Berita Terkini

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) — Persoalan penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sudah bergulir sejak 2018. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pun sudah melakukan advokasi untuk warga Wadas yang menolak penambangan batuan andesit sejak 2018.

Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia pun menjelaskan terkait kasus yang sudah terjadi bertahun-tahun tersebut. Berawal dari 2018, pihaknya bersama warga sudah menyampaikan berbagai bentuk penolakan penambangan ke pemerintah.

Julian menuturkan, penolakan ini awalnya disampaikan dengan audiensi ke Kantor Gubernur Pemprov Jawa Tengah. Setelah itu, juga dilakukan audiensi ke Kantor Bupati Purworejo, BBWS, BPN hingga ke kepolisian.

“Sudah banyak kita menemui dan berdialog dengan banyak pihak, tapi selama ini suara masyarakat di Desa Wadas itu tidak pernah didengar,” kata Julian, Selasa (15/2/2022).

Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan, dilakukan sosialisasi oleh BBWS terkait penambangan yang akan dilakukan. Namun, tidak lama setelah itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL).

“Sejak sosialisasi, warga itu sudah walk out karena sudah tahu tanahnya mau ditambang. Tapi pada Juni 2018, Ganjar malah mengeluarkan IPL, artinya suara penolakan warga dari awal itu tidak didengarkan,” ujarnya.

Penolakan penambangan batuan andesit dilakukan warga atas beberapa alasan. Salah satunya untuk menjaga keutuhan desa, mengingat banyaknya dampak yang akan ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan.

Dari aspek kebencanaan, Julian menyebut, Wadas memiliki risiko kebencanaan yang tinggi. Dengan adanya penambangan, maka akan semakin meningkatkan risiko bencana yang terjadi di desa tersebut.

“Wadas itu masuk wilayah yan warna kuning atau memiliki risiko yang tinggi terhadap kebencanaan. Justru, harusnya diperkuat mitigasi kebencanaannya, bukan memperlemah, malah (penambangan) justru memperkuat potensi bencananya,” jelas Julian.

Penambangan batuan andesit di Desa Wadas sendiri dilakukan pemerintah untuk digunakan sebagai material konstruksi Proyek Bendungan Bener. Meskipun menolak penambangan, namun warga tidak menolak adanya pembangunan bendungan tersebut.

“Selama ini belum pernah (batuan andesit di Wadas) ditambang, makanya warga bersikukuh bagaimana caranya membuat (lingkungan) utuh,” tambahnya.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Tidak memberi ruang penularan COVID-19 menjadi kunci pengendalian dalam menghadapi gelombang ketiga di Indonesia. Upaya ini harus dilakukan dikarenakan kasus positif nasional cukup tinggi yang disertai peningkatan angka kematian dan ketersian tempat tidur di rumah sakit (BOR).

Bahkan pada tingkatan provinsi, beberapa provinsi kasusnya sudah menembus rekor gelombang kedua. “Terlebih pula kita perlu waspadai, karena ditengah kondisi saat ini, mobilitas masih sangat tinggi, bahkan tertinggi sejak awal pandemi,” Juru Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, Selasa (15/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Untuk mengetahui kondisi terkini, kasus positif nasional pada gelombang ketiga melonjak tajam dan lebih cepat dibanding gelombang kedua. Bahkan kenaikan mingguan sudah mendekati kenaikan pada puncak kedua akibat varian Delta. Perbandingannya, kasus positif minggu lalu sebesar 290.000 sementara kasus tertinggi di puncak kedua mencapai 350.000 kasus.

Dampak yang sangat ditakutkan, meningkatnya kasus positif gelombang ketiga ini berpengaruh pada tren kematian yang juga meningkat. Meskipun, peningkatannya jauh lebih rendah dibanding di masa lonjakan kedua. Kasus kematian minggu ini 505 orang meninggal, sementara dimasa lonjakan Delta melebihi 12.000 orang meninggal.

“Walaupun demikian nyawa tetaplah nyawa yang tidak tergantikan. Penambahan kasus positif penting terus ditekan utamanya demi menghindarkan kelompok rentan dari paparan virus yang saat ini banyak menyumbangkan angka kematian,” tegas Wiku.

