Penulis: Mazaya

Tiga Hal Penting untuk Perkembangan Madrasah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kanwil Kementerian Agama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menjalin kerjasama peningkatan kualitas pendidikan madrasah.

Naskah kerjasama ditandatangani Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Muflih B Fattah dengan Dekan FKIP Unsulbar Abdullah Pandang, Jumat (17/9/2021).

Hadir menyaksikan, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam M Zein dan Kepala Bidang Pendidikan Islam Misbahuddin. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dirangkai dengan Rakor Bidang Madrasah se Sulawesi Barat yang berlangsung  di Aula Kanwil Kemenag Sulbar.

Rakor diikuti seluruh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, serta para Kepala Madrasah Negeri se dan Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat. Kepada jajarannya, Kakanwil Kemenag Sulbar Muflih mengingatkan untuk mensukseskan kebijakan pokok Menteri Agama, antara lain: penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan juga good governance.

“Ketiga hal tersebut harus dilaksanakan di seluruh satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, tidak ada tawar-menawar,” tegas Muflif B Fattah.

Sementara Direktur GTK Madrasah M Zein menggarisbawahi tentang growth mindset (mindset yang berkembang). Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, speed atau kecepatan kerja.

“Siapa yang lambat akan tergilas zaman,” pesannya.

Kedua, uncertainty. Masa depan itu serba tidak pasti. “Jadi kita harus memiliki kompetensi yang unggul,” ujarnya.

Ketiga, complexitiy. Tantangan ke depan makin kompleks. Sehingga, guru juga harus terus mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan pihak lain.

“Jika kita mampu mengantisipasi ketiga hal tersebut, maka insya Allah kita akan dapat bersaing dalam dunia global seperti sekarang ini,” terangnya.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Misbahuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM sekaligus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara keseluruhan. Dari sini, diharapkan akan dapat dirumuskan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

 

Mahasiswa IAIN Batusangkar Juara I MTQ Antar Mahasiswa PAI Se-Asia Tenggara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Feni Mardika meraih Juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional antar Mahasiswa PAI Se-Asia Tenggara.

MTQ Internasional ini diikuti perwakilan dari empat negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Total ada 41 peserta dari 25 Perguruan Tinggi. Lomba yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ PAI) FTIK IAIN Batusangkar ini digelar secara daring.

Feni Mardika tercatat sebagai mahasiswi PAI semester VII FTIK IAIN Batusangkar. Dia berhasil memperoleh nilai 91 dari dewan juri, dengan rincian: Tajwid 29, Fasohah 28, dan irama 34.

Untuk juara kedua diraih Bazir Abdurrahman dari UIN Walisongo Semarang. Posisi ketiga diraih Mohd Fauzan Amir Bin Raihan dari National Univesity Of Malaysia. Selain itu, ada juara harapan 1 (Rahmat Tawakkal Sobbari dari IAIN Palangkaraya), harapan 2 (Aisya Nur Fahira dari UIN Sultan Adji Muhammad Idris Samarinda), dan haparan 3 (Mutia Safitri dari IAIN Langsa).

MTQ ini digelar 6-14 September 2021. Peserta mengirim video untuk seleksi tahap penyisihan. Saat final pada 13 September, dilakukan secara live zoom. Pengumuman pemenang disampaikan secara live zoom dan ditutup secara resmi oleh Rektor IAIN Batusangkar.

Rekor IAIN Batusangkar Marjoni Imamora, mengapresiasi prestasi Feni Mardika. “Selamat kepada semua pemenang, semoga menjadi duta generasi qur’ani, melestarikan khazanah Islam di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi agen perubahan,” harap Marjoni, Selasa (14/9/2021).

“Anda semua sudah memberikan yang terbaik dalam ikhtiarnya mengembangkan seni tilawah al-Qur’an dan tentu akan membanggakan perguruan tingginya masing-masing,” terang Mantan WR II IAIN Batusangkar ini.

Marjoni berharap kompetisi ini bisa menjadi ajang meningkatkan interaksi mahasiswa dengan Al-Qur’an dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terpisah, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Batusangkar Sirajul Munir memberikan selamat kepada Feni Mardika dan berharap dapat menginspirasi mahasiswa lainnya.

“Prestasi ini penting untuk FTIK dan semoga mampu mendorong Akreditasi Unggul pada Jurusan PAI di tahun mendatang,” kata Sirajul Munir.

DMC Bangun Mushollah Darurat sampai Distribusi Makanan Ke Rumah Pengungsi

Redaktur: Mazaya

KALTENG(Jurnalislam.com)—Disaster Management Center ( DMC ) Dompet Dhuafa bangun mushollah darurat di tempat pengungsian banjir bandang Kalimantan Tengah (16/9/2021). Berlokasi di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaen Katingan, mushollah darurat berdiri dengan tegak.

