Kasus Kuota Haji Rugikan Negara Rp1 Triliun, MAKI Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka!

JAKARTA (jurnalislam.com)– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti lambannya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan kecewa karena setelah satu bulan penyidikan berjalan, KPK belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 triliun itu.

“Bukti-bukti sudah cukup, mestinya sudah ada penetapan tersangka. Siapa pun yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, harus bertanggung jawab,” tegas Boyamin, dikutip dari RMOL, Senin (8/9/2025).

Ia menilai, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu justru dijadikan ajang jual-beli, sehingga membuka ruang pungli, gratifikasi hingga pemerasan.

“Kalau soal menteri, ya biar KPK yang menentukan. Kalau alat bukti sudah cukup, mestinya sekarang saat yang tepat untuk menetapkannya,” lanjutnya.

Meski begitu, Boyamin mengingatkan agar KPK tidak gegabah menetapkan tersangka jika buktinya belum kuat, agar tidak kandas di praperadilan. Namun, ia menekankan akar masalah berawal dari kebijakan menteri yang mengubah komposisi pembagian kuota khusus.

Kasus ini mulai disidik KPK pada 8 Agustus 2025 dengan pasal sangkaan korupsi Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.

Padahal, menurut UU No. 8/2019, pembagian kuota haji jelas: 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk khusus. Akan tetapi, kuota tambahan 20 ribu dari Arab Saudi justru dibagi 50:50, menyimpang jauh dari aturan.

Dalam proses penyidikan, KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Kemenag, rumah pejabat terkait, hingga kantor biro travel haji. Pada awal September lalu, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 1,6 juta dolar AS, empat mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.

Israel Ancam Sita Kapal dan Tahan Aktivis Armada Global Sumud di Penjara Teroris

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengajukan rencana untuk menghentikan Armada Global Sumud, konvoi kemanusiaan internasional yang terdiri dari 72 kapal dengan aktivis dari 44 negara yang berlayar menuju Gaza.

Rencana tersebut disampaikan Ben-Gvir dalam diskusi kabinet pada Ahad (31/8), yang juga dihadiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, serta Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

Ben-Gvir menegaskan bahwa armada tersebut, meski diklaim membawa misi kemanusiaan, akan dipandang sebagai upaya melemahkan kedaulatan Israel dan mendukung Hamas di Gaza.

“Rencana yang diusulkan menjabarkan langkah-langkah yang memperkuat posisi Israel dalam menjaga perbatasannya dan memastikan keamanan nasional,” kata Ben-Gvir.

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻

Dalam usulan yang diajukan, semua aktivis yang ditangkap dari armada akan ditahan di penjara Ketziot dan Damon—fasilitas dengan pengamanan ketat yang biasanya digunakan untuk menahan tahanan keamanan.

Berbeda dengan praktik sebelumnya yang membebaskan aktivis setelah penahanan singkat, para peserta armada kali ini akan ditahan lebih lama. Mereka juga tidak akan mendapatkan hak istimewa seperti televisi, radio, maupun makanan khusus.

“Kami tidak akan membiarkan individu yang mendukung terorisme hidup nyaman. Mereka akan menghadapi konsekuensi penuh dari tindakan mereka,” ujar Ben-Gvir.

Selain itu, seluruh kapal peserta armada akan disita dan dialihkan untuk kebutuhan penegak hukum Israel. Menurut Ben-Gvir, penyitaan ini sah secara hukum karena armada dipandang bukan hanya sebagai aksi politik, melainkan upaya ilegal menerobos blokade Gaza.

Ben-Gvir menyatakan bahwa Israel tidak akan lagi melakukan “penangkapan ringan” atau deportasi diam-diam terhadap peserta armada.

“Kita harus menciptakan pencegahan yang jelas. Siapa pun yang memilih bekerja sama dengan Hamas akan menghadapi respons tegas dari Israel,” tegasnya.

