WASHINGTON (jurnalislam.com)– Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (1/8/2025) menyatakan telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir AS ke “wilayah yang tepat” sebagai respons atas pernyataan provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Melalui unggahan di media sosial miliknya, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul pernyataan dari Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yang dinilai berpotensi membahayakan stabilitas internasional.

“Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, saya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk ditempatkan di wilayah yang tepat, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu,” tulis Trump.

Ia menambahkan bahwa kata-kata memiliki dampak besar dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. “Saya harap ini tidak akan menjadi salah satu contohnya,” ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan saat hendak berangkat berlibur ke klub golf miliknya di Bedminster, New Jersey, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah untuk melindungi rakyat Amerika.

“Telah ada ancaman dari mantan Presiden Rusia, dan kami akan melindungi rakyat kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Dmitry Medvedev mengecam tekanan yang dilancarkan Trump terhadap Kremlin terkait konflik Rusia-Ukraina. Dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), Medvedev memperingatkan bahwa tindakan Trump dapat memicu konflik yang lebih luas, tak hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antara Rusia dan Amerika Serikat.

“50 hari atau 10… Ia harus mengingat dua hal: 1. Rusia bukanlah Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang. Bukan hanya dengan Ukraina, tetapi dengan negaranya sendiri. Jangan terjebak dalam situasi Sleepy Joe!” tulis Medvedev, merujuk pada julukan yang biasa digunakan Trump untuk Presiden AS Joe Biden.

Dalam unggahan terpisah di Telegram, Medvedev kembali mengeluarkan peringatan keras dengan menyebut sistem “Dead Hand” peninggalan era Perang Dingin. Sistem tersebut dirancang untuk meluncurkan serangan nuklir secara otomatis jika kepemimpinan Uni Soviet hancur akibat serangan musuh.

Medvedev mengklaim sistem itu masih aktif hingga kini, meskipun keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Rusia. (Bahry)

Sumber: AA

KYIV (jurnalislam.com)— Jumlah korban tewas akibat serangan rudal dan drone (pesawat nirawak) Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Kamis (31/7/2025), meningkat menjadi 26 orang, termasuk tiga anak-anak. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina pada Jumat (1/8).

Sebelumnya, jumlah korban dilaporkan sebanyak 16 orang, termasuk dua anak-anak. Namun, angka itu diperbarui setelah tim penyelamat menemukan sepuluh jenazah tambahan dari reruntuhan bangunan tempat tinggal di distrik Sviatoshynsky, termasuk seorang anak berusia dua tahun.

“Tim penyelamat menemukan 10 jenazah, termasuk anak-anak,” tulis Kementerian Dalam Negeri Ukraina melalui kanal Telegram resminya.

Selain korban tewas, sedikitnya 159 orang dilaporkan terluka dalam serangan tersebut, termasuk 16 anak-anak.

Serangan terpisah terjadi pada Jumat dini hari di Zaporizhzhia, Ukraina tenggara, yang menyebabkan satu orang tewas, menurut laporan administrasi militer wilayah tersebut melalui Telegram.

Pemerintah kota Kyiv menetapkan hari berkabung pada Jumat sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Serangan pada Kamis tersebut disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada Februari 2022.

Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali mendesak negara-negara sekutu untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Moskow, termasuk mendorong perubahan kekuasaan di Rusia.

Beberapa jam setelah serangan terjadi, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kini kembali menjabat mengecam tindakan Rusia dan mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi tambahan dalam waktu dekat.

“Rusia… menurut saya, tindakan mereka sangat menjijikkan,” kata Trump kepada wartawan. Ia juga menyatakan telah memberi ultimatum kepada Moskow selama “10 atau 12 hari” untuk menghentikan agresi militer mereka atau menghadapi sanksi baru dari Washington.

Invasinya kini memasuki tahun keempat dan terus menimbulkan korban jiwa serta kehancuran infrastruktur sipil di berbagai wilayah Ukraina. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia dan Suriah mengisyaratkan akan memperkuat hubungan bilateral dan meninjau kembali sejumlah perjanjian yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, menyusul ketidakpastian mengenai masa depan dua pangkalan militer Rusia di Suriah.

Isyarat tersebut muncul dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Kamis (31/7). Kunjungan Shaibani merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pejabat tinggi Suriah ke Rusia sejak tergulingnya Assad dalam serangan kilat oleh kelompok pejuang tahun lalu.

“Tentu saja, kami tertarik agar Rusia tetap berada di pihak kami,” ujar Shaibani dalam pernyataan kepada Lavrov. Namun ia juga menekankan bahwa hubungan kedua negara menghadapi tantangan dan memerlukan penyesuaian.

