JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia Halal Watch menyelenggarakan webinar bertajuk Sertifikasi Halal dan Perpanjangannya di Masa Pandemik Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Rabu (01/9).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19, berusaha menyesuaikan diri dengan mengadakan modified onside audit.

“Mulai tahun lalu, ketika bulan Maret kita sudah mulai mendapat tamu, Covid-19. Kita harus stay home, tidak bisa audit langsung,”

Padahal menurut Direktur Utama LPPOM MUI Ir Muti Arintawati, proses audit di lokasi adalah salah satu persyaratan untuk proses pemeriksaan sertifikasi halal. Untuk itu LPPOM MUI mengembangkan satu metode yang bisa menggantikan proses audit di lokasi dengan dilakukan secara online.

Muti menguraikan, jika modified onside audit adalah audit yang dimodifikasi, dimana auditor melakukan On-Side Audit ke perusahaan, kemudian melakukan pemeriksaan untuk memenuhi 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH).

“Audit tetap dapat dilakukan dengan metode remote audit dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan internasional,” ujar Muti.

Lebih jauh Muti menjelaskan, pelaksanaan nya adalah dengan menyesuaikan fasilitas yang dimiliki perusahaan, seperti dengan menggunakan media zoom atau bahkan video call.

Pelaksanaan modified onside audit ini dikatakan Muti, sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Fatwa, bahkan komisi fatwa bisa menerima hasil tersebut dan menetapkan produknya halal.

Untuk penyesuaian dengan regulasi terkini, Muti menjabarkan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, yang pertama yang dilakukan oleh MUl dengan mengubah masa ketetapan halal menjadi 4 tahun. Kami juga melakukan penyesuaian dalam proses audit.

“Total batas proses sertifikasi adalah 21 hari, itu mencakup dari mulai pendaftaran sampai keluarnya sertifikat halal dari BPJPH,” ujar Muti.

Bagian dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) audit dalam negeri diberi waktu 15 hari, yang juga bagian dari 21 hari tadi, kemudian jika ada hal yang tidak bisa diselesaikan, maka boleh ada proses perpanjangan selama 10 hari.

Dengan demikian, total maksimal untuk proses audit adalah 25 hari. Khusus untuk pelaku usaha luar negeri dibatasi selama 15 hari, kemudian bisa diperpanjang 15 hari, jadi proses maksimal audit adalah 30 hari.

Webinar ini juga dihadiri beberapa narasumber lain diantaranya: Ketua MUI Drs. Sholahudin Alaiyubi; Plt. Kepala BPJPH Dr.H. Mastuki; Direktur LPPOm MUI, Ir Muti Arintawati, dan Direktur Indonesia Halal Watch, Dr. H. Ikhsan Abdullah.

BOGOR(Jurnalislam.com)— Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Dr KH A Mukri Aji, MA MH menyatakan pandemi Covid-19 yang sudah bersemayam hampir dua tahun di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk para ulama, kiai, dan ustadz berhenti menyampaikan dakwahnya.

“Di era covid-19 ini, dakwah jangan sampai putus! Jangan terhenti dengan alasan apapun. Kita harus memiliki terobosan-terobosan baru dalam penyampaian dakwah di masa yang penuh dengan pembatasan-pembatasan,” ujarnya dalam Webinar “Strategi Dakwah di Era Pandemi Covid-19″ yang digelar Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Bogor, Selasa (31/9).

Menurutnya, strategi dakwah di era pandemi ini mengharuskan para dai untuk terbiasa menggunakan media sosial dan media pendukung lainnya agar ilmu yang disampaikan bisa diterima masyarakat meski tidak secara tatap muka.

“Seperti membuat konten-konten yang Alhamdulillah sudah dilakukan para kiai di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, lebih memudahkan masyarakat menyerap ilmu meski di rumah dan mempermudah menangkal isi dakwah yang dianggap provokatif.

