JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI menggelar silaturahim dengan sejumlah artis untuk membahas pengembangan seni budaya Islam di Indonesia. Pada kesempatan itu, Waketum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa MUI bertugas menjaga umat agar seni tidak menyimpang dari syara.

“Dalam kesimpulan saya, tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak ada tuntunannya, kalau dalam Islam ada tuntunannya,” paparnya di Aula Buya Hamka Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Namun, Buya Anwar menyayangkan pada akhir-akhir ini hanya aspek politik yang menonjol, sementara aspek ekonomi Islam lemah.

Padahal, kata dia, ekonomi dan seni merupakan sebuah industri yang tidak bisa dipisahkan, karena menurutnya semua orang menyukai seni.

Dengan demikian, ujar Buya, tidak pas jika keindahan seni budaya hari ini terusik hal-hal secara syar’i. Inilah tugas MUI untuk menjaga umat agar seni tidak menyimpang dari syara.

“Bagaimana caranya supaya umat ini tidak menyimpang, silakan mengembangkan creativity tapi yang dibolehkan syara,”,ujarnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, Kiai Jeje Zaenuddin, mengatakan dengan kesempurnaan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, seni seharusnya tidak hanya indah namun juga terarah.

Kiai Jeje juga menyampaikan bahwa seni budaya bersifat universal sehingga menjadi pintu masuk seluruh pintu dari sekat-sekat peradaban.

“Kita diingatkan silsilah nenek moyang kita, Adam Hawa, keanekaragaman, dari perbedaan diarahkan menjadi ta’aruf, maka keanekaragaman yang luas, ada pintu perekatnya, salah satunya adalah kesenian,”ujarnya.

Pada tahun 2023, kata Kiai, akan diadakan kongres seni budaya. Maka forum seperti ini dibutuhkan sebagai salah satu bentuk realisasi.

Pada kesempatan yang sama, Kiai Jeje juga menyatakan bahwa dalam lingkup kecil, seperti TV MUI, penampilan seni budaya pun masih kosong, dan kekosongan ini harus diisi.

“Sehingga penonton TV MUI, tidak hanya tentang tausiyah, tetapi juga seni budaya,”paparnya.

Dalam kegiatan silaturahim ini, hadir sejumlah pekerja seni alias artis di antaranya Erick Yusuf, Helvy Tiana Rosa, Dwiki Dawarman, Arie Untung dan lainnya. (MUI)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Wahiduddin Adams menyampaikan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia berikan pengaruh terhadap pembaharuan hukum Nasional.

Hal ini disampaikannya dalam pleno yang bertajuk “Fatwa MUI, Perubahan Hukum Nasional, dan Dinamika Sosial Kontemporer”. Sesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara 6th Annual Conference on Fatwa MUI Studies, Rabu (27/07).

“Diperlukan langkah konkret yang lebih luas, guna meningkatkan peran fatwa ulama terkait dengan taqnin dan pembaharuan hukum nasional,” tutur Wadiduddin yang juga merupakan Dewan Penasehat Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI.

Wahiduddin menjelaskan, fatwa MUI yang telah masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan yang mengikat masyarakat secara umum. Selain itu, berkonsekuensi sanksi di dalamnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang ditulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut, dia menyebut kan bahwa fatwa MUI yang mempengaruhi peraturan nasional termasuk dalam hierarki nomenklatur peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati.

“Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan bahan-bahan hukum yang konvensional, sebagaimana yang telah kita ketahui ada hukum adat, hukum warisan kolonial, hukum barat, hingga hukum Islam,” katanya.

Wahiduddin menilai, MUI sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan badan hukum perkumpulan, dapat memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui fatwa, khususnya untuk peraturan yang substansinya masih berkaitan dengan hukum Islam.

Di samping itu, dia mengingatkan bahwa fatwa MUI mulai masuk dalam arus perundang-undangan nasional yaitu ketika lahirnya undang-undang Perseroan terbatas (PT) di tahun 2007.

Wahiduddin menjelaskan bahwa peraturan perseroan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah tersebut sebagai cikal bakal dibentuknya Dewan Syariah berdasarkan rekomendasi dari MUI.

“Banyak fatwa MUI yang telah dituangkan dalam perundang-undangan nasional, ini tetap harus kita kawal hingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan mampu memberikan maslahat dalam lingkup nasional secara menyeluruh,” pungkasnya.  (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin di hari Milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajak lembaga ulama ini untuk meningkatkan peran sebagai khadimul ummah, pelayan bagi umat.