Namun, rencana ini diperkirakan menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia dan badan internasional, yang menilai kondisi penahanan semacam itu berpotensi melanggar hukum internasional. Pemerintah Israel tetap bersikukuh bahwa armada tersebut adalah bentuk dukungan terhadap Hamas yang dinyatakan sebagai organisasi teroris.

𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗺𝘂𝗱

Armada Global Sumud yang berangkat dari Barcelona ini menjadi upaya keempat tahun ini untuk menembus blokade maritim Israel di Gaza. Penyelenggara menyebutnya sebagai aksi terbesar sepanjang sejarah untuk mematahkan blokade Israel melalui jalur laut.

Di antara tokoh yang ikut serta adalah aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, yang menilai dunia semakin menyadari tragedi kemanusiaan di Gaza.

“Sedikit demi sedikit setiap hari orang-orang mulai menyadari genosida ini,” ujar Thunberg, seraya mengkritik kebisuan komunitas internasional terhadap Israel yang dianggap mengabaikan hukum internasional.

Aktor Irlandia Liam Cunningham, yang dikenal melalui serial Game of Thrones, juga ambil bagian. Dalam konferensi pers di Barcelona, ia menayangkan video seorang gadis Palestina bernama Fatima yang bernyanyi sambil merencanakan pemakamannya sendiri.

“Dunia macam apa yang telah kita masuki di mana anak-anak mengurus pemakaman mereka sendiri?” kata Cunningham. (Bahry)

Sumber: TJP

Armada Global Sumud Singgah di Tunisia, Indonesia Kirim 5 Kapal Bantuan untuk Gaza

TUNIS (jurnalislam.com)– Armada Global Sumud, konvoi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan untuk rakyat Gaza, singgah di Tunisia pada Ahad (7/9/2025) setelah hampir sepekan terombang-ambing di laut. Dalam misi bersejarah ini, Indonesia turut mengirim lima kapal bantuan dengan 20 delegasi yang terdiri dari aktivis, tenaga medis, dan jurnalis.

Armada yang disebut sebagai konvoi sipil terbesar menuju Gaza itu berangkat dari berbagai negara dengan membawa 72 kapal. Setiap kapal mengangkut sekitar setengah ton bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok. Armada ini melibatkan peserta dari sedikitnya 44 negara dan dijadwalkan berkumpul sebelum melanjutkan perjalanan bersama ke Gaza.

Setibanya di Tunis, misi tersebut disambut aparat keamanan Tunisia dan kapal-kapal lokal yang meneriakkan “Viva Palestina” sambil mengibarkan bendera Palestina. Armada dijadwalkan berlabuh selama dua hari untuk mengurus dokumen perjalanan serta mengisi persediaan makanan dan air, sebelum kembali berangkat ke Gaza pada 10 September. Perjalanan diperkirakan memakan waktu lebih dari sepekan.

Jurnalis Mauricio Morales, salah satu awak kapal, mengatakan semangat para relawan tetap tinggi meski sempat menghadapi cuaca buruk. Armada sebelumnya singgah di Menorca, Spanyol, untuk perbaikan setelah diterpa badai dan sempat kembali ke jalur awal.

Sejumlah tokoh dunia ikut serta dalam misi ini, di antaranya aktivis lingkungan Greta Thunberg yang berada di kapal Madleen, serta Mandla Mandela, cucu Nelson Mandela. Kehadiran mereka menambah sorotan internasional terhadap aksi solidaritas untuk rakyat Gaza.

Namun, ancaman datang dari Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir telah menyatakan rencana untuk menangkap awak kapal dan menahan mereka di penjara Ketziot maupun Damon. Sebelumnya, beberapa misi serupa termasuk kapal Handala, Mavi Marmara Blue, dan Madleen pernah dicegat angkatan laut Israel dan awaknya dideportasi.

Situasi di Gaza sendiri semakin memprihatinkan. Blokade Israel menyebabkan krisis pangan yang menewaskan sedikitnya 387 warga Palestina, termasuk 138 anak-anak. Diperkirakan 900 ribu anak mengalami kelaparan, sementara 700 ribu lainnya menderita kekurangan gizi klinis.