Berukuran 5 x 7 meter, musholah darurat menjawab kebutuhan penyintas untuk menunaikan ibadah shalat. Penyintas bergantian keluar masuk untuk melakukan ibadah shalat. Selain mushollah darurat, tim bersama relawan yang tergabung dalam Komunitas Ayo Tolong DMC Dompet Dhuafa juga menambah tenda pengungsian.

“Alhamdulillah cuaca sudah cerah namun untuk wilayah hilir masih tergenang air dengan ketinggian 50 – 100 cm,” imbuh Taqi Falsafati selaku Tim Respon DMC Dompet Dhuafa penugasan Kalimantan Tengah melalui pesan singkat.

Tidak sampai di situ, DMC Dompet Dhuafa juga membuka Dapur Umum dan Pos Hangat hingga saat ini. Dengan membuat porsi sebanyak 400 bungkus/minuman. Adapun makanan tersebut juga didistribusikan kepada penyintas yang memutuskan untuk bertahan di kediamannya masing-masing.

“Akses jalan utama sudah bisa dilewati. Meski sinyal jaringan masih sulit untuk masuk,”tambah Taqi.

Rencana besok, tim akan terus melakukan Dapur Umum dan Pos Hangat serta melakukan asesmen ke wilayah terdampak lainnya yakni di Desa Baunbango.

“Terima kasih telah bersama kami dalam momen-momen yang sulit seperti ini,”pungkas salah seorang penyintas.

Pameran Buku Internasional di Saudi Mulai Digelar Kembali

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) — Pameran Buku Internasional Riyadh, salah satu acara budaya terbesar di kawasan ini, akan dibuka pada 1 Oktober di Riyadh Front. Penerbit Arab dan global akan berpartisipasi dalam acara ini.

Irak akan menjadi tamu kehormatan di pameran budaya internasional 10 hari. Sesi baru pameran, yang diawasi oleh Komisi Sastra, Penerbitan dan Penerjemahan Arab Saudi, akan melihat perluasan kegiatan dan acara yang signifikan. Pameran akan mewakili 16 sektor budaya.

Komisi telah menawarkan diskon 50 persen untuk sewa ruang ke penerbit dari seluruh dunia, menurunkan biaya pengiriman, dan membangun e-store dan e-selling point untuk semua penerbit. Menteri Kebudayaan Arab Saudi Pangeran Badr bin Abdullah bin Farhan mengatakan sektor buku, penerbitan, bahasa, terjemahan dan sastra mendapat dukungan besar dari Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

“Pameran ini adalah acara budaya yang penting dalam industri penerbitan,” katanya, dilansir di Arab News, Jumat (17/9).

Pangeran Abdullah menambahkan acara ini menyoroti kreativitas Saudi dan merangsang partisipasi budaya dan kerja sama perdagangan, sehingga Arab Saudi dapat menjadi pintu gerbang global untuk sektor penerbitan. Pameran Buku Internasional Riyadh akan mencakup untuk pertama kalinya sebuah konferensi internasional untuk penerbit pada 4 dan 5 Oktober untuk memperkuat komunikasi antara penerbit lokal, Arab dan internasional.

Acara ini juga untuk mengaktifkan kemitraan antara lembaga dan perusahaan terkait, dan memperkaya kancah regional secara berkelanjutan melalui diskusi sesi, kegiatan interaktif, lokakarya dan seminar. Pameran ini akan mencakup simposium budaya dan sastra, pembacaan puisi dan seni, panel diskusi, kegiatan interaktif, dan berbagai lokakarya di bidang seni, membaca, menulis, penerbitan, pembuatan buku, dan penerjemahan.

Sumber: republika.co.id

 

Bangun Karakter Peduli Lingkungan, SMP Muhammadiyah PK Ajak Siswa Pilah Sampah dari Rumah

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)–Sebagai dukungan terhadap gerakan World Cleanup Day (WCD) atau aksi bersih-bersih se-Dunia dan Jateng kudu resik yang dilaksanakan mulai 15-24 September 2021, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta menggelar Gerakan Pilah Sampah dari Rumah pada Jumat (17/9).

 

“Untuk mendukung aksi tersebut, kami mengajak kepada siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan WCD dengan melakukan kegiatan pilah sampah dari rumah, “ ujar Humas SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, Aryanto, Jumat (17/9).

