Berita Terkini

MUI Gelar Rakor Bidang Ekonomi dan Keagamaan

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Perekonomian dan Keagamaan 2022. Sejumlah agenda penting dibahas dalam rapat yang digelar di Jakarta, Kamis (17/3/2022) itu.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menuturkan pada Rakorbid 2022 kali ini membahas tiga agenda penting di dalamnya. Pertama, Rakorbid ekonomi dan keuangan syariah, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui UMKM sehingga memberikan dampak pada pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 di antaranya pada bidang ekonomi umat, Pinbas, DSN MUI, dan Dewan Halal MUI.

Buya Amirsyah, mengatakan agenda kedua yaitu Rakorbid keagamaan yang  di antaranya bertujuan untuk penguatan fatwa, dakwah, pengkajian, penelitian, dan ukhuwah. Agenda ketiga yaitu Rakorbid organisasi. Rapat tersebut dalam rangka konsolidasi organisasi dan program yang di antaranya meliputi bidang Hukum, HAM, Infokom, Komisi Remaja dan Keluarga, dan Basarnas.

Acara yang berlokasi di Hotel Sultan, Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Waketum Korbid 1, Buya Anwar Abbas, Waketum Korbid 2, KH Marsudi Suhud, dan Waketum Korbid 3, Buya Basri Bermanda.

Buya Amirsyah Tambunan berharap Rakorbid tahun ini dapat memberikan penguatan program berdasarkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada.

“Sebagaimana amanah yang diberikan kepada MUI, hasil rakorbid ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah dalam melayani umat (khodimul ummah) serta dapat menjadi mitra pemerintah (shodiqul hukumah),” ungkap Buya Amirsyah, saat berbincang dengan MUIdigital, Jumat (18/3/2022).

 

Indonesia Hadir di Pameran Haji Dunia

Redaktur: Mazaya

SAUDI(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (21/3/2022) menghadiri pembukaan Mu’tamar wa Ma’radl Khidamaatil Hajj wal ‘Umrah atau Conference and Exhibition for Hajj and Umrah Services (Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umrah) di Jeddah, Arab Saudi.

Pameran ini dibuka Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al-Rabiah. Hadir Gubernur Makkah Pangeran Khalid bin Faishal Abdul Aziz, serta lebih 20 menteri agama dari berbagai negara.

Usai pembukaan Menag Yaqut Cholil Qoumas meninjau stan pameran Indonesia. Stan ini menyajikan layanan informasi seputar sejarah penyelenggaraan haji dan umrah. Ada sejumlah paspor dan gelang jemaah haji dari masa ke masa.

Dihadirkan juga sepeda motor astrea tujuh tiga atau Astuti yang biasa digunakan di Mina saat operasional penyelenggaraan ibadah haji. Kendaraan roda dua ini digunakan untuk mengantar jemaah dari tenda misi haji Indonesia ke tenda jemaah.

Menag Yaqut sempat berbincang dengan petugas stan pameran Indonesia, lalu mencoba menghidupkan motor Astuti. Khusus terkait layanan jemaah, Menag menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi, mulai mekanisme deteksi jemaah hingga manasik. Menag ingin ke depan sudah berbasis digital.

“Ke depan saya harap layanan jemaah sudah berbasis digital dan lebih fleksibel. Misalnya, gelang yang juga bisa untuk memantau pergerakan jemaah sekaligus memitigasi jemaah tersesat. Atau, bagaimana dibuat inovasi untuk membantu jemaah usia lanjut,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

“Nanti kita coba kemungkinan kerja sama dalam pengembangan teknologi mutakhir,” sambung Menag Yaqut.

Menag menilai proses transformasi digital dalam layanan haji harus segera diwujudkan. Terlebih, kemajuan transformasi yang disiapkan Arab Saudi juga sangat bagus. “Saya tadi melihat pameran Liga Arab Dunia, dan tampak sekali transformasi digital layanan jemaah sudah mereka siapkan,” terang Menag.

“Bahkan, mereka sudah mengembangkan manasik metaverse. Saya sempat mencobanya. Ini cukup menginspirasi. Kita harus segera melalukan adopsi dan adaptasi demi meningkatkan kualitas layanan jemaah,” tandasnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyambut baik gagasan Menag untuk mempercepat proses transformasi digital untuk memberi kemudahan layanan bagi jemaah umrah.

