Berita Terkini

Oleh : Herliana Tri M

Penyakit, baik disebabkan oleh bakteri ataupun virus dapat menimpa siapapun. Tak mengenal status sosial, gender ataupun jabatan. Karena itulah penanganan kesehatan masyarakat tak mengenal strata, semua layak mendapatkan kemudahan kesempatan yang sama.

Dilansir antaranews.com, 23/10/2025 mengabarkan sehubungan dengan maraknya berita cuaca pans ekstrim dan peningkatan kasus ISPA di beberapa wilayah di Indonesia, Dinas Kesehatan Bogor menyampaikan bahwa
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas maupun bawah, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru.

Penyakit berlangsung cepat (akut), biasanya kurang dari 14 hari, dan dapat menimbulkan berbagai gejala mulai dari ringan hingga berat.
ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri.
Virus: influenza, parainfluenza, rhinovirus, adenovirus, RSV (Respiratory Syncytial Virus), dan coronavirus.
• Bakteri: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, dan Bordetella pertussis.
Faktor lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, debu, cuaca dingin, dan kepadatan hunian juga meningkatkan risiko terjadi ISPA.

Himbauan ini mengingatkan kita untuk tetap berhati- hati dengan cuaca iklim yang tak menentu. Sulit untuk disebut apakah sekarang ini musim penghujan atau kemarau. silih bergantinya panas yang terik dan curah hujan tinggi tak terprediksi membuat adaptasi tubuh atas cuaca menjadi tantangan tersendiri.

Data ISPA Kota Bogor

Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Bogor mengalami lonjakan, dengan total kasus mencapai 26.597 kasus pada September 2025. Peningkatan ini menyebabkan Dinas Kesehatan Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti menjaga kebersihan, ventilasi rumah, menggunakan masker, mencuci tangan, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala. 

Imbauan dari pemerintah ini penting, namun tak langsung membuat masyarakat patuh dsn mengikuti saran tersebut. Bukan karena imbauan tersebut tidak bermanfaat, namun kondisi ekonomi menjadikan masyarakat tak mampu memperlakukan diri secara ideal, bagaimana seharusnya. Kebutuhan ekonomi yang tinggi, menjadikan sebagian masyarakat harus berhemat mengencangkan ikat pinggang, meskipun akhirnya kwalitas gizi tak terpenuhi.

Disisi lain, untuk berobat pun terkadang tidak memiliki waktu luang yang cukup, mengingat untuk mendapatkan layanan kesehatan murah mereka harus siap mengorbankan waktu jam kerja, belum lagi waktu yang cukup lama dalam hal administrasi rumah sakit sampai titik akhir mendapatkan obat.

Kondisi fisik kadang ‘terabaikan’ ditambah kondisi rumah masyarakat kurang layak huni dari sisi kurangnya cahaya matahari masuk karena padatnya rumah penduduk, minimnya ventilasi udara, sempitnya ukuran rumah yang tak sebanding dengan jumlah penghuni di dalamnya, menjadikan penyakit ISPA tak kunjung mereda, bahkan meningkat secara grafiknya.

Pandangan Islam Terkait Kesehatan Masyarakat
 
Islam tak memilah-milah apakah seseorang itu golongan kaya atau miskin. Kategori miskin maupun kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan terbaik oleh negara sesuai kebutuhan medisnya. Sebab, layanan kesehatan dipandang dalam Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh warga dan negara tidak boleh melalaikan kewajibannya, negara tidak boleh juga mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta maupun pembebanan kepada rakyatnya sendiri.

Sehingga hubungan rakyat dengan penguasa untuk mengurusi kesehatan tak boleh dipandang dengan pendekatan bisnis atau urusan pribadi masing- masing warga negara.

Negara tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ia orang kaya dan mampu membayar.  Hal ini karena negara berperan menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara.
 
