Berita Terkini

Oleh: Djumriah Lina Johan
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Sepekan terakhir dunia pendidikan dirundung nestapa. Sebagaimana diketahui bersama bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny rubuh. Berdasarkan pemberitaan, BNPB mengupdate data terbaru jumlah korban tewas ambruknya pondok pesantren yang berlokasi di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, jumlah korban meninggal dunia menjadi 37 orang.

BNPB telah meminta tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk melakukan investigasi forensik struktur bangunan secara menyeluruh sehingga bisa memberikan rekomendasi proses evakuasi. Sebab dikhawatirkan evakuasi puing bisa merusak bangunan lain.

Sementara itu, Kementerian Agama akan mengevaluasi kelayakan semua bangunan pondok pesantren dan rumah ibadah. Semua dilakukan sebagai bagian dari mitigasi agar peristiwa rubuhnya bangunan di Pesantren Al-Khoziny tidak terjadi di daerah lain.

Buah Penerapan Sistem Kapitalistik

Ambruknya bangunan pondok pesantren hingga menewaskan banyak santri menunjukkan gagalnya negara menjamin pendidikan berkualitas dari segi sarana prasana sekaligus kegagalan menjamin keamanan. Kegagalan ini bisa kita lihat dari beberapa faktor.

Pertama, bangunan yang tidak layak. Bangunan yang tidak layak karena tidak adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan pondok pesantren. Kalaupun negara ikut andil dalam pembangunan biasanya hanya sekadar pendanaan saja. Bukan dari konsep, tenaga ahli, atau bahkan pengawasan. Tenaga ahli dan pengawasan justru baru dikerahkan dan dilakukan efek dari kejadian rubuhnya bangunan yang sudah terlanjur terjadi.

Kedua, pendidikan dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Hingga berkembang pemahaman ada harga ada kualitas. Jika ingin sekolah atau pondok yang memiliki sarana dan prasarana bagus, maka siap untuk mengeluarkan biaya yang besar. Apalagi pondok pesantren diketahui memiliki pendanaan murni dari orang tua santri atau dari donatur. Bukan pembiayaan penuh dari negara. Sehingga peran negara di sini hilang sebagai penanggungjawab urusan masyarakat di bidang pendidikan.

Ketiga, akibat penerapan sistem kapitalisme liberal yang melemahkan ekonomi, mengkotak-kotakkan antara sekolah negeri dengan swasta, membuat anggaran pendidikan minim, serta menjadikan sektor pendidikan bukan prioritas utama. Tata kelola ekonomi ala kapitalisme menjadikan sumber daya alam di Indonesia yang melimpah tidak bisa digunakan untuk membiayai pendidikan karena mayoritas SDAE dikuasai swasta, bahkan asing.

Sedangkan APBN dibiayai dari pajak dan utang. Artinya, rakyat sendiri yang membiayai pendidikan melalui pajak yang mereka bayar. Sementara itu, utang negara yang menggunung bukannya menyejahterakan, malah menggerogoti APBN untuk pembayaran pokok cicilan dan bunganya.

Ironis, semua ini menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi dan anggaran ala kapitalisme menyebabkan runtuhnya bangunan pencetak kader ulama dan generasi penerus bangsa. Demikianlah, negara dalam kapitalisme cenderung abai dalam urusan pendidikan. Pendidikan diserahkan kepada masyarakat dan pihak swasta. Akibatnya, banyak persoalan tidak tertangani, termasuk ambruknya bangunan pondok pesantren.

Sarana dan Prasarana Pendidikan Kekhilafahan Islam

Dalam Islam, negara berkewajiban mengatur segala aspek yang berkenaan dengan pendidikan, mulai dari kurikulum, bahan ajar, metode pengajaran, sarana dan prasarana sekolah, hingga mengupayakan pendidikan dapat diakses rakyat secara mudah. Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam mendukung lahirnya generasi unggul, negara Khilafah akan memenuhi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar guru dan siswa, di antaranya:

Pertama, semua jenjang pendidikan harus memiliki fasilitas yang sama. Tujuannya agar semua peserta didik di setiap wilayah dapat menikmati fasilitas pendidikan. Negara akan berperan aktif dalam melengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kreativitas, dan inovasi. Sarana tersebut bisa berupa gedung sekolah/kampus, ruang kelas, kantor guru dan TU, perpustakaan, laboratorium, asrama siswa, toko buku, aula sekolah, ruang seminar atau diskusi, majalah, surat kabar, layanan internet, dan sebagainya.

Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky pernah mendirikan Madrasah an-Nuriah di Damaskus pada abad ke-6 H. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Kedua, membangun banyak perpustakaan umum, laboratorium, dan sarana umum lainnya di luar yang dimiliki sekolah dan perguruan tinggi untuk memudahkan para siswa melakukan kegiatan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menyebutkan dalam Muqaddimah ad-Dustur Pasal 179, “Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, di samping gedung gedung sekolah dan universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fikih, usul fikih, hadis dan tafsir. Termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, dan penemuan-penemuan baru sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahid dan para penemu.”

Ketiga, negara juga akan membangun infrastruktur untuk memudahkan para siswa bersekolah, seperti jalan dan jembatan. Khilafah juga menyediakan alat transportasi untuk mengangkut para siswa dari tempat tinggalnya menuju sekolah, misalnya kereta api, bus, trem, dll.

Keempat, negara akan mengelola SDA (tambang, hutan, laut, sungai,dll.) secara mandiri, tidak menyerahkannya pada swasta, apalagi asing. Hasil dari pengelolaan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Dengan demikian, negara bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang bagus tanpa memungut biaya satu dinar pun dari rakyat.

Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Mustansiriyyah yang didirikan Khalifah al-Mustansir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa tidak hanya tak perlu membayar sekolah, mereka justru menerima beasiswa berupa satu dinar (4,25 gram emas) per bulan.

Selain itu, individu rakyat yang kaya dipersilahkan untuk memberikan wakaf untuk pendidikan, baik berupa gedung, laboratorium, atau yang lainnya. Salah satu contoh wakaf di bidang pendidikan adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko yang awalnya adalah masjid wakaf dari Fatimah al-Fihri. Ia juga mewakafkan perpustakaan. Berkat dukungan para khalifah, masjid tersebut bertransformasi menjadi madrasah dan selanjutnya menjadi universitas.

Jika ada kebutuhan yang urgen untuk infrastruktur pendidikan yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan mudarat, sedangkan di baitulmal sedang tidak ada dana, negara akan melakukan pemungutan pajak (dharibah) dari kaum muslim laki-laki dewasa yang kaya. Jika dana sudah mencukupi, pemungutan pajak akan dihentikan.

Kelima, negara harus sungguh-sungguh memelihara infrastruktur pendidikan, tidak boleh bersikap minimalis atau menyerahkan tanggung jawab kepada masyarakat dan swasta. Khilafah mampu menyediakan dana besar untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kualitas terbaik. Hal ini terwujud karena Islam menetapkan negara sebagai raa’in (pengurus) yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk pendidikan.

Demikianlah, Khilafah memperhatikan dan mendukung sektor pendidikan agar tujuan-tujuannya mudah tercapai serta rakyat merasa aman dan nyaman bersekolah. Negara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan pendidikan. Hasil akhirnya adalah terwujud peradaban Islam nan gemilang. Wallahu a’lam.

Oleh : Siti Rima Sarinah

Hidup dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit dan kebutuhan hidup yang tidak murah, membuat setiap individu rakyat harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah maraknya PHK yang terjadi di mana-mana, semakin membuat perekonomian rakyat semakin terpuruk.

Kondisi seperti ini terkadang membuat sebagian masyarakat melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh preman dengan memaksa pedagang untuk membayar sejumlah uang kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria disinyalir adalah preman di Kawasan Pasar Bogor. Aksi preman ini tentu meresahkan para pedagang dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan pada saat itu kepolisian melakukan razia premanisme yang sering memalak pedagang yang melakukan pungli (kompas.com, 22/09/2025)

Aksi premanisme yang terjadi di Kota Hujan hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus serupa. Bahkan aksi premanisme ini terjadi di seluruh penjuru negeri ini dengan berbagai macam tindakan yang mereka lakukan. Dan tak jarang, aksi premanisme ini menimbulkan banyak korban. Sehingga masyarakat merasa tidak aman ketika berada di luar rumah. Karena aksi premanisme bukan hanya terjadi di pasar, melainkan mereka hadir di seluruh lini kehidupan masyarakat.

Maraknya kemunculan premanisme ini bukanlah tanpa sebab. Sehingga untuk memberantas premanisme dibutuhkan seperangkat aturan komprehensif untuk mengatasinya. Dengan melakukan perbaikan terhadap 3 pilar kehidupan.