“Proses transformasi layanan digital akan segera kami lakukan. Tujuannya satu, memberikan kemudahan dan mempercepat layanan bagi jemaah haji dan umrah. Ini sesuai juga dengan tema Hari Amal Bhakti Kemenag yang dicanangkan Gus Menteri,” ujar Hilman.

Kemenag: BPJPH Tidak Akan Keluarkan Sertifikasi Tanpa Ketetapan Halal MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa proses sertifikasi halal saling ketergantungan antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Mastuki mengatakan, proses sertifikasi halal dilakukan secara bersama-sama sejak 2019.

“Jadi sudah bersama-sama sejak 2019. Ketika masa label halal itu tidak ada pengalihan atau pengambilalihan dari MUI ke BPJPH. Tidak ada isu pengalihan karena ini bersama-sama,” ujarnya saat konfrensi pers bersama MUI, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Jumat (18/3/2022).

Sehingga, kata Mastuki, proses sertifikasi halal melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan yang biasa pihaknya sebut sebagai ‘interdependensi’.

“Kalau bahasa yang sering kami gunakan interdependensi, saling ketergantungan antara BPJPH. BPJPH itu menerima tugasnya kemudian dilanjutkan LPH. LPH tidak akan melakukan pemeriksaan kalau tidak ada pendaftaran pelaku usaha ke BPJPH. Begitu juga MUI tidak bisa melakukan sidang fatwa, kalau tidak ada bahannya yang sudah diperiksa oleh LPH,” jelasnya.

 

Mastuki menegaskan bahwa BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal tanpa ketetapan halal dari MUI.

“BPJPH tidak menerbitkan sertifikat halal kalau tidak ada fatwa dari MUI. Jadi interdependensi saling ketergantungan,”kata Mastuki.

Sementara mengenai waktu proses sertifikasi halal, Mastuki menjelaskan, bahwa proses pemeriksaan memakan waktu 21 hingga 34 hari kerja.

Mastuki menuturkan, waktu tersebut dimulai dari pengajuan sertifikasi halal, verifikasi dokumen, hingga pemeriksaan oleh LPH yang memakan waktu hingga 15 hari dan akan ada tambahan waktu jika ada alasan tertentu selama 10 hari.

“Jadi ada masa tambahan, jika ada alasan-alasan tertentu. Kemudian dilakukan oleh MUI selama 3 hari, plus tiga hari jika ada kondisi yang memungkinkan untuk tambahan waktu,” sambungnya.

 

Kemudian, kata Mastuki, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal dalam satu hari setelah adanya ketetapan halal dari MUI.(mui)

 

BPJPH-UNP Siapkan Pendampingan PPH dan LPH

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) untuk membahas penyiapan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan juga pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan upaya itu dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur Jaminan Produk Halal (JPH) untuk mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya di Sumatera Barat.

“Peran perguruan tinggi sangat urgen dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Di antaranya adalah dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal dan melaksanakan Pendampingan Proses Produk Halal bagi pelaku UMK.” kata Aqil Irham di Padang, Minggu (20/3/2022).

“Dua peran tersebut sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan tercapainya target 10 juta produk bersertifikat halal khususnya bagi UMK.” imbuhnya.

Lebih Lanjut, Aqil Irham mengatakan bahwa berdirinya banyak LPH dimaksudkan untuk semakin mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang tersebar di tanah air. Bertambahnya jumlah LPH diharapkan juga merata sehingga menjangkau sebaran pelaku usaha di setiap daerah, di setiap provinsi dan juga kabupaten/kota di Indonesia.

“Dengan semakin banyaknya jumlah LPH yang ada, maka tentu harus dipersiapkan lebih banyak lagi tenaga auditor halalnya, dan perguruan tinggi memiliki SDM yang potensial untuk menjadi calon auditor halal.” lanjut Aqil Irham.

Aqil Irham juga mengatakan bahwa saat ini BPJPH bersama para stakeholder termasuk perguruan tinggi terus mempersiapkan tenaga pendamping PPH bagi UMK. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pelatihan pendamping PPH dan ToT pendampingan PPH.

