JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) merilis catatan dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Ketua KontraS, Yati Indriyani menyatakan bahwa evaluasi ini untuk mengukur antara janji Jokowi dan realisasinya di bidang HAM.
“Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen jokowi di bidang HAM. Hasil dari penilaian ini diharapkan menjadi lecutan bagi pemerintah untuk memperbaiki catatan pemenuhan janjinya di waktu yang semakin sempit,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Jumat (19/10/2018).
Yati menerangkan bahwa dari 17 program HAM yang tertuang dalam Nawacita, ditemukan enam komitmen gagal dipenuhi. Sedangkan ada sebelas komitmen tidak dipenuhi secara sepenuhnya.
“Maka, kami beranggapan bahwa tidak ada komitmen janji Jokowi soal HAM yang terpenuhi secara utuh,” tuturnya.
Menurutnya, janji Jokowi yang jelas-jelas tidak terealisasikan adalah penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menegaskan bahwa ini terjadi karena orang yang diduga menjadi aktor pelanggaran HAM berat masa lalu justru diberi jabatan di pemerintahan.
“Menjelang akhir masa kepemimpinannya, KontraS perlu mengingatkan bahwa elemen hak asasi manusia bukanlah ide yang “mengawang-awang,” pungkasnya.
