Inggris Siapkan Evakuasi Ratusan Anak Gaza untuk Perawatan Medis

Redaktur: Arie Ristyan

LONDON (jurnalislam.com)— Pemerintah Inggris tengah menyusun rencana untuk mengevakuasi ratusan anak dari Jalur Gaza guna mendapatkan perawatan medis di negaranya. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya angka malnutrisi akut di kalangan anak-anak akibat pengepungan dan blokade Israel.

Menurut laporan The Sunday Times, sebanyak 300 anak dari Gaza akan dibawa ke Inggris untuk menjalani pengobatan secara gratis melalui layanan kesehatan nasional (NHS).

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang “mempercepat” upaya untuk merawat anak-anak Gaza yang sangat membutuhkan perawatan medis.

Sejak Oktober 2023, diperkirakan sekitar 7.000 pasien telah dievakuasi dari Gaza. Namun, Inggris baru menerima tiga orang di antaranya. Sebagian besar pasien telah dirawat di Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sementara sekitar 200 lainnya ditampung oleh negara-negara Eropa.

Berdasarkan rencana yang sedang digodok, setiap anak akan diizinkan melakukan perjalanan bersama orang tua, wali, atau saudara kandung. Proses evakuasi akan melewati pemeriksaan keamanan dan biometrik oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris, menurut seorang pejabat senior di Whitehall yang dikutip oleh The Sunday Times.

Beberapa anak yang dievakuasi juga diperkirakan akan tinggal secara permanen di Inggris.

Inisiatif ini juga didukung oleh Project Pure Hope, sebuah organisasi yang didirikan oleh tenaga kesehatan Inggris untuk membantu pengobatan anak-anak Gaza yang sakit dan terluka.

Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, menyambut baik rencana ini namun menilai bahwa tindakan tersebut seharusnya dilakukan lebih awal.

“Jika pemerintah Inggris benar-benar siap mengevakuasi warga Palestina untuk mendapatkan perawatan medis, maka itu adalah langkah yang sangat baik,” katanya, seperti dikutip The New Arab pada Senin (4/8).

“Satu-satunya penyesalan saya adalah kenapa langkah ini begitu lama diambil.” imbuhnya.

Kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 disebut telah berdampak parah terhadap anak-anak. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, memperkirakan sedikitnya 60.000 anak Palestina tewas sejak serangan dimulai.

Lembaga-lembaga bantuan internasional memperingatkan bahwa blokade Israel yang menghambat masuknya makanan dan bantuan kemanusiaan telah menyebabkan ratusan ribu warga Gaza menghadapi kelaparan akut, terutama anak-anak.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa dari sekitar 180 warga yang meninggal akibat kelaparan selama perang, lebih dari separuhnya adalah anak-anak.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka sedang mempercepat rencana evakuasi anak-anak dari Gaza yang memerlukan perawatan medis mendesak.

“Kami sedang memfinalisasi rencana untuk mengevakuasi lebih banyak anak Gaza yang membutuhkan perawatan spesialis. Mereka akan dibawa ke Inggris apabila itu merupakan pilihan terbaik bagi penyembuhan mereka,” ujarnya.

“Kami bekerja secepat mungkin untuk mewujudkan hal ini, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.”

Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris juga bekerja sama dengan Yordania untuk mengirimkan bantuan makanan melalui udara ke Gaza, mengingat Israel masih membatasi jumlah konvoi bantuan yang dapat masuk melalui jalur darat. (Bahry)

Sumber: TNA

Kanada Kirim Bantuan Udara ke Gaza, Tuding Israel Langgar Hukum Internasional

Redaktur: Arie Ristyan

OTTAWA (jurnalislam.com)— Pemerintah Kanada mengumumkan pada Senin (4/8/2025) bahwa mereka telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza, yang terus digempur oleh serangan militer Israel selama hampir 22 bulan terakhir. Dalam pernyataannya, Ottawa kembali menuduh Israel melanggar hukum internasional.

