Pakar HAM PBB Desak Israel Hentikan Ancaman terhadap Armada Global Sumud

Redaktur: Arie Ristyan

BRUSSELS (jurnalislam.com)– Para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (9/9/2025) mendesak Israel untuk menghentikan ancaman terhadap Armada Global Sumud dan memastikan misi kemanusiaan itu dapat melanjutkan perjalanan ke Jalur Gaza tanpa hambatan.

Dalam pernyataan resmi, para pakar menegaskan bahwa setiap upaya memblokir armada tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka menilai misi ini lahir akibat kegagalan komunitas internasional mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza, yang digambarkan sebagai tindakan melanggar hukum dan membawa bencana kemanusiaan.

“Aktivis masyarakat sipil tidak akan terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka di laut jika Majelis Umum atau Dewan Keamanan telah mengambil langkah tegas untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman ke Gaza,” ujar para pakar.

Kekhawatiran meningkat menyusul insiden serangan Israel terhadap kapal Madaleen pada Juni lalu, serta ancaman terbaru Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang mengusulkan penahanan peserta armada di penjara berkeamanan tinggi dan penyitaan kapal mereka.

“Langkah-langkah seperti itu jelas melanggar hukum dan merupakan bentuk hukuman kolektif, intimidasi, serta pembalasan terhadap pembela HAM. Negara-negara harus bertindak sekarang, atau berisiko turut serta dalam pelanggaran berat Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina,” tegas mereka.

Pernyataan itu kembali menekankan bahwa Gaza tetap merupakan wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional. Blokade Israel selama 17 tahun disebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang dilarang dalam hukum humaniter. Para pakar juga memperingatkan bahwa pembatasan yang disengaja terhadap makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting dapat dilihat dalam konteks pendudukan ilegal dan serangan yang lebih luas terhadap rakyat Palestina, yang oleh banyak lembaga telah diperingatkan bisa dikategorikan sebagai genosida.

“Negara-negara harus menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang menghadapi kelaparan dan genosida. Israel harus segera mencabut blokade yang menyesakkan dan mengizinkan bantuan masuk melalui semua penyeberangan ke Gaza,” lanjut mereka.

Armada Global Sumud yang namanya diambil dari kata Arab sumud yang berarti “keteguhan” terdiri dari lebih dari 50 kapal yang membawa sekitar 150 aktivis dari berbagai negara, termasuk dokter, jurnalis, dan relawan kemanusiaan. Peserta berasal dari Indonesia, Tunisia, Turki, serta sejumlah negara di Eropa, Afrika, dan Asia. Armada ini berlayar dari Barcelona pada akhir Agustus lalu dengan tujuan menyalurkan bantuan langsung ke Gaza. (Bahry)

Sumber: AA

Israel Serang Qatar, PBB dan Negara-negara Muslim Marah Besar

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara Israel di Doha, Qatar, yang menargetkan para pemimpin senior Hamas. Ia menyebut tindakan itu sebagai “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar.”

“Kita baru mengetahui serangan Israel di Qatar, negara yang telah memainkan peran sangat positif dalam upaya mencapai gencatan senjata dan pembebasan semua sandera. Saya mengutuk pelanggaran mencolok ini,” kata Guterres dalam jumpa pers di New York, Selasa (9/9).

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) juga menyampaikan kecaman serupa. Dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, MBS menyebut serangan tersebut sebagai “tindakan kriminal” dan menegaskan solidaritas penuh Kerajaan Saudi kepada Qatar.

“Serangan terang-terangan Israel terhadap Negara Qatar merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan resmi Saudi Press Agency.

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyebut serangan di Doha sebagai “tindakan mencolok dan pengecut.” Kecaman juga datang dari Turki yang menilai Israel melanggar hukum internasional dengan menyerang tokoh-tokoh Hamas di Qatar.

Dari Vatikan, Paus Leo menyatakan keprihatinannya atas dampak serangan tersebut.

