Berita Terkini

Hamas Serahkan Daftar Tahanan untuk Pertukaran dalam Kesepakatan Gencatan Senjata

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyerahkan daftar tahanan Palestina sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian gencatan senjata yang tengah berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (9/10/2025), Hamas menjelaskan bahwa daftar tersebut disusun berdasarkan kriteria yang telah disepakati dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata dengan pihak pendudukan.

“Kami telah menyerahkan daftar tahanan Palestina sesuai dengan kriteria yang disepakati dalam perjanjian tersebut,” tulis Hamas dalam siaran persnya.

Gerakan tersebut menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu kesepakatan akhir mengenai nama-nama tahanan yang akan dibebaskan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik melalui Kantor Media Tahanan Hamas.

Zaher Jabareen, Kepala Kantor Syuhada dan Tawanan Hamas, menegaskan kembali komitmen gerakan itu terhadap perjuangan para tahanan Palestina yang masih mendekam di penjara-penjara Israel.

“Kami menegaskan kembali janji kami kepada para tahanan pemberani dan keluarga mereka bahwa mereka akan tetap menjadi prioritas utama. Kami tidak akan berhenti hingga tahanan terakhir dibebaskan,” tegas Jabareen.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Hamas juga mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan pendudukan Israel melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Turki, dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup penghentian perang di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan.

Langkah penyerahan daftar tahanan ini menandai fase awal implementasi dari kesepakatan tersebut dan menjadi ujian bagi komitmen pihak pendudukan dalam menjalankan isi perjanjian secara penuh.

Ketua PP Muhammadiyah: Kehadiran Atlet Israel di Jakarta Harus Ditolak

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menolak rencana kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menerima kehadiran delegasi resmi dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikenal sebagai penjajah.

“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel, sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut,” kata Anwar Abbas seperti dikutip dari Tempo, Rabu (8/10/2025).

Anwar menilai, Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang menentang penjajahan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebaliknya, Israel justru merupakan negara yang melanggar nilai-nilai tersebut.

Ia menyinggung agresi militer Israel di Jalur Gaza yang telah berlangsung dua tahun terakhir dan menewaskan sedikitnya 66.000 warga sipil. “Serangan Israel itu juga menghancurkan lebih dari 90 persen rumah yang ada di Gaza, menyebabkan sekitar 1,9 juta dari 2,1 juta penduduk kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.

Menurut Anwar, tidak ada gunanya membangun hubungan olahraga dengan negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida. “Oleh karena itu, kehadiran atlet Israel untuk bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta harus ditolak,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan hanya bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia, tetapi juga akan melukai hati mayoritas rakyat Indonesia. “Kehadiran atlet Israel jelas akan mengundang kegaduhan di negeri ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Jewish News Syndicate (JNS) melaporkan bahwa sejumlah atlet senam Israel telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Federasi Senam Israel bahkan mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan pihak penyelenggara dan berharap “pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini.”

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara terkait keikutsertaan atlet Israel dalam ajang tersebut.

Hamas Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan Israel dari Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) secara resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, yang mencakup penghentian perang di Jalur Gaza, penarikan penuh pasukan pendudukan, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan.

Pengumuman ini disampaikan Hamas melalui pernyataan resmi pada Kamis pagi (9/10/2025), setelah melalui rangkaian negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan melibatkan berbagai faksi perlawanan Palestina.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil dari “negosiasi yang bertanggung jawab dan serius” dengan tujuan menghentikan “perang pemusnahan terhadap rakyat Palestina” dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

“Kami sangat menghargai upaya saudara-saudara kami yang menjadi mediasi di Qatar, Mesir, dan Turki. Kami juga menghargai upaya Presiden AS Donald Trump, yang berupaya untuk mengakhiri perang secara definitif dan penarikan penuh pendudukan dari Jalur Gaza,” tulis Hamas dalam siaran persnya.

Gerakan tersebut juga menyerukan kepada Presiden Trump, negara-negara penjamin perjanjian, serta pihak-pihak Arab, Islam, dan internasional agar menekan Israel untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan tanpa penundaan atau pengelakan.

Hamas turut menyampaikan apresiasi kepada rakyat Palestina di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, dan diaspora atas keteguhan mereka dalam menghadapi agresi dan kebijakan penjajahan Israel.

“Rakyat kami yang hebat telah menunjukkan kebanggaan, kepahlawanan, dan kehormatan yang tak tertandingi. Pengorbanan mereka telah menggagalkan rencana pendudukan fasis untuk penaklukan dan penggusuran,” tegas pernyataan itu.