𝗗𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Indonesia bergabung melalui Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dengan komitmen mengirim lima kapal kemanusiaan bersama negara lain. Sebanyak 20 delegasi Indonesia terdiri dari aktivis, dokter, tenaga medis, dan jurnalis akan ikut serta dalam misi mendobrak blokade Israel sekaligus menyalurkan bantuan bagi rakyat Gaza.

Kehadiran IGPC menegaskan komitmen Indonesia dalam solidaritas global untuk Palestina, sekaligus menjadi bagian dari sejarah armada sipil dunia terbesar yang pernah berlayar menuju Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Wasekjen MUI: Rumah Rakyat Tidak Semestinya Berpagar Tinggi dan Digembok

JAKARTA (jurnalislam.com)— Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menyisakan keprihatinan. Agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Menurutnya, sebagai “rumah rakyat”, DPR seharusnya bersifat terbuka, bukan justru dibentengi pagar tinggi dan digembok.

“Rumah wakil rakyat dibangun oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mengapa pintunya digembok dan dipagari tinggi? Hal itu tidak semestinya terjadi. Di sejumlah negara lain, pagar gedung parlemen rendah bahkan terbuka untuk rakyat,” ujar Ikhsan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Ia menilai sikap tertutup DPR berpotensi memicu kemarahan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terhalang, sehingga aksi meluas dan rentan disusupi pihak yang bermaksud menciptakan kerusuhan.

“Apabila pintu DPR dibuka, mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan salahkan publik apabila muncul rasa kecewa, sebab justru wakil rakyat yang menutup diri,” tegas Katib Syuriyah PBNU ini.

Ikhsan juga mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk mempermudah akses rakyat. “Kalau perlu, pagarnya diperendah dan tidak ditutup rapat-rapat. Polisi dapat mengawal jalannya aksi. Demonstrasi itu sah dan dijamin oleh undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menekankan bahwa DPR harus kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. “Jangan sampai rakyat merasa tidak memiliki rumah di gedung parlemen yang dibangun dari uang mereka sendiri,” pungkasnya.

Finlandia dan Tiongkok Resmi Gabung Deklarasi New York Dukung Solusi Dua Negara Palestina-Israel

GAZA (jurnalislam.com)- Finlandia dan Tiongkok resmi bergabung dengan Deklarasi New York mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Hal ini diumumkan oleh pejabat kedua negara pada Jumat (5/8/2025).

Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, menyatakan keputusan tersebut melalui akun X.

“Hari ini saya memutuskan bahwa Finlandia akan bergabung dengan Deklarasi New York tentang penyelesaian damai Masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara, yang disiapkan oleh Prancis dan Arab Saudi,” ujarnya.

Valtonen menyebut inisiatif yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi sebagai upaya internasional paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk menciptakan kondisi menuju solusi dua negara. Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Finlandia yang telah disetujui Parlemen.

Menurutnya, banyak negara mitra Finlandia juga telah atau tengah bersiap bergabung dengan deklarasi tersebut. Tujuannya adalah mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian abadi.

“Israel harus menarik diri dari Gaza. Rekonstruksi Gaza akan dilakukan sesuai rencana rekonstruksi negara-negara Arab,” tegasnya.

Deklarasi ini memuat sejumlah poin utama, antara lain menyingkirkan Hamas dari pemerintahan Palestina, melucuti senjata kelompok tersebut, menjamin keamanan warga Israel maupun Palestina, mengakhiri permusuhan, serta menormalisasi hubungan antarnegara di kawasan.

Selain itu, teks deklarasi menekankan perlunya reformasi Otoritas Palestina, jalan menuju penentuan nasib sendiri dan demokrasi Palestina, serta dimulainya negosiasi langsung Israel–Palestina.

Valtonen menilai deklarasi ini bersejarah, karena untuk pertama kalinya negara-negara Arab dalam skala besar berkomitmen terhadap keamanan Israel, sambil menuntut pelucutan senjata Hamas dan pengalihan kekuasaan di Gaza. Liga Arab yang mewakili 22 negara Arab termasuk di antara para penandatangan.