ToT bagi lembaga pendamping PPH diberikan kepada lembaga yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, yang melibatkan unsur Dosen perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, serta Pengurus Ormas Islam/Lembaga Keagaamaan Islam. Selanjutnya, Lembaga Pendamping PPH yang sudah ditetapkan oleh BPJPH tersebut dapat melaksanakan pelatihan pendamping PPH sesuai dengan standar dari BPJPH.

“Pelatihan Pendamping PPH kita laksanakan untuk menyiapkan 100.000 pendamping PPH dari berbagai unsur yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Ormas Islam atau Lembaga Islam, juga Penyuluh Agama Islam Non PNS.” jelas Aqil Irham.

Hadir dalam FGD Rektor UNP Ganefri, Wakil Rektor II Syahril, Wakil Rektor III Hendra Syarifuddin, Wakil Rektor IV Yasri, Sekretaris Universitas Erianjoni, para Dekan serta Dosen UNP.

Editor: Moh Khoeron     Fotografer: Istimewa

Paragon Turut Meriahkan Mandalika Experience Expo 2022 Bersama UMKM NTB

Redaktur: Mazaya

LOMBOK(Jurnalislam.com)– PT Paragon Technology and Innovation (Paragon), perusahaan kosmetik lokal terbesar di Indonesia, turut memeriahkan Mandalika Experience Expo 2022 yang diselenggarakan di Parkir Timur Sirkuit Mandalika dan Masjid Islamic Center Lombok pada 18-20 Maret 2022. Paragon dengan brand-nya yakni Wardah dan Kahf, mendukung kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai wujud nyata dari dukungan pemberdayaan UMKM lokal dari Paragon untuk Indonesia. Paragon mendukung booth dan tenda di lokasi acara untuk ditempati oleh UMKM dalam memamerkan karyanya. 

 

Lebih dari 120 UMKM yang berasal dari provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah terlibat dalam Mandalika Experience Expo 2022 dan telah mendapat binaan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Dalam acara yang dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan MotoGP ini, H. Wirajaya, MA (Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi NTB) menyampaikan bahwa Mandalika Experience Expo 2022 diharapkan bisa kembali menggerakkan industri ekonomi kreatif di NTB lewat perkembangan UMKM. “Kami berharap dengan adanya event ini bisa membangkitkan kembali situasi ekonomi kreatif di sini, apalagi ini bersamaaan dengan adanya event MotoGP di Mandalika, yang bisa membawa traffic ke tenant-tenant di sekitarnya sehingga UMKM semakin maju ke depan”, ujar H. Wirajaya, MA.

 

Membawa Wardah dan Kahf di acara Mandalika Experience Expo 2022, Paragon turut memperkenalkan campaign Beauty Moves You yang digagas oleh Wardah untuk mempromosikan aspek baru kecantikan bagi perempuan, yang mengedepankan nilai-nilai progresif, modern, kesopanan, berani, dan kebermanfaatan. Selain itu, Paragon juga memperkenalkan campaign #MandaliKahf yang digagas oleh Kahf sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dan para pembalap MotoGP yang sedang bertanding di Mandalika.

 

Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk memberi kebermanfaatan terhadap sesama, Paragon berharap dukungannya dalam acara Mandalika Experience Expo 2022 dapat turut memajukan ekonomi kreatif di Indonesia lewat pemberdayaan UMKM. “Harapan kami tentunya perusahaan Paragon dengan brand Kahf dan Wardah bisa selalu bermanfaat untuk semua, khususnya di bidang ekonomi kreatif sehingga UMKM bisa bangkit dan terus maju.”, ujar Wilda Arginisa (Public Relations Wardah dan Kahf).

 

Pemerintah Sambangi Kementerian Haji Saudi, Sampaikan Siap Berangkatkan Haji

JEDDAH(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jeddah, Arab Saudi, Ahad, 20 Maret 2022.

Hadir Dubes RI di Saudi Abdul Aziz,  Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali.

“Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari luar Saudi,” terang Menag di Jeddah, Senin (21/3/2022).

Menag juga mendiskusikan kemungkinan jumlah kuota haji Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Menag berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan banyaknya jemaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci.

“Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal,” jelas Menag.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan haji dan memohon agar segera ada kepastian kuotanya,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan persiapan. Hal itu dilakukan karena pemerintah Arab Saudi tahun ini akan membuka kesempatan jemaah luar Saudi untuk beribadah haji. Apalagi, saat ini, jemaah umrah dari berbagai negara juga sudah ramai berdatangan dan semua berjalan lancar.

