Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap situs atau aplikasi menyerupai SIHALAL (Sistem Informasi Halal). Situs resmi yang disiapkan pemerintah untuk mengajukan Sertifikasi Halal adalah ptsp.halal.go.id.

Kewaspadaan ini diperlukan untuk menghindarkan pelaku usaha dari penyalahgunaan data hingga penipuan saat mengajukan sertifikasi halal. Beredar di grup Whatsapp tautan situs sihalal.com. Di dalam situs tersebut terdapat form untuk mengajukan sertifikasi halal.

Sekretaris BPJPH Arfi Hatim menegaskan seluruh isi dan informasi dalam situs tersebut tidak berkaitan dengan aplikasi SIHALAL besutan BPJPH dan tidak berhubungan dengan pendaftaran sertifikasi halal dalam bentuk apapun.

“Kami imbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati. Silakan mengajukan Sertifikasi Halal hanya pada aplikasi SIHALAL yang diakses di laman ptsp.halal.go.id,” tegas Arfi Hatim, Minggu (26/6/2022).

“Jangan mengisi data diri pada aplikasi yang menyerupai SIHALAL di laman situs lain. Karena BPJPH tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan data yang diinput,” imbuhnya. ​​

SIHALAL adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet.

Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

MALANG(Jurnalislam.com) – Jamaah Ansharu Syariah (JAS) Jawa Timur menyayangkan dan mengecam keras Holywings Indonesia yang menggunakan nama “Muhammad” untuk promosi minuman alkohol gratis.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam pihak-pihak yang terlibat dalam promosi tersebut”, kata Fuad Ibrahim, amir Jamaah Ansharu Syariah Jawa Timur kepada jurnalislam.com pada Jum’at siang (24/06/2022).

“Karena tidak hanya menyinggung umat Islam, promosi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut ia juga berharap agar proses hukum tetap berjalan meski pihak Holywings sudah meminta maaf secara terbuka,

“Hendaknya pelaku diberi sanki tegas dan dipublikasikan. Tidak hanya meminta maaf, agar ada efek jera sehingga kesalahan itu tidak terulang dan dilakukan lagi oleh pihak-pihak lainnya,” terang Fuad.

“Dan kami juga meminta kepada aparat agar bersikap tegas menindak, tidak tebang pilih sehingga ketentraman masyarakat terwujud,” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

JAKARTA*Jurnalislam.com)— Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menggelar pertemuan dengan sejumlah delegasi Al-Azhar Mesir yang tengah berkunjung ke Indonesia. Acara yang  berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Selasa (21/6/2022) tersebut di antaranya membahas upaya perpanjangan penyetaraan (mu’adalah)  dengan Al-Azhar.

Penasihat Grand Syekh Al-Azhar Bidang Akademik Abdel Dayem Nosser menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Mesir. Di Indonesia ada puluhan bahkan ratusan ribu sekolah agama. Abdel Dayem Nosser menilai fakta itu sangat menggembirakan, karena menjadi indikasi bahwa Islam tersebar dengan baik. Dia berharap dari sekolah-sekolah ini lahir cendikiawan dalam berbagai bidang keilmuan.

“Sesungguhnya Al-Azhar memiliki sistem mu’adalah yang bisa diterapkan terhadap sekolah-sekolah di luar Mesir, sehingga para alumni dari sekolah-sekolah yang sudah mu’adalah tersebut bisa melanjutkan studi mereka ke Universitas Al-Azhar,” ungkapnya.

Namun, dalam prakteknya, lanjut Abdel Dayem, ditemukan sejumlah penyimpangan. Ada mu’adalah yang dibuat-buat dan dipalsukan, sehingga penyetaraan tersebut harus diperbaharui. Contohnya, ada lembaga pendidikan yang mengajukan mu’adalah, namun sekolah tersebut tidak eksis sama sekali, sehingga yang terjadi adalah stempel mu’adalah di atas kertas saja.

Karena tingginya minat ke Al-Azhar, Kementerian Agama berharap perpanjangan mu’adalah ini disepakati. Mewakili Dirjen Pendidikan Islam, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi mengatakan delegasi Al-Azhar menyambut baik kerja sama yang berlangsung selama ini dengan Kementerian Agama.

“Pemberian muadalah bagi institusi pendidikan keagamaan di Indonesia akan diberikan setelah MoU ditandatangani para pihak. Setelah pertemuan ini, dalam waktu dekat Dirjen Pendidikan Islam akan berkunjung ke Al-Azhar untuk finalisasi MoU,” ujar Isom.

“MoU itu antara lain mengatur diadakannya tes sebelum ke Mesir melalui lembaga di Indonesia yang ditunjuk oleh Al-Azhar bekerja sama dengan Kemenag, sehingga calon mahasiswa yang lulus dan memenuhi kriteria, bisa melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar,” sambungnya.

Dengan adanya MoU ini, lanjut Isom, maka pengiriman mahasiswa baru akan dilakukan melalui satu pintu, yaitu Kementerian Agama. Proses pengiriman itu dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan kapasitas calon mahasiswa dan menghindari upaya pengiriman mahasiswa secara ilegal.

Isom menambahkan, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag terus berupaya memperluas akses anak bangsa untuk bisa belajar di Universitas Al-Azhar.

SURABAYA(Jurnalislam.com)- – Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (MeDAN) Indonesia raih penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) atas partisipasinya dalam bencana erupsi gunung Semeru di Lumajang.