“Angkatan Bersenjata Kanada telah mengerahkan pesawat Hercules CC-130J untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan penting melalui udara guna mendukung misi Global Affairs Canada di Jalur Gaza. Bantuan yang dikirimkan melalui udara tersebut berjumlah 21.600 pon atau sekitar 9.797 kilogram,” bunyi pernyataan resmi pemerintah Kanada.

Stasiun penyiaran Canadian Broadcasting Corporation (CBC) melaporkan bahwa ini merupakan pengiriman bantuan kemanusiaan pertama yang dilakukan Angkatan Bersenjata Kanada ke Gaza dengan menggunakan pesawat milik mereka sendiri.

Militer Israel menyatakan bahwa total 120 paket bantuan pangan telah dijatuhkan dari udara ke wilayah Gaza oleh enam negara, yakni Kanada, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Jerman, dan Belgia.

Pekan lalu, Kanada juga menyampaikan rencananya untuk mengakui Negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah ini meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah situasi kelaparan yang semakin meluas di Gaza.

Pemerintah Kanada turut menyoroti berbagai pembatasan yang diberlakukan Israel, yang dinilai menyulitkan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan.

“Hambatan terhadap distribusi bantuan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan harus segera dihentikan,” tegas Ottawa.

Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Israel di Ottawa belum memberikan tanggapan. Pemerintah Israel sebelumnya membantah telah melanggar hukum internasional dan menyalahkan Hamas atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Israel sempat memutus pasokan makanan ke Gaza pada Maret lalu, dan baru mencabut blokade tersebut pada Mei, meskipun tetap memberlakukan pembatasan ketat dengan alasan mencegah bantuan jatuh ke tangan kelompok militan.

Mantan Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya juga mengklaim bahwa Hamas mencuri dan menjual bantuan pangan yang masuk ke Gaza. Namun, laporan Reuters menyebutkan bahwa analisis internal pemerintah AS tidak menemukan bukti adanya pencurian sistematis oleh Hamas terhadap bantuan kemanusiaan yang didanai oleh Amerika Serikat.

Israel menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan, termasuk menghentikan pertempuran di beberapa wilayah selama sebagian waktu, mengizinkan pengiriman bantuan udara, serta mengumumkan rute-rute aman bagi konvoi bantuan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa total korban jiwa akibat agresi militer Israel telah melampaui 60.000 orang warga Palestina. Serangan tersebut juga telah menyebabkan krisis kelaparan akut, memaksa seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta memicu tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, para pejabat kemanusiaan mengingatkan bahwa pengiriman bantuan melalui udara di wilayah Gaza yang padat penduduk berisiko tinggi dan jauh kurang efektif dibandingkan pengiriman bantuan melalui jalur darat. (Bahry)

Sumber: TNA

Hamas Izinkan Bantuan untuk Tawanan Israel di Gaza, Tapi Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk membuka akses bagi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam menyalurkan makanan dan obat-obatan kepada warga Israel yang ditawan di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa itu untuk turun tangan.

Permintaan Netanyahu dan respons Hamas muncul usai beredarnya video yang dirilis kelompok pejuang Palestina pekan lalu. Video tersebut memperlihatkan dua warga Israel yang ditawan dalam kondisi fisik memprihatinkan, memicu kekhawatiran luas terhadap keselamatan mereka di tengah krisis kelaparan di Gaza.

Dalam pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter), Netanyahu menyebut dirinya telah berbicara langsung dengan Julian Larson, Kepala Delegasi ICRC untuk Israel, guna meminta “keterlibatan segera” dalam pengiriman bantuan kepada para tawanan. Netanyahu menuduh Hamas menyebarkan “kebohongan kelaparan” di Gaza dan menyatakan bahwa “kelaparan sistematis” justru dialami para sandera Israel.