Dampak lain yang ditimbulkan, meningkatnya tren persentase BOR. Meskipun, angkanya masih lebih rendah dibanding lonjakan kedua. Saat ini persentase nasional 32,85%. Sementara rekor tertinggi lonjakan kedua adalah 77, 32%. Untuk hal ini, Pemerintah menjamin ketersediaan tempat tidur termasuk upaya konversi bed yang telah dilakukan di beberapa provinsi. Namun, penting diingat bahwa kapasitas kesehatan memiliki batasan. Terlebih banyak tenaga kesehatan yang sudah tertular.

Karenanya, menekan penularan perlu diupayakan oleh pemerintah daerah di provinsi-provinsi Pulau Jawa – Bali sebagai penyumbang terbesar kasus nasional. Seperti di provinsi ibukota DKI Jakarta sendiri, menyumbang 28% dari kasus nasional. Bahkan angka ini lebih tinggi dibanding masa lonjakan kedua yaitu sebesar 24%. Provinsi lainnya yang juga harus diperhatikan, ialah Jawa Barat dan Banten. Karena jumlah kasus mingguan di minggu melebihi rekor masa lonjakan kedua.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus segera mengevaluasi kembali penerapan PPKM. Terlebih PPKM sudah berjalan sekitar seminggu dan kasus masih belum berhasil ditekan. Harus dipastikan bahwa setiap aturan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terlaksana dengan baik. Juga, dimohon mengaktifkan kembali pembentukan dan kinerja posko di daerahnya.

Terkait posko, data menunjukkan kinerja posko konsisten turun sangat rendah. Saat ini tercatat hanya dibawah 1 juta kegiatan. Padahal pada periode lonjakan kedua kinerja posko ada di kisaran 4 juta. Bahkan kinerja posko pernah mencapai titik tertinggi pada bulan September 2021 sebesar 5,5 juta kegiatan. Dari data saat ini dapat dikatakan pelaksanaan PPKM di tingkat mikro belum berjalan baik.

“Penting diingat peran posko dalam upaya PPKM merupakan Garda terdepan. Posko merupakan modal pengendalian kasus tidak hanya untuk saat ini namun juga di masa depan termasuk periode libur panjang yang akan datang,” tambah Wiku.

Dan hal terakhir yang menjadi perhatian, ditengah tingginya kasus nyatanya tren mobilitas meskipun fluktuatif justru mencapai level tertinggi. Bahkan tertinggi sejak awal pandemi. Terutama di pusat perbelanjaan, lokasi ritel, tempat  rekreasi dan taman. Tingkat mobilitasnya masih setara dengan periode Idul Fitri 2021 lalu yang terjadi tepat sebelum lonjakan kasus kedua.

Hal yang sama juga pada mobilitas di perkantoran dan lokasi transportasi publik lebih tinggi dibanding masa sebelum lonjakan kedua. Meskipun di minggu lalu trennya sedikit menurun, namun level mobilitas yang masih tinggi ini perlu dijadikan kewaspadaan. Terlebih pula, provinsi penyumbang kasus tertinggi di Jawa – Bali sebagian besar wilayah aglomerasi dengan mobilitas antar wilayah yang tinggi.

“Mobilitas yang tinggi ini tidak semata-mata perlu ditekan, namun perlu dikendalikan dan dipastikan bahwa mobilitas yang ada dilakukan dengan aman,” lanjutnya.

Memastikan mobilitas yang aman dapat dilakukan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, melakukan skrining ketat baik dengan tes syarat perjalanan dan penggunaan PeduliLindungi, agar perpindahan orang positif yang dapat menulari banyak orang lainnya dapat dihindari. Sehingga dapat menjaga kasus dari daerah tinggi tidak keluar dan meluas, sama dengan menjaga wilayah lain yang kasusnya belum naik.

“Ingat yang terpenting adalah tidak memberi ruang untuk penularan terjadi,” pungkas Wiku.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tren kematian akibat Covid-19 mulai mengalami peningkatan. Namun, peningkatan itu masih lebih rendah dibandingkan ketika gelombang delta atau gelombang kedua pandemi Covid-19.

