PM Houthi Yaman Meninggal dalam Serangan Udara Israel

Redaktur: Arie Ristyan

SANAA (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Houthi Yaman, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, meninggal dalam serangan udara Israel yang juga menewaskan sejumlah pejabat lainnya. Pengumuman tersebut disampaikan pihak Houthi pada Sabtu (30/8).

Al-Rahawi, yang baru diangkat tahun lalu, merupakan pejabat paling senior yang dilaporkan meninggal dalam serangkaian serangan Israel sejak pecahnya perang di Gaza.

“Kami mengumumkan gugurnya pejuang Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi bersama beberapa rekan menterinya, setelah menjadi sasaran musuh kriminal Israel,” demikian pernyataan resmi kelompok Houthi.

Houthi menambahkan, sejumlah pejabat lainnya mengalami luka sedang hingga serius dan masih menjalani perawatan medis sejak Kamis sore.

Sebelumnya, militer Israel menyatakan pada Kamis bahwa mereka telah “menyerang target militer rezim Houthi”. Saat itu, laporan media Yaman mengenai kematian Al-Rahawi belum mendapat konfirmasi resmi.

Menurut pihak Houthi, serangan tersebut mengenai sebuah “lokakarya rutin pemerintah untuk mengevaluasi kinerja tahunan”.

Analis Yaman yang berbasis di AS, Mohammed Al Basha, menyebut operasi Israel ini menandai perubahan strategi.

“Serangan tersebut menunjukkan pergeseran fokus Israel dari infrastruktur transportasi dan energi ke arah pembunuhan terarah terhadap personel bernilai tinggi,” ujarnya kepada AFP.

Ia menilai eskalasi ini kemungkinan besar akan mengguncang kepemimpinan Houthi.

“Operasi ini memiliki ciri serangan berbasis intelijen, dengan kemungkinan para pemimpin senior Houthi lain sedang dalam perjalanan ke lokasi,” tambahnya.

Al-Rahawi terakhir kali tampil di depan publik pada Rabu lalu dalam sebuah acara yang digelar Kementerian Wakaf Houthi di Sanaa.

Pria asal provinsi Abyan, wilayah selatan Yaman yang tidak dikuasai Houthi, dia dipilih sebagai perdana menteri sebagai upaya kelompok tersebut memperluas dukungan politik di selatan.

Dalam pengumuman terpisah, pihak Houthi menunjuk Wakil Perdana Menteri Mohammed Ahmed Miftah sebagai perdana menteri sementara menggantikan Al-Rahawi. (Bahry)

Sumber: TNA

Menhan Israel Klaim Abu Ubaidah Terbunuh, Hamas Belum Beri Konfirmasi

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Ahad (31/8) mengumumkan bahwa tentara Israel telah membunuh Abu Ubaidah, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam.

Pernyataan tersebut disampaikan Katz sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan adanya serangan yang menargetkan juru bicara Hamas itu.

“Juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, telah disingkirkan di Gaza dan dikirim untuk menemui semua anggota poros kejahatan yang telah dilikuidasi dari Iran, Gaza, Lebanon, dan Yaman di dasar neraka,” kata Katz dalam unggahannya di X.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada militer Israel (IDF) dan badan keamanan Shin Bet.

“Selamat kepada IDF dan Shin Bet atas eksekusi yang sempurna,” tambahnya. Menurut laporan media berbahasa Arab, serangan tersebut juga melukai sejumlah anak.

Namun, Netanyahu dalam pernyataan terpisah pada Ahad menegaskan bahwa belum ada konfirmasi terkait kematian Abu Ubaidah.

“Jam dan hari mendatang pasti akan memberikan jawaban,” ujarnya.

Siaran publik Israel, Kan, pada Sabtu melaporkan adanya upaya pembunuhan Abu Ubaidah melalui serangan di Kota Gaza. Hingga kini, Hamas belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang rutin menyampaikan pernyataan operasional Brigade Al Qassam. Dalam berbagai video yang tersebar luas di dunia Arab, ia kerap tampil dengan keffiyeh merah putih khas yang menutupi wajahnya.