“Ini adalah upaya paling serius komunitas internasional dalam bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Penting bagi Finlandia untuk mendukungnya,” kata Valtonen.

Sementara itu, Tiongkok juga menegaskan bergabung dengan deklarasi tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiankun, mengatakan: “Masalah Palestina merupakan inti dari isu Timur Tengah, dan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak. Tiongkok mendukung semua upaya yang mendorong penyelesaian politik atas masalah ini.”

Guo menambahkan, Tiongkok akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghentikan pertempuran di Gaza, meredakan krisis kemanusiaan, dan mendorong solusi dua negara sebagai penyelesaian akhir yang komprehensif, adil, dan langgeng. (Bahry)

Sumber: AA

Israel Bayar Google Rp731 Miliar untuk Sebarkan Propaganda di Tengah Krisis Gaza

GAZA (jurnalislam.com)- Israel dilaporkan membayar raksasa teknologi Google sebesar $45 juta (sekitar Rp731 miliar) untuk menyebarkan propagandanya di tengah meningkatnya kecaman internasional atas pengepungan dan penghancuran Gaza. Fakta ini diungkap dalam investigasi Drop Site News awal pekan ini.

Media tersebut menyebutkan bahwa diskusi di Knesset Israel mengenai kampanye PR ini dimulai hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel mengumumkan penghentian total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan vital lainnya ke Jalur Gaza pada 2 Maret 2025.

Alih-alih memikirkan nasib warga sipil Palestina yang terdampak, anggota Knesset justru khawatir dengan citra Israel di mata dunia. Sejak kebijakan pengepungan itu diberlakukan, setidaknya 367 warga Gaza, termasuk 131 anak-anak, meninggal akibat kelaparan.

Pada akhir Juni, pemerintah Israel menandatangani kontrak senilai $45 juta dengan Google untuk kampanye iklan berdurasi enam bulan. Saat itu, pasukan Israel juga melancarkan serangan mematikan, menewaskan banyak warga Palestina yang tengah mengantre bantuan kemanusiaan dari Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), serta melakukan serangan udara harian di kawasan sipil.

Kampanye propaganda ini diusulkan oleh Avichay Adraee, juru bicara militer Israel berbahasa Arab, yang menyatakan: “Kita bisa meluncurkan kampanye digital untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan datanya.”

Salah satu iklan yang paling menonjol ditayangkan di YouTube, menampilkan warga Palestina yang sedang memasak dan menyantap makanan, dengan slogan: “Ada makanan di Gaza. Klaim lain adalah kebohongan.”

Ironisnya, iklan tersebut muncul di tengah laporan global tentang kematian massal akibat kelaparan dan malnutrisi di Gaza. Tak lama kemudian, PBB secara resmi menyatakan adanya bencana kelaparan di Kota Gaza dan sekitarnya.

Selain Google, Israel juga disebut membayar $3 juta (sekitar Rp48 miliar) untuk kampanye serupa di platform media sosial X, sekaligus membawa influencer asal AS ke Gaza demi menyebarkan narasi yang menguntungkan Israel. Hal ini terjadi di saat jurnalis internasional dilarang masuk, sementara jurnalis Palestina kerap menjadi target pembunuhan.

Meski berusaha meyakinkan dunia bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, beberapa pejabat Israel justru secara terbuka menganjurkan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, pernah menyatakan: “Menurut saya, kalian bisa mengepung mereka. Tanpa air, tanpa listrik, mereka bisa mati kelaparan atau menyerah.”

Sementara Amichaya Eliyahu, Menteri Warisan Israel, juga mengatakan bahwa warga Palestina “perlu kelaparan” kecuali mereka bersedia meninggalkan Gaza.