Pilar pertama, perlunya perbaikan individu rakyat dengan melakukan edukasi dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Hal ini sangat penting menjasad dalam diri individu rakyat, sehingga halal dan haram menjadi landasan dari setiap perbuatannya.

Tidak dimungkiri, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja menjadi peluang seseorang melakukan aksi premanisme. Namun, manusia diberikan akal sebagai petunjuk mencari solusi yang tepat dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. Tatkala halal dan haram menjadi landasan dari setiap perbuatan, maka seseorang akan memilih mencari pekerjaan yang tidak merugikan orang lain atau bahkan membahayakan jiwa orang lain.

Pilar kedua, perlunya perbaikan di tengah masyarakat untuk saling menasehati satu dengan yang lain, dan memiliki kepekaan sosial terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sebab, sikap individualisme yang tengah menjangkiti masyarakat yang menghilangkan rasa peduli dan peka. Sehingga tatkala ada aksi premanisme terjadi, seakan tak peduli dan tidak berusaha membantu dan mencegah aksi premanisme tersebut terjadi. Semua sibuk menyelamatkan diri sendiri dan tidak ambil pusing dengan urusan orang lain.

Padahal kita hidup dan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang sama, seharusnya setiap individu masyarakat menyadari perlunya saling menasehati ( amar makruf nahi mungkar), dan memunculkan sikap peduli dan peka yang harus menjadi suasana yang hadir di tengah masyarakat. Dan berusaha membantu jika yang mengalami kesulitan ekonomi atau bantuan-bantuan lainnya. Walaupun bantuan tersebut tidak menuntaskan masalah ekonomi, setidaknya menjadi upaya untuk mencegah seseorang melakukan aksi premanisme atau aksi kejahatan lainnya karena desakan ekonomi.

Kedua poin diatas tidak akan berjalan dengan sempurna apabila absennya peran negara. Peran negara merupakan pilar penting dan utama untuk menuntaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan, yang berdampak munculnya aksi premanisme.

Abainya peran negara terhadap tanggung jawabnya untuk melayani semua kebutuhan rakyat dan menjadi garda terdepan menyelesaikan persoalan kehidupan yang mendera rakyat. Sebab, kita hidup di negeri yang kaya raya, tidak seharusnya rakyatnya hidup miskin, banyak pengangguran dan maraknya kejahatan.

Hal ini terjadi karena kekayaan alam yang melimpah ruah ini tidak dikelola dengan aturan dan sistem yang salah. Sehingga kekayaan alam hanya dikuasai dan dirasakan oleh segelintir orang. Sedangkan mayoritas rakyat harus hidup dalam kubangan kemiskinan yang sangat parah.

Oleh karena itu, berjalannya 3 pilar untuk memberantas berbagai aksi premanisme dan kejahatan akibat kemiskinan, harus dijalankan dengan sistem dan aturan yang tepat. Yaitu sistem aturan kehidupan yang mengelola kekayaan alam sesuai ketentuan syariat sang pemiliknya. Yang hasil pengelolaan ini dialihkan untuk kepentingan rakyat, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran terwujud nyata di tengah kehidupan rakyat.

Tatkala kesejahteraan dan kemakmuran telah diperoleh dan dirasakan oleh semua individu rakyat secara adil dan merata, maka hal ini akan menurunkan berbagai aksi kejahatan termasuk aksi premanisme. Karena negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Rakyat juga akan diberikan skill sehingga bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, serta mampu menafkahi keluarganya.

Apapun persoalan kehidupan manusia, jika aturan dan sistem yang diterapkan adalah sistem yang tepat maka akan mampu dituntaskan. Jika hari ini berbagai persoalan tidak kunjung terselesaikan, dikarenakan sistem dan aturan buatan manusia yang salah mengatur kehidupan kita. Maka wajarlah persoalan terus bermunculan dengan berbagai macam bentuk.

Alhasil, sistem dan aturan yang tepat inilah yang harus menjadi aturan yang mengatur kehidupan kita. Aturan yang berasal dari sang pencipta manusia dan paling mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Sistem aturan tersebut adalah Islam, yang menjadi obat untuk mengatasi persoalan hidup dan menjadikan individu rakyatnya menjadi sosok-sosok yang bertakwa dan beradab.