26 Ribu Pasien Covid-19 Wisma Atlet Sembuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, mencatat jumlah pasien Covid-19yang sembuh sampai 6 Desember 2020 mencapai 26.768 orang. Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian, dalam keterangan tertulisnya mengatakan jumlah pasien sembuh merupakan akumulasi dari pencatatan sejak 23 Maret 2020.

“Sejak 23 Maret-6 Desember 2020, pasien terdaftar sebanyak 29.852 orang, pasien sembuh 26.768 orang. Pasien terdata dari Menara 4, 6 dan 7,” kata dia, Ahad (6/12).

Pasien yang harus dirujuk ke RS lain sebanyak 499 orang dan pasien meninggal sembilan orang. Data terbaru, jumlah pasien yang dirawat inap di Menara 6-7 RSD Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 2.576 orang, terdiri atas 1.274 pria dan 1.302 wanita.

Untuk Menara 5 yang baru dioperasikan pada pertengahan September 2020, jumlah pasien terdaftar hingga 6 Desember 2020 mencapai 19.625 orang, pasien sembuh 17.857 orang, dan pasien dirujuk RS lain sebanyak dua orang.

Wisma Atlet Kemayoran resmi difungsikan sebagai RS Darurat Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 23 Maret 2020 yang memiliki total kapasitas untuk menampung 12 ribu orang.

Tak hanya di RSD Wisma Atlet, Aris juga menyampaikan data terbaru pasien sembuh Covid-19 yang dirawat di RS Khusus Infeksi (RSKI) di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. RSKI Pulau Galang mencatat pasien rawat inap sebanyak 328 orang (196 pria dan 132 perempuan), terdiri atas 328 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, sementara pasien suspek nihil.

Rekapitulasi mulai 12 April-6 Desember 2020, pasien terdaftar sebanyak 5.612 orang, 3.031 pasien sembuh, dan 2.225 pasien suspek selesai menjalani perawatan. Ada 28 pasien yang memerlukan rujukan ke RS lain, sementara pasien yang meninggal dunia nihil.

RSKI Pulau Galang yang dibangun sejak 9 Maret 2020 untuk mengantisipasi melonjaknya pasien Covid-19 di Indonesia, telah diresmikan operasionalnya pada 6 April 2020.

Sumber: republika.co.id

Anies: Klaster Keluarga Dominasi Peningkatan Kasus Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kasus positif Covid-19 dari klaster keluarga meningkat di Ibu Kota. Peningkatan ini berkaitan dengan kebijakan libur panjang akhir Oktober 2020.

Anies mengatakan, kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta mulai meningkat setelah cuti bersama dan libur panjang akhir pekan pada akhir Oktober lalu. Selama 23-29 November 2020, terdapat 410 klaster keluarga dengan total 4.052 kasus positif.

“Temuan kasus positif itu merupakan 47,1 persen dari seluruh total kasus positif yang kami temukan pada periode yang sama,” kata Anies dalam siaran pers resminya, Ahad (6/12).

Jika dihitung sejak 4 Juni hingga 29 November 2020, lanjut dia, telah terdapat 5.662 klaster keluarga. Klaster keluarga sebanyak itu menyumbangkan 53.163 kasus positif Covid-19.

“Secara umum, kita semua melihat adanya tren kenaikan kasus aktif dan temuan kasus baru di Jakarta khususnya dari klaster keluarga. Karena itu, kami meminta masyarakat semakin waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan,” jelas Gubernur Anies.

Pemerintah pusat memutuskan 28 Oktober dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Walhasil, terdapat libur panjang selama lima hari, yakni sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Anies ketika itu segera mengimbau warganya untuk tetap berada di rumah pada saat libur panjang akhir Oktober. Sebab, kerap terjadi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur panjang.

Namun, ketika itu ribuan warga Jakarta tetap bertolak ke luar kota. Tak sedikit pula yang bepergian bersama keluarga. Tak ayal, hal yang dicemaskan Anies ketika itu akhirnya menjadi kenyataan: kasus baru Covid-19 melonjak.

Anies pun kini memperpanjang penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi selama 14 hari. Terhitung mulai 7 Desember hingga 21 Desember 2020. “Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi hingga 21 Desember 2020,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Pelapor Sebut Polri Lucu Tangani Kasus Denny Siregar

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA(Jurnalislam.com) — Pelapor kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Denny Siregar kepada santri di Tasikmalaya, ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani menilai, pernyataan Mabes Polri sebagai kelucuan. Sebab, penyataan itu tak sesuai dengan proses yang telah dijalaninnya.

Ruslan mengatakan, para santri fotonya diunggah Denny Siregar dalam akun Facebook-nya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian. Bahkan keterangan itu diberikan ketika kasus masih ditangani di Polresta Tasikmalaya.