Selain itu, pada Sabtu, Hamas juga mengonfirmasi kematian Muhammad Sinwar, kepala militer Hamas di Gaza, yang disebut gugur pada 2024. Dengan kabar tersebut, posisi pimpinan sayap militer Hamas di Gaza diperkirakan akan dipegang oleh Izz al-Din Haddad, yang selama ini mengawasi operasi di wilayah utara. (Bahry)

Sumber: TNA

MUI: Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Melanggar Syariat dan Hukum

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengingatkan massa aksi agar menghentikan praktik penjarahan yang terjadi di tengah gelombang demonstrasi.

Seruan tersebut disampaikan menyusul adanya penjarahan di sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI, termasuk milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi, meski dalam kondisi marah sekalipun, tidak boleh dibarengi dengan tindak anarkisme, penjarahan, atau pencurian harta orang lain.

“Tindakan anarkisme dan penjarahan jelas bertentangan dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan,” kata Prof Ni’am kepada MUIDigital, Ahad (31/8/2025).

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil atau menguasai barang secara tidak sah agar segera mengembalikannya kepada pemilik atau aparat, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, itu juga mengajak seluruh elemen untuk menahan diri, bermuhasabah, serta berkomitmen mewujudkan kedamaian dan perbaikan, bukan justru menambah kerusakan.

Menurutnya, di tengah situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil serta kesenjangan yang masih tinggi, pejabat maupun masyarakat perlu mengedepankan kesederhanaan.

“Masyarakat dan pejabat harus membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski hanya untuk konten,” tegasnya.

Prof Ni’am juga menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang mengkritisi kebijakan tidak adil harus direspon dengan bijak dan cepat.

“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak,” pungkasnya.

sumber: mui.or.id

PCIM Malaysia Kukuhkan dan Lantik Pengurus Baru PRIM Pulau Pinang dan Perlis Secara Serentak

Redaktur: Arie Ristyan

PULAU PINANG (jurnalislam.com)– Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia telah mengukuhkan serta melantik Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah (PRIM) Pulau Pinang dan PRIM Perlis secara bersamaan, Ahad (31/8/2025), di Dewan Al-Fateh Madrasah Uthmaniah ABIM, Pulau Pinang, Malaysia.

Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh sekitar 150 tamu undangan yang terdiri dari unsur pemerintah dalam hal ini dihadiri oleh Konsul I Pensosbud/Minister Counselor, KJRI Penang. Kemudian hadir juga Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Pulau Pinang serta paguyuban masyarakat Indonesia, seperti Pimpinan Wilayah NU, Persatuan Anak Rantau Indonesia (PARI), Ikatan Pekerja Muslim Indonesia (IPMI) serta paguyuban Indonesia lainnya yang aktif di wilayah Pulau Pinang.

Acara pelantikan ini diadakan setelah berakhirnya masa kepemimpinan PRIM Pulau Pinang periode sebelumnya serta dimulainya kepemimpinan baru PRIM Perlis.

Sebelum prosesi pelantikan dilakukan, Fauzi Fatkhur selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah berpesan dalam sambutannya agar PRIM Pulau Pinang dan Perlis dapat konsisten dalam menggerakkan roda api semangat melalui amal usaha di ranting masing-masing.

“Kepada pengurus yang akan dilantik supaya dalam menjalankan amanah persyarikatan haruslah menjadi teladan di akar rumput dan mengutamakan pelayanan (hospitality) kepada umat dan masyarakat,” ujar Fauzi.

Setelah dikukuhkan dan dilantik secara resmi oleh PCIM Malaysia, acara dilanjutkan dengan sambutan dari kedua PRIM, Pulau Pinang dan Perlis. Diawali oleh sambutan Ketua PRIM Pulau Pinang, Siyad Said, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara pelantikan ini.

“Harapannya ke depan, semoga melalui PRIM Pulau Pinang peran Muhammadiyah akan tetap aktif dalam memberikan kontribusi nyata bagi umat, bahkan sampai di luar negeri, khususnya Plau Pinang,” ujar Siyad dalam sambutannya.

Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Buya Afriadi, Ketua PRIM Perlis yang juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang dititipkan.

“Kami meyakini, InsyaAllah ke depan PRIM Perlis siap mensukseskan program internasionalisasi Muhammadiyah salah satunya melalui bidang pendidikan. Salah satu yang telah diinisiasi dan telah diterima oleh masyarakat Perlis adalah pendirian Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah,” Kata Afriadi.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Konsul I Pensosbud/Minister Counselor, KJRI Penang, Bapak Safaat Ghofur. Beliau berpesan, di tengah situasi Indonesia hari-hari ini, pentingnya supaya setiap pihak dan unsur masyarakat perlu menjaga persatuan (persaudaraan dan keamanan).

