Penulis: Mazaya

Parmusi Tegaskan Berorientasi Dakwah, Bukan Lagi Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) bersilaturahim ke Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kepada Menag, Ketua Parmusi Usamah Hisyam menegaskan komitmennya untuk membawa Parmusi fokus dalam gerakan dakwah, bukan politik.

“Parmusi sudah mengubah orientasi organisasinya dari organisasi dengan orientasi politik menjadi organisasi dengan orientasi dakwah,” ujar Usamah Hisyam di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, Parmusi tengah mengembangkan Dakwah Desa Madani. Gerakan dakwah ini mengusung empat pilar, yaitu: penanaman Iman dan Taqwa, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan peningkatan pendidikan.

Usamah mengatakan, saat ini Parmusi masih berkonsentrasi terhadap peningkatan ekonomi di daerah-daerah yang terpencil dan daerah-daerah perbatasan. “Keadaan ekonomi masyarakat muslim kita yang berada di daerah terpencil sungguh membutuhkan perhatian khusus. Oleh sebab itu, kami mengupayakan jalan untuk memberikan solusi atas peningkatan ekonomi umat agar nantinya bukan hanya dapat menyejahterakan keluarga, tapi mereka juga bisa menjadi muzakki yang tentu bermanfaat untuk umat lainnya,” urai Usamah.

Tampah hadir juga, Ketua Bidang Pendidikan Husnan. B Fanani, Ketua Bidang Ekonomi Sheikh Mashoor, Lembaga Seni Budaya Chavcay dan Bendahara Umum Parmusi Dewi Achyani.

Menag menyambut baik program Parmusi. Hal itu menurutnya akan ikut membantu meringankan tugas Kementerian Agama.

“Tugas Kementerian Agama cukup berat, dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Adanya Parmusi apalagi dengan mengubah orientasi organisasi menjadi organisasi berbasis dakwah sangat membantu kerja Kementerian Agama dan untuk itu saya ucapkan terima kasih,” tegas Menag.

 

3000 ASN Kemenag Divaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Lebih dari tiga ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mulai menjalani vaksinasi Covid-19. Vaksinasi dilaksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat no. 3-4, Jakarta.

“Vaksinasi ini wajib diikuti oleh seluruh ASN Kemenag. Ini ikhtiar kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, saat membuka kegiatan Vaksinasi ASN Kemenag di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Senin (8/3/2021).

Menurut Menag, vaksinasi juga menjadi tanggung jawab setiap ASN sebagai pelayan masyarakat. “Jadi tidak ada alasan untuk menolak vaksinasi. Apalagi, vaksin ini sudah diterbitkan sertifikat halal nya oleh BPJPH setelah keluar fatwa halal dari MUI dan aman menurut BPOM,” ujar Menag.

Kepala Biro Umum Yayat Supriyadi mengatakan, vaksinasi diikuti 3.628 pegawai Kemenag. “Jumlah ini terdiri atas 2.858 PNS dan sisanya pegawai non-PNS,” jelas Yayat.

Yayat menambahkan, vaksinasi dilakukan secara bertahap. “Targetnya, ada 90 orang yang akan divaksin per jamnya. Jadi untuk hari ini targetnya ada 540 pegawai yang akan divaksin,” ungkapnya.

“Hari ini yang divaksin adalah pejabat Eselon I dan II, perangkat Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, serta seluruh ASN yang bertugas di Sekretariat Jenderal. Vaksinasi ASN Eselon I lainnya akan dilakukan hari berikutnya, sesuai jadwal yang sudah disiapkan panitia,” lanjutnya.

Untuk memberikan kenyamanan bagi peserta vaksinasi, Yayat menjelaskan, panitia telah menyediakan bilik khusus untuk perempuan. “Tenaga kesehatan juga kita siapkan khusus. Jadi peserta vaksinasi perempuan juga akan dilayani oleh tenaga kesehatan perempuan,” imbuhnya.

Ia menyampaikan kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan dalam dua tahap. “Tahap pertama dilaksanakan tanggal 8 sampai 12 Maret 2021. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan akhir Maret,” tandasnya.