Pelayanan gratis yang diberikan oleh negara, bukan berarti pelayanan secara asal-asalan dan apa adanya. Seperti istilah sekarang ‘wani piro’. Yang bisa diartikan, untuk mendapatkan pelayanan terbaik dibutuhkan biaya besar juga. Ini tak berlaku dalam pelayanan kesehatan Islam. Profesional dalam layanan Kesehatan menjadi bagian dari pengurusan negara untuk rakyat.

Negara wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. Itu adalah tanggung jawabnya.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Sebagai gambaran, Rasulullah shalallahu alaihi wa Sallam dan kepala negara setelah beliau, melaksanakan sendiri layanan kesehatan. Nabi Shalallahu alaihi wa Sallam (sebagai kepala Negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi Shalallahu alaihi wa Sallam mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut Rasulullah jadikan sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Anas ra. menuturkan bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka jatuh sakit saat di Madinah. Rasulullah shalallahu alaihi wa Sallam selaku kepala negara meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah memanggil dokter untuk mengobati Aslam secara gratis (HR al-Hakim).
Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan wajib dilakukan Negara dan bukan yang lain. Negara harus mandiri dan tidak bersandar maupun bekerjasama dengan pihak lain (swasta).

Pada masa penerapan Islam sebagai aturan kehidupan bernegara, hampir setiap daerah terdapat tenaga medis yang mumpuni. Negara tentu sangat memperhatikan penempatan tenaga ahli kesehatan di setiap daerah. Islam tidak membatasi kebolehan pasien menginap selama sakitnya sampai sembuh tanpa dipungut biaya sepeserpun.
 
Kompetensi Tenaga Medis

Sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam secara keseluruhan dibangun atas fondasi yang kokoh dan benar untuk menjamin kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada Pemerintah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran.  Tugas mulia ini tidak boleh dilalaikan sedikit pun. Apapun alasannya.

Sistem pendidikan Islam, termasuk pendidikan kedokteran, benar-benar sempurna pada tataran input, proses maupun output. Kebijakan sistem pendidikan bebas biaya. Kurikulum berdasarkan akidah Islam menjadi sebaik-baik jalan lahirnya para peserta didik pendidikan kedokteran, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Pendidikan kedokteran bebas biaya. Kurikulum pendidikan kedokteran yang berdasarkan akidah Islam mampu melahirkan para dokter yang berkompeten.

Khilafah hanya akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di atas prinsip-prinsip pelayanan atau sosial dan sesuai  dengan etik kedokteran Islam. Para dokter yang jumlahnya memadai dengan kompetensi terbaik akan dipekerjakan pada institusi-institusi pelayanan kesehatan dalam negeri. Mereka digaji secara patut dan bertugas sesuai kapasitasnya

Kebijakan negara yang berorientasi pelayanan meniscayakan tersedianya fasilitas kesehatan, sarana prasarananya secara memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sistem sanksi Islam yang bersifat pencegah-penebus, atmosfir ketakwaan dan kesejahteraan yang melingkupi menjadikan sistem kesehatan benar-benar terjauh dari bahaya petaka malpraktek.
 
Demikian juga akselerasi riset dalam Islam, potensi intelektual muslim tidak boleh terbajak oleh kepentingan bisnis industri kesehatan. Kehidupan didesain untuk memberdayakan kehidupan manusia, bukan untuk menghidupkan mesin-mesin pemutar uang untuk industri kesehatan ala kapitalis. Kapitalisme telah gagal sebab menjadikan sumberdaya alam bahkan sumberdaya manusia sebagai aset bagi mekanisme putaran pasar atau uang semata.

Dalam model kesehatan Islam, intelektual para ahli di bidang kesehatan difungsikan untuk menginovasi produk-produk kesehatan termasuk obat agar negara mampu melayani seluruh rakyatnya dengan baik. Sekali lagi, ilmu terdedikasi bukan untuk bisnis industri global. Negara punya peran untuk mengurus kemaslahatan rakyat. Tidak semua hal harus dianggap berdasar kacamata bisnis.
Para ilmuwan Islam seperti al-Biruni, Ibnu Sina, dsb sebagai contoh dedikasi ilmu untuk kemaslahatan umat.

