Berita Terkini

Dalam Seminar Pendidikan Internasional, Terungkap Peran Penting Pesantren Sebarkan Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didapuk menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam International Seminar on Islamic Education & Peace(ISIEP) 2021.

Dalam acara yang diselenggarakan hasil kerja sama Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan Universiti Teknologi Malaysia, Menag menyampaikan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keislaman yang khas asli (indigenous) Indonesia.

“Di samping berkarakter keindonesiaan, pesantren senantiasa mentransmisikan pemahaman Islam yang ramah, damai, toleran, saling menghargai, dan tidak ektrim,” kata Menag yang menyampaikan pemikirannya secara daring, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ia mengungkapkan, pesantren selama ini juga telah memainkan perannya sebagai penjaga kemanusiaan dan kebangsaan di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

“Pesantren mampu melakukan penyebaran agama dan pemahaman yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Karenanya, pesantren didorong untuk menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman Islam yang moderat,” imbuh Menag di hadapan 800 peserta yang hadir.

Menag menjelaskan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki karakter damai, santun, toleran, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia.

Setidaknya, terdapat empat teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori India (Gujarat). Kedua, teori Arab (Makkah). Ketiga, Persia (Iran). Keempat, teori Tiongkok.

Tampil lebih dari 70 presenter dari berbagai negara (Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Filipina, Pakistan), antara lain:  Anshari Pangaga Ali dari Mindanao State University Filipina, Imam Suprayoga dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, Hamdan bin Said dari Universiti Teknologi Malaysia, serta Rafiu Ibrahim Adebayo dari Federal College of Education Nigeria.

Memberantas Buta Huruf Al-Qur’an Dengan Metode ILQ, Training For Trainer Pengajar Qur’an Bandung Raya

BANDUNG, JAWA BARAT – Meski didominasi oleh penduduk muslim, tidak sedikit masyarakat Jawa Barat yang belum bisa membaca Al-Qur’an. Menyajikan standarisasi cara mengajar Al-Qur’an yang mudah dipahami menjadi latar belakang terlaksananya Training for Trainer Pengajar Qur’an dengan metode ILQ, Minggu (28/11/2021).

 

Dompet Dhuafa Jawa Barat selain konsen dalam pembuatan program permberdayaan ekonomi juga konsen terhadap pembangunan mental spiritual masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. “Berbicara pembangunan sebenarnya tidak hanya cukup perihal badannya saja, namun juga perihal jiwanya.” Tutur Andriansyah selaku Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Barat.

 

“Dalam menjalankan peran ini sulit jika hanya mengandalkan peran Dompet Dhuafa yang memiliki banyak keterbatasan. Maka kami berfikir bahwa Yayasan Indonesia Learning Qur’an (ILQ) adalah mitra yang tepat dalam membangun mental spiritual masyarakat dengan dibalut program dakwah memberantas buta huruf Al-Qur’an,” lanjut Andriansyah.

 

Di bawah naungan Rumah Baca Qur’an Indonesia (RUBAQI) hasil kerjasama ini telah melahirkan program Forum Halaqoh Qur’an (FHQ) sejak tahun 2019. Hingga saat ini program kerjasama telah memiliki 31 mentor, 106 forum halaqoh, dan 909 jamaah yang tersebar di Bandung Raya.

 

Melihat antusias yang tinggi dari masyarakat untuk dapat membaca Al-Qur’an maka diperlukan penambahan dan pengembangan standarisasi cara mengajar Al-Qur’an yang mudah. “TFT ini menjadi sarana belajar bagi para pengajar Qur’an dengan menggunakan metode ILQ. TFT diadakan setiap dua bulan sekali. Saat ini sudah masuk angkatan ke tujuh,” tutur Ustaz Sofyan Yahya selaku founder ILQ.

 

TFT akbar yang dilaksanakan di Masjid An-Nur PT Inti, kali ini dihadiri oleh 170 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah.

 

“Harapannya TFT ini bukan hanya yang pertama kali dan terakhir kali, kalau bisa dilaksanakan setiap  satu bulan sekali,” imbuh Ustaz Imam Al-Faruq, selaku penggagas FHQ Dompet Dhuafa.

 

Ustadz Sofyan Yahya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara regular. Pembinaan terhadap peserta TFT akan dilakukan dengan menyediakan kelas khusus yang mudah diikuti dan juga mentor yang kompeten dalam mengajar Al-Qur’an.