Wiku mengatakan, penambahan kasus positif nasional pada gelombang ketiga saat ini melonjak tajam lebih cepat dibandingkan gelombang kedua. “Peningkatan kasus positif ini juga berdampak pada tren kematian yang saat ini juga sudah mengalami peningkatan. Kabar baiknya peningkatan di masa lonjakan ketiga ini jauh lebih rendah dibanding di masa lonjakan kedua,” ujar dia dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 itu menjelaskan, pada pekan lalu terdapat 505 orang meninggal dunia. Pada masa lonjakan akibat penularan varian Delta, terdapat lebih dari 12.000 orang meninggal dunia.

Jumlah kenaikan per pekan pada pekan lalu hampir mencapai jumlah saat puncak kedua pada masa penularan varian Delta. Dia mengatakan, dengan terjadi penambahan sekitar 291.000 kasus Covid-19 pada pekan lalu, saat terjadi kenaikan akibat Omicron, dibandingkan penambahan 350.000 kasus ketika puncak penularan akibat Delta terjadi tahun lalu.

Terjadi juga tren kenaikan keterisian tempat tidur rumah sakit meski masih lebih rendah jika dibandingkan puncak ketika gelombang kedua. Tingkat keterisian nasional saat ini 32,85 persen, dibandingkan 77,32 persen yang menjadi rekor tertinggi ketika penyebaran varian Delta mencapai puncaknya.

Meski memiliki jumlah kematian yang lebih rendah, Wiku tetap mengingatkan pentingnya tetap menekan penambahan kasus khususnya untuk menghindari kelompok rentan tertular Covid-19. “Mencegah agar tidak tertular adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa terutama orang di sekitar kita yang lanjut usia, penderita komorbid dan tidak atau belum dapat divaksin,” kata Wiku Adisasmito.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada beberapa jenis penyakit penyerta (komorbid) yang bisa meningkatkan risiko kematian saat terpapar Covid-19. Untuk kasus secara nasional, kata dia, data menunjukkan mayoritas kasus positif meninggal paling banyak adalah mereka yang memiliki komorbid diabetes melitus.

“Faktanya secara nasional, berdasarkan data yang diakses dari rumah sakit online per tanggal 13 Februari 2022, tercatat pertama, mayoritas kasus positif yang meninggal dikontribusikan oleh komorbid diabetes melitus,” ujar Wiku dalam keterangan persnya secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) 2022, jenis penyakit tersebut, yakni kanker, gangguan ginjal, hati, paru-paru yang kronis, gangguan neurologis, diabetes melitus tipe 1 dan 2, gangguan jantung dan pembuluh darah, infeksi HIV, gangguan sistem kekebalan tubuh, obesitas, thalasemia dan beberapa gangguan kesehatan.

Wiki melanjutnya, data menunjukkan bahwa 15 persen kasus kematian terjadi pada pasien yang memiliki riwayat komorbid lebih dari satu jenis penyakit. Ia menjelaskan, sebuah studi di rumah sakit di India juga menemukan lebih dari 90 persen pasien dengan lebih dari dua jenis komorbid meninggal dunia dibandingkan kasus positif yang hanya memiliki satu sampai dengan komorbid saja.

Selain itu, Wiku mengatakan, mayoritas kasus positif yang mengalami gejala berat atau kritis memiliki komorbid diabetes dan hipertensi. Sebesar 19 persen dari mayoritas tersebut memiliki lebih dari satu jenis penyakit.

Karena itu, Wiku mengingatkan seluruh masyarakat termasuk mereka yang memiliki komorbid atau orang di sekitarnya, wajib berperan untuk melaporkan kasus positif pada kelompok rentan agar dapat ditangani secara dini.

“Bagi kasus positif mengidap komorbid atau orang di sekitarnya dimohon untuk segera menghubungi tenaga kesehatan walaupun gejala yang dirasakan tergolong ringan demi perawatan yang lebih efektif dan cepat,” kata Wiku.

Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki komorbid untuk menyegerakan upaya vaksinasi baik dosis 1, 2, atau booster. Namun, dengan tetap mengkonsultasikan kondisi kesehatannya sebelum divaksinasi melalui fasilitas kesehatan terdekat.