Dalam dunia kedokteran, ilmuwan Persia yang dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna, menulis buku terkenal The Canon of Medicine. Ini merupakan buku teks standar yang diajarkan di berbagai universitas di seluruh dunia hingga abad ke-18. Melalui bukunya, Ibnu Sina memperkenalkan: sifat menular dari penyakit menular; penggunaan karantina untuk mencegah penyebaran infeksi; kondisi neuropsikiatri seperti epilepsy, stroke, dan dementia; gejala dan komplikasi diabetes; dan penggunaan uji klinis dalam obat eksperimental.

Kemajuan yang dicapai dalam dunia kedokteran adalah karena umat Islam mengikuti perintah Allah seperti yang tercantum dalam al-Quran dan as-Sunnah dalam menjaga urusan rakyat. Salah satu Hadis Nabi shalallahu alaihi wa Sallam yang terkenal berbunyi, “Tidak ada penyakit yang Allah telah ciptakan, kecuali bahwa Dia juga telah menciptakan pengobatannya.” (HR al-Bukhari).

Keberadaan obat untuk setiap penyakit dan menjaga urusan warga negara mendorong umat Islam untuk membuat kemajuan dalam penelitian medis sebagai dorongan keimanan dan ketakwaan.

Negara Islam akan menumbuhkan semangat rakyatnya untuk meningkatkan kapasitas diri. Di antaranya untuk memberi kontribusi bagi umat, juga melakukan opini publik tentang sistem kesehatan yang merawat dan melindungi kehidupan manusia. Negara mereposisi diri dengan menjalankan pola kehidupan masyarakat sesuai tuntunan Islam, sekaligus membuang pola kehidupan kapitalis dan komunis. Negara mengambil peran besar dalam pengelolaan riset dalam bidang kesehatan, yakni menjadikan arah riset didedikasikan bagi penduduk bumi.
 
Dalam konsep sistem kesehatan dalam Islam, Negara mengobati pasien penderita wabah secara gratis, profesional dan tidak mendasarkan pelayanan pada ‘kembalinya uang’. Negara justru diwajibkan oleh syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan secara gratis, mengurus kebutuhan warganya dan memastikan bahwa seluruh warganya (baik Muslim maupun non-Muslim) hidup dengan mendapatkan jaminan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal-hal semacam itu merupakan kewajiban umum (fardhu kifayah).

Beginilah gambaran kesehatan ideal yang diberlakukan Islam. Penanganan gratis, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadikan penyakit tak dibiarkan bertahan lama ada pada masyarakat, apalagi virus yang sifat penyebarannya cepat melalui udara, dibutuhkan penanganan cepat dan memadai sehingga penyakit tak merata menjadi endemik dan pandemi.

Oleh: Djumriah Lina Johan
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Sudan menjadi topik hangat yang wajib untuk diikuti akhir-akhir ini. Dikutip dari Aljazirah, RSF yang berperang melawan militer Sudan untuk menguasai negara itu, menewaskan sedikitnya 1.500 orang selama tiga hari terakhir, ungkap Jaringan Dokter Sudan pada hari Rabu. Kelompok tersebut, yang memantau perang saudara di Sudan, menggambarkan situasi itu sebagai “genosida yang nyata”.

“Pembantaian yang disaksikan dunia saat ini merupakan perpanjangan dari apa yang terjadi di el-Fasher lebih dari satu setengah tahun lalu, ketika lebih dari 14.000 warga sipil terbunuh akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum,” kata kelompok Jaringan Dokter Sudan.

