Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kemenag kembali menggelar bedah buku. Kali ini, buku yang menjadi bahan diskusi berjudul Virus, Manusia, Tuhan, Refleksi Lintas Iman tentang Covid-19, karya DR Fatimah Husein dari Assiciate Director ICRS Yogyakarta.

Diskusi ini menghadirkan  pembahas dari MUI, KH Cholil Nafis, dari Universitas Hindu Indonesia (UNHI) I Ketut Ardhana, dan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kemenag, Supriyadi.

Memberi pengantar diskusi, Kapuslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, M Adlin Sila, menyampaikan bahwa buku ini mengulas refleksi lintas iman dan lintas disiplin keilmuan  terkait pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hamper dua tahun.

“Pandemi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain-lain,” kata M. Adlin Sila di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

“Banyak tulisan telah dipublikasikan. Namun, ICRS menghadirkan yang berbeda. Bagi ICRS, peristiwa ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membuka percakapan lintas agama dan lintas kepercayaan yang bermakna, tidak hanya sekedar untuk memahami perbedaan atau mencari kesamaan, tapi menghadapi tantangan secara bersama,” tambahnya.

Penulis Buku, DR Fatimah Husein menyampaikan bahwa Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) ingin menawarkan hasil refleksi teologis, filosofis, dan etis atas Pandemi Covid-19 dari berbagai pakar serta ahli di bidangnya dan komunitas keimanan mereka. “Artikel-artikel dalam buku ini diharapkan mencerminkan tingkat yang lebih dalam dari sudut pandang teologi, filsafat, dan etika atau metafisika,” kata Fatimah Husein.

Dijelaskan Fatimah Husein, ICRS merupakan konsorsium yang dibentuk tahun 2006 oleh UGM, UKDW, dan UIN Sunan Kalijaga. Kolaborasi akademis ini dimanifestasikan dalam program doktoral internasional di Sekolah Pascasarjana UGM yang bernama Inter-religious Studies, yang hingga kini dijalankan secara bersama-sama oleh ketiga Universitas tersebut. Selain itu, tak sedikit aktivitas penelitian dan pendidikan publik juga telah dikembangkan ICRS.

Fatimah Husein juga menjelaskan bahwa para kontributor dalam buku ini terdiri dari sarjana-sarjana, teolog di bidang masing-masing, dan perwakilan dari komunitas lintas iman yang disegani dan didengar oleh umat yang meneladani mereka. Para penulis berlatar belakang agama Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Baha’i dan Penghayat Kepercayaan.

“Pandemi ini juga telah membuka kembali ketegangan antara agama dan sains. Di satu sisi ada ketidakpercayaan sebagian umat beragama terhadap virus, dokter, ilmuan. Dan sisi lain ada anggapan dari sebagian ilmuan bahwa umat beragama itu anti sains,” ujarnya.

Dampak Keberagamaan
KH Cholil Nafis dari MUI menjelaskan bahwa  pandemi Covid-19 telah berdampak pada adanya perubahan lanskap keberagamaan di masyarakat, dan polarisasi otoritas agama. “Tidak sedikit kegiatan pengajian-pengajian dilakukan secara online. Narasi keagamaan di media sosial dan pedukuhan melihat pandemi ini merupakan peringatan Tuhan terhadap ketamakan manusia,” kata KH Cholil Nafis.

Isu lainnya adalah, lanjut KH Cholil Nafis, soal ijtihad akar rumput. Pandemi Covid-19 telah mengubah secara cepat religiositas masyarakat di akar rumput. Perubahan ini merefleksikan reinterpretasi teologis dan penalaran keagamaan bukan hanya dari ulama, tetapi juga masyarakat awam.

“Ijtihad akar rumput telah melahirkan cara beragama yang tidak terbayang sebelumnya. Di sinilah perlunya penyikapan konstruktif atas wabah ini dengan spritualitas yang cosmotheandric, bahwa Tuhan, dunia, dan manusia yang tidak terpisahkan,” tambah KH Cholil Nafis.

Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kemenag, Supriyadi, menyampaikan bahwa dari sudut perspektif agama Buddha, pandemi Covid-19 menjadikan terjadinya transformasi pemahaman tentang karma, bahwa karma itu bukan takdir dan dapat diubah.

I Ketut Ardhana menyampaikan bahwa dalam melihat dan menghadapi Pandemi Covid-19 ini, diperlukan kemauaun dan kemampuan untuk membangun rekonsiliasi lintas agama, lintas etnis, lintas gender, yang tidak hanya didasarkan atas toleransi saja, tetapi juga atas pemahaman bahwa semua kelompok adalah rentan terhadap covid-19 serta menderita.

“Perlunya kerja sama dalam menangani dampak Covid-19, bahwa beragama dapat saling menghargai sesama manusia dengan segala keterbatasannya,” tutup I Ketut Ardhana.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia Halal Watch menyelenggarakan webinar bertajuk Sertifikasi Halal dan Perpanjangannya di Masa Pandemik Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Rabu (01/9).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19, berusaha menyesuaikan diri dengan mengadakan modified onside audit.

“Mulai tahun lalu, ketika bulan Maret kita sudah mulai mendapat tamu, Covid-19. Kita harus stay home, tidak bisa audit langsung,”

Padahal menurut Direktur Utama LPPOM MUI Ir Muti Arintawati, proses audit di lokasi adalah salah satu persyaratan untuk proses pemeriksaan sertifikasi halal. Untuk itu LPPOM MUI mengembangkan satu metode yang bisa menggantikan proses audit di lokasi dengan dilakukan secara online.

Muti menguraikan, jika modified onside audit adalah audit yang dimodifikasi, dimana auditor melakukan On-Side Audit ke perusahaan, kemudian melakukan pemeriksaan untuk memenuhi 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH).

“Audit tetap dapat dilakukan dengan metode remote audit dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan internasional,” ujar Muti.

Lebih jauh Muti menjelaskan, pelaksanaan nya adalah dengan menyesuaikan fasilitas yang dimiliki perusahaan, seperti dengan menggunakan media zoom atau bahkan video call.

Pelaksanaan modified onside audit ini dikatakan Muti, sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Fatwa, bahkan komisi fatwa bisa menerima hasil tersebut dan menetapkan produknya halal.

Untuk penyesuaian dengan regulasi terkini, Muti menjabarkan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, yang pertama yang dilakukan oleh MUl dengan mengubah masa ketetapan halal menjadi 4 tahun. Kami juga melakukan penyesuaian dalam proses audit.

“Total batas proses sertifikasi adalah 21 hari, itu mencakup dari mulai pendaftaran sampai keluarnya sertifikat halal dari BPJPH,” ujar Muti.

Bagian dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) audit dalam negeri diberi waktu 15 hari, yang juga bagian dari 21 hari tadi, kemudian jika ada hal yang tidak bisa diselesaikan, maka boleh ada proses perpanjangan selama 10 hari.

Dengan demikian, total maksimal untuk proses audit adalah 25 hari. Khusus untuk pelaku usaha luar negeri dibatasi selama 15 hari, kemudian bisa diperpanjang 15 hari, jadi proses maksimal audit adalah 30 hari.

Webinar ini juga dihadiri beberapa narasumber lain diantaranya: Ketua MUI Drs. Sholahudin Alaiyubi; Plt. Kepala BPJPH Dr.H. Mastuki; Direktur LPPOm MUI, Ir Muti Arintawati, dan Direktur Indonesia Halal Watch, Dr. H. Ikhsan Abdullah.

BOGOR(Jurnalislam.com)— Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Dr KH A Mukri Aji, MA MH menyatakan pandemi Covid-19 yang sudah bersemayam hampir dua tahun di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk para ulama, kiai, dan ustadz berhenti menyampaikan dakwahnya.