” Alhamdulillah kiai di Bogor ini, gaya dakwahnya tidak penuh kebencian juga tidak menebarkan hoaks. Mereka lembut dan santun,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, H Irvan Awaludin, MSi dalam pembukaan webinar menyampaikan, strategi dakwah harus disesuaikan dengan perubahan zaman.

“MUI Kabupaten Bogor, juga sedang mengikuti perubahan cara dakwah, sebagai respons pandemi yang memaksa kita untuk berjarak, kami harap para kiai dan ustadz di kabupaten Bogor bisa mendapat makna starategi efektif dalam berdakwah kepada masyarakat di Webinar ini,” harapanya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Islam Wasathiyah adalah cara ber-Islam dengan kedewasaan. Selain sebagai Islam jalan tengah, tidak ekstrem kiri maupun kanan, Islam Wasathiyah juga bermakna sikap keagamaan yang dewasa.

“Sikap keberagamaan yang dewasa itu Islam Wasathiyah. Bersikap dewasa dalam beragama, ” ujarnya saat mengisi Webinar Penguatan Peran Dakwah Islam Wasathiyah Bagi DKM Masjid Se-Tasikmalaya, Kamis (02/09) secara virtual.

Dia mengatakan, salah satu contoh kedewasaan dalam berislam adalah dengan fokus pada tujuan setiap muslim untuk memajukan Islam. Fokus ini akan menghapus pikiran yang kerap mengkotak-kotakkan Islam sesuai organisasinya dan merasa paling benar.

Menurutnya, selama perbedaannya hanya di level cabang (furu’), maka organisasi di dalam Islam layak diterima dengan baik.

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, dia mengatakan, sikap kedewasaan beragama itu sangat dibutuhkan.

Kedewasaan sikap beragama itu terlihat dari bagaimana merespon Covid-19 dengan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Sikap kedewasaan itu juga tercermin dari keputusan tidak menggelar ibadah jamaah di dalam Masjid pada wilayah Covid-19 level 4.

Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah ini menambahkan, Islam Wasathiyah juga tergambar dari kedewasaan menerima kemajuan. Dalam menyikapi Masjid misalnya, meskipun tidak boleh digunakan sebagai tempat berdagang (pasar), namun tidak berarti Masjid terlarang melakukan pembicaraan wacana ekonomi di dalamnya.

“Yang tidak boleh adalah Masjid digunakan untuk berdagang. Ilmu berdagang tentu boleh dan patut disampaikan. Kalau Masjid hanya dipakai untuk shalat dan mengaji saja, bisa-bisa kita menjadi sekuler, ” ujarnya.

Masjid, lanjut dia, harus digunakan untuk membicarakan semua wacana. Dengan begitu, maka Masjid bisa menjadi tempat untuk membangun kebersamaan umat Islam pada semua bidang. Semuanya dimulai dari pembicaraan di dalam Masjid.

“Selain mengaji dan sholat berjamaah, dari Masjid, kita ingin membangun bisnis yang berjamaah, politik yang berjamaah. Kalau itu bisa kita lakukan, pasti umat Islam akan maju, ” tuturnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Menteri Agama, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memperkuat sertifikasi halal yang telah dijalankan puluhan tahun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selama puluhan tahun, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa menjalankan sertifikasi halal yang bersifat sukarela.

Dijelaskan Buya Zainut Tauhid, sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan aturan-aturan turunannya, sertifikasi menjadi kewajiban dan melibatkan lebih banyak pihak termasuk BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Kewenangan administratif dijalankan oleh pemerintah melalui BPJPH. Adapun pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk dijalankan oleh LPH (lembaga pemeriksa halal). Sedangkan Fatwa Halal produk tetap menjadi wewenang MUI melalui Komisi Fatwa,” ujarnya dalam Webinar Indonesian Halal Watch (IHW), Rabu pagi (01/09) secara virtual.