 

Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dalam sehari semalam. Butuh proses panjang untuk penyempurnaan dan juga niat belajar yang tidak ada hentinya. Semoga kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik dari para pemangku kepentingan atau pemerintah terkait.

Kiai Miftach Ajak Semua Pihak Sukseskan Kongres Ekonomi Umat MUI

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan Kongres Ekonomi Umat II. Rencananya, Kongres Ekonomi Umat II MUI ini akan berlangsung pada 10-12 Desember 2021 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Agenda besar bermanfaat dan bermaslahat bagi anak bangsa. Selama ini lama kita inginkan dan harapkan yakni penguatan ekonomi Indonesia, ekonomi umat yang diselenggarakan oleh MUI,” kata Ketua MUI, Senin (29/11).

Menurutnya, kongres ini merupakan upaya untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan Umat. Dijelaskan Kiai Mif, kontribusi, solusi dan resolusi yang dihasilkan dalam kongres ekonomi umat adalah hasil pembahasan berbagai persoalan ekonomi keumatan secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka langsung Kongres empat tahunan tersebut. Setelah sebelumnya, pada 2017 lalu di Kongres Ekonomi Umat I, orang nomor satu di Indonesia itu juga akan membukanya secara langsung. Selain itu, sejumlah tokoh besar pun rencananya akan hadir.

Selain itu, kata kiai Mif, Kongres Ekonomi Umat II ini mempunyai harapan yang indah dan mulia.

Ia pun berdoa, agar kongres Ekonomi Umat kedua ini bisa berjalan dengan sukses dan hasilnya bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan.

“Harapan yang sangat indah dan mulia ini semoga Allah memberikan kemudahan dan menambahkan semangat bagi umat untuk mensukseskan dan bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan. Semoga Allah memberikan tambahan keberkahan kepada kita,” pungkasnya. (mui)

 

MUI Teken MoU Pembangunan RSIH dengan Wali Kota Hebron Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina, 29 November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wali Kota Hebron menandatangani nota kesepahaman dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) secara daring.

 

Peletakan batu pertama akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah penandatanganan MoU.

 

Waktunya akan ditentukan kemudian setelah berkordinasi dengan Wali Kota, Kemenlu RI, KBRI di Amman dan Dubes Palestina.

 

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto, mengatakan pembangunan RSIH adalah bentuk dukungan bangsa Indonesia melalui MUI terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini belum mendapatkan hak-haknya di tengah penjajahan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel.

 

“Indonesia dan Palestina mempunyai sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan dan disatukan persatuan sesama Muslim,” kata dia.

 

Dia mengatakan, MUI berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan secara nasional dan internasional, sebagai langkah dalam menghadirkan perdamaian di bumi Palestina.

 

Sudarnoto menjelaskan, hingga saat ini, dana yang telah terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225 dari total kesepakatan antara MUI dan Wali Kota Hebron senilai Rp 87 miliar. “Dana akan segera kita kirimkan untuk pembangunan RSIH di Hebron ini,” kata dia.

 

Terkait dengan ini, MUI menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh, ulama, pengurus MUI Pusat dan Wilayah/Daerah, pimpinan Ormas Islam, lembaga-lembaga filantropi, masyarakat luas di dalam dan luar negeri yang telah menyalurkan dana bantuan mereka untuk pembangunan RSIH ini.

 

Mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,  staf ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Muhsin Shihab, menyatakan Pemerintah menyambut baik, upaya kerja dan keras MUI serta seluruh komponen masyarakat Idnonesia untuk menginisasi pengumpulan bantuan masyarakat untuk Palestina, salah satunya dalam bentuk pembangunan RSIH.

 

Menurut dia, pembangunan juga untuk menjawab kebutuhan nyata mendesak dari masyarakat Palestina, khususnya Palestina dan sekitarnya, terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan baik yang diakibatkan wabah atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus.

 

Dia menegaskan, isu palestina, isu prioritas dan senantiasa menjadi jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar palestinaa merdeka dan berdaulat penuh adalah amanat konstitusi RI.

 

Dia berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan internasional.  PBB, organsiasi internasional, NGO bersama berbagai elemen masyarakat internasional dapat ikut amankan dan menjamin terlaksananya RSIH sampai operasionalnya, sehingga tagaskan prinsip solitadaritas untuk semua. “Insya Allah ini akan menjadi pemicu bantuan lainnya dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan,” kata dia.

