Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman ptsp.halal.go.id mulai 15-31 Agustus 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022. “Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Aqil menyampaikan, rekrutmen Pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

“Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini,” ungkap Aqil.

Ia menambahkan, Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. “Biasanya, rekrutmen Pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, kita laksanakan  secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id,” ujar Aqil.

Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar, yaitu:
a.    warga negara Indonesia;
b.    beragama Islam;
c.    memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan
d.    berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat

“Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH,” imbuh Aqil.

Sebagai informasi awal, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022 pada tautan berikut: bit.ly/kepkaban33. Informasi lebih lanjut juga akan disampaikan melalui akun instagram BPJPH (https://instagram.com/halal.indonesia).

Adapun kuota rekrutmen Pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut:

1.  Bali: 242 orang
   2.    Banten: 100 orang
   3.    DI Yogyakarta: 114 orang
   4.    DKI Jakarta: 318 orang
   5.    Jawa Barat: 3.600 orang
   6.    Jawa Tengah: 800 orang
   7.    Jawa Timur: 239 orang
   8.    Kalimantan Timur: 11 orang
   9.    Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang
   10.    Riau: 17 orang
   11.    Sulawesi Tengah: 400 orang
   12.    Sumatera Selatan: 205 orang
   13.    Sumatera Utara: 100 orang

SAUDI(Jurnalislam.com)— Arab Saudi memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena dinilai memberikan pelayanan haji dengan optimal, khususnya saat proses kedatangan maupun kepulangan jemaah di area bandara.  Indonesia dianggap bisa bekerja sama dengan baik dengan sejumlah pihak terkait di bandara sehingga proses pergerakan jemaah tidak mengalami banyak kendala.

Penghargaan ini diberikan oleh Wukala, perusahaan penyedia layanan di bandara (airport handling). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Abdul Fattah Masath kepada Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang juga Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam di Makkah, Selasa (9/8/2022) malam. Hadir, Chairman Wukala Sahir Abdul Aziz Mathar.

Selain di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Wukala juga memberikan pelayanan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Pada fase kedatangan, 45.096 jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang pertama mendarat di Bandara AMAA Madinah. Mereka tergabung dalam 114 kloter. Selain itu, ada 47.572 jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Mereka tergabung dalam 126 kloter. Jemaah haji gelombang pertama pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, sebaliknya gelombang kedua pulang melalui Bandara AMAA Madinah.

Nasrullah Jasam mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas apresiasi dari pemerintah Arab Saudi dan pihak-pihak terkait sehingga penyelenggaraan haji tahun ini secara umum berlangsung dengan baik. Meski kuota jemaah tidak sampai 50%, menurut Nasrullah, tantangan di lapangan juga tak kalah menantang.

“Namun kita bersyukur, ada pihak-pihak yang sangat membantu seperti Wukala yang totalitas melayani jemaah baik pengangkutan koper, pergerakan jemaah, hingga pengurusan dokumen,” terang dia.

Nasrullah menilai, suksesnya penyelenggaraan ibadah haji juga tidak lepas dari komitmen tinggi Wukala untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji, termasuk dari Indonesia. Di antara bentuk layanan baru ini antara lain dikerahkannya ratusan petugas perempuan Saudi sehingga membuat jemaah haji merasa lebih nyaman.

“Petugas-petugas itu selain muda juga sangat ramah. Sehingga mereka sangat cekatan dan membuat jemaah merasa disambut dengan hangat setiba dan saat akan pulang dari Tanah Suci,” katanya.

Menurut Nasrullah, kehadiran Wukala dan sejumlah perusahaan Saudi yang bertugas di area bandara sangat membantu PPIH Arab Saudi. Sebab, kehadiran mereka membuat kerja-kerja PPIH menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi tahun ini, jumlah petugas PPIH yang diterjunkan di area bandara sangat sedikit, yakni sekitar 140 orang.

Nasrullah berharap, penghargaan dari Wukala ini menjadi cambuk untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji pada tahun depan. Apalagi, jumlah kuota tahun depan kemungkinan bertambah, apalagi jika sudah tidak ada pandemi Covid-19. “Semoga kerja sama ini terus terbina dengan baik. Di sisi lain, petugas Indonesia juga harus meningkatkan profesionalisme serta kinerjanya karena tantangan ke depan tidak ringan,” jelasnya.

Selain kepada Misi Haji Indonesia, Wukala juga memberikan penghargaan kepada negara pengirim jemaah haji, antara lain: Malaysia, India, Pakistan, dan Bangladesh.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kompetisi Sains Madrasah (KSM) makin kompetitif. Hal ini ditandai dengan tingginya minat siswa madrasah untuk ikut berkompetisi pada ajang tahunan ini. KSM kali pertama digelar pada 2012.