Serangan dilakukan sebagai bagian dari “kampanye pembunuhan dan pemusnahan yang disengaja dan sistematis”. Pernyataan ini muncul ketika bukti baru pembunuhan massal di wilayah strategis tersebut muncul dari Humanitarian Research Lab (HRL) Yale, yang melaporkan bahwa citra satelit el-Fasher, yang diambil setelah RSF masuk, menunjukkan kumpulan objek yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Serta area perubahan warna merah yang luas di tanah.

RSF telah terlibat dalam perang saudara berdarah dengan tentara Sudan sejak tahun 2023. Pasukan paramiliter menyerbu el-Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada hari Ahad setelah 17 bulan pengepungan.

Analisis

“Seorang pejabat diplomatik pada Kamis kemarin menegaskan bahwa negara-negara Kuartet (AS, Saudi, UEA dan Mesir) akan berkumpul pada hari ini di Washington dengan perwakilan dari Militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat untuk mendorong kedua pihak ke gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah “menekan secara bersatu untuk mengokohkan gencatan senjata dan mengizinkan masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke warga sipil” (al-‘Arabiya, 24/10/2025).

Ini bermakna bahwa bersamaan waktunya penyerbuan al-Fasyir oleh Pasukan Dukungan Cepat dan pengosongan Militer Sudan dari kota tersebut dengan pertemuan di Washington menunjukkan bahwa keputusan penyerahan kota strategis tersebut kepada Pasukan Dukungan Cepat telah diambil di Washington dan kedua belah pihak Sudan segera melaksanakannya.

Al-‘Arabiya pada 12/9/2025 mengutip dari pernyataan yang keluar dari pertemuan itu: “Dinyatakan di dalam pernyataan bersama: “dengan undangan dari Amerika Serikat, para menteri luar negeri Amerika Serikat, Mesir, Saudi dan UEA menggelar konsultasi mendalam mengenai konflik di Sudan, mengingat bahwa konflik tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan menimbulkan risiko serius bagi perdamaian dan keamanan regional. Para menteri menegaskan komitmen mereka terhadap seperangkat prinsip bersama untuk mengakhiri konflik di Sudan”.

Poin keempat pernyataan tersebut menyatakan: “Masa depan pemerintahan di Sudan akan ditentukan oleh rakyat Sudan melalui proses transisi yang inklusif dan transparan yang tidak tunduk kepada kendali pihak yang bertikai”.

Salah satu poin pernyataan tersebut juga menyatakan: “Segala upaya akan dilakukan untuk mendukung penyelesaian konflik melalui negosiasi dengan partisipasi efektif Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat”.

Dari teks pernyataan di atas menunjukkan pengakuan kepada kedua pihak yang bertikai di Sudan dan secara setara dan meminta keduanya untuk berpartisipasi. Artinya bahwa pernyataan tersebut tidak menunjuk kepada Pasukan Dukungan Cepat dengan sifatnya sebagai pasukan separatis dan pemberontak dan tidak menyerunya untuk menghentikan pemberontakannya secara khusus dan bahwa ia membentuk pemerintahan separatis untuk memecah belah Sudan. Hal itu berarti pengakuan Amerika atas kontrol Pasukan Dukungan Cepat dan eksistensi legalnya di wilayah Darfur dan kota terpentingnya, al-Fasyir.

Langkah selanjutnya dari rencana Amerika untuk Sudan, yaitu gencatan senjata, yang berarti menutup jalan sepenuhnya bagi Militer Sudan untuk merebut kembali al-Fasyir dan membuat kontrol Hamidati atas wilayah tersebut menjadi stabil dan tidak terganggu oleh bentrokan apa pun.

Amerika dengan hampir jelas dan tegas, melanjutkan rencananya dan mempercepat langkahnya untuk memecah belah Sudan dan memisahkan wilayah Darfur dari Sudan, sebagaimana sebelumnya telah memisahkan wilayah selatan Sudan.