MUI Terkejut Agama Tak Dilibatkan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf terbaru, frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

“Tokoh agama, termasuk Ormas, MUI, sangat terkejut dengan konsep ini. Sementara, kami di satu sisi, menginginkan dan senantiasa menyosialisasikan umat agar menjadi umat yang taat beragama,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi,Ahad (7/3).

Kiai Abdullah Jaidi mengatakan, agama merupakan tiang bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasarkan pada agama dan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Tanpa adanya agama, bangunan atau pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh.

Namun, ia mengatakan konsep yang diusung Kemendikbud hanya menyebutkan permasalahan yang berkenaan dengan akhlak dan budaya di Indonesia. Kiai Abdullah mengatakan frasa ‘agama’ tidak cukup diwakilkan dengan frasa ‘akhlak’ dan ‘budaya’.

Ia mengatakan, setiap agama mengajarkan bagaimana seseorang memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, serta beriman kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu, mengatakan, muatan agama tidak hanya berfokus pada akhlak dan budaya, melainkan juga tentang bagaimana umat bisa melaksanakan ajarannya pada segala lini kehidupan sehingga menjadi umat yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.

“Yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, character building yang berkenaan dengan akhlak, merupakan hal penting. Hal ini termuat dalam ajaran agama,” kata dia.

Kiai Abdullah juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, agama adalah sesuatu yang penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia.

“Unsur agama itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Kenapa ini tidak disebutkan?” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, muatan agama sejatinya sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 UUD 1945 merupakan salah satu landasan yang mengatur kegiatan pendidikan di Tanah Air. Pasal tersebut menjelaskan tentang hak tentang pendidikan dasar masyarakat.

Sumber: republika.co.id

Pakar Tantang Jokowi Copot Moeldoko: Kecuali Dia Merestui!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam sebuah versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) lalu.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Moeldoko dari jabatan yang diemban saat ini.

“Secara vulgar nama baik Istana dan Presiden tercederai, akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebastugaskan Moeldoko dari KSP, kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat,” kata Dedi Ahad (7/3).

Menurutnya, kisruh Demokrat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada di partai politik lain. Kondisi yang terjadi di  Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata mengingat telah terpilihnya nonkader sebagai ketua umum.

Dia pun memprediksi bahwa hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen.

“Tetapi, Menko melupakan  hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain persetujuan ketua majelis tinggi partai. Dari sisi ini, semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkumham,” tuturnya.

Dia pun mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melakukan perlawanan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal Demokrat. “Tetapi, soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya,” ungkapnya

Sumber: republika.co.id

Komisi X Sayangkan Agama Tak Dilibatkan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan belum adanya frasa agama pada draft awal Peta Jalan Pendidikan (PJP) Nasional 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, keseimbangan antara pendidikan keagamaan, moral, karakter, dan pendidikan kebangsaan mutlak diperlukan.

“Sehingga (frasa agama) ini perlu dimasukkan secara terstruktur dan terintegrasi,” kata Hetifah, Senin (8/3).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi X DPR mendorong Kemendikbud RI untuk membuat skema pendidikan karakter dalam Peta Jalan Pendidikan yang di dalamnya ada nilai agama. Selain itu, Komisi X DPR juga mendorong, Kemendikbud RI untuk menambahkan unsur keluarga dan rumah ibadah dalam komponen pendidikan dalam Peta Jalan Pendidikan.

“Mengingat unsur keluarga dan rumah ibadah merupakan komponen penting sebagai pusat pembentukan akhlak, rohani dan kepribadian yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak,” ucapnya.

Hetifah juga mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PGRI beberapa waktu lalu, para guru  mengungkapkan bahwa dalam pra konsep PJP yang dibuat oleh Kemendikbud dinilai belum memuat latar belakang/cara berpikir filosofis, historis, dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

“Empat persoalan pendidikan yaitu akses, mutu, relevansi dan tata kelola tidak menjadi pijakan PJP. Sehingga, progam dan kegiatan yang disusun dalam PJP sulit dicapai efisiensi dan efektivitasnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hetifah mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan masukan dari para narasumber stakeholder pendidikan bahwa Panja Peta Jalan Pendidikan telah menghasilkan 25 rekomendasi yang berisi beberapa hal-hal substantif yang perlu dilakukan dekonstruksi dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.

