Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Marsudi Syuhud didampingi oleh wakil ketua Bidang Luar Negeri dan juga perwakilan Komisi Kerjasama Luar Negeri menerima kunjungan Duta Besar Maroko, Selasa (19/7).

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Marsudi dan Dutabesar Maroko membahas terkait kerjasama antara MUI dengan Maroko yang sudah cukup lama terjalin.

“Hubungan kerjasama kita dengan negara Maroko sudah cukup lama, yakni sejak zaman ditemukannya Fakfak,” Ujar Kiai Marsudi.

Diketahui, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko sangat erat. Baik hubungan secara resmi dengan pemerintah maupun antarmasyarakat Islam itu sendiri.

Salah satu bentuk kerjasama yang sangat dirasakan adalah kerjasama terkait pendidikan antara Indonesia dengan Maroko. Diketahui, saat ini banyak pelajar dari Indonesia yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan tinggi yang ada di Maroko.

Menurut Kiai Marsudi, dalam pertemuan tersebut melahirkan beberapa harapan terkait kerjasama ke depannya.

Pertama, MUI dapat menjadi jembatan atau penyambung antara santriwan dan santriwati di Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan di Maroko.

Kedua, menjalin kerjasama antara Mufti Maroko dengan Majelis Ulama Indonesia.

“InsyaAllah ada kemungkinan untuk kita menjalin kerjasama antara Mufti Maroko dengan Majelis Ulama Indonesia. Kerjasama tersebut dapat berupa Sharing idea tentang ide Istimbatul huk, yaitu bagaimana cara membuat hukum yang sesuai pada zaman dan era yang terus berkembang saat ini, baik itu hukum agama maupun tentang hukum ekonomi syariah saat ini semakin berkembang,” tutur Pengasuh Ponpes Darul Uchwah ini saat menyampaikan harapannya.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga Ulama yang ada di Maroko, baik berupa Sharing idea maupun melakukan agenda – agenda tahunan.

Keempat, membuka kesempatan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Maroko melalui komisi Ekonomi di MUI. (mui)

JEDDAH(Jurnalislam.com) — Puncak penyelenggaraan ibadah haji 1443 H di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selesai pada 12 Juli 2022. Selang dua hari, Pemerintah Arab Saudi membuka kembali pengajuan visa umrah.

“Alhamdulillah, saya sudah mendapat konfirmasi bahwa pengajuan visa umrah sudah dibuka per 14 Juli 2022,” terang Direktur Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin di Jeddah, Sabtu (16/7/2022).

Meski demikian, lanjut Nur Arifin, musim umrah untuk peziarah dari dalam dan luar kerajaan Saudi baru akan dimulai pada 30 Juli 2022. “Jadi pengajuan visa dibuka dari sekarang. Keberangkatan, mulai akhir bulan,” jelasnya.

Persyaratan pengajuan visa, kata Nur Arifin, antara lain, jemaah harus sudah menyelesaikan vaksinasi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh otoritas resmi negara masing-masing.

Info selengkapnya terkait syarat pengajuan umrah, dapat dilihat melalui situs web https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan akses setara kepada warga laki-laki dan perempuan, untuk mengenyam pendidikan, berkarya, hingga menduduki posisi strategis dalam dunia kerja, usaha, politik, dan juga pemerintahan. Namun, kesempatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama oleh perempuan yang tinggal di perdesaan dan daerah terpencil. Untuk itu, sebagai organisasi yang menjadi wadah perempuan muslim (muslimat), dipandang perlu bagi Fatayat Nahdlatul Ulama untuk memainkan peran strategis dalam memajukan perempuan Indonesia.

“Masih dibutuhkan kerja lebih keras untuk terus memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Dalam hal ini, langkah-langkah strategis dari Fatayat Nahdlatul Ulama sangat diharapkan dan sangat dinantikan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Jumat sore (15/07/2022).

Menurut Wapres, langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam agenda keketuaan G20 Indonesia pada 2022.