Adapun terkait kuota, jelasnya, hal itu menurutnya bukan keputusan Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota, harus melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.

Tawfiq F. Al-Rabiah juga menjelaskan bahwa jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jemaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan.

Kepastian terkait kuota haji ditunggu oleh semua negara pengirim jemaah, tidak hanya Indonesia. Selain Menag Yaqut, sejumlah menteri agama dari berbagai negara juga telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menanyakan hal yang sama, yaitu kuota. Di antara mereka adalah Menteri Hal Ehwal Ugama Malaysia, Menteri Agama Turki, Qatar, Tunisia, Etopia, Bangladesh, Mesir, Irak, Uni Emirat Arab, dan negara lainnya.

Kunjungan kerja Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar wa Ma’radl Khidamaatil-Hajj wal-‘Umrah. Diselenggarakan Menteri Haji dan Umrah, Muktamar dan Pameran Internasional Haji dan Umrah yang berlangsung pada 21 Maret ini dihadiri para menteri agama dari berbagai negara, khususnya yang mengirim jemaah haji.

Ayo Daftar! Ada Kuota 25 Ribu UMK untuk Sertifikasi Halal Gratis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati. Program yang dilaunching tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (20/3/2022).

Aqil menyebut kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran  mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” urainya.

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.

“BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP),  KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkasnya.

Yaqut: Islamofobia dan Narasi Kebencian terhadap Islam Harus Diperangi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Persatuan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai ‘Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia’. Keputusan ini diterbitkan dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada Selasa, 15 Maret 2022.

“Kemenag menyambut baik dan mendukung ketetapan PBB, tanggal 15 Maret dijadikan sebagai ‘Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia’. Segala bentuk Islamofobia memang harus diperangi,” tegas Menag di Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Istilah Islamofobia sering dipahami sebagai gelombang prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan muslim. Menurut Menag, semua bentuk prasangka dan ketakutan yang dialamatkan kepada agama, harus diperangi. Sebab, itu adalah salah satu faktor yang mengancam kerukunan dan harmoni antarumat beragama.

“Segala bentuk gelombang ketakutan terhadap agama, harus diperangi,” jelas Menag.

Menag berharap, keputusan PBB ini bisa menjadi momentum bagi umat Islam, untuk berada di garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia. Umat Islam harus dapat menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip Islam yang cinta damai. Demikian juga umat agama lainnya, untuk menunjukkan sikap sesuai ajaran agamanya masing-masing yang tentu juga mengedepankan persaudaraan dan kedamaian.

“Penting bagi umat seluruh agama untuk memastikan bahwa kerukunan, perdamaian, dan harmoni adalah ajaran universal agama. Sudah semestinya semua bergerak bersama dalam menciptakan persaudaraan kemanusiaan, bukan perpecahan dan permusuhan,” jelas Menag.

“Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apa pun motifnya. Memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama,” sambungnya.

Ikhtiar mewujudkan perdamaian dunia, lanjut Menag, harus terus diupayakan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pihaknya kini tengah terus berupaya menjalin komunikasi dengan dua tokoh agama dunia, Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb dan Pemimpin Gereja Vatikan Paus Fransiskus.

Menag mengapresiasi inisiatif keduanya dalam mempromosikan nilai-nilai koeksistensi, toleransi, dan perdamaian yang dirinci dalam Dokumen Persaudaraan Manusia. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh Imam Besar Ahmed Al-Tayeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada Februari 2019.

“Kami masih mengupayakan kedua tokoh agama dunia itu bisa hadir di Indonesia untuk melihat kerukunan, harmoni, dan persaudaraan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini,” jelasnya.

“Kami masih mencoba menjalin komunikasi, baik dengan Majelis Hukama Al-Muslimin di Abu Dhabi yang dipimpin oleh Grand Syekh Ahmed Al-Tayeb. Juga dengan pihak Al-Azhar karena beliau saat ini adalah Grand Syekh Al-Azhar. Komunikasi juga terus coba dijalin dengan pihak Gereja Vatikan,” tandasnya.

 

Aplikasi Haji Pintar Bisa Permudah Pendaftaran Online

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini merilis inovasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dalam pelayanan kepada jemaah haji. Inovasi itu berupa aplikasi mobile HajiPintar.