Namun, Mabes Polri justru menyatakan orang-orang dalam foto tersebut masih dicari. “Ya ini berarti dari Polres ke Polda sampai ke Mabes Polri, tidak update. Kan sudah diperiksa para santri di Polres. Makanya ketika ada berita itu, kita merasa lucu,” kata dia, Ahad (6/12).

Ruslan mengakui, memang tak semua santri dalam foto itu memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Hanya dua santri yang datang untuk memberikan keterangan.

Hal itu dikarenakan tak semua santri dalam foto itu masih menimba ilmu di pesantrennya. Menurut dia, ada beberapa santri yang sudah keluar pesantren.

Namun, dia menilai, keterangan dari perwakilan santri sudah cukup. Bahkan, orang tua santri yang ada dalam foto tersebut sudah ikut memberikan keterangan.

“Kan sudah jelas kalau santri, orang tua santri sudah diperiksa,” kata dia.

Ihwal perkembangan kasus yang saat ini ditangani oleh Polda Jabar, Ruslan mengatakan, pihaknya telah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari kepolisian. Dalam surat itu, polisi memberitahukan bahwa Denny Siregar telah menjalani interogasi pada 4 November.

Namun, Ruslan menyangsikan, interogasi itu dilakukan secara langsung. “Karena sampai terakhir itu informasinya, Denny tak datang ke Polda,” kata dia.

Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Forum Mujahid Tasikmalaya untuk menentukan langkah ke depan. “Kemarin kita sudah ke DPRD melakukan audiensi. Kita tunggu hasilnya. Kita tidak bergerak sendiri, ikutin komando FMT. Karena ini bukan urusan saya sendiri, tapi urusan umat,” kata dia.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, polisi tetap melakukan proses dalam kasus Denny Siregar.

“Dalam penanganan kasus kita semua dari proses penyelidikan ke penyidikan berproses, memang di sana sudah saya tanyakan pada Dirkrimsus Polda Jabar ada kendala-kendala permasalahan,” kata dia dalam konferensi pers, Jumat (4/12).

Menurut Awi, kendala tersebut terkait saksi dengan capture yang ada sampai saat ini masih belum terpenuhi. Sehingga, kata Awi, orang-orang yang ada didalam gambar itu sampai sekarang masih dicari.

Namun, dia menegaskan, bahwa semua kasus, termasuk kasus Denny Siregar akan ditangani secara profesional dan proporsional oleh petugas. “Jadi kita tunggu saja,” tegas Awi.

Sumber: republika.co.id

Vaksin Sinovac Cina Tiba di Tanah Air

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Vaksin pertama yang dipesan oleh pemerintah dari China mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada Ahad (6/12) 21.23 WIB. Vaksin tersebut dibawa oleh Garuda Indonesia GIA810 777-300ER dari Beijing.

Vaksin Sinovac ini merupakan satu dari enam vaksin yang memang sudah dipesan oleh Pemerintah. Pemerintah pun sudah melakukan uji coba vaksin ini pada beberapa relawan.

Berdasarkan surat dengan nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020, tentang penetapan jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19, menetapkan beberapa jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi.

Enam jenis tersebut produksi dari PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and Biontech serta Sinovac Biotech Ltd.

Sumber: republika.co.id

Juliari Peter Batubara, Wakil Bendahara PDIP yang Tersandung Korupsi Bansos Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Lantas, bagaimana sepak terjang karier Juliari?

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Juliari Peter Batubara  dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju.

Juliari Peter Batubara  merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP. Sebelumnya, Juliari duduk di Komisi VI DPR-RI. Komisi tersebut membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM & BUMN, dan standarisasi nasional.

Kiprah politik pria kelahiran 22 Juli 1972 ini dimulai saat ia menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDIP pada 2003 dan 2008.

Selain itu, Juliari juga pernah duduk di kursi Direktur PT Bwana Energy pada 2004 dan Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri pada 2005.

Selain di dunia bisnis,  Juliari juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) tahun 2003 – 2011, dan Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), tahun 2002 – 2004.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Sumber: bisnis.com

 

Hadapi Covid, Aa Gym Serukan Disiplin Protokol Kesehatan dan Ibadah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pendakwah senior sekaligus pendiri Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Beliau pun mengimbau kepada semua elemen, terlebih tokoh, untuk memberikan teladan patuh protokol kesehatan.

Wabah Covid-19 yang hadir di Indonesia dan dunia ini dinilai telah menjadi ancaman nyata pada kesehatan, ekonomi, penddidikan, hingga kegiatan ibadah yang dilakukan kurang sempurna.

Wabah ini pun dinilai dapat merusak masa depan bangsa dan masyarakat apabila tidak dibenahi secara bersama-sama.