Adapun isu prioritas yang diangkat melalui Women20, sambung Wapres, adalah diskriminasi dan kesetaraan perempuan, inklusi ekonomi untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan perempuan perdesaan dan penyandang disabilitas, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Saya mendorong Fatayat NU untuk turut ambil bagian dalam menyukseskan agenda Presidensi G20 Indonesia yang terkait dengan isu-isu pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Wapres juga mengajak anggota Fatayat NU agar mengoptimalkan setiap peluang untuk mempertinggi daya tahan di tengah perkembangan zaman, sehingga seluruh umat Islam di Indonesia mampu bangkit dan sejahtera bersama, terutama pascapandemi Covid-19.

“Saya juga berharap seluruh anggota Fatayat NU terus memanfaatkan segala peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman yang kerap berubah demi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ajak Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi Fatayat NU yang telah menjalankan kiprahnya sebagai salah satu organisasi perempuan Islam di Indonesia sekaligus badan otonom dari NU selama puluhan tahun. Menurutnya, kontribusi tersebut perlu terus ditingkatkan secara signifikan di segala bidang pembangunan demi membangun Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.

“Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas kiprah para kader wanita muda yang tergabung dalam Fatayat NU sejak tahun 1950-an, berbagai karya sosial penuh keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepada organisasi, masyarakat, dan negara,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Wapres meminta agar kongres kali ini dapat makin meneguhkan kiprah Fatayat NU dalam memajukan perempuan Indonesia.

“Semoga kongres ini menghasilkan keputusan dan rekomendasi terbaik bagi kemajuan organisasi serta kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, khususnya bagi kemajuan para perempuan muslim Indonesia,” pinta Wapres.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan organisasi perempuan sangat berperan dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui kehadiran Fatayat NU ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi pilar stabilitas, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Peran keluarga besar Fatayat NU sangat menentukan dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian di republik kita. Kita bersyukur punya NU yang begitu besar dan begitu berpengaruh dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang penuh kearifan, penuh pengertian terhadap agama Islam yang benar dan yang bisa memberi perdamaian, kita bersyukur. Nahdlatul Ulama kita yakini adalah pilar stabilitas di Republik Indonesia ini,” terang Prabowo.

“Selamat berkongres, semoga mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik dan semoga terus dalam perjuangan membela seluruh bangsa Indonesia,” tambahnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Meli Triana menilai liberalisasi perdagangan ditengah kemampuan sektor pertanian domestik dan daya saing yang lemah di pasar global, telah meruntuhkan banyak usaha pertanian rakyat serta menciptakan ketergantungan pada impor yang tinggi dan permanen.

“Liberalisasi pasar pangan telah mendorong impor pangan secara berlebihan, termasuk melalui jalur illegal, sehingga secara jelas merugikan, bahkan menghancurkan pertanian rakyat,” kata Meli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/07/2022).

Meli mencontohkan pasca krisis 1997, liberalisasi pasar kedelai dilakukan atas dorongan IMF. Sepanjang 1998 – 2001, impor kedelai melonjak hampir dua kali lipat, dari sebelumnya di kisaran 800 ribu ton, menembus 1,4 juta ton.

Di saat yang sama (1998-2001), produksi kedelai domestik jatuh drastis dari 1,3 juta ton menjadi hanya kisaran 850 ribu ton, dan sejak saat itu tidak pernah mampu bangkit kembali hingga kini.

“Indonesia kini rutin mengimpor kedelai lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya. Terakhir, pada 2021, ketika impor kedelai mencapai 2,5 juta ton, produksi kedelai nasional hanya sekitar 425 ribu ton, bahkan disinyalir hanya di kisaran 240 ribu ton,” ungkap Meli.

Bergantung pada pasar pangan global memunculkan kerentanan yang tinggi pada ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kerentanan terbesar datang dari ketidakpastian pasokan dan harga pangan internasional.

“Lonjakan harga pangan dunia ditengah ketergantungan tinggi pada impor, memunculkan kerentanan, yang bahkan masih terjadi pada komoditas pangan utama yaitu beras,” tutur Meli.