Hamas menegaskan bahwa semua pengorbanan rakyat Palestina tidak akan sia-sia dan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan akan terus berlanjut.

“Kami akan tetap setia pada perjanjian dan tidak akan mengabaikan hak-hak nasional rakyat kami hingga kebebasan, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri tercapai,” tutup Hamas dalam pernyataan tersebut.

Kasus HIV di Sulsel Tembus 1.431, Didominasi Kelompok LSL

Redaktur: Arie Ristyan

MAKASSAR (jurnalislam.com)– Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 1.431 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Kota Makassar menempati posisi tertinggi dengan 563 kasus, disusul Kabupaten Gowa (119) dan Palopo (79).

Yang memprihatinkan, mayoritas kasus baru berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL).

“Dimana populasi tinggi, maka angka penularan juga akan tinggi,” kata Muhammad Yusri Yunus, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sulsel, saat ditemui di Hotel Vasaka, Jalan Andi Pettarani, Makassar.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, seluruhnya melaporkan temuan kasus HIV. Kabupaten Enrekang (7), Luwu Utara (8), dan Pangkep (9) menjadi wilayah dengan kasus terendah.

Secara demografis, 74% penderita adalah laki-laki dan 26% perempuan. Berdasarkan usia, 51% berada di rentang 25–49 tahun, 37% berusia 15–24 tahun, 7% di bawah 15 tahun, dan 5% di atas 50 tahun.

Dalam faktor risiko penularan, kelompok LSL mendominasi dengan 572 kasus, disusul penderita tuberkulosis (162 kasus), pelanggan pekerja seks (59), ibu hamil (54), pasangan ODHIV (52), waria (42), dan pekerja seks perempuan (22 kasus).

“Dari Januari hingga Agustus 2025, angka kita sudah di atas 1.100 kasus. Kalau melihat tren, pergerakannya mendekati tahun lalu,” ujar Yusri, dikutip dari kabar makassar, Ahad (5/10/2025).

Pada 2024, Sulsel mencatat sekitar 2.000 kasus baru HIV, melampaui target nasional Kementerian Kesehatan yang menargetkan 1.400 kasus secara nasional. “Data ini valid karena bersumber dari laporan fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan,” tambahnya.

Dalam upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Sulsel berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun selaras dengan Rencana Aksi Nasional.

Pendampingan bagi Orang dengan HIV (ODHIV) dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai LSM dan komunitas, seperti Ism YPKDS, YGC, PKBI, IPPI, PKNM, dan YMH. Sementara itu, pengobatan menggunakan obat Antiretroviral (ARV) tetap disediakan gratis di seluruh fasilitas kesehatan.

Yusri menegaskan, keterlibatan seluruh pihak, termasuk media, sangat penting dalam memperluas edukasi dan mengurangi stigma terhadap penderita HIV.

“Semakin banyak yang bersedia melakukan pemeriksaan, semakin cepat kita bisa menekan penularan. Kami berharap media bisa menjadi corong untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: kabar makassar

Hari Kedua Negosiasi, Hamas Tegaskan Tolak Pelucutan Senjata dalam Rencana Trump

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Hamas dan Israel telah menyelesaikan hari kedua perundingan tidak langsung yang membahas usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza. Sejumlah pejabat tinggi Qatar dan AS dikabarkan telah bertolak ke Mesir untuk bergabung dalam proses negosiasi tersebut.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada peringatan dua tahun dimulainya perang, Trump menyatakan bahwa terdapat “peluang nyata” untuk mencapai kesepakatan di Gaza. Pernyataan itu disampaikan setelah berakhirnya perundingan hari Selasa (7/10) di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir.

Namun, di hari yang sama, sejumlah faksi Palestina termasuk Hamas menegaskan komitmen mereka terhadap “perlawanan dengan segala cara” dan menolak keras upaya pelucutan senjata kelompok perlawanan. Pernyataan itu tampaknya merujuk pada salah satu poin utama dalam rencana 20 butir yang diajukan oleh Trump, yakni perlucutan senjata kelompok bersenjata Palestina.

Pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, menyampaikan bahwa delegasi Hamas dalam negosiasi tersebut menginginkan penghentian total agresi dan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza. Namun, dalam rencana Trump, penarikan pasukan Israel masih belum dijelaskan secara rinci, dan hanya akan dilakukan secara bertahap setelah Hamas membebaskan 48 tawanan Israel – di mana sekitar 20 di antaranya diperkirakan masih hidup.