Menanggapi hal ini, juru bicara Brigade Qassam, sayap militer Hamas, menyampaikan bahwa para tawanan Israel diperlakukan setara dengan rakyat Palestina di Gaza. “Mereka memakan apa yang dimakan para pejuang kami dan rakyat kami. Tidak ada hak istimewa apa pun di tengah kejahatan kelaparan dan pengepungan,” kata Abu Ubaidah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Hamas “siap bertindak positif dan merespons setiap permintaan Palang Merah” untuk mengirimkan bantuan kepada para tawanan, selama bantuan kemanusiaan juga disalurkan secara normal dan permanen kepada seluruh penduduk Gaza.

Ia juga menuntut agar serangan Israel “dalam bentuk apa pun” dihentikan selama proses pengiriman bantuan kepada para sandera berlangsung.

Sementara itu, ICRC dalam pernyataannya pada Ahad (3/8) mengaku “terkejut” dengan video yang memperlihatkan kondisi para tawanan Israel. “Video ini merupakan bukti nyata bahwa kondisi mereka sangat membahayakan jiwa,” ujar ICRC, seraya menegaskan kembali seruan untuk diberikan akses kepada para sandera.

ICRC juga menyatakan bahwa keluarga para tawanan “terpukul dan hancur hati” setelah melihat rekaman tersebut. Mereka menambahkan bahwa akses kepada tahanan memerlukan kerja sama semua pihak. Hingga kini, ICRC belum diizinkan mengunjungi para tahanan Palestina di fasilitas penahanan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Dalam pernyataan terpisah, ICRC juga mengutuk tewasnya seorang staf Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Khan Younis, Gaza selatan. Korban meninggal di dalam gedung PRCS yang telah diberi tanda kemanusiaan dengan jelas. Meski PRCS menyebut serangan dilakukan oleh pasukan Israel, ICRC tidak menyebut pihak yang bertanggung jawab dalam pernyataannya.

𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, keluarga para sandera Israel mengkritik keras pendekatan militer yang terus dipertahankan oleh Netanyahu. Mereka menyebut strategi tersebut sebagai “bahaya langsung bagi nyawa putra-putra kami”.

“Selama 22 bulan, publik tertipu oleh ilusi bahwa tekanan militer dapat memulangkan para sandera. Bahkan sebelum tercapainya kesepakatan, sudah dikatakan bahwa perjanjian itu tidak berguna,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan mereka.

Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera Israel di Gaza, namun hanya sebagian kecil yang diyakini masih hidup.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝗿𝘂𝗸

Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kantor media pemerintah di Gaza mengungkapkan bahwa pada Sabtu (2/8), Israel hanya mengizinkan 36 truk bantuan masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu, sebanyak 22.000 truk bantuan dilaporkan masih menunggu izin untuk menyalurkan makanan yang sangat dibutuhkan.

PBB dalam pernyataan melalui X pada Ahad (3/8) memperingatkan bahwa satu juta perempuan dan anak perempuan di Gaza kini menghadapi kelaparan.

“Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima dan harus segera diakhiri,” tegas PBB, seraya mendesak dilakukannya gencatan senjata serta pembebasan seluruh sandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 175 orang telah meninggal akibat kelaparan paksa, termasuk 93 anak-anak. Salah satunya adalah Atef Abu Khater (17 tahun) yang meninggal pada Sabtu setelah berat badannya turun drastis menjadi hanya 25 kilogram. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

MUI Deklarasikan Kembali Dukungan untuk Palestina dalam Aksi Akbar Selamatkan Gaza di Monas

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dalam Aksi Akbar bertajuk “Selamatkan Gaza” yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (3/8/2025).

Aksi yang dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai penjuru ini turut diikuti para tokoh nasional dan ulama terkemuka. Di antaranya hadir Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera.

Selain itu tampak pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, mantan Ketua Umum Muhammadiyah periode 2005–2010 Prof Din Syamsuddin, serta dai dan tokoh umat seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiana Dewi, aktivis kemanusiaan Muhammad Husein, dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam aksi ini, MUI memimpin pembacaan pernyataan sikap resmi dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab, dan Inggris. Pembacaan dalam bahasa Indonesia dipimpin langsung oleh KH Cholil Nafis dan diikuti oleh massa aksi. Versi bahasa Arab dibacakan oleh KH Zaitun Rasmin, dan versi bahasa Inggris oleh Prof Sudarnoto Abdul Hakim.