“Alhamdulillah, tahun ini siswa madrasah yang mendaftar KSM naik. Total mencapai 135.129 pendaftar, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, M Ishom Yusqi di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Pendaftaran KSM dibuka sejak 13 – 26 Juli 2022 melalui laman ksm.kemenag.go.id. untuk tiga jenjang, MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA. Sampai penutupan, ada 42.398 peserta tingkat MI/SD, 48.728 peserta tingkat MTs/SMP dan 43.981 peserta tingkat MA/SMA.

“KSM akan digelar secara berjenjang, sejak dari tangkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga nasional. Tahun ini seluruh jenjang akan digelar secara luring dan pada tingkat nasional, DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah,” jelasnya.

“Untuk tingkat Kabupaten/Kota, KSM akan digelar secara serentak pada 13 sampai 15 Agustus 2022 secara luring,” jelasnya.

Uji Coba
Sebagai langkah persiapan, Direktorat (KSKK) Madrasah menggelar simulasi ujian Computer Based Test (CBT). Isom Yusqi menyatakan, simulasi dilakukan agar peserta terbiasa dengan fitur aplikasi yang digunakan di KSM. Sehingga, mereka diharapkan dapat memaksimalkan potensinya dalam mengikuti kompetisi.

“Simulasi sebagai latihan dan pembiasaan, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur di berbagai daerah,” terang Isom.

Dijelaskan Isom, simulasi digelar selama tiga hari, 9 – 11 Agustus 2022. Hari pertama, simulasi berlangsung untuk enam mata uji jenjang MA/SMA, yaitu: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi dan Geografi.  Hari kedua, simulasi untuk jenjang MTs/SMP dengan mata uji Matematika, IPA Terpadu dan IPS Terpadu. Hari terakhir, simulasi untuk jenjang MI/SD dengan mengujikan  Matematika dan Sains IPA.

Simulasi dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Simulasi berlangsung secara luring dengan dua pilihan lokasi sesuai kebijakan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Sebagian dipusatkan di satu tempat kabupaten/kota, sebagian lagi di masing-masing satuan pendidikan kabupaten/kota.

Ketua Tim Pelaksana KSM 2022, Nanik Pujiastutik menambahkan, untuk memudahkan peserta, aplikasi CBT KSM dirancang lebih fleksibel. Pelaksanaan tahun ini secara luring dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan. “Para pengawas juga dapat langsung membantu peserta di lapangan jika terdapat gangguan teknis maupun jaringan,” ujar Nanik.

Komite Pusat KSM Ahmad Hanif Asyar menyampaikan, secara umum simulasi berjalan lancar. Rata-rata tingkat partisipasi peserta di atas 90 persen. Masih ada kendala listrik padam di beberapa titik lokasi, namun bisa diatasi. Panitia pusat memberikan kebijakan memperpanjang waktu simulasi bagi peserta yang terkendala sampai pukul 19.00 WIB.

 JAKARTA(JURNALISLAM.COM)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag)  menyerahkan sertifikat halal perdana bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (selfdeclare) 2022.

Pemberian sertifikasi halal secara simbolis ini disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham kepada Ketua Pemberdayaan Perempuan Ultra Mikro (PPUMI) Munifah Syanwani pada gelaran The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSE), di JCC Convention Center, Jakarta.  Turut menyaksikan penyerahan sertifikat halal Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Ni’am.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan Sertifikat Halal  perdana bagi UMK yang mengajukan sertifikasi melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare) di tahun 2022. Saat ini baru ada enam sertifikat halal self declare yang sudah terbit,” ungkap  Aqil Irham, di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

“Mudah-mudahan dengan penyerahan secara simbolis ini kita bisa mendorong pelaku usaha lain untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dan juga mendorong para pendamping  untuk segera gercep (gerak cepat) ke lapangan, mendampingi, menginput, dan mendaftarkan data para pelaku usaha ke dalam SIHALAL” imbuhnya.

Aqil menjelaskan, di tahun ini BPJPH memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 25 ribu kuota. Saat ini, lanjut Aqil, pihaknya dan stakeholder terkait tengah mengupayakan percepatan penerbitan sertifikasi halal. Sebelumnya pada 2021, BPJPH telah mengeluarkan 930 sertifikat halal melalui mekanisme self declare.

“Kerja sama BPJPH dengan Komisi Fatwa MUI juga dilakukan akselerasi, sehingga jumlah penerbitan sertifikat halal dapat meningkat secara signifikan,” tuturnya.