Dia memaparkan, rekomendasi yang disampaikan Panja PJP meliputi enam aspek, yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, dan keterlibatan masyarakat.

Sumber: republika.co.id

Saudi Belum Umumkan Haji, Pemerintah Tetap Bersiap

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kerajaan Arab Saudi  masih belum mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Meski demikian, persiapan pelaksanaan haji tetap dilakukan Pemerintah Indonesia.

Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyebut hingga saat ini masih belum ada negara yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia layanan di Saudi untuk pelaksanaan haji.

“Belum ada. Sampai saat ini komunikasi tetap jalan. Namun belum ada kepastian,” katanya, beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, tahun 2020 lalu Indonesia sudah sempat melakukan survei terhadap beberapa penyedia layanan di Saudi. Namun, seiring perkembangan Covid-19 di dunia dan imbauan Saudi untuk menunda penandatanganan kontrak, maka Indonesia belum memberikan keputusan lebih lanjut.

Terkait kewajiban vaksinasi bagi jamaah haji, Endang menyebut masih belum menerima keterangan resmi atas hal tersebut. Saudi sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan mempertimbangkan mewajibkan vaksinasi bagi jamaah.

“Kami belum menerima informasi terkait hal tersebut. Kementerian Kesehatan Saudi hari ini baru merilis kalau vaksin tersedia di apotek,” ujarnya.

Perihal dibukanya kembali pintu masuk bagi jamaah umrah dari Indonesia, ia juga menyebut masih belum ada informasi. Ia menegaskan hingga saat ini umrah masih berjalan normal dan dilakukan oleh negara-negara yang tidak masuk daftar

Sumber: republika.co.id

Fotografer Turki Akan Gelar Pameran Kota Islam di Uzbekistan

Redaktur: Mazaya

TURKI(Jurnalislam.com)– Fotografer Turki, Orhan Durgut akan membuka pameran di Uzbekistan. Pameran kedua dari proyek “Kota Islam” akan diadakan di Provinsi Termez.

Dia menjelaskan proyek tersebut muncul setelah pengamatannya di Makkah, Arab Saudi. Muslim yang datang ke Makkah berasal dari berbagai negara dan berkomunikasi serta membantu satu sama lain. Lewat proyek ini, dia bertujuan untuk memperkenalkan dunia Islam.

Usai dari Arab, dia melanjutkan perjalanan ke Aleppo dan Damaskus di Suriah. “Kami telah mengidentifikasi 100 kota dari 40 negara yang memiliki tempat dalam sejarah Islam. Sejauh ini kami telah menyelesaikan pemotretan di 64 kota,” kata Durgut.

Pameran pertama Durgut diadakan di Provinsi Bukhara, Uzbekistan atas undangan dari Pusat Penelitian Imam Bukhari.

“Kami memotret pertemuan kota-kota pada Jumat. Ini adalah salah satu tempat paling umum di kota Islam. Beberapa negara memiliki masjid. Semua orang berkumpul di masjid-masjid ini. Kami memotret gaya hidup Islami di sana. Kami memotret gerakan indah seseorang sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain,” ujar dia.

Durgut dan timnya juga melakukan pemotretan di Baghdad, Najaf, Kufa, dan Karbala di Irak. Selain itu di Mesir, Tunisia, Marko, Mali, dan Somalia pun dia lakukan pemotretan. “Anda tidak dapat memperkenalkan seluruh geografi Islam dengan 64 kota tapi Anda dapat memperkenalkan spektrum yang luas,” tambah dia.

Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (6/3), pemotretan ini berperan penting dalam menciptakan memori. Nantinya, dia akan mengadakan pameran lain di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Sementara itu, timnya akan mengadakan dua pameran di Palestina, di Hebron dan Yerusalem yang akan menampilkan 90 foto.

Selain menyelesaikan proyek “Kota Islam,” Durgut mulai membuat proyek “Atlas Alquran.” Durgut akan membuat album yang berisi foto dari tempat-tempat yang disebutkan dalam Alquran, khususnya di negara di Timur Tengah.