Kebijakan ini juga terkait dengan sikap salah satu pendiri Google, Sergey Brin, yang sebelumnya menyebut PBB “jelas antisemit” setelah Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, mengkritik Google karena mengambil keuntungan dari genosida Israel dengan menyediakan layanan cloud bagi pemerintah Israel. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Hancurkan Dua Menara Hunian di Gaza, Ribuan Warga Mengungsi

GAZA (jurnalislam.com)– Israel pada Sabtu (6/8/2025) menghancurkan Menara Al-Soussi setinggi 15 lantai di lingkungan Al-Sinaa, bagian barat Kota Gaza. Gedung yang menjadi tempat berlindung bagi puluhan keluarga pengungsi itu berisi lebih dari 100 apartemen dan dibangun pada masa Otoritas Palestina menguasai Gaza (1993–2007).

Penghancuran ini terjadi sehari setelah Israel meruntuhkan Menara Mushtaha di kawasan Al-Rimal. Kedua bangunan tinggi itu menjadi target serangan dengan dalih digunakan pejuang Hamas. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, merayakan serangan tersebut melalui unggahan di X dengan pernyataan singkat: “Kami akan melanjutkan.”

Koresponden The New Arab melaporkan, Israel telah memperingatkan warga Gaza bahwa Menara Al-Roya juga akan menjadi target berikutnya. Tentara Israel mengancam akan menghancurkan lebih banyak menara hunian di Kota Gaza, yang menampung puluhan ribu warga sipil.

Rekaman AFP menunjukkan Menara Mushtaha runtuh dengan ledakan besar, disertai asap pekat yang membubung ke langit. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang-barang sebelum gedung itu dihancurkan.

“Kurang dari setengah jam setelah perintah evakuasi, menara itu dibom,” kata Areej Ahmed (50), seorang pengungsi Palestina, kepada AFP.

Serangan udara Israel secara keseluruhan menewaskan sedikitnya 68 orang di seluruh Jalur Gaza pada Jumat, dan 21 orang lainnya pada Sabtu. Tidak diketahui apakah korban tewas berasal dari penghancuran dua menara tersebut.

Israel mengklaim telah menetapkan kawasan Mawasi sebagai “zona aman” dan memerintahkan warga Kota Gaza mengungsi ke wilayah itu. Namun, banyak penduduk menolak, mengingat serangan mematikan sebelumnya juga terjadi di sana.

“Ke mana pun kami pergi, kematian mengejar kami, entah karena pengeboman atau kelaparan,” kata Samia Mushtaha (20), warga Gaza yang kini mengungsi di tenda di kawasan Rimal.

PBB memperkirakan hampir satu juta orang masih berada di Kota Gaza dan sekitarnya, wilayah yang bulan lalu dinyatakan mengalami bencana kelaparan. Badan dunia itu memperingatkan akan adanya “bencana” lebih besar jika serangan berlanjut.

Sejak dimulainya agresi Israel, lebih dari 64.368 orang di Gaza tewas—kebanyakan perempuan dan anak-anak menurut otoritas kesehatan setempat. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena ribuan korban masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. (Bahry)

Sumber: TNA

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Anak-anak Gaza Masih Terhalang Perang

GAZA (jurnalislam.com)— Tahun ajaran baru kembali dimulai di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Namun, di Jalur Gaza, untuk tahun ketiga berturut-turut, sekolah tidak dibuka akibat perang yang belum menunjukkan tanda berakhir.

Suasana yang biasanya diwarnai bel sekolah, barisan siswa dengan seragam baru, serta sapaan guru, kini berganti dengan tenda-tenda pengungsian, reruntuhan, dan tempat penampungan yang penuh sesak. Ribuan anak terpaksa absen dari pendidikan, memicu kekhawatiran akan hilangnya satu generasi.

Aisha Ahmed (10), salah satu siswi di Gaza, mengaku tak lagi ingat huruf-huruf dengan benar. “Saya mencoba menulis nama saya, tetapi terkadang lupa. Ibu saya bilang suatu hari nanti saya akan kembali ke sekolah, tetapi kapan?” katanya kepada The New Arab.