Sungguh termasuk hal yang menyakitkan, Amerika kafir penjajah mampu mengatur perang yang menewaskan ribuan orang di Sudan dan menggunakan agen-agennya untuk menjalankan hal itu secara terbuka bukan secara rahasia, terangan-terangan bukan tersembunyi.

Al-Burhan dan Hamidati bertarung menggunakan darah warga Sudan bukan untuk apa-apa kecuali untuk melayani kepentingan-kepentingan Amerika yang mana Amerika ingin mengulangi pembagian Sudan seperti yang telah dilakukannya pada pemisahan Sudan selatan dari Sudan. Dan Amerika kafir penjajah sekarang mengerahkan segenap usaha dalam memisahkan Darfur dari Sudan yang masih tersisa.

Upaya yang dilakukan oleh Amerika di atas tidak terlepas dari Sudan yang memiliki signifikansi geopolitik yang sangat besar. Yakni, dibentuk oleh daratannya yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi di jantung beberapa jalur perdagangan dan politik paling vital di dunia.

Posisi geografis Sudan merupakan salah satu aset strategis terbesarnya. Yaitu, terletak di timur laut Afrika, Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yakni Mesir, Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Etiopia, dan Eritrea. Hal ini menjadikannya penghubung utama antara Afrika Utara, wilayah Sahel, dan Afrika Sub-Sahara.

Sudan juga memiliki garis pantai yang signifikan di sepanjang Laut Merah, tepat di seberang Jazirah Arab dan dekat Selat Bab al-Mandeb, salah satu titik kunci maritim paling penting di dunia.

Selat Bab al-Mandeb menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Laut Arab, menjadikannya koridor vital bagi perdagangan internasional dan pengiriman minyak. Hampir 10% minyak dunia yang diangkut melalui laut melewati jalur sempit ini.

Kedekatan Sudan dengan jalur air ini menjadikannya sebagai lokasi yang strategis dan diinginkan bagi kekuatan-kekuatan global yang ingin menguasai rute laut dan logistik angkatan laut. Kendali atau aliansi dengan Sudan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengelola keamanan Laut Merah dan arus perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika.

Tidak hanya itu, Sudan kaya akan sumber daya alam (SDA) yang secara signifikan meningkatkan nilai geopolitiknya. Negara ini merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Afrika dan kekayaan mineralnya meliputi kromium, mangan, seng, bijih besi, dan uranium.

Dengan demikian, wajarlah bila Amerika sebagai negara adidaya sangat bernafsu ingin menguasai Sudan melalui agen dan antek-anteknya. Dengan watak kapitalisme-nya, Amerika siap mengerahkan segala kekuatan dan dominasinya serta tentu dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana yang selalu ia lakukan, baik di Irak, Afghanistan, Palestina, maupun negara kaum muslimin lainnya.

Solusi Tuntas

Genosida di Darfur membuktikan bahwa sejak diruntuhkannya Khilafah Islam pada 1924, umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara dan terus menjadi objek kekejaman. Solusi terbaik dan paripurna adalah menegakkan persatuan dan kepemimpinan global di bawah naungan Khilafah.

Khilafah bukan sekadar sistem politik, tapi perisai umat. Dengan khilafah, darah kaum Muslim dilindungi, kehormatan dan harta dijaga, serta hukum Allah ditegakkan secara sempurna.

Sebaliknya tanpa khilafah, negeri-negeri Islam hanyalah seperti tubuh tanpa kepala, seperti hidangan yang diperebutkan oleh kaum yang tamak dan rakus. Tanpa khilafah, umat Islam terus terombang-ambing bagaikan buih di lautan.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, “…. Jika para pemimpin mereka tidak memerintah berdasarkan Kitab Allah dan tidak mencari kebaikan dari apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan menjadikan mereka berperang satu sama lain.” Wallahu a’lam bish shawab.