Berikut lima poin pernyataan sikap Aksi Akbar Selamatkan Gaza:

1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, khususnya perempuan dan anak-anak.

2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, dan pemimpin dunia yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret menghentikan pembantaian serta penggunaan kelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza.

3. Mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

4. Memohon kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya dunia Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, sebagaimana amanat UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

5. Mengajak seluruh umat Islam dan masyarakat dunia untuk terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, serta menghidupkan doa Qunut Nazilah hingga genosida dihentikan dan kemerdekaan Palestina terwujud sepenuhnya.

Sumber: mui.or.id

Ratusan Ribu Warga Australia Gelar Aksi Damai di Sydney Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

SYDNEY (jurnalislam.com)– Puluhan ribu warga Australia turun ke jalan dan melintasi Jembatan Pelabuhan Sydney pada Ahad (3/8/2025) dalam aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza serta mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda krisis akibat blokade Israel.

Dalam aksi yang bertajuk “Pawai untuk Kemanusiaan”, para demonstran menerjang hujan dan angin kencang sambil meneriakkan seruan “Gencatan Senjata Sekarang” dan “Bebaskan Palestina”. Sebagian peserta membawa panci dan wajan sebagai simbol penderitaan akibat kelaparan di Gaza.

Aksi ini berlangsung tak lama setelah Australia bersama lebih dari puluhan negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif” untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara. Beberapa negara, seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, telah secara terbuka menyatakan niat serupa dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 175 warga, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Israel melancarkan operasi militer ke wilayah tersebut pasca serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023.

Australia sendiri telah menyuarakan seruan untuk mengakhiri konflik di Gaza, namun hingga kini belum mengambil langkah konkret untuk mengakui negara Palestina secara resmi.

Menurut kepolisian, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 90.000 orang. Namun, pihak penyelenggara dari Palestine Action Group Sydney mengklaim jumlah massa bisa mencapai 300.000 orang.

Aksi ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari lansia hingga keluarga dengan anak-anak. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, turut hadir dalam aksi tersebut, meski tidak memberikan pernyataan kepada publik.

Senator New South Wales dari Partai Hijau, Mehreen Faruqi, dalam orasinya di Lang Park, pusat kota Sydney, menyerukan agar Australia menjatuhkan “sanksi paling keras terhadap Israel”. Ia juga menuduh militer Israel telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina.

Penulis buku The Palestine Laboratory, Antony Loewenstein, turut hadir dan berbicara dalam demonstrasi tersebut. Kepada Al Jazeera, ia menyampaikan bahwa kemarahan warga bukan hanya ditujukan kepada tindakan Israel, tetapi juga terhadap keterlibatan pemerintah Australia.

“Australia, termasuk sejak dimulainya perang, merupakan bagian dari rantai pasokan global untuk jet tempur F-35 yang digunakan Israel di Gaza. Banyak warga Australia kini menyadari hal itu,” ujarnya.

“Keterlibatan ini membuat masyarakat marah karena pemerintah mereka hanya diam melihat penderitaan di Gaza,” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Trauma Perang Picu Bunuh Diri, Militer Israel Tambah 800 Petugas Kesehatan Mental

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)- Sebagian besar kasus bunuh diri terbaru di kalangan prajurit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) disebabkan oleh trauma terkait perang. Hal ini mencakup paparan berkepanjangan terhadap zona pertempuran, menyaksikan kekejaman di medan perang, serta kehilangan rekan sesama prajurit, menurut hasil penyelidikan internal militer yang dikutip Kan News (3/8/2025).