Dalam 2 dekade terakhir, sepanjang 2001 – 2021, harga beras impor telah melonjak dari kisaran US$ 200 per ton menjadi US$ 450 ton per dollar. Pada rentang waktu yang sama, Indonesia tercatat beberapa kali melakukan impor beras dalam jumlah signifikan, antara lain tahun 2011 (2,8 juta ton) dan 2018 (2,3 juta ton).

“Kewaspadaan menjadi keharusan ketika produksi domestik sangat ringkih. Dalam 4 tahun terakhir, produksi beras Indonesia cenderung menurun, dari 33,9 juta ton pada 2018, menjadi 31,4 juta ton pada 2021,” ujar Meli.

Meli melihat bahwa, kasus impor bawang putih bahkan memberi indikasi bahwa harga pangan global yang murah akan menghancurkan produsen domestik. Sebelum krisis 1997, sekitar 80 persen kebutuhan nasional mampu dipenuhi produksi domestik. Harga bawang putih impor saat itu berada di kisaran US$ 1.000 per ton.

“Namun pasca 1997, seiring liberalisasi impor, harga bawang putih impor jatuh secara drastis di kisaran US$ 200 per ton hingga 2005. Seiring itu, ketergantungan pada impor bawang putih melonjak drastis dari kisaran 20 persen pada 1997 menjadi 90 persen pada 2005,” papar Meli.

Sejak itu, diatas kehancuran petani bawang putih domestik, sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional dipenuhi dari impor. Namun, setelah produksi domestik hancur dan ketergantungan impor sangat tinggi, harga bawang putih impor terus naik secara progresif.

“Bila pada 2009 harga bawang putih impor hanya di kisaran US$ 400 per ton, kini pada 2021 telah menembus US$ 1.100 per ton. Di periode yang sama, impor bawang putih terus meningkat dari kisaran 400 ribu ton pada 2009 menjadi kisaran 600 ribu ton pada 2021,” ucap Meli.

Ketergantungan Indonesia pada gandum pun sangat mengkhawatirkan karena gandum sepenuhnya di-impor dan Indonesia kini, sejak 2019, telah bertransformasi menjadi importir gandum terbesar di dunia. Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 11 juta ton.

“Pada krisis pangan global 2022, harga gandum pun terpengaruh dan melonjak hingga 40 persen, dari $ 377 per ton pada Desember 2021 menjadi $ 522 per ton pada Mei 2022,”  beber Meli.

Arah kebijakan ke depan seharusnya mendorong gerakan pangan berkelanjutan yang dekat dengan konsep ketahanan dan kemandirian pangan. Mempromosikan pengembangan lumbung pangan lokal, usaha pertanian berbasis keluarga, serta akses ke pangan segar dan terjangkau dengan memberi penekanan pada keterikatan desa kota untuk kelancaran arus distribusi pangan.

“Dalam kerangka kebijakan ini, mempertahankan lahan pertanian produktif dan pertanian skala kecil, terutama jawa, adalah sebuah keharusan,” tutup Meli.[]

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai faktor utama yang menyebabkan Indonesia bertranformasi menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia adalah perubahan budaya pangan.

“Beras secara tradisional adalah pangan utama masyarakat Indonesia, yang dikukuhkan dengan swasembada beras pada 1980-an. Sejak diperkenalkan pada 1960-an, ketergantungan pada pangan berbasis gandum dengan cepat melonjak,” kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/07/2022).

Dengan harga yang murah, gandum yang merupakan bahan baku terigu dan menjadi komponen utama makanan olahan seperti mie instan, roti, biskuit, aneka kue hingga makanan gorengan, segera mendapat popularitas yang tinggi.

Menurut Yusuf, ketergantungan Indonesia pada gandum sangat mengkhawatirkan karena gandum sepenuhnya di-impor dan Indonesia kini, sejak 2019, telah bertransformasi menjadi importir gandum terbesar di dunia.

“Pada 1970-an, impor gandum hanya di kisaran 500 ribu ton, kemudian melonjak di kisaran 3 juta ton pada 1990-an, dan kini telah menembus 11 juta ton,” tutur Yusuf.