“Di era covid-19 ini, dakwah jangan sampai putus! Jangan terhenti dengan alasan apapun. Kita harus memiliki terobosan-terobosan baru dalam penyampaian dakwah di masa yang penuh dengan pembatasan-pembatasan,” ujarnya dalam Webinar “Strategi Dakwah di Era Pandemi Covid-19″ yang digelar Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Bogor, Selasa (31/9).

Menurutnya, strategi dakwah di era pandemi ini mengharuskan para dai untuk terbiasa menggunakan media sosial dan media pendukung lainnya agar ilmu yang disampaikan bisa diterima masyarakat meski tidak secara tatap muka.

“Seperti membuat konten-konten yang Alhamdulillah sudah dilakukan para kiai di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, lebih memudahkan masyarakat menyerap ilmu meski di rumah dan mempermudah menangkal isi dakwah yang dianggap provokatif.

” Alhamdulillah kiai di Bogor ini, gaya dakwahnya tidak penuh kebencian juga tidak menebarkan hoaks. Mereka lembut dan santun,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, H Irvan Awaludin, MSi dalam pembukaan webinar menyampaikan, strategi dakwah harus disesuaikan dengan perubahan zaman.

“MUI Kabupaten Bogor, juga sedang mengikuti perubahan cara dakwah, sebagai respons pandemi yang memaksa kita untuk berjarak, kami harap para kiai dan ustadz di kabupaten Bogor bisa mendapat makna starategi efektif dalam berdakwah kepada masyarakat di Webinar ini,” harapanya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Islam Wasathiyah adalah cara ber-Islam dengan kedewasaan. Selain sebagai Islam jalan tengah, tidak ekstrem kiri maupun kanan, Islam Wasathiyah juga bermakna sikap keagamaan yang dewasa.

“Sikap keberagamaan yang dewasa itu Islam Wasathiyah. Bersikap dewasa dalam beragama, ” ujarnya saat mengisi Webinar Penguatan Peran Dakwah Islam Wasathiyah Bagi DKM Masjid Se-Tasikmalaya, Kamis (02/09) secara virtual.

Dia mengatakan, salah satu contoh kedewasaan dalam berislam adalah dengan fokus pada tujuan setiap muslim untuk memajukan Islam. Fokus ini akan menghapus pikiran yang kerap mengkotak-kotakkan Islam sesuai organisasinya dan merasa paling benar.

Menurutnya, selama perbedaannya hanya di level cabang (furu’), maka organisasi di dalam Islam layak diterima dengan baik.

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, dia mengatakan, sikap kedewasaan beragama itu sangat dibutuhkan.

Kedewasaan sikap beragama itu terlihat dari bagaimana merespon Covid-19 dengan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Sikap kedewasaan itu juga tercermin dari keputusan tidak menggelar ibadah jamaah di dalam Masjid pada wilayah Covid-19 level 4.

Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah ini menambahkan, Islam Wasathiyah juga tergambar dari kedewasaan menerima kemajuan. Dalam menyikapi Masjid misalnya, meskipun tidak boleh digunakan sebagai tempat berdagang (pasar), namun tidak berarti Masjid terlarang melakukan pembicaraan wacana ekonomi di dalamnya.

“Yang tidak boleh adalah Masjid digunakan untuk berdagang. Ilmu berdagang tentu boleh dan patut disampaikan. Kalau Masjid hanya dipakai untuk shalat dan mengaji saja, bisa-bisa kita menjadi sekuler, ” ujarnya.

Masjid, lanjut dia, harus digunakan untuk membicarakan semua wacana. Dengan begitu, maka Masjid bisa menjadi tempat untuk membangun kebersamaan umat Islam pada semua bidang. Semuanya dimulai dari pembicaraan di dalam Masjid.

“Selain mengaji dan sholat berjamaah, dari Masjid, kita ingin membangun bisnis yang berjamaah, politik yang berjamaah. Kalau itu bisa kita lakukan, pasti umat Islam akan maju, ” tuturnya. (mui)