“Sebagian besar kasus bunuh diri berkaitan dengan realitas kompleks yang ditimbulkan oleh perang. Perang memiliki konsekuensi,” ujar seorang pejabat militer senior kepada media tersebut.

Menanggapi temuan tersebut, militer Israel menyatakan telah mengambil langkah sistematis, termasuk meningkatkan pelatihan bagi para komandan dan memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko psikologis. Selain itu, jumlah petugas kesehatan mental juga ditambah sebanyak 200 orang untuk prajurit aktif dan 600 orang untuk pasukan cadangan.

Menurut laporan Haaretz, sedikitnya 17 prajurit Israel dilaporkan meninggal akibat bunuh diri sepanjang tahun 2025. Para pejabat militer mengkhawatirkan bahwa angka ini dapat terus meningkat jika dampak psikologis dari perang tidak segera ditangani secara menyeluruh. (Bahry)

Sumber: TOI

Hamas Bantah Siap Serahkan Senjata, Tegaskan Hak Perlawanan terhadap Pendudukan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Hamas membantah laporan yang menyebutkan bahwa mereka bersedia melucuti senjata dalam proses negosiasi gencatan senjata Gaza dengan Israel. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan bahwa mereka memiliki hak “nasional dan hukum” untuk melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamas pada Sabtu (2/8/2025), menanggapi pernyataan yang diklaim disampaikan oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam pertemuan dengan keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

Mengutip rekaman pertemuan tersebut, media Israel Haaretz melaporkan bahwa Witkoff mengatakan Hamas menyatakan “siap untuk didemiliterisasi”.

Namun dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa “perlawanan dan persenjataan adalah hak nasional dan hukum selama pendudukan [Israel] masih berlangsung”.

Hak tersebut, lanjut Hamas, “tidak akan dilepaskan sampai seluruh hak nasional kami dipulihkan, terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota”.

Witkoff diketahui bertemu dengan keluarga tawanan Israel di Tel Aviv pada Sabtu, sehari setelah kunjungannya ke lokasi distribusi bantuan di Gaza yang didukung AS dan Israel serta dikelola oleh lembaga kontroversial, Global Humanitarian Foundation (GHF).

Hamas sebelumnya mengecam kunjungan Witkoff sebagai “pertunjukan sandiwara” yang bertujuan menyesatkan opini publik mengenai situasi di Gaza, yang tengah menghadapi blokade Israel serta krisis kelaparan yang telah memicu kecaman global.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.300 warga Palestina telah terbunuh saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di lokasi-lokasi yang dikelola GHF sejak lembaga itu mulai beroperasi di Gaza pada Mei lalu.

Kendati mendapat kritik internasional, pemerintahan Trump tetap mendukung GHF. Pada Juni lalu, Washington mengumumkan persetujuan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp490 miliar) untuk mendukung operasional lembaga tersebut di Gaza.

Pernyataan Witkoff soal perlucutan senjata muncul di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengakui negara Palestina, menyusul krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Inggris dalam konferensi dua hari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan ini menyatakan kemungkinan akan mengikuti langkah Prancis mengakui negara Palestina pada September mendatang.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa London akan memberikan pengakuan jika Israel gagal memenuhi sejumlah prasyarat, termasuk penerapan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara, Uni Eropa, serta Liga Arab, yang menyepakati dokumen tujuh halaman yang mendorong kembali solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina.

Dalam dokumen itu, Hamas didesak untuk “mengakhiri kekuasaan di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina dengan dukungan dan keterlibatan internasional, sebagai bagian dari upaya membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.” (Bahry)

Sumber: Al Jazeera.

Brigade Qassam Rilis Video Tawanan Israel Kurus Kering, Tekan Pemerintah Netanyahu untuk Gencatan Senjata

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin al-Qassam, merilis sebuah video pada Jumat (1/8/2025) yang memperlihatkan kondisi seorang tawanan Israel, Evyatar David, dalam keadaan kurus kering dan tampak menderita malnutrisi. Video tersebut meningkatkan kekhawatiran internasional atas krisis kemanusiaan dan kelaparan yang terus memburuk di Jalur Gaza akibat pengepungan Israel.