 

Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan MUI menmpunyai tanggung jawab moral dan bagian sumbangsih bangsa Indonesia hadirnya inisiasi RSIH.

 

Menurut dia, ini menjadi momentum dunia internasional untuk bersama mewujudkan solidaritas kemanusian.

 

Dia mengimbau para muhsinin atau donator, bisa terwujud secara cepat merasakan bahwa menjunjung tinggi nilai kemanusian, yang terdampak konflik bisa kita wujudkan lewat RSIH yang fokus pada pesialis trauma healing.

 

“Saya mengajak bangsa Indonesia yang sangat dikenal dermawan untuk turut membantu merealisasikan rumah sakit ini,” kata dia sembari menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berdonasi.

 

Wali Kota Hebron, Mr Tayseer Abu Sneinen, mengatakan Kota Hebron sangat membutuhkan dukungan dunia internasional untuk memenuhi kebutuhan terutama kesehatan.

 

Dia menjelaskan, Hebron saat ini menghadapi 120 blokade militer yang berdampakk pada terbatasnya akses-akses fasilitas publik termasuk kesehatan. “Sebab itulah, kehadiran RSIH sangat diperlukan sebagai dampak blokade yang terus menerus,” kata dia.

 

Dia menambahkan, RISH yang akan berlokasi 500 meter dari Masjid Ibrahimi ini akan diperuntukkan untuk trauma healing warga Palestina termasuk mereka yang tinggal di Jalur Gaza. “Kehadiran RSIH menjawab kebutuhan kami akan kesehatan dan sangat membantu pekerjaan para dokter,” ujar dia sembari menyampaikan terimakasih atas perhatian besar yang disampaikan segenap bangsa Indonesia, untuk rakyat Palestina.

Wahdah Islamiyah: Manjaj Wasathiyah Menolak Terorisme

MAKASSAR(Jurnalislam.com)—Pimpinan  Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin menolak tegas berbagai tindakan terorisme. Ia berharap terorisme segera berakhir.

“Kita ingin terorisme ini diatasi dan dihilangkan. Baik di tingkat pribadi maupun kelompok, termasuk oleh negara. Contohnya terorisme terhadap bangsa Palestina,” tegas Ustaz Zaitun saat menjadi narasumber pada kegiatan Pra Muktamar Wahdah Islamiyah yang berlangsung secara daring, Kamis-Ahad (25-28/11/2021).

Ustaz Zaitun mengatakan Wahdah Islamiyah selama ini berlandas manhaj wasathiyah Islam. Yakni Islam yang berada di tengah-tengah, penuh keadilan dan rahmat, serta selalu setia terhadap kebenaran.

“Manhaj wasathiyah menolak terorisme. Kita harus terus berlandaskan pada manhaj tersebut,” ujar UZR, panggilan karibnya.

UZR berpesan kepada aparat keamanan agar dalam menumpas terorisme selalu melibatkan ulama, dai maupun ormas-ormas Islam. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Di MUI ada BPET (Badan penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme). Jika MUI dilibatkan akan lebih komprehensif dan menghilangkan ekses-ekses negatif. Ini akan berpengaruh positif terhadap pembangunan. Terutama pembangunan jiwa-jiwa bangsa Indonesia,” ungkap UZR yang juga Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Pada kesempatan ini, UZR berpesan kepada peserta Pra Muktamar agar terus mengedepankan sikap wasathiyah dalam dakwah di tengah masyarakat.

“Wahdah sangat menghargai kesepakatan yang pernah dibuat oleh para pendiri bangsa. Yaitu NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kita ingin konsekuen terhadap kesepakatan yang pernah dibuat tersebut,” jelas UZR.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah Ustaz Syaibani Mujiono mengatakan, Pra-Muktamar melibatkan seluruh jajaran pengurus pusat hingga pengurus daerah.

“Pra Muktamar ini mematangkan draf yang selama 3 bulan lalu telah digodok. Nanti draf yang sudah matang inilah yang akan dibawa ke muktamar,” jelas Ustaz Syaibani.

Dia menambahkan, bahwa 13 kelompok kerja yang sebelumnya dibentuk badan perumus, masing-masing membahas, merekomendasikan hasil kerja, seperti konsep ketahanan keluarga, ekonomi dan kesehatan.