“Ada beberapa berita yang sangat serius saat ini: serangan Israel terhadap beberapa pemimpin Hamas di Qatar. Seluruh situasi ini sangat serius,” ujarnya di Castel Gandolfo, seperti dikutip kantor berita Italia ANSA.

Sementara itu, maskapai nasional Qatar, Qatar Airways, menegaskan operasional penerbangan tidak terpengaruh oleh ledakan di ibu kota.

“Insiden baru-baru ini di Doha tidak memengaruhi operasi Qatar Airways. Keselamatan dan keamanan penumpang kami tetap menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan resmi perusahaan. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Lancarkan Serangan Udara ke Doha, Qatar Kecam Keras

Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)- Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengumumkan telah melancarkan serangan udara di Doha, Qatar, dengan klaim menargetkan para pemimpin senior Hamas. Serangan tersebut memicu sejumlah ledakan dan asap tebal yang terlihat di beberapa titik ibu kota.

Dalam pernyataan bersama, tentara Israel dan badan keamanan Shin Bet menyebutkan, “Angkatan udara melakukan serangan tepat sasaran terhadap para pemimpin senior organisasi Hamas di Doha.” Namun, lokasi pasti serangan tidak dijelaskan.

Reuters melaporkan sejumlah ledakan keras terdengar di distrik Katara, pusat Kota Doha. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan gumpalan asap membubung di atas area tersebut. Beberapa saksi mata juga mengatakan kepada The New Arab bahwa ledakan terjadi di kawasan ramai penduduk.

Media Israel, termasuk Channel 12, mengutip sumber keamanan yang menyatakan bahwa target serangan adalah para pemimpin Hamas. Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan mengutip seorang pejabat senior Israel bahwa ledakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembunuhan terhadap pejabat Hamas.

Doha diketahui menjadi tuan rumah biro politik Hamas dan selama ini berfungsi sebagai basis utama para pemimpin kelompok itu di pengasingan.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam keras serangan tersebut. Juru bicara Kemenlu, Majed Al-Ansari, menyebut tindakan Israel sebagai “serangan pengecut” yang menghantam bangunan tempat tinggal anggota biro politik Hamas.

“Serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan ancaman serius bagi keamanan serta keselamatan warga Qatar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Qatar “tidak akan menoleransi perilaku sembrono Israel, gangguan keamanan regional, maupun tindakan yang menargetkan kedaulatannya.”

Kemenlu Qatar menyatakan pasukan keamanan, pertahanan sipil, dan otoritas terkait telah bergerak cepat menangani insiden tersebut. Penyelidikan kini dilakukan di tingkat tertinggi.

Jurnalis sekaligus akademisi Palestina, Lamis Andoni, menilai serangan itu menunjukkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih memilih upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas ketimbang menempuh jalur diplomasi.

“Netanyahu sedang berusaha menghabisi kepemimpinan Hamas. Ia tidak sedang bernegosiasi, tidak sedang berupaya gencatan senjata, ataupun mengakhiri perang,” kata Andoni kepada The New Arab.

“Ia ingin menghancurkan Gaza dan tidak mengampuni rakyat Gaza. Saya memperkirakan akan ada lebih banyak upaya pembunuhan,” tambahnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Empat Tentara Israel Tewas, Satu Luka dalam Serangan Hamas di Pinggiran Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel (IDF) melaporkan empat tentaranya tewas dalam serangan Hamas di pinggiran Kota Gaza pada Senin pagi (8/9/2025). Insiden ini terjadi saat Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran dan bersiap melakukan operasi darat untuk merebut kota tersebut.

Keempat tentara yang tewas berasal dari Batalyon ke-52 Brigade Lapis Baja ke-401. Mereka adalah:

– Letnan Matan Abramovitz (21), dari Ganei Tikva

– Sersan Uri Lamed (20), dari Tel Mond

– Sersan Amit Arye Regev (19), dari Modiin

– Sersan Gadi Cotal (20), dari Kibbutz Afikim

Selain itu, seorang prajurit dari Batalyon ke-50 Brigade Nahal dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut.