Dalam video yang diunggah ke kanal Telegram resmi, tampak Evyatar David duduk di atas tempat tidur di sebuah ruangan sempit, dengan tulang-tulang menonjol di lengan dan dadanya, memperlihatkan tanda-tanda penurunan berat badan yang parah. Keterangan dalam video menyebut bahwa ia “menunggu pembebasan melalui pertukaran tawanan”.

Rekaman tersebut juga menampilkan klip yang menunjukkan David sebelumnya sempat dipindahkan menggunakan kendaraan selama jeda kemanusiaan dan pertukaran tawanan pada Januari lalu. Keterangan video ditulis dalam bahasa Arab, Inggris, dan Ibrani, dengan narasi yang menyatakan: “Pemerintah pendudukan telah memutuskan untuk membuat mereka kelaparan… mereka makan apa yang kami makan, mereka minum apa yang kami minum.”

Video itu juga menyertakan cuplikan anak-anak dan bayi Palestina dalam kondisi kekurangan gizi akut, dengan tubuh kurus dan tulang mencuat di balik kulit mereka pemandangan yang kini kerap terlihat di Gaza.

Menyusul rilis video tersebut, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan di platform X (dulu Twitter), ia berkata, “Setiap anggota pemerintahan harus menonton video Evyatar malam ini sebelum tidur dan membayangkan ia berjuang bertahan hidup di dalam terowongan.”

Stasiun penyiaran publik Israel kemudian mengutip pernyataan ibu tawanan tersebut, Galia David. “Saya hancur, tapi saya memiliki satu kepastian putra saya masih hidup. Evyatar masih hidup,” katanya. Ini merupakan pertama kalinya ia melihat rekaman anaknya sejak penculikan terjadi.

Sementara itu, media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa beberapa keluarga tawanan mendesak pemerintahan Netanyahu segera menyetujui perjanjian gencatan senjata untuk menyelamatkan para sandera yang masih ditahan di Gaza.

Menurut data resmi Israel, saat ini masih terdapat 50 tawanan Israel di Gaza, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup. Di sisi lain, Israel diketahui menahan sekitar 10.800 warga Palestina, termasuk anak-anak, banyak di antaranya ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, dan tidak memiliki akses rutin ke pengacara maupun kunjungan keluarga.

Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (31/7), Hamas menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan guna membahas gencatan senjata, seraya menuntut diakhirinya pengepungan dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kelompok tersebut memperingatkan bahwa tingkat kelaparan di Gaza kini telah mencapai “tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengancam lebih dari dua juta jiwa warga Palestina.

Pernyataan ini muncul setelah Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Ted Chaiban, mengecam kondisi anak-anak di Gaza usai kunjungan ke wilayah konflik, termasuk Israel dan Tepi Barat.

“Lebih dari 18.000 anak telah tewas di Gaza sejak perang dimulai. Itu berarti rata-rata 28 anak per hari setara satu ruang kelas hilang setiap hari. Anak-anak kehilangan orang tua mereka, kelaparan, ketakutan, dan mengalami trauma,” ujar Chaiban.

Ia juga menyebut bahwa lebih dari 320.000 anak balita di Gaza kini terancam menderita malnutrisi akut.

“Saya juga pernah mengunjungi Tepi Barat. Di sana, anak-anak pun hidup dalam ancaman. Tahun ini saja, 39 anak Palestina telah terbunuh. Saya bahkan menyaksikan langsung komunitas Badui di timur Ramallah yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan,” tambahnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Jenderal Tertinggi Israel: Pertempuran Akan Berlangsung Tanpa Henti Jika Sandera Tidak Dibebaskan

GAZA (jurnalislam.com)– Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan bahwa operasi militer di Gaza akan terus berlangsung tanpa jeda jika negosiasi pembebasan sandera tidak segera membuahkan hasil.