Krisis pangan global 2008 memberi peringatan keras atas ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap impor gandum. Hanya dipicu oleh jatuhnya produksi gandum global sebesar 3,9 persen, harga gandum melonjak sejak Mei 2007 dan berpuncak pada Februari 2008.

“Dengan volume impor gandum di kisaran 4,5 juta ton pada 2008, harga gandum impor melonjak dari US$ 182 per ton pada 2006 menjadi US$ 439 per ton. Hal ini terulang pada krisis pangan global 2022, dimana harga gandum melonjak hingga 40 persen, dari $ 377 per ton pada Desember 2021 menjadi $ 522 per ton pada Mei 2022,” ungkap Yusuf.

Selain karena perubahan budaya pangan, ketergantungan Indonesia yang tinggi pada impor gandum juga disumbang oleh perubahan produksi pakan ternak.

“Sejak 2016, terlihat pola yang konsisten dimana jatuhnya impor jagung diikuti oleh lonjakan impor gandum. Bila pada 2015 impor gandum baru mencapai 7,4 juta ton, pada 2016 angkanya melonjak menjadi 10,5 juta ton. Di saat yang sama, impor jagung menurun drastis dari 3,3 juta ton menjadi hanya 1,1 juta ton,” ujar Yusuf.

Lonjakan impor gandum ini terjadi karena permintaan untuk pakan ternak. Perubahan tata niaga jagung dan mahalnya harga jagung, telah memaksa pabrik pakan ternak yang selama ini mengandalkan jagung untuk beralih ke gandum.

“Untuk menekan dampak negatif dari ketergantungan tinggi pada impor gandum, dibutuhkan rekayasa permintaan pangan melalui penganekaragaman pangan lokal dan gaya hidup sehat,” papar Yusuf.

Di era orde baru, atas nama swasembada, budaya pangan lokal yang sesuai dengan karakteristik genetika penduduk lokal dan daya dukung alam setempat, banyak diabaikan, dan kini nyaris hancur di era perdagangan bebas dan serbuan budaya pangan asing. Sebagai misal, pola pangan utama berbasis sagu, umbi-umbian dan jagung di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Nias telah lama berganti menjadi pola pangan berbasis beras, bahkan gandum.

“Intrusi budaya pangan asing berbasis gandum, kentang dan daging (werternization of diet), selain tidak sehat secara gizi, juga menggerus kemandirian pangan dan mengancam budaya pangan local,” tutup Yusuf.[]

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Milad MUI ke-47 yang berlangsung 26 Juli 2022 di Hotel Sultan Jakarta akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Milad MUI Ke-47, KH Cholil Nafis, Selasa (19/07).

Kiai Cholil menyampaikan, Presiden dan Wakil Presiden akan hadir dalam acara itighosah dan menyampaikan amanat pada kegiatan tersebut. Presiden Jokowi hadir sebagai kepala ngara sementara Kiai Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

“Persiapan Milad MUI Ke-47 sudah mencapai 90 persen,” ungkap Kiai Cholil.

Milad MUI Ke-47 ini akan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, Pimpinan Komisi Badan dan Lembaga di MUI, Pimpinan Lembaga Negara , Menteri Kabinet, Pimpinan Badan dan Lembaga Negara, Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Islam, serta Pengasuh atau Pimpinan Pondok Pesantren.

Ketua MUI Bidang Dakwah itu mengungkapkan, Milad MUI Ke-47 ini merupakan rangkaian penguatan ukhuwah dan kekuatan umat yang dirajut dalam bingkai kemerdekaan. Tema Milad kali ini adalah Merajut Kesatuan dan Kekuatan dalam Bingkai Kebinekaan. Pada gelaran Milad nanti, juga akan terlaksana forum dai dan konten kreatif.