 

Lanjut, Aryanto, kegiatan ini juga sebagai upaya sekolah untuk membangun karakter siswa agar peduli terhadap lingkungan mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan lingkungan sekitar. “Kami ajak para siswa berdiskusi dan sharing dalam acara podcast (obrolan santai) melalui youtube PK TV bersama aktivis lingkungan, Hanifah Nurawaliah. Melalui acara tersebut, para siswa berdiskusi tentang apa itu sampah, alasan perlu pilah sampah, akibat dari sampah yang tidak dipilah, jenis-jenis pemilahan sampah, dan bagaimana cara memilah sampah di rumah,” ujarnya.

 

Aryanto menambahkan, para siswa kita ajak memilah sampah di rumah, ditimbang, dan dicatat beratnya. Untuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang dikirim ke bank sampah sekolah, PK Waste Bank. Barang-barang tersebut akan dikelola melalui program kreasik (kreasi sampah plastik). Kreasik ini sudah menghasilkan beberapa karya seperti pot botol plastik, ecobrik, dan berbagai kerajinan dari limbah plastik.

 

Sementara itu, Hanifah Nurawaliah, aktivis ecodeen.id tersebut membagikan tips memilah sampah di rumah. “Pertama tentukan target level, misal memisahkan sampah menjadi 4 jenis antara lain, sampah mudah membusuk, kertas, kaca-logam plastik, dan residu. Kedua, siapkan tempat sampah terpilah seperti kardus sesuai jenis. Ketiga, berilah label dan harus mudah dibaca. Keempat, pisahkan selalu sampah yang  basah dan kering. Kelima timbang sesuai jenis dan dicatat. Keenam, salurkan ke pihak yang bertanggung jawab seperti bank sampah atau petugas kebersihan. Terakhir dokumentasikan kegiatan di media sosial agar bisa menjadi inspirasi,” paparnya.

 

Beberapa siswa terlihat mengirimkan sampah ke PK Waste Bank, bank sampah sekolah dengan protokol kesehatan. Salah satunya, Aqila Najwani Syifa, siswa kelas 9. Karena rumahnya dekat sekolah, ia mengantar sampah ke bank sampah sekolah dengan naik sepeda. Dirinya pun mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya senang mengikuti kegiatan ini karena mengingatkan kita agar membuang sampah pada tempatnya dan dipilah-pilah sesuai dengan jenis sampahnya. Memang kita harus membiasakan diri memilah sampah di rumah,” pungkasnya.

Wapres: Dana Abadi Pesantren Bukti Negara Perhatikan Pendidikan Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren pada 2 September 2021. Perpres ini diantaranya mengatur tentang dana abadi pesantren yang ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Wapres memandang baik ditandatanganinya Perpres ini, sebab hal tersebut menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap dunia pendidikan.

“Ini komitmen kuat daripada pemerintah untuk membantu pendidikan dalam segala tatarannya.

Jadi ada dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Dikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian Keuangan, tapi ada juga dana abadi pesantren. Bahkan ada dana abadi kebudayaan, bahkan juga ada dana abadi riset,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara (Penata), Serang, Banten, Kamis (16/09/2021).

 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 28 Tahun 2021, maka pesantren telah memperoleh pengakuan dalam undang-undang untuk dapat menjadi jenjang pendidikan seperti pendidikan umum. Untuk itu, tambah Wapres, jajaran pengurus pesantren di seluruh Indonesia menyambut baik Perpres ini.

 

“Pesantren ini sudah lama memang diinginkan. Ini disambut baik oleh dunia pesantren karena ini memang sudah lama ditunggu,” urai Wapres.

 

Terkait anggarannya, Wapres menguraikan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penganggaran. Namun ia yakin, bahwa model pendanaannya tidak jauh berbeda dengan dana pendidikan yang ada saat ini.

 

“Anggarannya nanti sedang dihitung lagi, tapi saya kira tidak jauh daripada modelnya itu. Setiap APBN nanti ada disisihkan dana, kemudian dana itu dikembangkan, kemudian nanti hasilnya yang diberikan. Seperti dana pendidikan kan begitu,” tandas Wapres.

 

Sejalan dengan Wapres, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa skema penganggaran dana abadi pesantren akan sama dengan dana abadi pendidikan dimana alokasi dana yang disiapkan akan diinvestasikan oleh Kementerian Keuangan.

 

“Dana abadi kita itu sistemnya adalah untuk mengalokasikan uang setiap tahunnya, lalu dari situ bunganya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pendidikan. Dan dana itu diinvestasi oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya, makanya namanya abadi begitu, karena setiap tahunnya akan berkembang,” terang Nadiem.

 

Sebagai informasi, pada kunjungan kerja ke Provinsi Banten kali ini, Wapres meninjau pelaksanaan sekolah tatap muka di SMAN 19 Tangerang dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua untuk para santri di Pondok Pesanten An-Nawawi Tanara, Banten.