“Kalau soal ketahanan keluarga, lembaga memberikan konsep agar bagaimana para aktivis dakwah bisa menjaga ritme keluarga dan aktivitas dakwah itu sendiri, sedangkan soal konsep ekonomi, Wahdah memiliki misi menciptakan satu rumah satu usaha. Adapun kesehatan, adanya konsep tentang sistem pengawalan kesehatan sejak lahir hingga meninggal,” terang Ustaz Syaibani.

Untuk diketahui, Muktamar IV Wahdah Islamiyah dijadwalkan berlangsung pada 18-22 Desember 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar IV akan diikuti 2500 peserta dengan 300 peserta mengikuti secara luring dan selebihnya daring.*

 

Pentingnya Solidaritas untuk Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan webinar dalam rangka refleksi akhir tahun dan Hari Solidaritas Palestina yang bertajuk “Situasi Dunia Islam dan Prospeknya” pada Kamis 25/11 lalu. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi HKN-LI Drs Bunyan Saptomo menyampaikan pandangannya pada Hari Solidaritas tersebut.

Menurutnya setidaknya ada dua hal dalam menyikapi gerakan solidaritas ini. Pertama, diketahui situasi Timur Tengah ini masih mengalami tantangan cukup berat. Tantangan dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam tentunya adalah antarnegara-negara Timur Tengah sendiri. Sedangkan tantangan dari luar adalah tantangan yang berasal dari banyak pihak.

Tantangan dari dalam sendiri bisa diperkuat dengan membangun konsolidasi yang kuat antar negara Timur Tengah. Sedangkan, tantangan dari luar ini bisa dieleminir dengan cara memperkuat konsolidasi pertahanan internal yang baik,terutama negara Timur Tengah harus bisa menggalang satu kekuatan dengan negara lain. Dengan cara memenuhi kepentingan seperti perdagangan, ini bisa menjadi faktor determinan di samping faktor politik.

Kedua, Indonesia sebagai negara Islam harus memiliki ketahanan dalam memperkuat diplomasi. Hubungan internal dengan Timur tengah, serta hubungan Timur Tengah dengan Uni Eropa. Menurutnya, Timur Tengah sendiri seperti diketahui memiliki posisi yang strategis yang diapit oleh benua Eropa dan benua lain. Yang mana, posisinya bisa jadi rebutan. Bisa karena faktor minyak, faktor politik dan faktor lain.

“Indonesia di sini sesuai konstitusi ada pada posisi ingin memainkan peran politik yang bebas dan aktif. Saya rasa tidak ada cara lain kita (Bangsa Indonesia) selain mendukung resolusi PBB ini supaya mampu menjadikan Timur Tengah termasuk Palestina sebagai bagian negara yang sudah sesuai menyatakan kemerdekaannya,” ujarnya.

Namun, lanjut Drs Bunyan Saptomo, merdeka di sini tidak sekedar arti fisial saja tapi merdeka untuk mampu mempertahakan hak asasi yang sifatnya menghargai hak asasi manusia. Sehingga definisi human right itu bisa direalisasikan atau menegaskan hak asasi manusia yang esensial bisa diwujudkan.

 

Di tengah pertarungan proxy war baik melalui media sosial atau melalui media lain, ia melihat kita semua harus mendorong saudara saudara kita di Timur Tengah bisa hidup kompak aman damai dan pesan ajaran Islam perlu kita camkan di sini. Seperti yang kita ketahui menurut ayat Alquran “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan tertib dan rapi bagaikan bangunan satu sama lain saling mendukung”.

Di akhir sesi, ia juga mengucapkan apresiasi yang besar atas terselenggaranya acara solidaritas ini. “Terutama Komisi Kerjasama Luar Negeri, mudah-mudahan ini bagian dari partisipasi kita untuk menyuarakan damai hidup sejahtera hidup aman adalah kebutuhan hak asasi yang asasi,” ujarnya.

 

“Setiap orang dan kapan pun tidak boleh ada diskriminasi antar satu negara atau negara lain karena ini adalah sebuah prinsip kehidupan kemerdekaan hak asasi manusia yang berlaku universal dan tidak boleh ada sikap-sikap yang intoleran terhadap kemanusiaan. Karena kemanusiaan harkat dan martabatnya harus kita junjung tinggi,” tutupnya.(mui)

 

MUI Dorong Hak Veto AS Dibatasi, Biang Kerok Masalah Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Buya Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut nasib Palestina selalu berat salah satunya karena hak veto Amerika Serikat di PBB. Kedekatan Amerika Serikat dan Israel membuat kesepakatan mayoritas negara menjadi percuma bila negeri Paman Sam sudah memakai hak veto. Buya Sudarnoto mengusulkan agar hak veto di PBB dibatasi sehingga masalah pelik bertahun-tahun seperti Palestina bisa lekas selesai.

