamas menjadi salah satu ganjalan utama. Sejumlah negara menuntut jaminan bahwa pasukan internasional tidak akan digunakan untuk melucuti Hamas secara paksa.
Indonesia dan Turki termasuk negara yang telah menyatakan kesediaan mengirim pasukan. Namun Israel dilaporkan melobi keras agar Turki tidak dilibatkan dalam misi tersebut. (Bahry)
Sumber: TNA