Dengan aplikasi ini, calon jemaah kini dapat mendaftar haji secara online. Aplikasi ini dirilis oleh Menag bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

“Pada momentum Rakernas hari ini, saya bersyukur dan mengapresiasi, bisa me-launching pendaftaran haji secara elektronik. Cukup dengan menggunakan aplikasi mobile HajiPintar, jemaah dapat mendaftar haji,” kata Menag didampingi Dirjen PHU Hilman Latief.

“Saat mendaftar, jemaah tidak harus datang ke Kantor Kemenag Kab/Kota. Bukti pendaftaran hajinya dikirimkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik pula,” sambung Menag.

Dengan sistem ini, kata Menag, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri pun bisa mendaftar haji. Prosesnya sederhana, cepat, murah, dan mudah.

“Inovasi ini digagas semenjak Prof. Nizar Ali menjabat Dirjen Haji dan kini diwujudkan oleh Prof. Hilman Latif,” jelas Menag.

Tidak berpuas sampai di aplikasi mobile HajiPintar, Menag meminta kepada jajaran Ditjen PHU untuk terus berinovasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu yang diusulkan Menag adalah pelaksanaan pembelajaran manasik haji di tanah air dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.

“Layanan haji ke depan harus lebih modern. Pelayanan sebelum dan pascapandemi tentu tidak bisa kita samakan dengan pelayanan di masa mendatang. Apa yang kita launching hari ini adalah bagian dari transformasi digital. Kita harus beradaptasi dengan teknologi,” kata Menag.

“Terus kembangkan. Misalnya, pembelajaran manasik di tanah air yang dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sehingga calon jemaah saat belajar manasik benar-benar bisa merasakan hadir di Makkah meskipun secara virtual. Ini akan sangat membantu jemaah haji kita daripada mengunakan cara konvensional. Saat ini sudah eranya Metaverse,” tandasnya.

Pertemuan Perdana G20 EdWG, Delegasi Sepakat Dukung Empat Agenda Prioritas Usungan Kemendikbudristek

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)– Menutup rangkaian agenda pertemuan pertama Education Working Group (EdWG) G20 2022 yang dipimpin Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, Ketua G20 EdWG Iwan Syahril menyatakan bahwa Indonesia telah memperkuat ajakan kepada negara-negara G20, negara undangan khusus, organisasi internasional, serta kelompok kerja dan kelompok pelibatan G20 terkait untuk bergotong royong menciptakan pendidikan yang berkualitas.

 

Negara-negara anggota G20 juga menyepakati komitmen untuk mendukung empat agenda prioritas bidang pendidikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bersama untuk bangkit dari situasi pandemi. Keempat agenda tersebut adalah Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Teknologi Digital dalam Pendidikan, Solidaritas dan Kemitraan, serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19.

 

Sebagaimana Indonesia yang menyampaikan tantangan selama pandemi dan berbagi praktik baik terobosan Merdeka Belajar untuk memulihkan dunia pendidikan, pada pertemuan pertama EdWG G20, para delegasi G20 juga berbagi inisiatif, strategi, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam mengakselerasi kualitas pendidikan.

 

“Indonesia berbagi praktik baik terobosan Merdeka Belajar untuk pemulihan pendidikan, di mana sejumlah negara juga telah melakukan praktik-praktik yang selaras dengan apa yang dilakukan Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar,” ujar Iwan dalam sambutannya pada Konferensi Pers 1st G20 Education Working Group Meeting, Jumat (18/3).

 

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, “Para delegasi yang hadir dalam pertemuan perdana G20 EdWG ini juga berbagi inisiatif, strategi, serta praktik baik yang berkaitan dengan empat agenda prioritas yang kami dorong. Hal tersebut dimaksudkan agar kita saling belajar satu sama lain, sekaligus memperkuat prinsip gotong royong menuju penguatan kolaborasi di tingkat global,” tuturnya.

 

Menutup keterangan persnya, Iwan menyatakan, “Kami akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari pertemuan pertama ini dengan cara memperkuat konsensus dan semangat gotong royong yang telah terbentuk pada pertemuan-pertemuan EdWG selanjutnya.”

 

Pertemuan G20 EdWG yang kedua, ketiga, dan keempat akan dilaksanakan sebelum pertemuan tingkat menteri pendidikan pada Juli 2022 di Bali, Indonesia.