Aa Gym juga mengimbau, momentum Covid-19 perlu disikapi secara bijak dengan bersama-sama bisa mengerahkan pikiran, tenaga, waktu, serta kemampuan dalam memecahkan masalah di negeri ini.

Sehingga ke depannya diharapkan Indonesia mampu menyelesaikan banyak permasalahan seperti perbedaan pendapat dengan cara yang baik.

Aa Gym pun mengajak semua pihak fokus dan sungguh-sungguh ambil bagian di dalam membantu menyelesaikan wabah ini sebaik-baiknya.

Dan kepada semua masyarakat, ia berpesan, kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan ditambah sebagai orang yang beriman harus dilengkapi dengan protokol ibadah, doa, istighfar, hingga protokol sedekah.

“Mudah-mudahan kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar dan doa ini akan mendatangkan keberkahan pertolongan Allah bagi kita semua,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Epidemiolog: KPU Masuk Ruang Isolasi Perburuk Pandemi Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sejumlah masyarakat melayangkan kritik terhadap poster resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menampilkan gambaran petugas masuk ke dalam ruangan isolasi pasien Covid-19 untuk mengambil hak suara pemilih Pilkada Serentak 2020.

Makna gambar dalam poster KPU itu juga dinilai epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman berpotensi memperburuk situasi pandemi Covid-19 di tanah air.

Dicky melihat para petugas tersebut pastinya akan berkeliling mengambil suara dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Kalau melihat mekanisme seperti itu justru dikhawatirkan berpotensi memperbesar kesempatan penyebaran virus.

“Ini akan berpotensi semakin besarnya penyebaran apalagi pegawainya mobile,” kata Dicky, Jumat (4/12/2020).

 

Dicky menegaskan bahwa pandemi Covid-19 di tanah air kembali mesti diperhatikan. Pasalnya test positivity ratenya kini mendekati 20 persen yang berarti laju penyebaran virusnya sangat tinggi.

Kalau melihat adanya upaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah kondisi tersebut, menurut Dicky bakal berpotensi memperburuk situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Adanya pelaksanaan Pilkada sekalipun itu sudah atau tindakan yang sangat berani dan berisiko tinggi,” tuturnya.

Sumber: suara.com

 

Siswa SMP Muhammadiyah PK Ikuti Doa Bersama Online dan Galang Dana Peduli Merapi  

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Sebagai wujud kepedulian terhadap pengungsi erupsi Gunung Merapi maka IPM SMP Muhammadiyah PK menggelar acara doa bersama sekaligus penggalangan dana secara daring (online) pada Sabtu (5/12). Aksi tersebut diikuti oleh ratusan siswa melalui zoom meeting dan youtube sekolah, PK TV.

Aryanto selaku Humas SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta mengatakan acara tersebut merupakan bentuk kepedulian para siswa SMP Muhammadiyah PK terhadap kondisi nasib para pengungsi Gunung Merapi yang harus berjuang di tengah pandemi.

“Para siswa meluangkan waktu di tengah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) gasal secara daring untuk melakukan aksi kepedulian ini. Sungguh kegiatan yang positif apalagi melihat status Gunung Merapi yang sudah siaga level 3 sehingga memaksa warga radius 5 KM untuk mengungsi,” jelas Aryanto kepada media.

Lebih lanjut, Aryanto menjelaskan kegiatan ini diikuti 270 siswa kelas 7, 8, dan 9 mengikuti rangkaian acara dari rumah masing-masing melalui zoom meeting dan youtube sekolah.

“Para siswa mengikuti kegiatan mitigasi bencana, sholat dhuha, dan doa bersama dari rumah masing-masing secara khusyuk,” papar Aryanto.

Mitigasi bencana disampaikan oleh aktivis pengurangan risiko kebencanaan, Miftahul Arozaq. Pembicara yang juga guru IPS tersebut mengajak kepada para siswa mengenal tanda-tanda aktivitas gunung yang akan meletus. Kemudian, ia menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan ketika gunung meletus seperti tidak panik, jauhi wilayah rawan bahaya, dan memakai masker untuk mengantisipasi debu.

“Tanda-tanda erupsi gunung seperti suhu udara naik, mata air kering, sering terjadi gemuruh, tumbuhan layu, dan hewan-hewan mulai melakukan migrasi,” papar Miftahul Arozaq kepada para siswa.

Setelah para siswa melaksanakan sholat dhuha, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ustaz Muhammad Arif Wicagsono. Doa bersama diikuti siswa dan guru secara khusyuk agar warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Sebagai puncak acara, ketua IPM SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, Reyhan mengajak kepada semua siswa untuk menyisihkan rezeki dengan berdonasi pada rekening Lazis SMP Muh PK nomor rekening rekening Bank Mandiri: 138-00-0086700-7 atas nama SMP Muhammadiyah Program Khusus. Hasil penggalangan dana akan disalurkan kepada korban pengungsian melalui LazisMu Kota Surakarta.