“Komisi Dakwah dan Komisi Infokom akan melakukan konsolidasi dakwah untuk mengakrabkan dan memperbaiki diri. Kita ada forum ukhuwah yang mengundang Ketua Ormas Islam yang tergabung di MUI,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada Milad tersebut, MUI akan meluncurkan program Wakaf, Infak, dan Sedekah ala Pesantren atau yang disingkat Wis Pren. MUI juga akan memberikan MUI Award kepada beberapa tokoh yang berjasa dalam perkembangan keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

“Insyaallah MUI juga akan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berjasa kepada Indonesia baik jasa kebangsaan maupun keislaman di Indonesia,” ujar pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini.  (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menggelar pertemuan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di kantor Daker Makkah. Hadir, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Bina Haji yang juga Ketua PPIH Arsad Hidayat, serta para konsultan ibadah dan Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Alam Agoga Hasibuan.

Pertemuan diikuti sejumlah pimpinan KBIHU yang mewakili masing-masing sektor perumahan jemaah haji Indonesia yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Rapat ini antara lain membahas tentang ikhtiar bersama untuk mengambil langkah preventif dalam menjaga kesehatan jemaah, khususnya setelah menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Hilman Latief menjelaskan, setelah Armuzna, jemaah, bahkan juga petugas, umumnya mengalami kelelahan. Di samping itu, kondisi kesehatan jemaah juga beragam dan belum sepenuhnya terdeteksi. Pada sisi lain, sebagai pembina, KBIHU juga ingin memanfaatkan kesempatan selama di Tanah Suci untuk mendampingi jemaah dalam mengoptimalkan ibadahnya.

“Kami berharap ada proses komunikasi yang intensif, baik antara kami, KBIHU, dan petugas sektor, sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Hilman di Makkah, Sabtu (16/7/2022) malam.

Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama, sebelum puncak haji Armuzna (4 Juni – 7 Juli 2022), ada 27 jemaah wafat. Sementara pada saat Armuzna (8 – 12 Juli 2022), ada 16 jemaah wafat. Untuk pascaarmuzna (13 juli – sekarang) ada 14 jemaah wafat. Jadi totalnya 57 jemaah wafat di Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji 1443 H.

Hilman meyakini bahwa kematian adalah takdir Tuhan. Namun, dia berharap ada upaya bersama untuk menjaga kesehatan jemaah dengan melakukan tindakan preventif. “Kemenag tidak ada larangan apapun terkait kegiatan ibadah. Yang kita inginkan, dipastikan jemaah yang mengikuti kegiatan tersebut dalam kondisi prima. Yang belum fit, bisa ditunda sampai stabil untuk bisa melakukan aktivitas fisik,” papar Hilman.

“Ke depan, kami di Kemenag akan mendiskusikan banyak hal terkait penyelenggaraan haji dengan KBIHU dan juga ormas keislaman,” sambungnya.

Hilman menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan keterlibatan KBIHU dalam membina jemaah. Dia berharap KBIHU bisa bersama-sama mengantarkan kemabruran jemaah sampai bertemu keluarganya kembali di Tanah Air.

Sebelumnya, Ketua PPIH Arab Saudi yang juga Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha menyiapkan seluruh sarana prasarana pendukung agar pelaksanaan ibadah berjalan lebih baik. Namun demikian, inti dari penyelenggaraan haji adalah ibadah. Karenanya, menjadi tantangan bersama untuk merumuskan bimbingan manasik yang efektif sehingga jemaah bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik.

“Pastikan jemaah yang masuk dalam kelompok bimbingan paham substansi manasik haji. Jemaah yang sepuh misalnya, yang penting mereka mengetahui rukun, wajib, dan hal-hal yang dilarang saat ihram. Rukun menentukan sahnya ibadah. Wajib dan muharramat penting diketahui agar jemaah tidak melanggar lalu harus membayar dam,” terang Arsad.

“Pemerintah ingin program manasik bisa dibenahi agar ke depan lebih baik lagi,” sambungnya.