𝗞𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗦𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Menurut penyelidikan awal IDF, sekitar pukul 06.00 pagi, tiga pejuang Hamas menyerang sebuah kamp militer di daerah Kafr Jabalia, dekat permukiman Sheikh Radwan, Kota Gaza. Serangan terjadi tak lama setelah pasukan Israel kembali ke pos terdepan usai operasi malam.

Para pejuang Hamas dilaporkan berhasil mendekati sebuah tank di pintu masuk kamp dan menembak komandan yang berada di luar palka kendaraan lapis baja. Mereka kemudian melemparkan bahan peledak ke dalam tank, menewaskan empat tentara di dalamnya.

Tentara Israel lain di kamp tersebut membalas tembakan ke arah para pejuang Hamas yang mencoba melarikan diri. Dalam baku tembak tersebut, seorang prajurit infanteri terluka di bagian kaki, menurut keterangan militer Israel.

Insiden ini diumumkan IDF beberapa jam setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan warga sipil Gaza untuk segera meninggalkan kota, di tengah serangan udara intensif dan rencana serangan darat Israel yang akan datang. (Bahry)

Sumber: TOI

Trump Ultimatum Hamas: Terima Gencatan Senjata atau Hadapi Konsekuensi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ancaman baru kepada Hamas terkait proposal gencatan senjata di Gaza. Ancaman itu disampaikan di tengah serangan udara Israel yang terus mengguncang Kota Gaza.

Dalam pernyataan pada Ahad (7/9/2025), Hamas mengonfirmasi telah menerima “beberapa gagasan” dari AS dan menyambut baik setiap inisiatif yang berupaya mengakhiri perang. Namun, kelompok Palestina itu belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal terbaru tersebut.

Trump menegaskan, pembebasan seluruh tawanan Israel menjadi syarat utama dalam perundingan.

“Ini adalah peringatan terakhir saya. Israel telah menerima persyaratan saya. Sudah waktunya bagi Hamas untuk menerima juga,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮

Menurut laporan media Israel, rancangan terbaru mengharuskan Hamas membebaskan 48 tawanan pada hari pertama gencatan senjata. Sebagai imbalannya, Israel akan menghentikan serangan di Kota Gaza, membebaskan ribuan tahanan Palestina, serta memasuki negosiasi untuk mengakhiri perang. Trump disebut akan mengawasi langsung proses perundingan tersebut.

Sejumlah pejabat Israel menyebut proposal ini diajukan tim Trump. Namun, laporan dalam negeri Israel menegaskan adanya keterlibatan signifikan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jurnalis Israel, Amit Segal, bahkan menyebut rancangan itu “berasal dari Yerusalem.”

Netanyahu dikenal kerap menggagalkan upaya gencatan senjata. Bulan lalu, ia menarik dukungan atas rencana yang difasilitasi utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, meski Hamas telah menerimanya. Saat itu, Netanyahu menegaskan hanya akan menerima “akhir perang permanen” dengan tuntutan: pembebasan seluruh tawanan, pelucutan senjata Hamas, kendali penuh Israel atas keamanan, serta pemerintahan Gaza yang tidak terkait Hamas maupun Otoritas Palestina.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮

Manuver diplomatik ini berlangsung di tengah intensitas serangan Israel yang semakin meningkat. Militer Israel telah berminggu-minggu membombardir wilayah padat penduduk di Gaza, menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan sejumlah kawasan luluh lantak.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin (8/9) kembali melontarkan ancaman keras. Ia memperingatkan Hamas bahwa bila tidak membebaskan tawanan dan melucuti senjata, “Gaza akan dihancurkan dan kalian akan dilenyapkan.”