“Pada prinsipnya seluruh masyarakat wajib berhati-hati dalam beraktivitas, termasuk bagi orang tidak termasuk kategori rentan ini. Kita perlu membangkitkan sikap tenggang rasa dengan berusaha saling melindungi karena virus dapat dibawa oleh siapapun baik oleh yang rentan maupun yang tidak,” kata Wiku.

Sementara itu, kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali naik. Satgas Covid-19 mencatat penambahan 57.049 kasus Covid-19 pada hari ini. Sehari sebelumnya atau pada Senin (14/2/2022) kemarin, Satgas Covid-19 mencatat 36.501 kasus.

Meskipun kasus konfirmasi melonjak, angka kasus kematian Covid-19 berkurang menjadi 134 dalam 24 jam terakhir dibandingkan 145 kematian kemarin. Pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona bertambah 26.747.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multireligius. Untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian negeri ini, pemerintah melakukan berbagai strategi. Mulai yang bersifat lokal, struktural, maupun global.

Hal ini diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam pertemuan Sidang Dewan Eksekutif Konferensi Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam Negara-Negara Islam, yang diselenggarakan di Kairo, Mesir. “Saya ingin menyampaikan beberapa strategi Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial dan lebih mendukung perdamaian dunia,” ungkap Kamaruddin yang hadir secara daring mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (14/2/2022).

Kamaruddin mengungkapkan, meskipun mayoritas penduduknya (sekitar 87%) pemeluk agama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam teokratis maupun negara sekuler. “Indonesia bukan negara agama, namun agama memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tutur Kamaruddin.

Sejak dulu, lanjut Kamaruddin, seluruh penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa untuk pembangunan yang mutualistik. Di masa lalu, Indonesia memiliki sejarah kolonialisme, dan hanya dengan bersatu, Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang.

“Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam kesepakatan bersama tentang rukun Pancasila, UUD 1945, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, terus dilakukan upaya untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan berbangsa,” papar Kamaruddin.

“Selain peraturan negara, ada ikatan peraturan sosial yang lebih kuat, atau disebut ‘kearifan lokal’, yang mengikat seluruh masyarakat secara sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, ada upaya struktural yang dilakukan untuk merawat kerukunan yang ada. Yakni, dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini telah dibentuk di 34 provinsi dan sekitar 510 kabupaten dan kota.

“Fungsinya adalah membantu menjaga kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan kerjasama antar umat beragama di Indonesia serta memberikan kesempatan,” ujar Kamaruddin.

Sementara dalam tataran yang lebih luas, Indonesia juga terlibat dalam perdamaian dunia. Selain aktif dalam dialog lintas agama dan multinasional, Indonesia telah mengekspor pengalaman mengelola keragaman agama dan budaya ke ranah global.

Ini, lanjut Kamaruddin, merupakam strategi global yang dilakukan Indonesia untuk terlibat menjaga perdamaian dunia. “Indonesia juga melakuka  penguatan Islam rahmatan lil alamin atau moderasi beragama, sebagai cara strategis untuk kerukunan umat beragama. Selanjutnya, penguatan peran masyarakat sipil berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir,” sambungnya.

Sidang yang diadakan di Kairo ini dipimpin oleh Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Syeikh Abdul Lathif Alu al-Syaikh. Hadir dalam pertemuan tersebut secara luring, Menteri Wakaf Mesir selaku tuan rumah; Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi; Menteri Agama Pakistan; Menteri Agama Gambia; Dubes Maroko di Kairo, mewakili Menteri Wakaf Maroko; dan Dirjen Kementerian Wakaf Yordania.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI didampingi oleh Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag Muchlis M Hanafi hadir secara daring. Begitu pula Direktur di Kementerian Wakaf Kuwait. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, 14-15 Februari 2022.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin Abdul Fattah. Wakil Ketua Umum MUI yang mengkoordinasi bidang Fatwa ini menyampaikan, sosok Prof Hasan merupakan orang yang sangat ringan dalam persoalan-persoalan agama.