“Seperti sering saya katakan, kita juga harus meningkatkan peran sebagai khadimul ummahitu, terutama dalam himayatul ummah, menjaga umat,” ungkap Kiai Ma’ruf saat memberikan amanah dalam malam puncak Milad MUI ke-47, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa malam (26/07/2022).

Dalam ajakan tersebut setidaknya ada tiga peran utama yang disampaikan Ketua Umum MUI 2015-2019 tersebut.

Pertama, MUI harus meningkatkan perlindungan bagi umat. Yakni melindungi umat dari akidah dan pemikiran menyimpang. Terutama dari pemikiran yang tidak moderat.

Kemudian melindungi umat dari minuman dan makanan yang tidak halal. MUI juga harus melindungi umat dari muamalah transaksi publik yang tidak sesuai syariat.

“Oleh karena itu, saya minta ada af’aal himaiyyah, af’aal wiqaiyyah, kerja-kerja perlindungan terus ditingkatkan dalam rangka melindungi umat ini,” terang Kiai Ma’ruf.

Kedua, MUI harus meningkatkan taqwiyyatul ummah, penguatan umat supaya umat Indonesia menjadi umat yang kuat.

Menurut Kiai Ma’ruf, sebenarnya Indonesia adalah negeri makmur, banyak anugerah Allah berupa kekayaan alam yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negeri orang lain.

Masalahnya, Indonesia kekurangan penghubung yang dapat mengoneksikan antara permintaan konsumen dalam dan luar negeri dengan petani.

“Jadi kita kekurangan hamzah washal, off taker-off taker (para penghubung) yang bisa menyerap produk-produk pertanian perkebunan rakyat yang kemudian diolah, kemudian dicarikan pasarnya baik di dalam negeri mau pun luar (negeri).” tegasnya.

Dan ketiga, MUI harus meningkatkan peran dalam menyatukan umat. Caranya adalah MUI harus menghidupkan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah serta mengesampingkan ego dan fanatisme kelompok.

“Kita ini, bagaimana dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh menyatukan umat ini. Oleh karena itu, saya minta Forum Ukhuwah Islamiyah dihidupkan kembali,” kata dia.

Terakhir, Kiai Ma’ruf berujar, “Tidak dikhawatirkan perbedaan kelompok itu, yang dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, nah ini, kalau bicara soal nafsu, sulit menyatukannya,”(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pada momen Milad ke-47, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermada mengajak umat Islam untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batik sebagai bangsa yang religius.

“Saya mengajak kepada umat Islam dan umat beragama untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batin,” kata Buya Basri saat sambutan puncak perayaan Milad ke-47 MUI, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022) malam WIB.

Buya Basri mengatakan, Indonesia sebagai negara yang religius sejak ratusan tahun yang lalu, harus terus dipertahankan.

Apalagi, ungkap Buya Basri, di tengah serbuan budaya asing yang ingin merusak sendi-sendi ajaran agama dan ingin bangsa Indonesia menjadi sekuler dan liberal.

“Terkait dengan itu, MUI mendorong pemerintah membuat aturan yang lebih kuat dan tinggi untuk mengatur kehidupan umat beragama yang majemuk ini,” tegasnya.

Aturan tersebut, kata Buya Basri, termasuk mengenai pendirian rumah ibadah dan larangan menyebarkan agama kepada masyarakat yang telah memeluk agamanya.

Buya Basri Bermada menyoroti sosok KH Maruf Amin sebagai arsitektur terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024.

Wapres RI KH Maruf Amin sendiri hadir di acara Milad Ke-47 MUI mewakili Presiden Joko Widodo karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan beberapa negara kawasan Asia Timur lainnya.

Untuk mencapainya, Buya Basri mengatakan, MUI sangat memahami besarnya tantangan untuk mewujudkan cita-cita dan program pemerintah tersebut.

Oleh karenanya, pada momen Milad ke-47, MUI mendorong agar kerja sama, kolaborasi dan kerja keras semua pihak yang terkait dengan halal dapat ditingkatkan peranannya.

“Terkait dengan hal ini, MUI siap memberikan yang terbaik semua potensi dan kemampuan untuk menjadi bagian dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia 2024,” tuturnya. (mui)