Arsad berharap, pelaksanaan kegiatan KBIHU dapat dikoordinasikan dengan petugas kloter dan sektor. Dia mengapresiasi progress KBIHU tahun ini yang dinilainya jauh lebih bagus. Arsad berharap program KBIHU dapat disesuaikan dengan kesehatan jemaah sehingga tidak menyebabkan kelelahan. Menurutnya, salah satu faktor penyebab kematian adalah kelelahan.

“Kita semua berharap jemaah bisa kembali dengan selamat sampai tanah air. Mari berikan pilihan kepada jemaah. Jika ada di antara mereka yang tidak mampu, bisa dibadalkan. Ini pilihan bijak dalam pelaksanaan ibadah haji,” tandasnya.

Perwakilan KBIHU dari masing-masing sektor mengapresiasi layanan yang telah diberikan oleh PPIH Arab Saudi. Mereka menilai upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada jemaah haji sudah sangat maksimal. Tidak sedikit dari pimpinan KBIHU yang sudah berpengalaman dalam bimbingan sejak tahun 70-an dan mengakui bahwa progress layanan kepada jemaah dari tahun ke tahun terus membaik.

KBIHU juga menyambut baik rencana Kementerian Agama untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan KBIHU dan Ormas Keislaman dalam rangka merumuskan formula manasik haji yang lebih efektif, relevan dengan kondisi terkini di Arab Saudi, serta memperhatikan kesehatan jemaah haji.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti besarnya resiko yang akan dihadapi pemerintah karena ketergantungannya kepada pasar pangan global, yaitu ketika sumber impor pangan strategis hanya bergantung pada segelintir negara saja.

Dengan kata lain, ketahanan pangan nasional bersandar pada pijakan rapuh politik pangan beberapa negara.

“Sebagai contoh, pada 2021, dari 2,5 juta ton kedelai impor, 87 persen-nya hanya berasal dari Amerika Serikat saja. Padahal lebih dari 91 persen kebutuhan kedelai nasional harus dipenuhi oleh impor. Di tahun yang sama, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari 3 negara saja,” kata Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/07/2022).

Yusuf menambahkan bahwa di tahun yang sama, dari 11,2 juta ton gandum impor, 84 persen-nya berasal dari 3 negara saja, yaitu Australia, Ukraina dan Kanada. Padahal kebutuhan gandum nasional sepenuhnya bergantung pada impor karena Indonesia tidak memproduksi gandum sama sekali.

“Kasus lebih ekstrim terjadi pada bawang putih, dimana lebih dari 93 persen kebutuhan nasional harus dipenuhi oleh impor namun seluruh impor hanya bersumber dari satu negara, yaitu Tiongkok,” ungkap Yusuf.

Selain sumbernya yang bergantung kepada bebeapa negara saja, resiko besar juga datang dari fluktuasi harga dan ketersediaan pasokannya. Hal tersebut diperparah oleh politik proteksionisme pangan yang diterapkan puluhan negara sebagai respon dari krisis pangan global yang disebabkan oleh perubahan iklim dan konfilk Rusia-Ukraina.

“Demi mengamankan pasokan pangan domestik, puluhan negara telah melakukan kebijakan ekstrim dengan melarang ekspor pangan. Bila diawal tahun hanya 3 negara yang melakukan politik proteksionisme pangan, jumlah itu kini melonjak mencapai 24 negara,” tutur Yusuf.

Politik proteksionisme pangan internasional ini tidak hanya mengambil bentuk pelarangan ekspor pangan saja namun juga pengetatan perizinan ekspor pangan dan pajak atas ekspor pangan sehinga harga pangan di pasar global-pun kian melonjak.

“Sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga yang drastis dalam 6 bulan terakhir. Jagung dan Kedelai mengalami kenaikan harga hingga 30 persen, berturut-turut dari kisaran $ 265 dan $ 554 per ton pada Desember 2021, menjadi kisaran $ 345 dan $ 724 per ton pada Mei 2022,” papar Yusuf.

Gandum bahkan mengalami kenaikan harga hingga kisaran 40 persen, dari $ 377 per ton menjadi $ 522 per ton. Sedangkan beras mengalami kenaikan harga di kisaran 15 persen, dari $ 400 per ton menjadi $ 464 per ton.