Pernyataan itu mempertegas sikap keras pemerintah Israel, sementara prospek gencatan senjata masih bergantung pada kesediaan Hamas dan Israel menerima proposal yang kini berada di meja perundingan. (Bahry)

Sumber: TNA

Enam Orang Tewas, 15 Luka dalam Penembakan di Pinggiran Yerusalem

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Enam orang tewas dan sedikitnya 15 lainnya terluka dalam insiden penembakan di persimpangan Ramot, pinggiran Kota Yerusalem, pada Senin (8/9). Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, saat melakukan kunjungan ke Budapest.

Menurut Radio Angkatan Darat Israel, pelaku diduga merupakan warga Palestina asal Tepi Barat yang diduduki, bukan dari Yerusalem Timur. Polisi menyebutkan, dua penyerang tiba menggunakan sebuah kendaraan lalu melepaskan tembakan ke arah halte bus yang ramai.

“Seorang petugas keamanan dan seorang warga sipil di lokasi segera merespons, membalas tembakan, dan berhasil melumpuhkan para penyerang,” demikian pernyataan kepolisian Israel.

𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗝𝗶𝘄𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗸𝗮

Pusat Medis Hadassah mengonfirmasi kematian korban keenam dalam serangan tersebut. Sementara itu, Layanan Darurat Israel, Magen David Adom (MDA), melaporkan tujuh orang dalam kondisi serius dari total 15 korban luka.

Menurut pernyataan MDA, korban tewas termasuk seorang pria berusia sekitar 50 tahun dan tiga pria berusia sekitar 30 tahun. Paramedis Fadi Dekaidek yang berada di lokasi menggambarkan situasi sangat kacau.

“Mereka yang terluka tergeletak di jalan dan trotoar dekat halte bus, beberapa tidak sadarkan diri,” ujarnya.

𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻

Setelah insiden tersebut, pasukan Israel menutup seluruh pos pemeriksaan antara Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat. Polisi juga mengevakuasi para korban ke beberapa rumah sakit di Yerusalem.

Media Israel melaporkan, selain halte bus, sebuah bus juga menjadi sasaran serangan. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut ia sedang menggelar rapat darurat untuk menilai situasi keamanan pasca-penembakan. (Bahry)

Sumber: TNA

MPUII Desak Pengalihan Aset Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan aset negara dijalankan secara amanah, profesional, dan transparan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peringatan Tegas Jakarta (Deklarasi Jakarta) yang dibacakan pada 30 Agustus 2025.

Dalam poin B deklarasi tersebut, MPUII menekankan agar pemerintah segera mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh, dengan langkah utama:

1. Mengambil alih pengelolaan tambang dan sumber daya alam oleh negara untuk dikelola secara profesional dan transparan.

2. Mengalihkan aset hasil korupsi serta pengelolaan aset negara yang menyimpang untuk kesejahteraan rakyat dan pelunasan utang negara tanpa menambah beban pajak rakyat.

Deklarasi Jakarta ini ditandatangani oleh Komite Kepemimpinan MPUII, antara lain:
– Dr. KH Achmad Rofi’i, Lc. MA.
– Ustadz Asep Syaripuddin
– H. Bambang Setyo Supriyanto, M.Sc.
– drg. Burhanudin Agung, MM.
– Prof. Ir. Daniel Moch Rosyied, PhD. M. RINA (Sekretaris Jenderal)
– Ustadz Edi Azhari
– Prof. Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf – Adan, MA, M.C.L.
– KH. Mochammad Achwan (Ketua Utama)
– KH. Nazar Haris, MBA
– KH. Usman Muhammad SIP, M.PdI.

Makan Bergizi Gratis: Solusi atau Ancaman bagi Generasi?