“Beliau yang saya kenal, adalah orang yang sangat entengan, ringan kalau ada persoalan agama. Persoalan agama yang membutuhkan jawaban cepat. Beliau adalah kitab berjalan yang selalu bisa menjawab persoalan keagamaan, wabil khususil khusus, pondasi ekonomi syariah dan kehidupan bermasyarakat, ” ujarnya, Jum’at (11/02) pasca acara tahlil malam pertama untuk Prof Hasanuddin AF secara virtual.

Dengan karakter seperti itu, Kiai Marsudi melanjutkan, Prof Hasan menjadi bagian sangat penting di Komisi Fatwa selama ini. Segala amal yang dikerjakan Prof Hasan, menurut dia, dipaketkan kepada Allah SWT melalui dedikasinya di Komisi Fatwa puluhan tahun.

“Saya yakin, amal sholeh yang ditinggalkan oleh almarhum dilihat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Terlebih, apa yang beliau fatwakan telah dipaketkan di Komisi Fatwa MUI. Manfaatnya sungguh bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia serta rujukan bagi dunia internasional, ” ungkapnya.

Untuk itu, Kiai Marsudi mengatakan, apa yang sudah dikerjakan Prof Hasan perlu banyak dicontoh dan diteladani. Tokoh berwawasan luas seperti Prof Hasan sangat dibutuhkan oleh umat. Generasi yang meneruskan jejak Prof Hasan sangat dibutuhkan karena persoaln umat di dunia semakin terus berkembang.

“Amal sholeh beliau ini rasanya belum bisa ada yang menandingi. Karena karya dan usahanya yaitu menghidupkan fatwa-fatwa MUI mengenai ekonomi syariah dan sosial kemasyarakatan, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kiai Marsudi juga memanjatkan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan kemampuan meneruskan amal sholeh yang telah ditinggalkan Prof Hasan.

“Mewakili Majelis Ulama Indonesia, saya turut berduka cita atas wafatnya Prof. Hasanuddin selaku Komisi Fatwa MUI. Insyaalmarhum min ahlil khoir, min ahlil khoir, min ahlil khoir, ” pungkas Kiai Marsudi.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Rektor UIN Jakarta, Prof Amany Lubis, menyampaikan bahwa kepergian Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin AF, meninggalkan duka mendalam. Dia menceritakan bahwa Prof Hasanuddin AF berperan besar dalam perjalanan akademiknya meraih gelar Guru Besar bidang Hukum Tata Negara di UIN Jakarta.

“Saya atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Prof Hasanuddin AF. Beliau mantan dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta periode 2000-2005. Sejak itu, beliau menjadi Ketua Komisi Fatwa,” ujar Rektor Perempuan Pertama UIN Jakarta ini, Jumat (11/02) pasca tahlilan malam pertama untuk KH Hasanuddin AF.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) ini memiliki pengalaman personal dengan Prof Hasanuddin AF. Dia menceritakan sangat kehilangan.

“Saya merasa dibersarkan oleh beliau walaupun tidak pernah menjadi muridnya langsung. Ketika mau menjadi Guru Besar dengan spesialisasi sejarah politik Islam, Prof Hasanuddin AF sangat berjasa, seperti halnya Prof Huzaemah T. Yanggo. Mereka berdua seperti telah meranacng masa depan saya untuk tetap di syariah dan berkiprah di Hukum Tata Negara, ” ujarnya.

Dia ingat, pada tahun 2004, ketika menyusun persyaratan menjadi Guru Besar, banyak sekali bantuan dari Prof Hasanuddin AF.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Prof Hasanuddin AF sangat baik, sangat santun, dan secara pribadi kedekatan keluarga dan kekerasaban sangat terhormat. Kita merasakan sangat kehilangan namun kita harus relakan kepergian beliau menghadap sang khaliq,” ujarnya.

Dia menyampaikan, Prof Hasanuddin AF wafat di malam Jum’at dan dimakamkan di hari Jum’at. Beliau insyallah syahid dan diterima di tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT.

“Insyaallah almarhum dimakamnya juga merasakan kebahagiaan dari doa yang kita panjatkan, dilapangkan kuburnya, dan diberikan cahaya di dalam kuburnya. Insyallah beliau diterima di surga Allah SWT bersama orang-orang shalih dan para nabi,” ucapnya. (mui)