“Hak Veto Amerika di PBB menjadi salah satu sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina semakin berat. Selain invansi terus menerus Israel terhadap Palestina, upaya memecah Timur Tengah juga dilakukan melibatkan Amerika,” ujarnya, Kamis (26/11) dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun dan Hari Solidaritas Palestina”, Kamis (25/11) secara virtual.

 

Menurutnya, perubahan positif Amerika melalui hak vetonya memberikan perubahan penting di PBB. Perubahan veto tersebut membuat PBB semakin berdaya untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Salah satunya adalah mendorong Palestina sebagai negara berdaulat.

“MUI dalam berbagai seminar dan pertemuan internasional selalu mendorong demokratisasi di internal PBB. Salah satunya meninjau ulang dan membatasi hak veto. Veto tidak mungkin dihapuskan namun bisa dibuat lebih fleksibel. Sehingga diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik Palestina dan Israel,” ujarnya dalam dikusi bertajuk “Situasi Dunia Islam Saat Ini dan Prospeknya” itu.

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika, ujar Buya Sudarnoto, seperti membawa angin segar terhadap nasib Palestina. Biden memberikan gestur politik yang positif kepada umat Islam pada awal menduduki kursi presiden. MUI bahkan sempat mengirimkan surat resmi kepada Joe Biden melalui Kedutaaan Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta.

 

“MUI pernah berharap terhadap Joe Biden untuk mengubah cara pandang Amerika demi dunia yang lebih progresif dan humanis. Meskipun sampai saat ini belum ada tanda menggembirakan,” ungkapnya.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melihat kondisi Palestina belum banyak mengalami perubahan. Terpilihnya Presiden baru Israel, Isaac Herzog, meskipun memberikan harapan namun belum ada bukti nyata. Buya Sudarnoto menilai ada kecenderungan Israel memperpanjang semangat imperialistik terhadap Palestina.

MUI, imbuh dia, akan terus mendorong dan menemani pemerintah meneguhkan politik yang bebas aktif. MUI juga ingin jadi juru damai untuk mencari solusi konflik seperti Israel dan Palestina.

“MUI berupaya secara terus menerus mengoptimalkan perannya sebagai panutan yang baik. Sehingga memberikan perlindungan terhadap umat Islam dan kemanusiaan internasional,” ujarnya. (mui)

 

BPJPH Dampingi UMK Urus Sertifikasi Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Diikuti 340 peserta, Pelatihan PPH ini berlangsung tiga hari, 25 – 27 November 2021.

Sebelumnya, Pelatihan PPH digelar 11-13 November 2021 untuk 1.370 Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS. Giat ini diselenggarakan bermitra dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di wilayah Jawa.

“Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal ini dilaksanakan untuk mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema Pernyataan Pelaku Usaha atau dikenal dengan istilah Self Declare,” ungkap Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Upaya tersebut, lanjut Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

“Sebagaimana ketentuan regulasi, Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi,” lanjut Aqil Irham.

PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk, dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Pelatihan PPH dilaksanakan secara daring. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, A Umar, mengatakan, peserta pelatihan wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan pelatihan. Materi itu mulai dari kebijakan dan regulasi JPH, Pendampingan PPH, Pengetahuan Bahan, Proses Produk Halal, Verifikasi dan Validasi, Praktik, digitalisasi dan dokumentasi pendampingan, dan lain sebagainya. Seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pre-test dan Post-test yang menjadi salah satu aspek penentu kelulusan peserta.

“Setelah ini, kegiatan Pelatihan PPH juga akan kita lanjutkan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam yang lain dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Muktamar PBNU Diahrapkan Berjalan Lancar dan Kedepankan Akhlak

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Hari ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).
Menurut keterangan salah satu tokoh yang hadir yakni Mustasyar PBNU asal Jakarta K.H. Manarul Hidayat, pertemuan ini di samping untuk bersilarurahmi juga untuk menerima nasihat Wapres terkait rencana penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU pada Desember mendatang.