“Harapan kami semoga kegiatan penggalangan dana dan doa bersama bisa membantu meringankan beban para pengungsi erupsi Gunung Merapi,” tandas Reyhan.

Ulama Minta Umat Tak Berkerumun, Patuhi Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Juru Bicara Satgas Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis mengimbau umat tidak berkerumun agar terhindar dari paparan Covid-19.

“Kita tidak henti-hentinya menyampaikan jangan berkerumun, saya berkali-kali menolak untuk ceramah Maulid Nabi di daerah DKI Jakarta, Depok dan di luar kota (untuk menghindari kerumunan),” ujar Kiai Cholil.

Ia menyampaikan, masyarakat Indonesia sendiri punya tradisi berkerumun, mereka merasa tidak enak kalau tidak berkerumun. Karena itu, upaya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berkerumun saat pandemi, harus terus digencarkan.

Dalam pandangan dai sekaligus Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Muhammad Nur Hayid, untuk ikut mengatasi wabah Covid-19 yang semakin meningkat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat terlebih dulu harus menyingkirkan perbedaan politik dan kepentingan.

Ia menilai, para tokoh agama mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam kondisi saat ini. Dengan memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat atau jamaah, tokoh agama akan lebih mudah menyampaikan pesan-pesan pemerintah berkaitan dengan pencegahan Covid-19.

Kiai Hayid juga memastikan, para tokoh NU memegang komitmen untuk senantiasa menjalankan aturan dan prokes Covid-19 yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Hari ini tokoh masyarakat terutama di bawah NU sampai kecamatan itu sangat tertib protokol, nggak ada agenda-agenda kumpulan masa,” ujarnya.

Kiai Hayid menjelaskan, bagi warga Nahdliyin sudah seharusnya mengikuti seruan pemerintah untuk menerapkan prokes, termasuk ketika menggelar kegiatan keagamaan. Karena itu, saat ini para tokoh NU memilih menggelar pengajian secara virtual. Bahkan, dengan pengajian virtual, jangkauan dakwah menjadi lebih luas.

Sumber: republika.co.id

 

Survei: DPR Lembaga Terkorup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei Transparency International Indonesia (TII) menyatakan DPR RI dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hasil survei TII tersebut tidak mengejutkan.

“Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris tak terdengar, namun publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).

Lucius mengatakan, persepsi soal korupsi tak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penangkapan atau OTT terhadap anggota legislatif. Namun, kata dia, ada faktor lain yang membuat persepsi itu tetap melekat pada benak publik.

Ia menyebut, faktor utama yang membuat DPR dianggap sebagai lembaga terkorup lantaran DPR dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas lemahnya penegakan hukum terkait korupsi melalui revisi UU KPK. Revisi UU KPK masih dianggap sebagai cara pelaku atau pembela koruptor mengamankan diri dan tindakan korupsi mereka.

“Jadi kalau belakangan tak terdengar adanya anggota DPR yang tertangkap karena korupsi, itu bisa jadi bukan karena praktik korupsi tak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi karena lembaga yang melakukan penindakan terhadap korupsi sudah dibuat tak berdaya oleh DPR melalui revisi UU KPK,” kata dia.

Dengan demikian, menurut dia, tak mengherankan jika DPR dianggap sebagai lembaga terkorup karena biang pelemahan penegakan korupsi muncul dari DPR. Alasan lain, yang membuat DPR tetap melekat sebagai lembaga yang dianggap korup menurut Lucius karena tak ada perubahan signifikan dalam tata kelola DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Proses pembuatan kebijakan seperti pembahasan anggaran bahkan pembuatan UU cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik dan juga tanpa pertanggungjawaban kepada publik. Padahal, proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu terkait erat dengan potensi penyimpangan anggaran yang melibatkan DPR.

“Karenanya semakin DPR tertutup dalam melakukan pembicaraan kebijakan-kebijakan terkait anggaran, semakin mereka dianggap sedang melakukan kongkalingkong untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok,” ujar dia.

Dengan tak berubahnya tata kelola kelembagaan DPR, Menurut Lucius, lembaga itu tak akan bisa mengubah persepsi publik yang menilai mereka sebagai lembaga terkorup. Program-program open parlemen, parlemen modern selalu menggaungkan keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga terbuka.

“Tetapi faktanya itu semua hanya proyek saja. Tak ada budaya keterbukaan yang serius yang muncul di DPR,” kata Lucius menambahkan.

Sumber: republika.co.id