Pangkalan militer Rusia di Tartus (angkatan laut) dan Hmeimim (angkatan udara) yang terletak di pesisir Mediterania Suriah selama ini menjadi satu-satunya pos militer resmi Moskow di luar wilayah bekas Uni Soviet. Kedua fasilitas tersebut berperan penting dalam dukungan militer Rusia terhadap rezim Assad selama konflik berkepanjangan di Suriah sejak 2015.

Namun, tidak jelas apakah pemerintahan baru di Suriah, yang kini dipimpin kelompok Islamis, akan mengizinkan Rusia mempertahankan kehadiran militernya di negara itu.

Lavrov menyatakan kesiapan Moskow untuk membantu Suriah dalam proses rekonstruksi pascakonflik, serta untuk meninjau kembali “perjanjian dan kontrak yang dibuat dalam konteks politik yang berbeda.”

Pernyataan senada disampaikan Shaibani, yang menyebut bahwa peninjauan ulang terhadap perjanjian-perjanjian lama diperlukan demi memastikan bahwa isi kesepakatan tersebut “benar-benar melayani kepentingan rakyat Suriah.”

Kedua menteri tidak memberikan keterangan apakah status sewa dua pangkalan militer Rusia, yang dijadwalkan berlaku hingga tahun 2066, turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Suriah membutuhkan teman dan mitra dalam jalur transisinya,” ujar Shaibani dalam konferensi pers seusai perundingan.

Lavrov, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa dukungan Rusia terhadap Suriah bersifat konsisten dan tidak bergantung pada perubahan pemerintahan.

“Kami memiliki sejarah panjang dalam mendukung rakyat Suriah, dan hal itu tidak akan berubah karena dinamika politik,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Sekelompok aktivis hak asasi manusia dan pegiat masyarakat sipil dari kawasan Teluk mengumumkan peluncuran Kapal Ketahanan Teluk, sebuah kapal kemanusiaan yang bertujuan menembus blokade Israel di Jalur Gaza dan mengirimkan bantuan makanan serta obat-obatan.

Berbicara kepada The New Arab edisi bahasa Arab pada Kamis (31/7/2025), salah satu inisiator, Mohammed Al-Hayki, mengatakan kapal ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza akibat blokade yang telah berlangsung selama 18 tahun.

“Ini adalah respons sipil dan damai terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Kami adalah pemuda dari Teluk yang tidak bisa tinggal diam ketika rakyat Palestina menderita karena kelaparan dan pengepungan,” ujar Al-Hayki.

Kapal ini beroperasi secara independen, tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun kelompok politik mana pun, dan berada di bawah naungan Koalisi Global untuk Mematahkan Pengepungan jaringan aktivis internasional yang menentang blokade Israel atas Gaza dengan pendekatan damai dan tanpa kekerasan.

Para penyelenggara telah meluncurkan kampanye di media sosial untuk menggalang dukungan publik, termasuk donasi dan perekrutan relawan. Mereka berharap misi ini dapat membuka jalur kemanusiaan independen guna mengirimkan bantuan langsung ke Gaza.

“Ini bukan tindakan politik, melainkan tindakan moral. Kami ingin menggerakkan opini publik global dan menunjukkan bahwa masyarakat Teluk mendukung Gaza dalam menghadapi ketidakadilan,” tegas Al-Hayki.

Gaza telah berada di bawah blokade penuh oleh Israel dan Mesir sejak tahun 2007, mencakup darat, udara, dan laut. Berbagai upaya sebelumnya untuk mematahkan pengepungan melalui laut kerap dibalas dengan tindakan militer oleh Israel. Beberapa kapal telah dicegat di perairan internasional, dan para aktivisnya ditahan serta dideportasi.

Meski menyadari risiko, para aktivis menilai kondisi di Gaza telah mencapai titik darurat yang memerlukan aksi nyata dari masyarakat sipil.

“Pengepungan telah menyebabkan kelaparan, kekurangan obat-obatan, dan runtuhnya layanan dasar. Gaza kini seperti penjara,” ujar salah satu relawan asal Teluk yang enggan disebutkan namanya. “Kami ingin mengingatkan dunia bahwa kondisi ini tidak normal dan tidak boleh dibiarkan berlanjut.”

Kapal Ketahanan Teluk melanjutkan tradisi perjuangan maritim melawan blokade Gaza. Salah satu insiden paling dikenal adalah tragedi Mavi Marmara pada 2010, ketika pasukan komando Israel menyerbu kapal dalam armada Freedom Flotilla dan menewaskan 10 aktivis di perairan internasional.

Baru-baru ini, kapal kemanusiaan seperti Handala, Madleen, dan Conscience yang berangkat dari Eropa juga dicegat oleh militer Israel. Aktivis yang berada di atas kapal ditahan dan dideportasi.