“Beliau (Wapres) memberikan nasihat kepada kami agar Muktamar NU yang akan datang berjalan dengan baik, damai, di samping (menjadi) maslahat bagi seluruh warga NU, juga manfaat untuk NKRI,” terang Kiai Manarul.
Selain itu, tutur Kiai Manarul, Wapres juga mendoakan dan berpesan agar Muktamar ini berjalan dengan baik sesuai dengan keputusan yang ditetapkan serta mengedepankan akhlakul karimah, sehingga tidak gaduh, tetap damai dan tenang.
“Selanjutnya karena NU ini mengedepankan akhlakul karimah, didirikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, makanya dalam Muktamar pun (diharapkan) tetap mengedepankan yaitu akhlakul karimah,” ujarnya.
Lebih jauh, Kiai Manarul mengungkapkan bahwa terkait adanya beberapa pihak yang meminta pelaksanaan Muktamar dipercepat atau diundur, Wapres berpendapat agar masalah tersebut dibahas secara internal oleh PBNU.
“Jadi Wapres tidak akan ikut campur masalah ini sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kata beliau, urusan NU harus diselesaikan juga oleh NU,” jelasnya.

Untuk itu, Kiai Manarul dan para Tokoh NU yang hadir pada pertemuan ini akan menyampaikan kepada umat bahwa segala permasalahan yang timbul terkait Muktamar akan diselesaikan sepenuhnya secara internal di PBNU.
“Insya Allah kami sudah sepakat akan menyampaikan kepada umat apabila terjadi apa-apa, tetap akan konsultasi dan menyerahkan kepada PBNU,” pungkasnya.
Selain Kiai Manarul, tampak hadir dalam pertemuan ini Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang juga Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, Mustasyar PBNU asal Banten K.H. Muhtadi Dimyati, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat yang juga Pengasuh Pesantren Al Muhajirin Purwakarta K.H. Abun Bunyamin, Pengasuh Pesantren Al Itqon Semarang Jawa Tengah K.H. Kharis Shodaqoh, Ketua PBNU asal Kalimantan Timur K.H. Farid Wadjdi, Rais Syuriyah PWNU NTT K.H. Abdul Karim Makarim, Rais Syuriyah PWNU Lampung K.H. Muhsin Abdillah, serta Ulama NU Sumatera Barat Sumbar Buya Bagindo H. Muhammad Leter.
Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Sekretaris Pribadi Wapres Salahuddin Al Ayyubi. (mui)

Ulama Minta Ibu Hamil dan Menyusui Tak Takut Vaksin

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Siti Marifah Maruf Amin, mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk tidak takut di vakasin. Menurutnya, saat ini masih banyak ibu hamil yang khawatir untuk menjalani vaksinasi Covid-19.

Dijelaskan Siti Masrifah, para ibu hamil dan menyusui masih khawatir dengan risiko setelah menerima vaksin. Padahal, vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui sangat penitng bagi perlindungan mereka.

“Tetapi pada kenyataan masalah vaksin dan ibu menyusui ini sangat penting,” ujarnya dalam Webinar “Vaksin Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui, Amankah?” Jumat (26/11).

Webinar ini merupakan hasil Kerjasama antara Komisi Infokom MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kegiatan bareng Kominfo itu dilakukan MUI ntuk Bangkit dari Covid-19 dengan nalar dan asi Bbersama berlandaskan fatwa MUI.

Siti Marifah menambahkan, vaksin Covid-19 untuk ibu hamil ini sangat penting karena menyangkut ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan. Selama Covid-19, lanjutnya, banyak para ibu hamil yang terpapar Covid-19 sehingga harus melahirkan dalam kondisi prematur.

“Oleh karena itu, pertemuan kali ini sangat penting untuk memberikan wawasan, pengertian, bagaimana pentingnya vaksin kepada ibu hamil dan menyusui,” demikian dia menekankan.

 

Dia menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil aman dilakukan dan merupakan upaya untuk menjaga generasi muda ini lahir dengan kondisi yang sehat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang EKonomi Syariah dan Halal, KH Solahudin Al Ayyub menegaskan, vaksin Covid-19 adalah halal dan merupakan ikhtiar untuk melawan Covid-19.

Meskipun, ia mengakui masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menerima vaksin Covid-19 ini. “Ada kelompok-kelompok secara tradisional menolak vaksin secara umum. Ada juga kelompok masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 ini karena (menganggap) tidak halal dan tidak boleh digunakan,” ungkapnya.

“Kami dari MUI memberikan perspektif bagaimana dalam ajaran Islam. Kami melihat vaksin ini bagian dari berobat hukumnya wajib di dalam Syariah Islam,” tambahnya. (mui)