Nasib serupa dialami Hassan Abu Hasira (13), yang seharusnya memasuki kelas delapan. Kini, ia menghabiskan waktunya membantu ayah membuat furnitur darurat di kamp pengungsian. “Ketika perang dimulai, impian saya berakhir. Teman-teman saya ada yang terbunuh, ada yang hilang. Saya bahkan tidak ingat pelajaran terakhir saya,” ujarnya.

𝗥𝗶𝗯𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗧𝗲𝘄𝗮𝘀

Kementerian Pendidikan Palestina melaporkan lebih dari 17.000 pelajar dan 1.200 mahasiswa tewas sejak perang kembali pecah pada Oktober 2023. Hampir 90 persen sekolah di Gaza hancur atau rusak berat, sementara bangunan yang masih berdiri dipenuhi pengungsi.

“Pendidikan adalah tulang punggung pemulihan masyarakat. Di Gaza, tulang punggung itu sudah hancur,” kata Rami Khalaf, peneliti pendidikan berbasis di Ramallah.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan risiko hilangnya satu generasi anak-anak Palestina. Banyak murid sekolah dasar tidak sempat belajar membaca atau menulis karena perang dan pengungsian.

𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗧𝘂𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗚𝘂𝗿𝘂 𝗧𝗲𝗿𝗽𝘂𝗿𝘂𝗸

Selain anak-anak, para orang tua juga khawatir generasi berikutnya terjerumus dalam buta huruf. “Putri saya seharusnya belajar alfabet tahun ini, tetapi saya sendiri tidak bisa mengajarinya karena tidak tamat sekolah,” kata Sami Abu Mustafa, warga al-Zawaida.

Para guru berupaya memberikan pelajaran darurat di tenda-tenda pengungsian. “Kami menulis angka di kardus bekas, tapi pikiran anak-anak penuh dengan perang. Tenda bukanlah sekolah, dan kardus bukan pengganti papan tulis,” kata Nadia Assaf, guru matematika di Khan Younis.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗽𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁

Sementara itu di Tepi Barat, meski sekolah kembali dibuka, situasi pendidikan juga menghadapi tantangan berat. Pemotongan pendapatan izin oleh Israel membuat guru tidak digaji selama berbulan-bulan dan layanan pendidikan berjalan sangat minim.

“Gaza dibombardir hingga buta huruf, sementara Tepi Barat tercekik secara finansial. Efek gabungan ini menciptakan masa depan suram bagi anak-anak Palestina,” ujar analis politik Gaza, Hussam al-Dajani.

𝗦𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻𝗮𝗻

Meski demikian, harapan masih bertahan. Sejumlah anak di pengungsian tetap membawa tas sekolah kosong sebagai simbol kehidupan normal. Guru-guru menuliskan alfabet di pasir, dan orang tua terus meyakinkan anak mereka bahwa ruang kelas suatu hari akan kembali dibuka.

“Pendidikan adalah bentuk perlawanan kami terhadap kehidupan yang tidak adil,” kata Samiha Ayoub, guru asal Gaza. “Setiap huruf yang kami tulis adalah pesan kepada dunia: kami masih ada, kami masih ingin belajar, dan perang tidak akan menghapus kami.” (Bahry)

Sumber: TNA

Trump Sebut AS Negosiasi “Mendalam” dengan Hamas, Hamas: Netanyahu Penghambat Kesepakatan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat (5/8/2025) bahwa Washington sedang melakukan negosiasi “sangat mendalam” dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, terkait pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.

“Kami sedang dalam negosiasi yang sangat mendalam dengan Hamas,” kata Trump kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa situasi akan “sulit” dan “buruk” jika Hamas tidak segera membebaskan para sandera.

“Kami sudah bilang, bebaskan mereka semua, sekarang juga. Dan hal-hal yang jauh lebih baik akan terjadi bagi mereka. Tetapi jika Anda tidak membebaskan mereka semua, situasinya akan sulit, situasinya akan buruk,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Hamas “meminta beberapa hal yang baik-baik saja,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut otoritas Israel, para pejuang Palestina membawa lebih dari 250 orang ke Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023. Saat ini sekitar 50 sandera Israel diyakini masih berada di Gaza, dengan 20 orang diperkirakan hidup.

