JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz H Bachtiar Nasir mengungkapkan hasil pertemuan tertutup antara GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo Ahad lalu. Pria yang karib disapa UBN ini meminta agar Presiden menyelesaikan masalah kriminalisasi ulama.
“Poin-poinnya dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak merasa ada kriminalisasi ulama. Pemerintah juga tidak merasa menyematkan Islam dengan stigma stigma buruk, seperti intoleran, radikal, anti pancasila, anti NKRI,” kata UBN dalam jumpa pers bersama pimpinan FPI di AQL Islamic Center Tebet, Selasa (27/5/2017).
(baca juga : Ketua FPI dan GNPF Sampaikan Isi Pertemuan dengan Jokowi)
Karenanya, GNPF MUI menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa keadaan di lapangan justru hal yang ditampik pemerintah justur malah terjadi.
“Atas poin poin tersebut GNPF datang untuk menjelaskan bahwa memang terjadi hal hal tersebut. Dan meminta komunikasi yang intens kepada presiden untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut,” pungkas UBN.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo didampingi Menag Lukman Hakim, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno bertemu dengan pimpinan GNPF MUI. Dalam kesempatan tersebut, GNPF MUI menyampaikan aspirasi umat khususnya masalah diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama.
Pemerintah menampik ada hal tersebut, namun GNPF menjelaskan hal yang dirasakan sehingga di masa yang akan datang akan dibangun komunikasi lebih intensif antara pemerintah dan para ulama.