Selain itu, melihat kiprah Muhammadiyah selama ini, Safaat mengatakan, “Gerakan Muhammadiyah hidup dalam dua bidang, menjaga persatuan dan meningkatkan pendidikan. Semoga kedua bidang ini selalu dijaga dan terus dikembangkan dengan tujuan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan umat.”

Acara pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan.

Baitul Maqdis Institute Desak Reformasi Total Polri, Copot Kapolri, dan Sahkan RUU Perampasan Aset

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Baitul Maqdis Institute (BMI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk dalam ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil. Dalam pernyataan sikapnya, BMI menyoroti gaya hidup hedonis para pejabat dan perilaku elite politik yang dinilai jauh dari rasa empati terhadap penderitaan masyarakat.

“Berbagai problem bangsa ini bukan sekadar krisis ekonomi atau hukum semata, melainkan krisis etika dan keberpihakan,” tegas Direktur Utama BMI, Fahmi Salim Lc., M.A., bersama Direktur Eksekutif Pizaro Gozali Idrus, dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (31/8/2025).

BMI merinci delapan tuntutan utama sebagai desakan moral dan tanggung jawab kebangsaan:

1. Batalkan Tunjangan dan Fasilitas Mewah DPR
Dalam kondisi rakyat yang makin tercekik oleh kesulitan ekonomi, sangat tidak patut wakil rakyat terus menikmati fasilitas supermewah yang dibiayai APBN. DPR seharusnya menunjukkan empati sosial, bukan justru mempertontonkan kemewahan. Kami menuntut peninjauan total atas anggaran belanja non-prioritas untuk anggota dewan.

2. Evaluasi dan Pecat Anggota DPR yang Tidak Kredibel
Anggota legislatif yang terbukti menghina rakyat, tidak beretika, atau menunjukkan perilaku arogan tidak layak menduduki jabatan publik. Baitul Maqdis Institute mendesak dilakukan pemecatan dan audit kekayaan menyeluruh oleh KPK dan kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan atas penyelenggara negara.

3. Hentikan Flexing dan Hedonisme Pejabat Publik
Pamer kekayaan oleh pejabat negara dan keluarganya di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan bentuk pengkhianatan moral terhadap penderitaan rakyat. Kami menyerukan diterapkannya standar etik yang ketat bagi penyelenggara negara dan sanksi bagi mereka yang hidup dalam gaya hedonis dan tidak empatik.

4. Laksanakan Reformasi Total terhadap Institusi Polri
Rentetan kasus kekerasan oleh aparat yang mengakibatkan korban jiwa warga sipil menunjukkan kegagalan sistemik dalam lembaga kepolisian. Reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda. Harus dilakukan perombakan menyeluruh, termasuk pada sistem pengawasan, rekrutmen, dan penegakan disiplin.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting untuk menyelamatkan kekayaan negara dari para koruptor. Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan undang-undang ini tanpa alasan politis atau penundaan yang disengaja. Jangan sampai rakyat berinisiatif membuat simulasi perampasan aset sendiri seperti aksi penjarahan yang menyasar rumah beberapa wakil rakyat dan pejabat negara pada hari 30 dan dinihari 31 Agustus 2025. Tidak ada keadilan tanpa pengembalian harta haram yang dirampas dari rakyat.

6. Adili Pembunuh Affan Kurniawan dan Copot Kapolri jika Gagal Bertanggung Jawab
Kami menuntut penegakan hukum secara tegas dan terbuka terhadap pelaku pelindasan alm. Affan Kurniawan. Negara juga wajib menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Bila Kapolri tidak mampu menjamin perlindungan rakyat, maka sudah sepatutnya diberhentikan dari jabatannya demi tegaknya kepercayaan publik.

7. Batalkan Kenaikan Pajak yang Memberatkan Masyarakat
Kenaikan tarif pajak di tengah inflasi dan menurunnya daya beli rakyat adalah kebijakan yang tidak berpihak. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kebijakan fiskal yang menambah penderitaan rakyat kecil. Pajak harus adil dan proporsional, bukan instrumen pemerasan terhadap masyarakat.