Trump, yang tengah berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih, berulang kali berjanji akan mengakhiri perang di Gaza dengan cepat, meski hingga kini resolusi belum tercapai.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika seluruh sandera dibebaskan, Hamas dilucuti senjatanya, Israel menetapkan kendali keamanan atas Gaza, dan terbentuk pemerintahan sipil alternatif. Sementara Hamas menuntut diakhirinya perang dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Secara terpisah, anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rishq, menanggapi pernyataan Trump dengan menyebut bahwa pihaknya telah menunjukkan kesiapan untuk mencapai kesepakatan.

“Presiden AS Donald Trump berkata: Saya meminta Hamas untuk segera memulangkan semua 20 sandera, bukan 2, 5, atau 7, dan keadaan akan berubah dengan cepat,” ujar al-Rishq.

“Kami memberi tahu Presiden AS Trump bahwa Hamas telah menyetujui proposal mediator pada 18 Agustus, yang pada dasarnya didasarkan pada proposal Witkoff, dan Netanyahu belum menanggapi. Kami juga telah menyatakan kesiapan kami untuk kesepakatan komprehensif di mana semua tahanan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan kami yang disepakati di penjara pendudukan, dengan cara yang mencapai gencatan senjata dan penarikan pasukan pendudukan,” lanjutnya.

Al-Rishq menegaskan bahwa Netanyahu adalah “penghambat sejati” kesepakatan pertukaran dan gencatan senjata. “Dia menginginkan perang tanpa akhir,” tegasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Brigade Al-Qassam Rilis Video Tawanan Israel di Gaza, Kritik Keras Netanyahu

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis sebuah video pada Jumat (5/8) yang menampilkan salah seorang tawanan Israel, Guy Dalal, di tengah reruntuhan bangunan hancur di Kota Gaza.

Dalam rekaman itu, Dalal menyebut video tersebut direkam pada 28 Agustus di Gaza. Ia tampil dengan wajah tertekan dan menyampaikan pesan bahwa serangan Israel di kota itu akan mengancam nyawanya serta para tawanan lain.

“Ini berarti para tawanan akan mati. Saya dan lebih dari delapan warga Israel lainnya akan mati di sini,” ujarnya.

Video diawali dengan tulisan: “Kami pikir kami adalah tawanan Hamas, tetapi sebenarnya kami adalah tawanan pemerintah kami sendiri—Netanyahu, Ben-Gvir, dan Smotrich.”

Dalal menuduh pimpinan Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tidak peduli pada nyawa tentara maupun tawanan. Ia juga menggambarkan kondisi buruk selama 22 bulan penahanan, termasuk kelaparan yang dialami bersama warga Gaza di bawah blokade.

“Anda akhirnya membiarkan kami makan roti, keju, dan mi instan hanya untuk bertahan hidup, sementara putra Anda Yair menikmati daging panggang di Miami,” kata Dalal, menyinggung Netanyahu.

Rekaman itu juga menampilkan Dalal bertemu dengan seorang tawanan Israel lain yang identitasnya tidak diungkapkan, di dekat markas Palang Merah di Gaza. Keduanya menyebut situasi yang dialami sebagai “tak terpahami.”

Dalal kemudian menyerukan agar warga Israel memprotes pemerintah, menciptakan tekanan, dan menuntut diakhirinya perang serta pembebasan para tawanan. Video ditutup dengan pesan Brigade Al-Qassam: “Waktu hampir habis.”

Sementara itu, Channel 14 Israel melaporkan bahwa militer berencana melancarkan operasi baru di Kota Gaza pekan depan. Serangan tersebut diawali dengan serangan udara, disusul operasi darat, serta evakuasi penduduk ke Gaza selatan.

Otoritas Israel memperkirakan terdapat 48 tawanan Israel di Gaza, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 11.100 warga Palestina masih mendekam di penjara Israel. Banyak di antaranya dilaporkan mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, bahkan sebagian meninggal dalam tahanan. (Bahry)

Sumber: PC