“Orang tidak mengerti Alquran hanya dengan membacanya. Mereka harus membaca arti dan interpretasinya. Penting untuk membayangkan hal-hal yang kita baca dan pahami. Kami ingin menjadikan album ini sebagai sumber mimpi itu,” tambah dia.

sumber: republika.co.id

Sri Lanka Larang Cadar dan Impor Buku Agama Islam

Redaktur: Mazaya

KOLOMBO(Jurnalislam.com)—Kementerian Pertahanan Sri Lanka mengeluarkan larangan masuk buku-buku agama Islam, kecuali yang telah disetujui kementerian.

Larangan ini dirilis tak lama setelah keputusan pencabutan peraturan wajib kremasi bagi jenazah Covid-19, yang dikecam secara global.

Sebagai gantinya lahan penguburan pasien Covid-19 hanya diizinkan secara selektif, kebanyakan di pulau kecil di timur negara itu. Hal ini juga memicu protes dari masyarakat Tamil, penduduk asli pulau, dan Muslim. Kebijakan ini juga dipandang sebagai taktik pemerintah untuk menimbulkan ketegangan diantara komunitas mereka.

Saat ini, Sri Lanka juga telah mengusulkan adanya larangan cadar, dipandang sebagai pembatasan kebebasan beragama bagi Muslim. Namun pemerintah menampiknya, justru mengatakan bahwa cadar merupakan ancaman bagi keamanan nasional.

sumber: republika.co.id

 

Kisah Ki Bagus Hadikusumo Menolak Minum Sake Kaisar Jepang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Selasa, (2/3) Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021.

Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah mendapat desakan dan penolakan keras dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah pun segera memuji keputusan tepat Pemerintah.

Sikap Muhammadiyah terhadap miras (minuman keras) telah teruji sejak lama. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 16-20 Desember 1981 di Yogyakarta misalnya, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan pemerintah yang melarang pembuatan dan penjualan minuman keras.

Merunut ke belakang, sikap itu tercatat secara tegas oleh sikap Ketua Hoofdbestuur (sekarang disebut “Pimpinan Pusat”) Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo saat menemui Kaisar Tenno Haika di Jepang bersama Soekarno dan Hatta.

 

Ridho Al-Hamdi dalam Paradigma Politik Muhammadiyah mencatat bahwa Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno dan Moh. Hatta mendapatkan undangan menghadap Kaisar Jepang pada 10 November 1943.

Rhien Soemohadiwidjojo dalam Bung Karno Sang Singa Podium (2013) menulis bahwa kunjungan tiga delegasi Indonesia ke Jepang tersebut berjalan selama 17 hari. Pertemuan utamanya dilakukan untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia.

Setelah sampai di Jepang, tiga utusan Indonesia ini diminta mengikuti sembahyang di Kuil upacara termulia bersama Kaisar Jepang. Salah satu rukun upacara sakral itu adalah harus meminum air sake (arak) dalam cangkir.

“Beliau tidak mau minum sakai [sake, red] karena ajaran agama Islam mengharamkan minuman keras. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo menumpahkan arak itu ke lantai (karena tangannya gemetar). Tentu saja hadirin menjadi berdebar-debar, termasuk pembesar-pembesar militer Jepang,” demikian tulis Sutrisno Kutoyo dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah (1998).

Kekhawatiran hadirin tentu saja berkaitan dengan sikap keras prajurit Jepang untuk memenggal siapa pun yang menolak perintah. Apalagi yang ditolak Ki Bagus bukan permintaan biasa, melainkan dari seorang Kaisar.

Sebelumnya, Ki Bagus adalah tokoh utama yang mengajak umat Islam Indonesia menolak ritual wajib dari kolonial Jepang untuk melakukan Seikerei, yaitu sikap ruku’ menghadap ke arah matahari terbit setiap pukul tujuh pagi sebagai tanda ketundukan pada Kaisar Jepang.

Seruan Ki Bagus menolak Seikerei meluas hingga ke Sumatera. Akibatnya, Ki Bagus berurusan dengan Gunsaikan atau gubernur militer Jepang di Yogyakarta. Namun atas kepandaiannya menjelaskan ajaran Islam, Gunsaiken memahami dan membolehkan umat Islam tidak melakukan Seikerei lagi.