Seorang pejabat Hamas yang enggan disebutkan namanya di media mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setelah perundingan hari Selasa mengatakan bahwa kelompok tersebut berencana membebaskan tawanan secara bertahap, seiring dengan proses penarikan militer Israel dari Gaza.

“Pembebasan sandera terakhir harus bertepatan dengan penarikan terakhir pasukan Israel,” ujar pejabat tersebut, menegaskan fokus utama perundingan hari Selasa adalah penjadwalan pembebasan tawanan Israel dan peta penarikan pasukan pendudukan.

Negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, mengatakan pihaknya “tidak mempercayai pendudukan, sedetik pun.” Dalam keterangannya kepada Al Qahera News, media yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir, ia menegaskan bahwa Hamas menuntut adanya “jaminan nyata” agar perang benar-benar diakhiri dan tidak dimulai kembali, seraya menuding Israel telah melanggar dua kali gencatan senjata dalam perang di Gaza.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan memperingati dua tahun serangan 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu perang di Gaza. Ia menyebut dua tahun terakhir sebagai “perang untuk eksistensi dan masa depan kami”.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel kini berada pada “hari-hari pengambilan keputusan yang menentukan”, namun tidak secara langsung menyinggung negosiasi gencatan senjata. Ia menegaskan Israel akan terus mengejar “semua tujuan perang: membebaskan seluruh sandera, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

𝗞𝗲𝗺𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗙𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻

Meski masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan, negosiasi di Mesir kali ini disebut-sebut sebagai kemajuan paling menjanjikan dalam upaya mengakhiri perang Gaza. Baik Hamas maupun Israel disebut telah menyetujui sebagian besar butir dalam rencana Trump.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator Qatar, Mesir, dan Turki tetap bersikap fleksibel dan terus mengembangkan formulasi kesepakatan selama proses perundingan berlangsung.

“Kami tidak berpegang pada prasangka dalam negosiasi. Formulasi kesepakatan ini berkembang seiring berjalannya perundingan,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Al-Ansari juga mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, akan bergabung bersama para mediator lain termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner dari AS dalam perundingan lanjutan yang dijadwalkan pada Rabu di Mesir.

Menurutnya, keikutsertaan Sheikh Mohammed menunjukkan keseriusan para mediator untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar mengakhiri perang.

Kendati demikian, masih muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir, serta bagaimana dan siapa yang akan membiayai rekonstruksi besar-besaran wilayah tersebut.

Trump dan Netanyahu telah menolak peran Hamas dalam pemerintahan pascaperang. Rencana Trump mengusulkan agar Gaza dijalankan oleh para “teknokrat” Palestina di bawah pengawasan badan pemerintahan transisi internasional yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin langsung oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Menanggapi hal itu, Barhoum menegaskan bahwa Hamas menginginkan “rekonstruksi komprehensif yang segera dimulai di bawah pengawasan lembaga nasional Palestina”. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

MUI Minta Pemerintah Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025. Kabar bahwa tim Israel akan ikut serta dalam ajang tersebut menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyerukan agar pemerintah bersikap tegas dan tidak memberikan izin bagi kehadiran atlet Israel di kompetisi itu.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari gejolak di tengah masyarakat serta memastikan Indonesia tetap konsisten dengan amanat konstitusi yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Prof. Sudarnoto dikutip dari MUIDigital, Selasa (7/10/2025).

Ia mengingatkan agar kejadian pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 karena penolakan terhadap tim Israel tidak terulang kembali.

“Jangan sampai kejadian seperti itu terulang dua kali,” tegasnya.

Prof. Sudarnoto menegaskan, dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan apa pun.

“Sepanjang Palestina masih dijajah Israel, sepanjang Palestina belum merdeka, maka pemihakan kita kepada Palestina tidak boleh berubah. Ini amanat konstitusi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pemerintah harus konsisten menjaga posisi politik luar negeri tersebut.

“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menilai, undangan terhadap tim Israel hanya akan merugikan citra diplomasi Indonesia di tingkat global, apalagi setelah pernyataan tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional yang menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina.

“Pemerintah Indonesia harus fokus dan hati-hati. Jangan sampai energi kita habis untuk urusan seperti ini yang justru bisa menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Sudarnoto mendesak kementerian dan panitia penyelenggara agar segera mengambil langkah pencegahan.