Penyelenggara mengatakan bahwa Kapal Ketahanan Teluk terinspirasi oleh perjuangan serupa di masa lalu serta oleh meningkatnya solidaritas masyarakat Arab terhadap Gaza. Mereka juga menjalin koordinasi dengan aktivis Malaysia yang pada Juni lalu mengumumkan inisiatif armada Seribu Kapal menuju Gaza.

Saat ini kapal masih dalam tahap perencanaan. Tim penyelenggara terus mencari dukungan finansial dan logistik dari masyarakat.

“Kami mengundang warga Teluk untuk terlibat baik melalui donasi, menjadi sukarelawan, atau menyebarkan pesan ini,” kata Al-Hayki.

“Ini adalah bagian dari gerakan rakyat global yang menolak untuk berpangku tangan terhadap blokade Gaza.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

SWEDIA (jurnalislam.com)- Swedia pada Kamis (31/7/2025) mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan bagian perdagangan dalam perjanjian asosiasi dengan Israel, menyusul kekhawatiran atas tindakan militer Israel dalam perang di Jalur Gaza.

“Situasi di Gaza benar-benar memprihatinkan, dan Israel gagal memenuhi kewajiban serta komitmen dasarnya terkait bantuan darurat,” ujar Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter).

“Oleh karena itu, Swedia menuntut agar Uni Eropa segera membekukan bagian perdagangan dari perjanjian asosiasi tersebut,” lanjutnya, seraya mendesak Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan.

Perjanjian asosiasi Uni Eropa–Israel merupakan kerangka kerja utama yang mengatur hubungan perdagangan dan politik antara kedua pihak. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan global negara tersebut, berdasarkan data resmi Uni Eropa.

Pernyataan Kristersson muncul hanya dua hari setelah Belanda mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa negaranya akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dalam perjanjian tersebut apabila Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Gaza semakin memecah belah posisi negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagian negara, seperti Jerman, terus menegaskan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri selama dalam koridor hukum internasional. Sementara itu, negara lain seperti Spanyol dengan tegas mengecam aksi militer Israel yang mereka sebut sebagai “genosida” terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, sebuah laporan internal Uni Eropa yang disampaikan kepada 27 negara anggotanya pada akhir Juni mengindikasikan bahwa Israel kemungkinan besar telah melanggar kewajiban hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan blok tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)— Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) menyatakan bahwa kondisi pengiriman bantuan ke Jalur Gaza masih “jauh dari memadai” untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga yang dilanda kelaparan dan keputusasaan akibat konflik berkepanjangan.

Dalam pernyataan terbarunya, OCHA menyebut bahwa pasokan bahan bakar yang masuk ke wilayah terkepung tersebut juga tidak mencukupi untuk mempertahankan layanan esensial seperti kesehatan, tanggap darurat, air bersih, dan telekomunikasi.

Awal pekan ini, militer Israel mengumumkan jeda harian dalam operasi mereka di sejumlah wilayah Gaza serta membuka rute aman guna memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan oleh PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. Namun, OCHA menilai langkah itu belum cukup.

“Jeda ini belum memungkinkan arus bantuan yang berkelanjutan untuk menjawab besarnya kebutuhan di Gaza,” kata OCHA dalam pembaruan resminya.

“PBB dan mitranya memanfaatkan setiap peluang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan selama jeda taktis sepihak tersebut, namun kondisinya masih sangat terbatas.”

Sebagai contoh, untuk melewati penyeberangan Kerem Shalom salah satu jalur utama distribusi bantuan pengemudi PBB harus melalui berbagai prosedur yang kompleks.

“Mereka memerlukan persetujuan misi dari otoritas Israel, penetapan rute yang aman, izin perjalanan dalam bentuk ‘lampu hijau’, penghentian pengeboman, hingga dibukanya gerbang besi di area berpagar,” jelas OCHA.

Empat hari sejak diberlakukannya jeda taktis, OCHA mencatat korban jiwa akibat kelaparan dan malnutrisi masih terus bertambah. Bahkan, warga yang putus asa kerap menyerbu truk-truk bantuan dan menurunkan sendiri muatan yang tersedia dalam jumlah terbatas.

“Stok bahan bakar yang ada saat ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan-layanan penting yang menyelamatkan nyawa. Situasinya bagaikan setetes air di lautan,” tambah pernyataan itu.

Sementara itu, Inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), lembaga pemantau yang memberikan nasihat kepada PBB terkait krisis pangan, memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan kini tengah terjadi di Gaza.

OCHA kembali menyerukan agar semua penyeberangan ke Gaza dibuka dan agar pasokan kemanusiaan serta komersial diizinkan masuk tanpa hambatan. (Bahry)

Sumber: TNA