Dikatakannya, sertifikasi halal merupakan bagian penting yang menjadi inti penyelenggaraan produk halal di Indonesia.

Saat ini, ujar Buya Zainut, sertifikasi halal menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain karena pasar industri halal sendiri yang terus perkembang, semangat sinergi berbagai pihak juga kian membaik.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua Umum MUI, pemerintah begitu serius menangani sertifikasi halal dengan terus menyempurnakan berbagai regulasi yang terkait produk halal.

“Transformasi era baru sertifikasi halal ditandai dengan begitu dinamisnya perkembangan dan penyempurnaan regulasi produk halal. Belum satu tahun, regulasi JPH (Jaminan produk halal) mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 secara khusus memuat klausul penting tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kata Wakil Ketua Pertimbangan MUI ini, salah satu kendala penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh adalah terkait sertifikasi UMKM.

Dalam bacaan Buya Zainut, banyaknya UMKM di Indonesia pada satu sisi akan merepotkan bila semua harus mendaftarkan halal karena terkendala biaya. Pada sisi lain, akan memberatkan keuangan negara bila semuanya diberikan subsidi oleh Pemerintah.

“Salah satu hal yang menonjol dari regulasi terbaru ini adalah opsi UMKM melakukan sertifikasi halal secara self declare. Pemerintah beberapa kali memberikan kemudahan kepada UMKM dengan membebaskan biaya pada UMKM tertentu. Dari perspektif positif, pembiayaan gratis ini adalah bagian akselerasi menguatkan UMKM, ” ujarnya.

Ke depan, imbuh Buya Zainut, tiga pihak yaitu Pemerintah melalui BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (termasuk LPPOM MUI), dan MUI melalui Komisi Fatwa harus terus bersinergi.

“Kerjasama tiga pihak ini sifatnya interdependensi. Satu sama lain saling membutuhkan, saling menguatkan, dan harus saling mendukung, ” ujar Ketua Dewan Halal Nasional MUI itu.

(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Key Account Manager Lazada Amanah, Siti Authira Lanacitra mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan peluang besar bagi Muslimah untuk berbisnis online di Indonesia. Alasannya, data saat pandemi Covid-19 tren perubahan perilaku konsumen yang menjalankan aktivitas belanja secara online mengalami peningkatan signifikan.

“Akibat pandemi Covid-19, menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, yang biasanya beli secara offline tapi sekarang beralih ke via online,” ujar siti dalam Workshop Muslimah Entrepreneur yang diadakan oleh MUI, Senin (30/8).

Siti juga menuturkan, masa depan E-Commerce di Indonesia memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Ia mengungkapkan data bahwa pada tahun 2025 diprediksi perkembangan E-Coomerce mencapai nilai 82 miliar dolar AS.

Selain itu, kata Siti, sejak 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai lebih dari 40 persen meskipun penetrasinya masih dibawah 5 persen. Meski begitu, lanjut Siti, potensi perkembangan pengguna internet masih cukup pesat.

Siti menambahkan, ekonomi internet diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang paling pesat, yaitu 28% pada tahun 2018 sampai 2025.

Siti mengingatkan, efek pandemi Covid-19 juga membuat pasar online mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga membuka peluang besar dalam berbisnis dan tetap produktif di masa pandemi.

Selain itu, dia menambahkan bahwa sejak 2020, 70 persen masyarakat sudah memilih untuk berbelanja via online.

“(Apalagi) sejak tahun 2020, 53 persen masyarakat melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan internet, dan masih berlangsung tahun ini,” tambahnya.

Aneka ragam penjualan di pasar online pun mengalami peningkatan dari 2019 seperti Laptop, Smartphone, Botol Bayi dan lainya.

“Jadi permintaanya cukup tinggi untuk dimanfaatkan peluang ini dan dari pemerintah mendukung buatan Indonesia untuk mempromosikan produk Indonesia,” tutupnya.(mui)