“Siapa pun penyelenggaranya, termasuk jika melibatkan Kemenpora, harus mencegah hal ini. Jangan sampai ada atlet Israel yang datang. Contohlah negara-negara lain yang berani menolak,” pungkasnya.

Sumber: mui.or.id

Ketum PP Persis Sampaikan Tiga Rekomendasi untuk Umat Islam Dunia dalam Membela Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Dr. KH. Jeje Zaenudin, menyerukan tiga langkah strategis bagi umat Islam dan lembaga-lembaga dunia untuk memperkuat pembelaan terhadap rakyat Palestina.

Seruan tersebut disampaikan Ustaz Jeje saat menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Yayasan Peradaban dan Studi Peradaban Palestina, Syeikh Dr. Ahed Abu Al Atta, di Kantor PP Persis, Cipayung, Jakarta, pada Senin (6/10/2025) sore.

Dalam pertemuan itu, Ustaz Jeje menegaskan pentingnya langkah nyata yang terstruktur dan terorganisir dari seluruh komponen umat Islam dalam menghadapi agresi dan penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina.

“Pertama, kita harus mendorong negara-negara Muslim agar mengambil sikap politik yang tegas dan berpihak pada kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Ia juga mengecam keras kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel dan dukungan politik maupun militer dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Menurutnya, sikap diam dunia internasional justru memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

Rekomendasi kedua, lanjut Ustaz Jeje, adalah menggalang aksi berkelanjutan dari masyarakat sipil. Bentuknya bisa berupa demonstrasi damai, kampanye solidaritas, pengumpulan bantuan kemanusiaan, maupun pernyataan sikap dari lembaga dan organisasi masyarakat.

“Dukungan moral dan material dari umat Islam di seluruh dunia sangat berarti bagi rakyat Palestina. Kita tidak boleh berhenti menyuarakan keadilan,” tegasnya.

Sementara rekomendasi ketiga, Ustaz Jeje mendorong aksi boikot ekonomi terhadap produk dan perusahaan yang mendukung kebijakan Israel.

“Jangan anggap remeh aksi boikot ini. Di beberapa negara Eropa, gerakan ini telah merugikan perusahaan-perusahaan besar pendukung Israel hingga miliaran dolar. Kita juga bisa melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya PP Persis memperkuat solidaritas umat Islam serta diplomasi masyarakat (people diplomacy) dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang masih dijajah.

Sumber: persis

DPR Desak Pemerintah Tegas terhadap Konten Pro-LGBT di Netflix dan Judol di Twitter/X

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti keberadaan konten animasi pro-LGBT di platform digital Netflix yang dinilai berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Ia menyebut hal itu bertentangan dengan nilai moral dan hukum di tanah air.

“Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. Pemerintah melalui Komdigi harus bertindak tegas. Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum di Indonesia,” ujar Sukamta, dikutip dari jdih.dpr.go.id, Ahad (5/10/2025).

Selain menyoroti Netflix, Sukamta juga menanggapi seruan Elon Musk yang menyerukan boikot terhadap platform tersebut. Menurutnya, platform milik Elon Musk sendiri Twitter/X justru lebih bermasalah karena menjadi wadah penyebaran konten pornografi dan promosi judi online.

“Persoalan yang lebih meresahkan justru ada pada Twitter/X. Platform ini memungkinkan penyebaran konten pornografi dan perjudian online dengan sangat mudah. Padahal dalam UU ITE pasal 40, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) wajib melakukan moderasi konten sebelum ditayangkan ke publik,” tegasnya.

Politisi PKS itu meminta Elon Musk selaku pemilik Twitter/X untuk mematuhi aturan hukum Indonesia. Ia menegaskan semua penyedia layanan digital asing wajib tunduk pada regulasi nasional, termasuk UU ITE dan aturan Kominfo.

“Siapapun yang berbisnis digital di Indonesia harus taat hukum. Jangan hanya menyerukan boikot terhadap pihak lain, sementara platform sendiri justru menjadi sumber masalah. Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan kepada semua platform asing tanpa pandang bulu,” pungkas Sukamta.

Hamas Bantah Tuduhan Palsu soal Kesepakatan Pelucutan Senjata

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam Hamas membantah laporan media yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan menyerahkan senjata kepada otoritas gabungan Palestina-Mesir.

Dalam pernyataan resmi pada Ahad (5/10), Hamas menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Pejabat Hamas, Mahmoud Mardawi, menegaskan bahwa klaim sejumlah media tentang kemajuan negosiasi dan kesediaan Hamas untuk melucuti senjata adalah “fitnah dan upaya memutarbalikkan fakta.”