The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSE) juga menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Keynote Speaker dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Darmawati.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Komisi Infokom MUI, Ismail Fahmi, Ph.D. menyebut media sosial harus diisi dengan konten moderasi dan Islam wasathiyah.

Hal ini ia sampaikan dalam Halaqah Mingguan Infokom MUI yang diselenggarakan secara daring dengan tema “Isu Aktual Tantangan MUI di Dunia Digital”, Rabu (10/08).

“Jumlah narasi tentang radikalisme yang beredar di media sosial, jauh lebih tinggi angkanya jika dibandingkan dengan narasi-narasi tentang moderasi beragama dan Islam wasathiyah. Karenanya, ini jadi tantangan bagi kita semua,” ujar Wakil Ketua Komisi Infokom MUI.

Ismail Fahmi memaparkan berdasarkan data yang dihimpunnya, jumlah narasi dan isu khilafah per hari mencapai 5000 sampai 10.000 percakapan.

Apabila data dibandingakan dengan narasi tentang MUI yang tersebar di sosial media, hanya mencapai kurang dari 5000 percakapan per hari.

Lebih lanjut, Ketua Pokja Riset Digital dan Inovasi tersebut menilai, peran MUI dalam menyebarkan dakwah di sosial media harus ditingkatkan. Mengingat dengan tingginya aktivitas akses internet saat ini, khususnya bagi generasi muda.

“Narasi tentang Islam yang ramah perlu diperluas lagi, agar para penerus bangsa tidak salah belajar. Apalagi jika mereka tidak bisa bertanya pada Kiai ataupun guru, maka mereka akan berselancar di internet untuk mencari jawaban,” jelasnya.

Isu radikalisme dan khilafah yang konsisten tersebar di internet, menurut dia harus diwaspadai dan diatasi. Ragam platform sosial media sudah seharusnya dapat digunakan semaksimal mungkin oleh MUI untuk menyebarkan narasi Islam yang ramah. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah bagaimana memberi pencerahan terhadap orang-orang yang terjangkit Islamofobia (anti Islam). Oleh sebab itu, kehadiran Islamic Book Fair 2022 diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam yang lebih mendalam, termasuk mereka yang memiliki pandangan anti Islam.

“Kita ingin mendorong melalui Book Fair ini minat baca (masyarakat) makin terangsang dan pengetahuan tentang Islam dari berbagai sudut semakin dikuasai,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meninjau Islamic Book Fair 2022 dan menghadiri Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Majelis Hukama Al-Muslimin di Hall A Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto No. 1, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa selain tantangan Islamofobia dari kalangan masyarakat di luar Islam, tantangan lain juga muncul dari kalangan umat Islam sendiri yakni adanya umat yang memahami ajaran Islam secara ekstrem.

“Jadi ada dua sisi sebenarnya, di satu sisi ada (penganut) Islam yang ekstrem, (dan) di sisi lainnya juga ada anti Islam atau Islamofobia,” ujarnya.

Untuk itu, Wapres meyakini bahwa penyebaran buku-buku tentang Islam melalui Islamic Book Fair kali ini akan mampu mengatasi kedua tantangan tersebut.

“(Penganut ajaran) Islam yang ekstrem berlebihan bisa tercerahkan, Islamofobia juga hilang karena memahami Islam yang sebenarnya,” harapnya.

Lebih jauh, Wapres juga mengharapkan penyelenggaraan Islamic Book Fair 2022 ini menjadi salah satu wahana untuk mengembangkan pemahaman Islam yang moderat (wasathi).

“Pengembangan Islam wasathi itu kita bangun (juga) melalui sinergi antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas-ormas lain,” ungkapnya.

Bahkan, kata Wapres, MUI sendiri menginisiasi adanya pusat dakwah Islam yang menyatu antara ormas-ormas Islam dengan berbagai instansi pemerintah, untuk melakukan gerakan yang lebih masif dalam menyebarkan pemahaman Islam yang moderat.

“Jadi lebih terorganisir, sehingga seluruhnya dalam (gerakan) yang sama, kita sasar semua kalau masih ada kelompok-kelompok yang masif, yaitu dalam rangka juga kita melakukan kontra radikalisme dan terorisme, di samping juga melakukan berbagai upaya rehabilitasi (atau) deradikalisasinya,” pungkas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam konferensi pers ini, salah satu Tokoh Pendiri Majelis Hukama Al-Muslimin Quraish Shihab, Anggota Eksekutif Majelis Hukama Al-Muslimin Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang), Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, serta Sekretaris Jenderal Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyah (Lembaga Riset Universitas Al-Azhar Mesir) Nazhir Ayyad.