Sama halnya dengan kasus Ki Bagus menolak Seikerei, Ki Bagus Hadikusumo menjelaskan alasannya menolak minum sake kepada Kaisar dan pejabat militer Jepang.

Atas kepandaiannya memberi penjelasan, Kaisar Hirohito pun tidak marah dan merasa takjub sehingga menghadiahkan cangkir dan cawan yang dipakai tempat Sake kepada Ki Bagus Hadikusumo.

Tak hanya mendapatkan hadian cawan, Ki Bagus Hadikusumo bersama Soekarno dan Hatta mendapatkan kehormatan untuk bertemu langsung dan berjabatan tangan dengan Kaisar.

Ki Bagus, Soekarno dan Hatta juga mendapatkan penghargaan Bintang Ratna Suci dari Kaisar. Soekarno mendapatkan lencana kelas dua (Kun Nito Juiho-Sho), sementara Ki Bagus Hadikusumo dan Hatta mendapatkan lencana kelas tiga (Kun Santo Juiho-Sho).

Lencana penghargaan itu bernilai sangat tinggi, karena penerimanya dianggap dekat dengan anggota keluarga Kekaisaran. Arniati Prasedyawati Herkusumo sendiri dalam Chūō Sangi-in: Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang (1984) mencatat bahwa penghargaan itu utamanya diberikan atas jasa ketiga tokoh ini dalam membantu kebijakan Jepang di Indonesia.

Demikianlah sikap tokoh Muhammadiyah dalam menampakkan keteguhan dan kebersihan akidah. Selain tegas, tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus juga mengutamakan hikmah dan ilmu dalam menampakkan ketegasan imannya.

Sumber: Muhammadiyah.or.id

 

DQ Salurkan Bantuan Untuk Banjir dan Longsor di Lumajang

Redaktur: Mazaya

LUMAJANG (Jurnalislam.com)–Meluapnya sungai Bondoyudo akibat tingginya curah hujan pada 27 Februari 2021 mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa lokasi di Kabupaten Lumajang. Kecamatan Sukodono dan Kecamatan kota Lumajang adalah daerah-daerah yang paling terdampak dari banjir sedangkan Desa Sarawan Kulon Kecamatan Kedungjajang adalah daerah yang mengalami musibah longsor.

Akibat Banjir dan longsor 7 Rumah warga hancur terbawa arus dan 1 mushola rusak parah. Selain itu jembatan gambiran juga sempat ditutup akibat retak karena terjangan banjir. Aktivitas warga pun menjadi terganggu akibat air yang masuk rumah hingga setinggi 2 meter.

Dompet Al-Qur’an Indonesia (DQ) yang mengetahui adanya informasi bencana banjir dan longsor ini langsung melakukan respon cepat dengan menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari warga seperti beras, mie instan, dan pakaian layak pakai. Bantuan ini disambut warga dengan antusias.

Toni, 48 tahun, salah satu warga terdampak banjir yang sempat dievakuasi mengaku senang dengan bantuan logistik dari DQ. “Alhamdulilah, saya sangat senang dengan respon cepat dari DQ. Saya dan keluarga sangat terbantu dengan adanya bantuan logistik dari DQ,” ungkap Toni.

Di pihak lain, Dompet Al-Qur’an Indonesia melalui Manager Media dan Pendayagunaan Al Iklas Kurnia Salam mengaku mengetahui musibah itu dari relawan dan donatur DQ yang ada di Lumajang. “Ada beberapa relawan dan donatur DQ di Lumajang yang melapor pada kami. Mereka melaporkan dengan menyertakan foto dan video mengenai banjir dan longsor yang sedang terjadi. Kami langsung merespon dengan menyalurkan bantuan untuk warga terdampak bencana,” ungkap Al Iklas.

Al Iklas menambahkan, bantuan ini merupakan bagian dari program Humanity Care, suatu program yang digagas untuk membantu warga korban bencana alam dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

“Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat DQ menggagas program Humanity Care. Program ini sebagai bentuk komitmen kami untuk merespon bencana-bencana yang terjadi di indonesia. Semoga program ini bisa meringankan beban warga yang terdampak bencana seperti warga Lumajang yang kini terkena musibah banjir dan longsor” tutup Al Iklas sembari tersenyum.