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Saqiraz Azzahrah

Saat ini media tengah digemparkan oleh sejumlah kasus keracunan siswa sekolah yang disebabkan oleh makan siang gratis yang dibagikan oleh sekolah. Dilansir dari kompas.com puluhan santri di Lampung dan 456 siswa di Bengkulu mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan program unggulan terbaru yang bertujuan untuk mengatasi masalah mal nutrisi dan stunting pada anak dan ibu hamil serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekilas, program ini tentulah bagus. Sebab di tengah kemiskinan dan kelaparan yang menjerat kuat masyarakat, diadakannya makan siang gratis tentulah sedikitnya akan membantu mereka. Namun, program yang bagus bukan berarti program yang tepat.

Apakah pelaksanaan MBG telah sesuai standar kesehatan? Apakah program ini benar-benar telah menjawab kebutuhan masyarakat?
Sayangnya, fakta lapangan yang terjadi hari demi hari semakin banyak memunculkan kasus keracunan yang terjadi oleh program MBG. Di media sosial banyak masyarakat yang memprotes menu makan bergizi gratis yang dinilai kurang layak dan justru kandungannya tidak mencerminkan namanya.

Kejadian keracunan berulang yang bahkan mengancam nyawa siswa adalah bukti dari kelalaian dan ketidakseriusan negara. Terutama dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG. Negara seolah menutup mata atas hal yang telah terjadi. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan, kebijakan yang lahir dari kandungan kapitalisme tidak berasas untuk kesejahteraan rakyat.

Orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan terus melarat adalah slogan tak terucap dari kapitalisme, yang menjadikan materi sebagai tuhannya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jelas hanya akan seperti pungguk merindukan bulan yang artinya tidak akan mungkin terjadi.

Itulah mengapa kita semua butuh aturan yang mengayomi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kita. Aturan yang pernah dibawa oleh manusia mulia 1400 tahun lalu dan telah terbukti berhasil mewujudkannya. Tiada lain, tiada bukan ialah Islam. Islam menetapkan negara wajib sebagai raain, bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Negara menjamin setiap individu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Tidak hanya itu, dalam Islam negara bahkan harus menjamin tercukupinya lapangan pekerjaan agar setiap kepala keluarga tidak melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini diwujudkan dengan negara mengelola kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas dan sumber daya alam lainnya juga membuka pengelolaan akses lahan produktif serta menghapus segala pungutan pajak yang menjerat rakyat. Dengan ini dapat membangun pertumbuhan ekonomi yang adil dan rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan ini negara bahkan mampu untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan yang gratis untuk rakyatnya hingga edukasi tentang stunting yang menyeluruh.

Dengan hal ini dapat menyelesaikan permasalahan gizi yang terjadi saat ini. Sebab tanggung jawab negaralah mampu meriayah seluruh kebutuhan ummat bukan hanya menjadikannya sebagai wujud proyek politik untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme hari ini.

Namun, hal ini hanyalah dapat terwujud jika negara menjalankan syariat Islam secara kaffah. Seluruh lini kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pribadi individu diatur oleh Islam. Karena dalam kepemimpinan Islamlah, kemakmuran bukanlah mimpi dan dongeng belaka.

Sebab jika aturan dari manusia akan dibuat untuk berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Berbeda dengan aturan Islam yang meletakkan kedaulatan berada di tangan sang Khaliq. Dengan demikianlah, kesejahteraan dan keberkahan dari Allah subhana wa ta’ala dapat kita raih dan wujudkan.

Sumber : tempo.co

MPUII Keluarkan “Peringatan Tegas Jakarta” untuk Presiden Prabowo dan Lembaga Negara

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) bersama sejumlah tokoh bangsa mengeluarkan Deklarasi Jakarta atau “Peringatan Tegas Jakarta” yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, anggota MPR RI (DPR & DPD), serta Mahkamah Agung.

Deklarasi tersebut disampaikan setelah mencermati kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, ketahanan nasional, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin memprihatinkan dan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

𝗞𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗔𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱

Dalam deklarasi, MPUII menekankan agar pemerintah konsisten melaksanakan amanat UUD 1945 dengan beberapa langkah, di antaranya:

– Membatalkan proyek strategis nasional yang merampas hak rakyat, seperti di Rempang (Batam, Riau) dan Pantai Indah Kapuk (Jakarta–Banten).

– Memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

– Mengembalikan pranata kelembagaan adat dalam sistem pemerintahan desa.

– Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi rakyat dari ancaman perang non-militer.

– Menunjukkan sikap tegas menolak penjajahan, termasuk terhadap pendudukan Palestina oleh Israel.

MPUII juga mendesak penghapusan liberalisasi kesehatan dan pendidikan, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta pemberian akses ekonomi yang adil bagi masyarakat adat.

𝗜𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟯𝟯 𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱

MPUII menuntut negara mengelola sumber daya alam secara profesional dan transparan demi kesejahteraan rakyat, serta mengalihkan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik dan pelunasan utang tanpa menambah beban pajak rakyat.

𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗨𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

Dalam bagian paling tegas, MPUII menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden, MPR, dan Mahkamah Agung:

1. Segera memberlakukan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara murni dan konsekuen.

2. Menegakkan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

4. Mengutamakan dialog terbuka dengan rakyat terkait hajat hidup orang banyak sebagai wujud partisipasi masyarakat.

5. Memerintahkan Panglima TNI dan/atau Kapolri mengamankan pelaksanaan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

𝗣𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀

“Kami berlepas tangan kepada Allah Yang Maha Kuasa apabila peringatan tegas ini diabaikan dan tidak dilaksanakan sepenuhnya,” tegas MPUII dalam deklarasinya.

Deklarasi ditandatangani jajaran pimpinan MPUII, di antaranya KH. Mochammad Achwan (Ketua Utama), Prof. Ir. Daniel Moch Rosyied, PhD (Sekretaris Jenderal), Dr. KH. Achmad Rofi’i, Lc., MA., serta sejumlah tokoh lain.

MPUII berharap Presiden dan seluruh penyelenggara negara mendapatkan bimbingan Allah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, serta penuh ampunan dari Allah Yang Maha Pengampun.

Jelang Keberangkatan GSF, UBN Ungkap Euforia Solidaritas Palestina Masyarakat Global di Tunisia

Redaktur: Arie Ristyan

TUNIS (jurnalislam.com)– Ulama nasional dan aktivis kemerdekaan Palestina, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), merasakan langsung euforia solidaritas Palestina masyarakat dunia dalam Global Sumud Flotilla (GSF) di Tunis, Ibu Kota Tunisia.

“Mayoritas relawan yang hadir berasal dari Eropa, kebanyakan dari kalangan buruh dan aktivis garis kiri. Ini menunjukkan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang melampaui batas agama dan ideologi,” ujar UBN di Tunis, Senin (8/9/2025).

Ia menyebut kehadiran beragam kalangan sebagai penanda semangat global yang semakin kuat. “Bahkan LGBT pun hadir. Kita tidak memuliakan LGBT-nya, tetapi sekadar spill informasi bahwa LGBT saja pro pada kemanusiaan. Gimana dengan Anda yang merasa beragama?” ungkap inisiator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) itu.

UBN menegaskan, bagi para peserta dan media yang hadir, GSF adalah momen bersejarah. “Dan ini menggerakkan masyarakat global lebih luas lagi ke depannya. Alhamdulillah, Indonesia dianggap peserta paling kompak dan besar,” kata UBN.

Ia juga mengajak lebih banyak pihak dari Tanah Air untuk terlibat. “Saya mengajak para tokoh dan NGO di Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia Global Peace Convoy,” seru Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu.

Global Sumud Flotilla merupakan gerakan solidaritas internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur laut bagi warga Gaza yang terdampak blokade. Ratusan relawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan puluhan kapal bergabung melalui dua jalur keberangkatan dari Tunisia di Afrika Utara dan Barcelona di Spanyol, sebelum melanjutkan perjalanan ke Gaza.