Meski Ditentang AS dan Israel, Palestina Terpilih sebagai Ketua Negara G77

RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada hari Rabu (17/10/2018) menyambut hasil suara Majelis Umum PBB yang meningkatkan kemampuan negara Palestina untuk berfungsi sebagai ketua Grup 77 (G77) berikutnya.

Sebuah koalisi negara berkembang, G77 didirikan pada 1964 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya dan meningkatkan kapasitas negosiasi kolektif mereka di forum PBB.

Dalam sebuah pernyataan, al-Maliki mengatakan, sebagai ketua kelompok putaran berikutnya, Palestina akan “berusaha untuk menyatukan upaya global – dan memobilisasi organisasi regional dan internasional – dengan tujuan untuk melayani kemanusiaan”.

Baca juga: Israel Jengkel Palestina Terpilih Sebagai Ketua dari Blok G77

Al-Maliki juga mengatakan bahwa Pemilihan Majelis Umum pada hari Rabu mewakili “tantangan yang akan diubah menjadi peluang untuk kepentingan anggota kelompok dan seluruh dunia”.

Palestina, al-Maliki mengatakan, “siap untuk terlibat dengan niat baik dengan semua negara dan kelompok … untuk membahas semua masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian komunitas dan masyarakat”.

Dia menambahkan: “Kami mampu memajukan dan memperkuat agenda PBB dengan keahlian Palestina … di bidang lingkungan, pembangunan dan ekonomi.”

Sebelumnya pada hari Rabu, Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang memberikan jalan bagi Palestina sebagai ketua bergilir G77 untuk tahun 2019.

Baca juga: Petinggi Palestina Tolak Solusi Dua Negara Donald Trump

Diserahkan oleh Mesir, rancangan resolusi itu disahkan dengan 146 anggota majelis yang memberikan suara mendukung dan tiga negara – AS, Australia dan Israel – menentang.

Sedangkan lima belas anggota majelis abstain dari pemungutan suara.

Organisasi Kerjasama Islam (The Organization of Islamic Cooperation-OIC) yang berbasis di Jeddah memuji langkah itu, yang, katanya, “mencerminkan posisi internasional yang benar mengenai pembentukan negara Palestina dan hak [Palestina] untuk menikmati keanggotaan penuh PBB”.

Baca juga: OKI Deklarasikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina

Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf al-Uthaymeen menyerukan untuk memobilisasi upaya internasional untuk mendukung rakyat Palestina dan hak mereka yang sah atas sebuah negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Walaupun Palestina telah menjadi anggota penuh G77 sejak tahun 1976, ia hanya menikmati status sebagai “negara pengamat non-anggota” di PBB.

Oleh karena itu, hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh Palestina bervariasi dari satu badan PBB dengan badan PBB yang lain berdasarkan prosedur dan peraturan perundangan masing-masing instansi tersebut.