8. Aksi Unjuk Rasa Damai, Tolak Anarkisme

Baitul Maqdis Institute mendukung hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun kami juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik. Unjuk rasa harus dijalankan secara damai, terorganisir, dan bermartabat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan.

Baitul Maqdis Institute juga menegaskan bahwa keberpihakan pada keadilan sosial, perlindungan warga negara, dan etika dalam penyelenggaraan negara oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah landasan utama dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil termasuk ulama, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan aktivis untuk terus mengawal perubahan struktural menuju Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

MPUII Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri dan Sita Aset Koruptor Untuk Kesejahteraan Rakyat

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII) mengeluarkan pernyataan sikap keras kepada pemerintah usai gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dan tewasnya seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, setelah dilindas mobil taktis aparat kepolisian saat aksi di Jakarta.

MPUII menilai peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan aparat keamanan dalam menjaga keselamatan warga. Dalam pernyataan tertulisnya, MPUII mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan mengambil langkah tegas terhadap praktik korupsi di tanah air.

“MPUII mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kapolri, menangkap semua koruptor, serta menyita aset mereka demi kesejahteraan rakyat,” kata Juru Bicara MPUII, Prof. Dr. Tgk. Hasanudin Yusuf Adan, MCL., MA, di Jakarta, Ahad (31/8/2025).

Selain itu, MPUII meminta pemerintah untuk tidak terus membebani masyarakat dengan berbagai pajak baru yang memberatkan. MPUII juga menyerukan seluruh elemen bangsa menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum di tengah meningkatnya ketegangan sosial-politik.

Pernyataan sikap MPUII ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah terkait tindakan represif aparat dan maraknya kasus korupsi yang belum ditangani tuntas.

Kasus Kematian Driver Ojol, Ikhsan Abdullah Minta Polri Fokus Tupoksi dan Tidak Terjebak Kepentingan Politik

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang ditabrak dan dilindas mobil taktis Brimob saat pengamanan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menuai kecaman luas. Praktisi hukum sekaligus Wakil Sekjen MUI dan Katib Syuriyah PBNU, Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH, MH, menegaskan Polri harus segera kembali ke tugas pokoknya dan tidak menjadi alat kekuasaan.

“Tragedi ini menunjukkan betapa aparat kepolisian telah melenceng dari tugas utamanya. Polri seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan justru menjadi ancaman bagi rakyat,” ujar Ikhsan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Namun, Ikhsan menilai dalam beberapa tahun terakhir Polri kerap dibebani tugas di luar kewenangan utamanya, termasuk tugas administratif dan politis, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.

“Sekarang Polri sibuk mengurus hal-hal administratif seperti ketahanan pangan, penyakit kuku mulut, bawang putih, garam, program makan bergizi gratis, hingga urusan sepak bola. Ini jelas mengalihkan fokus dari tupoksi utama Polri,” kritiknya.

Ikhsan menegaskan, Polri juga harus meningkatkan keterampilan dalam menangani unjuk rasa agar tidak selalu berujung pada tindakan represif. “Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Aparat harus terlatih mengelola massa dengan pendekatan persuasif dan humanis, bukan represif,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah memastikan Polri tidak menjadi korban kebijakan politik. Selain itu, pengusutan tuntas kasus kematian Affan Kurniawan harus menjadi momentum perbaikan institusi kepolisian.

“Polri harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan alat penguasa. Mengembalikan Polri ke tugas pokoknya, sekaligus membekali aparat dengan kemampuan profesional dalam menangani aksi massa, adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” pungkas Ikhsan.

Pajak Menyalak, Rakyat Terbelalak

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024–2025 di Kota Balikpapan menuai kritik keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi mahasiswa itu menilai langkah pemerintah tidak berpihak pada masyarakat kecil dan minim dasar hukum yang jelas. Ketua GMNI Balikpapan, Maha Sakti Esa Jaya, mengungkapkan, laporan keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan PBB-P2 sudah diterima sejak sepekan terakhir.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kenaikan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai sangat memberatkan. “Laporan terkait kenaikan PBB ini dibenarkan dengan bukti tagihan yang kami terima dari warga. Ada yang kenaikannya mencapai ratusan hingga ribuan persen,” kata Maha, dalam keterangan tertulis, Kamis 21 Agustus 2025.

