JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, melalui kordinator Pusatnya Bagus Tito Wibisono kritisi upaya intervensi beberapa instansi pemeritah untuk mewajibkan PNS hadir dalam Parade ‘Kita Indonesia,’ Jakarta Pusat, Ahad (4/12/2016).
“Munculnya surat ini menyalahi kewenangan pemerintah untuk memobilisasi massa pada kepentingan kalangan tertentu, serta mengkebiri nilai-nilai kenetralan lembaga pemerintahan Indonesia,” katanya dikutip Islamic News Agency, Senin (5/12/2016).
Bagus menegaskan, jika dalam parade bernuansa politis itu menggunakan APBN, itu merupakan pemborosan terhadap uang negara.
“Dalam undang-undang, APBN harus digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat, dan itu tidak ditemui dan tidak bersifat esensi pada aksi 4-12,” tegasnya.
“Ini jelas-jelas pemborosan besar-besaran dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tambahnya lagi.
Untuk itu, BEM SI mendesak kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi untuk meminta maaf kepada publik dan mengembalikan APBN yang terpakai dalam aksi 4-12.
Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 3 instansi pemerintah yang mewajibkan PNS untuk menghadiri acara itu. Diantaranya, Kementrian Sosial, Perdagangan dan Perhubungan.[]
Reporter: M Fajar/INA