Piagam penghargaan yang diterima pada Kamis (23/06/2022) tersebut diharapkan bisa memotivasi meningkatkan semangat para relawan,

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil yang turut serta dalam Operasi SAR di gunung Semeru, hal ini akan menambah semangat ingin dapat terus berkontribusi lebih untuk membantu, ini sesuai dengan slogan dari Forum MeDAN merajut ukhuwah peduli sesama”. terang Yan Aditya, staff TRC Forum MeDAN pusat.

Kegiatan sosial di Semeru bukan yang pertama, sebelumnya Forum MeDAN juga berperan aktif tergabung pada tim SATGAS COVID NASIONAL,

“Sesuai dengan arahan dari BNPB dan BPBD kedepannya kita akan lebih fokus pada prabencana dengan tujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban yang banyak akibat bencana,” imbuhnya.

Lebih lanjut Adit juga menyampaikan bahwa Forum MeDAN kedepan akan memberikan edukasi kebencanaan ditengah masyarakat,

“Kami turut aktif dalam memberikan edukasi kebencanaan agar terbangun masyarakat yang tangguh,” katanya.

“Karena bicara siap kita tidak akan siap menghadapi bencana. Namun, kita tetap harus membekali diri dengan ilmu kebencanaan,” pungkas Adit.

Sebagaimana diketahui sejak awal Desember 2021 hingga berita ini ditulis, Forum MeDAN masih mendirikan posko bantuan bagi peyintas erupsi Semeru di Lumajang.

Kontributor: Bahri

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim meminta kepolisian turun tangan memproses adanya promo miras uyang menggunakan nama Muhammad.

Kendati Holywings Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan promosi itu sudah meminta maaf, Luqman memandang proses tetap bisa dilakukan.

Menurut dia, polisi tidak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat perihal keberadaan promosi tersebut. Polisi kata dia, seharusnya cepat tanggap apabila ketenangan dan kedamaian serta ketertiban masyarakat terganggu dengan adanya promosi terkait.

“Polisi dapat langsung melakukan proses hukum terhadap kasus pemakaian nama Muhammad dan Maria oleh Holywings untuk promosi minuman keras. Polisi tak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Luqman dihubungi, Kamis (23/6/2022).

Menurut Luqman kasus tersebut bisa dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jera.

Luqman menganggap apa yang telah dilakukan pihak Holywings dalam promosinya itu telah memperalat agama atau simbol bernuansa agama untuk menciptakan kehebohan promosi suatu bisnis.

Karena itu, menurut dia hal tersebut tidak boleh dibiarkan saja.

Sumber: suara.com

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai keputusan PN Surabaya yang mengesahkan pasangan suami istri beda agama merupakan keputusan hakim yang tidak benar dan tepat.

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Prof Deding Ishak mengatakan, MUI akan melaporkan hakim tersebut ke Komisi Yudisional (KY) untuk diperiksa. Bahkan, MA diminta untuk turun tangan memeriksa hakim tersebut.

Prof Deding menuturkan, keputusan hakim tersebut bertentangan dan menyimpang secara substansial dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang tersebut, kata Prof Deding, sudah jelas bahwa sahnya perkawinan adalah harus sesuai dengan agama dan kepercayaanya.

“Pasal 1 itu jelas ya. Artinya, pelaksanaan perkawinan itu harus sesuai dengan norma, syariat agama, dalam hal ini adalah Islam,” kata dia kepada MUIDigital, Selasa (23/6).

Untuk itu, ia menegaskan bahwa tidak ada istilah kawin campuran yang berbeda agama. Ia memberikan contoh, seorang perempuan Muslimah yang menikah dengan ‘bule’ maka dia harus sama agamanya karena harus mengikuti undang-undang.

Dia mengungkapkan, setiap pembuatan undang-undang harus mempunyai tiga landasan. Ketiga landasannya yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis.

Ia menerangkan, secara filosofis, bagaimana membangun ikatan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang merupakan sunatullah, apabila berbeda agama dan kepercayaan.

Ia mempertanyakan bagaimana mengurus rumah tangganya dan menilai akan banyak dampak negatifnya.

“Sosiologisnya masyarakat Islam yang memang berpedoman kitabullah, tentu saja syariat Islam itu menjadi pedoman,” sambungnya.

Apalagi, kata Prof Deding, sekarang ini hukum Islam sudah masuk dalam sistem hukum nasional. Seperti Baznas dan Ekonomi Syariah.

“Itu adalah pelaksanaan dari UUD 1945 pasal 1 ayat 1 pasal 29 dan ayat 2 jelas. Pertama, kita negara bebas melaksanakan agama dan kepercayaan,” ungkapnya.

MUI menjadi pihak terkait yuridis. Tokoh Jawa Barat ini menilai, hakim tersebut yang kontroversinya hanya mencari popularitas pada hal yang salah.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Prof Deding menegaskan, MUI akan menyikapinya dengan langkah melaporkan hakim tersebut ke KY.

“Hakim itu harus diperiksa. MA juga harus turun kalau memang ini komperasi, termasuk pemerintah, Presiden juga, soalnya (masalah) serius ini,” tegasnya.

Prof Deding mengkhawatirkan bahwa hal ini ada yang ‘bermain’. Padahal, agama dan hukum tidak boleh menjadi bahan ‘main-main’.

Sehingga, ia meminta Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan perhatian terhadap masalah ini yang dinilai sangat serius.

“Presiden dan Wakil Presiden harusnya paham ini, harus memberikan perhatian terkait hal ini. Meskipun ada koridor hukum, tapi ini harus jadi perhatian jangan-jangan ini dimainkan. Jadi, janganlah bermain-main dengan agama dan hukum di Indonesia, tidak benar ini,” tegasnya.[]