Dalam laporan GMNI, kenaikan pajak bervariasi antara 300 persen, 400 persen, bahkan ada yang mencapai 3.000 persen. Salah satu contohnya dialami Arif Wardhana, warga Balikpapan Utara. Dia yang biasanya membayar Rp 306 ribu per tahun, kini menerima tagihan hingga Rp 9,5 juta untuk lahan seluas 1 hektare. “Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat sebelum menetapkan kenaikan sebesar ini. Jangan sampai rakyat yang selalu dicekik,” tegas Maha.

Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) sebelumnya telah meluncurkan program keringanan berupa stimulasi pajak hingga 90 persen. Namun, GMNI menilai langkah tersebut belum efektif dalam mengatasi polemik.

GMNI Balikpapan mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Maha menekankan perlunya kesadaran kolektif agar warga bersama-sama mengawal kebijakan PBB-P2 yang dinilai bermasalah ini.

Pajak sememangnya selalu dijadikan sumber pendapatan utama negara yang berkonsep kapitalis. Negara seolah tidak mampu menghasilkan strategi mencari cuan yang berbeda selain memungut pajak. Sudah sekian kali pajak dinaikkan, kenyataan tetap tak pernah sesuai harapan. Kebutuhan pokok rakyat yang konon katanya bisa didanai melalui hasil pungutan pajak tak pernah benar-benar mewujud nyata.

Negeri ini baru saja merayakan hari jadinya yang ke 80 tahun. Ibarat umur manusia, sudah serupa kakek nenek kita jika mereka cukup panjang umur. Namun entah karena memang ketidak tahuan, atau malah kepura-puraan, di umurnya yang telah udzur, masih saja berkutat pada sistem ekonomi kapitalis.

Padahal sudah beberapa kali negeri ini bahkan dunia terperangkap krisis. Siklus krisis atau resesi terjadi karena ekonomi kapitalisme menumbuhkan ekonomi sektor nonriil seperti perbankan yang menerapkan sistem riba, pasar modal, begitu pun dengan mekanisme uang kertas. Tumbuhnya sektor nonriil membuat negara rentan terjadi krisis. Ketika krisis itu terjadi, negara tidak mampu berperan. Sekalipun berupaya meningkatkan sektor riil dengan menggenjot UMKM (usaha mikro kecil menengah), tetapi itu hanya solusi tambal sulam karena sektor nonriil tetap berjalan.

Mengapa negeri ini tak kunjung berpaling pada sistem Islam? Sistem Islam memiliki konsep pajak yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Islam menetapkan pajak hanya boleh dipungut pada saat kondisi kas negara kosong. Pajak hanya dipungut dari laki-laki muslim kaya dan tidak boleh dipungut dari kaum non muslim. Jumlah nominal pajak pun, negara harus memungut sesuai dengan jumlah darurat yang dibutuhkan. Tidak boleh pajak ditarik secara permanen, hanya temporal ketika kondisi darurat kas baitulmal kosong. Begitu kebutuhan mendesak yang butuh dibiayai segera sudah terpenuhi, pungutan pajak otomatis dihentikan.

Bukan seperti pajak versi sistem kapitalis. Pajak dikenakan di berbagai aspek kehidupan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, kendaraan bermotor, bumi, dan bangunan. Belum lagi pajak ditarik oleh negara, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

Walaupun rakyat rajin membayar pajak, tetapi faktanya kesejahteraan tidak kunjung terwujud di negara-negara kapitalisme. Negara terus mengalami kerugian akibat lingkaran setan kapitalisme. Yang makin menambah ruwet keadaan, harta kekayaan negara mudah sekali dikorupsi karena kualitas pejabat sekuler yang berkuasa di negara kapitalis.

Sistem ekonomi Islam memiliki sumber anggaran pendapatan yang kuat berdasarkan mekanisme syariat Islam. Sumber pendapatan negara dari baitulmal dan hal itu diperoleh dari pengelolaan harta kepemilikan negara dan umum. Baitulmal menjadi kas negara untuk menyelenggarakan aktivitas negara dengan mendapatkan sumber pemasukan dari pengelolaan seluruh harta kekayaan. Ada kekayaan yang dikategorikan kepemilikan negara, umum, dan individu. Sektor kepemilikan negara dan umum dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan individu diatur dengan mekanisme pasar syariat.