“Kami dengan tegas membantah klaim palsu yang dipublikasikan oleh sejumlah media mengenai kemajuan perundingan gencatan senjata dan sikap Hamas terhadap perlucutan senjata,” ujar Mardawi.

Ia menambahkan bahwa laporan-laporan tersebut tidak berdasar dan bertujuan untuk menyesatkan opini publik internasional.

“Kami menyeru media agar memverifikasi informasi dan hanya mengandalkan sumber resmi Hamas yang kredibel, bukan rumor dan sumber anonim,” tegasnya.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah muncul laporan yang mengutip “sumber Hamas” tak dikenal, yang mengklaim bahwa gerakan tersebut telah mengumpulkan jenazah warga Israel dan bersedia menyerahkan senjatanya kepada badan gabungan Palestina-Mesir di bawah pengawasan internasional.

Sementara itu, Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah perundingan tidak langsung antara delegasi Hamas dan Israel pada Senin (6/10) di Kairo. Negosiasi tersebut akan membahas pertukaran tahanan sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri agresi Israel di Gaza.

Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, pembicaraan akan fokus pada situasi di lapangan, serta pertukaran semua tawanan Israel di Gaza dengan ribuan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Rencana Trump mencakup gencatan senjata menyeluruh, pembebasan tawanan, serta pelucutan senjata Hamas, namun hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari Hamas mengenai penerimaan terhadap poin-poin tersebut. (Bahry)

Sumber: PC

Menlu AS: Indonesia Ikut Dukung Proposal Gencatan Senjata Trump

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengatakan pada Ahad (5/10) bahwa pembahasan mengenai isu logistik tengah berlangsung setelah Hamas menyetujui kerangka kerja yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump untuk gencatan senjata di Gaza serta pembebasan sandera dan tahanan.

Dalam wawancara dengan NBC News, Rubio menuturkan bahwa pernyataan Hamas pada Jumat lalu menunjukkan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu telah menyetujui kerangka pembebasan sandera yang diajukan oleh Gedung Putih.

“Yang perlu terjadi sekarang, dan mereka akui dalam tanggapan mereka, adalah pertemuan lanjutan yang sedang berlangsung untuk membahas logistiknya. Mudah-mudahan segera diselesaikan,” kata Rubio.

Menurutnya, pembahasan berfokus pada siapa yang akan menerima sandera, serta kapan dan di mana pembebasan itu akan dilakukan. Ia menegaskan bahwa pemboman Israel di Gaza harus dihentikan agar pertukaran dapat berlangsung aman.

“Anda tidak bisa membiarkan bom meledak dan pertempuran terjadi di tengah-tengah pertukaran ini,” ujar diplomat tinggi AS tersebut.

Rubio juga mengonfirmasi bahwa pasukan Israel akan mundur ke posisi dalam Gaza sebagai bagian dari rencana tersebut.

“Saya pikir semua pihak, termasuk Israel, sepakat bahwa pada akhirnya Gaza akan diperintah oleh pemerintahan teknokratis Palestina non-Hamas, dengan bimbingan konsorsium internasional,” ujarnya.

Dalam wawancara terpisah dengan Fox News, Rubio menyebut bahwa rekonstruksi dan tata kelola Gaza akan dimulai setelah semua sandera dibebaskan.

“Banyak kerusakan telah terjadi di sana. Seluruh Gaza harus dibangun kembali — dan itu akan memakan waktu,” katanya.

Rubio juga menyoroti dukungan luas komunitas internasional terhadap proposal Trump.

“Anda memiliki Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, serta negara-negara Eropa — semuanya mendukung rencana ini,” katanya.

Trump sebelumnya mengumumkan rencananya pada 29 September, yang mencakup pembebasan tawanan Israel, gencatan senjata di Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembangunan kembali wilayah Gaza.

Hamas telah menyatakan persetujuan secara prinsip atas rencana tersebut, dan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung di Mesir.

Tel Aviv memperkirakan masih ada 48 tawanan Israel di Gaza, termasuk 20 orang yang masih hidup, sementara Israel menahan sekitar 11.000 warga Palestina di penjara-penjaranya banyak di antaranya mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut kelompok HAM.

Meski Trump menyerukan penghentian serangan, pasukan Israel pada Sabtu tetap melancarkan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 60 warga Palestina, termasuk seorang anak perempuan kecil, menurut sumber medis Gaza.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 67.000 warga Palestina telah gugur akibat agresi brutal Zionis di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: AA