Jumlah Pengungsi Aleppo ke Benteng Mujahidin Kota Idlib Mencapai 44.000 Orang

Jumlah Pengungsi Aleppo ke Benteng Mujahidin Kota Idlib Mencapai 44.000 Orang

ANKARA (Jurnalislam.com) – Jumlah pengungsi dari Aleppo ke kota Idlib yang dikuasai pejuang Suriah selama tiga pekan terakhir telah mencapai 44.000 sebagai hasil dari upaya diplomatik intensif Turki, juru bicara kepresidenan Turki mengatakan kepada Anadolu Agency Senin (26/12/2016).

“Saat ini, setiap langkah diambil untuk memberikan bantuan kemanusiaan dasar bagi warga Aleppo,” juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin mengatakan saat konferensi pers.

Dia menambahkan bahwa 200 pengungsi telah dibawa ke Turki untuk perawatan medis.

Kalin mengatakan evakuasi terus berlangsung di tengah cuaca musim dingin yang keras dan meskipun ada upaya beberapa milisi untuk menggagalkan. Dia menambahkan bahwa negara-negara lain tidak cukup berbuat untuk mendukung Turki sementara operasi melawan kelompok Islamic State (IS) terus berlanjut di Azaz-Jarabulus, Dabiq, dan Al-Bab, Suriah.

Lembaga bantuan Turki, termasuk Kizilay dan Manajemen Bencana dan Darurat Kepresidenan (Kizilay and the Disaster and Emergency Management Presidency-AFAD), menyediakan bantuan kemanusiaan serta berupaya mendirikan sebuah kamp yang dapat menampung hingga 10.000-orang untuk pengungsi di Idlib, katanya.

Sementara itu, 226 anggota IS dilumpuhkan pekan lalu dan operasi terus berlanjut, kata Kalin.

“Namun, kami tidak menganggap ini cukup,” katanya. “Keterlibatan diplomatik kami dengan berbagai pihak terus berlanjut untuk memperluas gencatan senjata di seluruh wilayah Aleppo timur.”

Menurut Kalin, tujuan akhir Turki adalah untuk melihat proses transisi politik di Suriah untuk menggantikan rezim Assad.

Dia menambahkan bahwa para pejabat Turki secara teratur berbicara dengan rekan-rekan mereka tentang masalah ini dan ingin melihat oposisi Suriah bergabung dalam pembicaraan.

Para pejabat Turki di semua tingkat diplomatik telah membahas mengenai pembicaraan damai Suriah di Astana, ibukota Kazakhstan, menurut Kalin, untuk melanjutkan pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa, yang berlangsung tanpa resolusi apapun sejak 2014.

Bagikan