Oleh: Devi Ramaddani
Aktivis Muslimah

Maraknya modus penipuan berkedok aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Timur menjadi peringatan serius bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim bahkan telah mengingatkan warga agar lebih waspada, sebab kasus serupa dilaporkan di berbagai daerah dengan pola yang sama. Fenomena ini menandakan bahwa di balik kemudahan digitalisasi, tersembunyi ancaman besar berupa kejahatan siber yang menyasar data dan identitas masyarakat. (Tribunkaltim, 31 Oktober 2025).

Di tengah era digitalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Segala urusan menjadi cepat dan efisien. Namun, ketika teknologi tidak dibangun di atas pijakan nilai yang sahih, ia dapat berubah menjadi alat kejahatan. Akibatnya, keberadaan teknologi yang seharusnya memberi manfaat justru membawa mudarat. Dunia maya kini menjadi ladang baru bagi penipuan, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi pribadi.

Kian maraknya kejahatan digital tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem kehidupan sekuler kapitalistik. Sekularisme menyingkirkan peran agama dari kehidupan, menjadikan manusia berorientasi hanya pada materi. Akibatnya, ukuran kebahagiaan adalah kepuasan jasmani, bukan ketenangan batin. Dari pola pikir inilah lahir manusia-manusia materialistis yang rela melakukan apa saja demi memperoleh harta, meskipun harus menipu atau merugikan orang lain.

Masyarakat sekuler kapitalistik menumbuhkan mental “asal untung” tanpa peduli halal-haram. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mencuri data atau menipu lewat aplikasi digital. Kejahatan dunia maya yang kini makin masif adalah buah dari sistem yang rusak sistem yang meniadakan pengawasan Allah, menuhankan materi, dan memisahkan nilai agama dari aktivitas manusia.

Termasuk kasus kebocoran data pribadi yang mudah diretas menunjukkan lemahnya sistem perlindungan negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong digitalisasi agar pelayanan publik lebih cepat dan mudah. Namun di sisi lain, negara gagal menjaga keamanan data rakyatnya. Akibatnya, justru masyarakat yang menjadi korban, sementara pelaku kejahatan terus berkembang di ruang digital tanpa pengawasan yang memadai.

Dalam pandangan Islam, data pribadi dan hal-hal yang bersifat privat wajib dilindungi oleh negara. Ini termasuk dalam kategori amanah yang tidak boleh disia-siakan. Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data, baik di dunia nyata maupun di ranah elektronik. Islam melarang keras segala bentuk pencurian atau penyalahgunaan data karena termasuk tindakan zhulm (kezaliman) yang mengancam kehormatan manusia.

Jika Islam dijadikan panduan dalam pengelolaan teknologi, maka keberadaannya akan membawa keberkahan dan kemaslahatan. Teknologi tidak hanya mempermudah urusan umat, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, memperkuat dakwah, dan menunjang kemajuan peradaban. Islam menjadikan teknologi sebagai alat bantu dalam pelayanan umat dan pengembangan ilmu, bukan sebagai alat eksploitasi.

Keamanan dan keberkahan dalam dunia digital hanya bisa terwujud dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh. Dalam Islam, penjagaan umat dilakukan melalui tiga pilar utama yaitu individu yang bertakwa dan takut melanggar syariat, negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Allah, serta masyarakat yang saling menasihati dalam kebaikan. Ketiganya membentuk sistem yang saling menopang untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan kejujuran, termasuk di dunia maya.

Oleh karena itu, maraknya penipuan dan kebocoran data bukan sekadar akibat lemahnya literasi digital, melainkan akibat dari sistem sekuler kapitalisme yang rapuh dan tidak berpijak pada nilai Ilahi. Selama sistem ini masih menjadi dasar kehidupan, teknologi akan terus menjadi pedang bermata dua tampak canggih di luar, namun melukai dari dalam. Hanya dengan kembali kepada Islam sebagai panduan hidup, umat akan mampu menjadikan teknologi sebagai sarana kemaslahatan dan kebangkitan peradaban yang benar-benar menebar rahmat bagi seluruh manusia. Wallahu a’lam