“Dihadapkan pada lonjakan harga pangan global dan politik proteksionisme pangan internasional, Pada 2021, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis dalam jumlah signifikan bernilai puluhan US$ miliar antara lain beras 400 ribu ton, garam 2,8 juta ton, gula 5,5 juta ton, kedelai 2,5 juta ton, gandum 11,2 juta ton dan daging sapi 273 ribu ton,” ujar Yusuf.

Hingga kini impor pangan masih membanjiri negeri, bahkan semakin deras. Total impor untuk 9 komoditas pangan utama pada tahun 2021, mencapai 24,5 juta ton senilai US$ 10,4 miliar. Angka ini meningkat dari kondisi 2014, dimana impor untuk 9 komoditas pangan utama saat itu 19,7 juta ton senilai US$ 8,5 miliar.

“Banjir impor pangan adalah ironi besar bagi negeri agraris seperti Indonesia. Dengan bentang alam yang sangat luas hingga 191 juta hektar, tanah yang subur, iklim yang relatif terduga dengan sinar matahari yang berlimpah dan curah hujan yang tinggi, seharusnya kedaulatan dan kemandirian pangan bukanlah mimpi bagi ini,” tutup Yusuf.[]

SAUDI(Jurnalislam.com)— Tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 100.051. Jumlah ini hanya sekitar 46% dari kuota normal yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap kuota Indonesia akan bertambah pada penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M. “Mudah-mudahan kuota tahun depan naik. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Menteri Haji, lebih banyak dari tahun ini,” ujar Menag usai memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H di Jeddah, Sabtu (16/7/2022).

Menag mengatakan pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah. Bahkan, kemungkinan akan ada kuota khusus untuk jemaah lanjut usia atau lansia.

“Berdasarkan informasi, akan ada kuota khusus untuk usia lanjut. Definisinya seperti apa kita tunggu penjelasan Saudi,” ujar Menag.

Kuota haji 2022 sebanyak 100.051 terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Dalam lima tahun sebelumnya, kuota haji reguler Indonesia mencapai 155.200 (2015 dan 2016), 204.000 (2017 dan 2018), serta 214.000 (2019).

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M memasuki hari ke-43. Secara bertahap, jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang pertama, pulang ke Tanah Air.

“Hari ini, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air sebanyak 2.705 orang,” kata Plh Biro Humas, Data dan Informasi, Wawan Djunaedi saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

“Selanjutnya, hari ini juga akan dipulangkan jemaah haji Indonesia sebanyak 2.428 orang,” sambungnya.

Wawan menyampaikan bahwa jemaah haji tersebut tergabung dalam enam kloter dan tiba di empat debarkasi, dengan rincian. Dua kloter tiba di debarkasi Jakarta – Pondok Gede/JKG (780 orang). Satu kloter di Debarkasi Padang/PDG (391 orang). Satu kloter di Debarkasi Solo/SOC (359 orang). Dan dua kloter di Debarkasi Surabaya/SUB (898 orang).

Terkait jemaah sakit, Wawan menjelaskan bahwa ada 112 jemaah yang dirawat. Rinciannya, sebanyak  30 orang dirawat di RS Arab Saudi, dan 82 lainnya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah. Jemaah wafat sebanyak 52 orang.

“Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan kepada setiap jemaah yang tiba di tanah air, dengan melakukan pengecekan suhu badan menggunakan thermal scanner dan thermal gun di Bandara Internasional Debarkasi masing-masing. Apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan test antigen,” tandas Wawan.

Wawan juga mengimbau agar jemaah haji tetap menjaga protokol kesehatan baik yang di Arab Saudi maupun yang sudah kembali ke tanah air dan sampai ke tempat domisili masing-masing.

“Pemerintah memastikan, tidak ada karantina setelah kedatangan jemaah. Namun demikian, sekali lagi kami sampaikan, kesehatan merupakan hal paling utama, oleh karena itu tetap memakai masker dengan benar dan cukupkan istirahat,” tegas Wawan.