Baitulmal digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga wajar jika dalam sistem pemerintahan Islam, negara bisa menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang murah bahkan gratis. Selain itu, juga dalam pemerataan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan rakyat.

Tentu baitulmal sebagai jantung ekonomi Islam menjadi mampu mewujudkan kesejahteraan umat yang selama ini diinginkan rakyat. Dalam pengelolaan kepemilikan umum, seperti barang tambang dan sumber energi dikelola negara, haram diswastanisasi. Sehingga kekayaan alam yang melimpah bisa berdaya untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem Islam menentukan pengeluaran utama negara adalah untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, membangun infrastruktur, industri berat, dan strategis. Begitu juga menjaga akal dan jiwa masyarakat dengan memberikan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dakwah merubah pikiran dan meningkatkan taraf berpikir masyarakat harus terus digaungkan. Agar mereka paham dan percaya bahwa sudah seharusnya tidak lagi bertahan dalam sistem kehidupan rusak kapitalisme. Tunjukkan pada mereka hanya sistem Islam satu-satunya jalan kebenaran dan kebaikan. Termasuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza sana. Wallahualam.

Ansharu Syariah Jatim Soroti Ketidakpekaan Elit Politik

Redaktur: Arie Ristyan

MALANG (jurnalislam.com)– Amir Jamaah Ansharu Syariah Jawa Timur, Ustadz Fuad Ibrahim, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas dalam aksi penyampaian aspirasi rakyat di Jakarta.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita, Affan Kurniawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, serta menempatkannya di sisi-Nya yang mulia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan,” ujar Ustadz Fuad dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

Ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan bersabar dalam menghadapi ujian yang sedang menimpa bangsa. Menurutnya, salah satu ujian besar saat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik dan pejabat negara, yang kerap bersikap berlebihan hingga melukai hati rakyat.

“Ketidakpekaan dan sikap berlebihan elit politik serta pejabat negara dapat memicu perpecahan bangsa. Karena itu semua pihak perlu melakukan introspeksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar umat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala serta mensyukuri nikmat-Nya dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya.

“Dengan keimanan yang kuat dan sikap saling menahan diri, insya Allah kita bisa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah ujian ini,” pungkasnya.

Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Affan, DSKS: Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)– Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, seorang demonstran yang tewas dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, (28/8/2025). Ketua DSKS Ustadz Abdurrahim Ba’asyir menilai langkah penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

“DSKS menghimbau dan mendukung aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus
terbunuhnya Saudara Affan Kurniawan serta memproses hukum siapapun pelakunya dengan seadil-adilnya. Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah terulangnya tragedi serupa,” ujar Ketua DSKS, Ustadz Abdurrahim Ba’asyir, dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalislam pada Sabtu, (30/8/2025).

Pernyataan sikap ini disampaikan DSKS merespons gelombang aksi massa di sejumlah daerah pada 28–29 Agustus 2025 yang berujung bentrok. Selain di Jakarta, kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Surakarta dan beberapa kota lainnya, mengakibatkan korban luka-luka serta kerusakan fasilitas umum.

Ustadz Abdurrahim juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Affan Kurniawan dan mengutuk segala bentuk kekerasan dalam aksi penyampaian aspirasi.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak akan pernah menjadi solusi,” katanya.

Lebih lanjut, Ustadz Abdurrahim mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu-isu liar, serta menghindari aksi anarkis yang dapat memperburuk keadaan. Mereka juga mendesak pemerintah di semua tingkatan lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi publik.

“Kepada Pemerintah di semua tingkatan agar lebih sensitif, terbuka, dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk tidak bersikap abai, tetapi hadir dengan langkah konkret yang adil, arif, dan menyejukkan demi terciptanya stabilitas sosial dan politik nasional,” ungkapnya.

Selain itu, DSKS menyerukan kepada tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan para pemimpin bangsa untuk aktif meredam ketegangan dan mengarahkan masyarakat ke jalur yang maslahat.

“Situasi yang damai adalah modal utama membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak,” tegasnya.

Pernyataan tegas DSKS ini menambah sorotan publik terhadap penanganan aksi massa yang memanas dalam dua hari terakhir. Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dan pemerintah untuk meredakan situasi.