“Saya perkirakan dalam beberapa hari mendatang kita akan tahu apakah kita dapat mencapai kesepakatan untuk pembebasan sandera kita,” kata Zamir dalam pernyataan resmi militer, Jumat (1/8/2025).

“Jika tidak, pertempuran akan terus berlanjut tanpa henti,” lanjutnya saat berbicara di hadapan para perwira militer di pusat komando Gaza. Dalam rekaman yang dirilis militer Israel, Zamir tampak berdialog langsung dengan tentara dan komandan di lapangan.

Menurut data militer Israel, dari total 251 orang yang diculik dalam serangan Hamas pada Oktober 2023, sebanyak 49 orang masih diyakini berada di Gaza, termasuk 27 orang yang telah dinyatakan tewas.

Pekan ini, kelompok Hamas merilis dua video yang menunjukkan para sandera dalam kondisi fisik lemah dan tampak kurus, memicu kekhawatiran publik serta memperkuat tekanan terhadap pemerintah Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Upaya diplomatik yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar sebelumnya gagal mencapai kesepakatan bulan lalu. Beberapa pihak di Israel bahkan menyerukan tindakan militer yang lebih keras sebagai respons atas kegagalan negosiasi tersebut.

Tekanan dari komunitas internasional dan keluarga para sandera pun meningkat, mendesak pemerintah Israel untuk kembali mengupayakan jalan damai dalam konflik yang telah berlangsung hampir 22 bulan ini.

Sementara itu, organisasi bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang bencana kelaparan, akibat pembatasan pengiriman bantuan oleh Israel.

Menurut data resmi Israel, serangan Hamas pada Oktober 2023 mengakibatkan 1.219 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Di sisi lain, militer Israel menyatakan sebanyak 898 tentaranya telah tewas sejak invasi darat ke Gaza diluncurkan.

Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya diakui PBB sebagai data kredibel, mencatat setidaknya 60.332 orang terbunuh akibat agresi militer Israel mayoritas merupakan warga sipil. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Trump Kerahkan Kapal Selam Nuklir, Tanggapi Ancaman dari Rusia

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (1/8/2025) menyatakan telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir AS ke “wilayah yang tepat” sebagai respons atas pernyataan provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Melalui unggahan di media sosial miliknya, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul pernyataan dari Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yang dinilai berpotensi membahayakan stabilitas internasional.

“Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, saya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk ditempatkan di wilayah yang tepat, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu,” tulis Trump.

Ia menambahkan bahwa kata-kata memiliki dampak besar dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. “Saya harap ini tidak akan menjadi salah satu contohnya,” ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan saat hendak berangkat berlibur ke klub golf miliknya di Bedminster, New Jersey, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah untuk melindungi rakyat Amerika.

“Telah ada ancaman dari mantan Presiden Rusia, dan kami akan melindungi rakyat kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Dmitry Medvedev mengecam tekanan yang dilancarkan Trump terhadap Kremlin terkait konflik Rusia-Ukraina. Dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), Medvedev memperingatkan bahwa tindakan Trump dapat memicu konflik yang lebih luas, tak hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antara Rusia dan Amerika Serikat.

“50 hari atau 10… Ia harus mengingat dua hal: 1. Rusia bukanlah Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang. Bukan hanya dengan Ukraina, tetapi dengan negaranya sendiri. Jangan terjebak dalam situasi Sleepy Joe!” tulis Medvedev, merujuk pada julukan yang biasa digunakan Trump untuk Presiden AS Joe Biden.

Dalam unggahan terpisah di Telegram, Medvedev kembali mengeluarkan peringatan keras dengan menyebut sistem “Dead Hand” peninggalan era Perang Dingin. Sistem tersebut dirancang untuk meluncurkan serangan nuklir secara otomatis jika kepemimpinan Uni Soviet hancur akibat serangan musuh.

Medvedev mengklaim sistem itu masih aktif hingga kini, meskipun keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Rusia. (Bahry)

Sumber: AA