Pelaksanaan vaksinasi untuk santri ini merupakan inisiasi dari TNI Angkatan Laut sebagai upaya membantu pemerintah mendorong percepatan pemberian vaksinasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar dan tenaga pendidik dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait Pertemuan Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah pada wilayah PPKM level 1 – 3.

 

Selain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, hadir dalam peninjauan ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito dan Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono.

 

Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

BPJPH – UNU Yogyakarta Jalin Sinergi Percepatan Layanan Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan layanan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satunya, adalah percepatan layanan sertifikasi halal melalui pengembangan teknologi informasi.

Terbaru, upaya ini dilakukan BPJPH dengan menjalin sinergi bersama Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan Pusat Studi Sharia Finance and Digital Economy (SHAFIEC) UNU Yogyakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan secara elektronik menggunakan digital signature.

Penandatangan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki, Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim, serta Direktur Eksekutif SHAFIEC Brian Kustantoro Edityanto.

“Hari ini merupakan momentum yang sangat tepat dan tonggak penting bagi BPJPH dan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Penandatanganan kerja sama BPJPH dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta secara elektronik dengan digital signature ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya BPJPH untuk percepatan layanan sertifikasi halal dan Jaminan Produk Halal melalui digitalisasi,” kata Mastuki secara virtual di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Momen penandatangan kerja sama secara digital tersebut juga melengkapi rangkaian upaya yang terus dilakukan BPJPH dalam pengembangan digitalisasi layanan sertifikasi halal. Seperti diketahui, BPJPH mulai tahun ini juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Halal atau SIHALAL sebagai aplikasi layanan sertifikasi halal. SIHALAL saat ini juga telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Lembaga Pemeriksa Halal, dan terus dikembangkan integrasinya dengan stakeholder layanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Melalui aplikasi layanan tersebut, saat ini pelaku usaha juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan pencetakan dokumen sertifikat halal secara elektronik.

BPJPH dan seluruh pemangku kepentingan halal memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu tantangan yang ada adalah jumlah pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) jumlahnya mencapai puluhan juta dan tersebar di seluruh penjuru nusantara. Terlebih cakupan JPH juga sangat luas dan melibatkan banyak pihak.Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi berupa digitalisasi layanan menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan.

“Dan sebagaimana keinginan Menteri Agama, Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas pada saat meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI memberikan target kepada BPJPH untuk bisa melaksanankan sertifikasi halal ini dengan mengoptimalkan semua resource yang ada, karena target yang dikehendaki pada tahun 2024 adalah sekitar 10 juta UMK tersertifikasi halal.” lanjut Mastuki menjelaskan.

“Tentu pekerjaan ini tidak mungkin untuk dilakukan secara manual apalagi dengan cara-cara biasa. Sehingga digitalisasi layanan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan.” tegas mantan juru bicara Kemenag tersebut.

Oleh sebab itu, lanjutnya, momentum kerja sama ini menjadi tonggak bagi BPJPH untuk membuktikan bahwa digitalisasi layanan merupakan suatu keniscayaan dalam akselerasi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan digitalisasi layanan, secara khusus pelaku UMK akan mendapatkan kemudahan dengan akses yang cepat dan dapat dilakukan dari mana saja berada.

“Dan melalui penandatanganan secara elektronik nota kesepahaman kerja sama ini, secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada UNU Yogyakarta dan juga SHAFIEC yang telah menyiapkan semua ini demi mendukung JPH di Indonesia.” imbuh Mastuki.

Sebelumnya, Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso juga mengungkapkan apresiasi kepada Kemenag atas terjalinnya sinergi tersebut. Ia berharap kerja sama dapat segera diwujudkan dan membuahkan hasil sesuai target yang telah direncanakan bersama.

“(Sinergi) ini adalah ikhtiar strategis. Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan kita bersama, serta upaya menjalankan ajaran agama. Insya Allah ini dapat kita wujudkan semakin baik dengan kolaborasi-kolaborasi yang baik seperti ini. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita ini.” ungkap Purwo Santoso.

“Dan mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan lancar dan mencapai target yang kita rancang bersama dan memberikan manfaat bagi bangsa dan UNU juga bisa memberikan kontribusi dengan baik di masa yg akan datang.” imbuhnya.

Hadir dalam acara penandatanganan kerja sama tersebut Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A Umar, serta jajaran pejabat di lingkungan BPJPH dan UNU Yogyakarta.

Kesepakatan kerja sama tersebut meliputi Pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH) dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan Kerja Sama tentang Pengembangan dan Percepatan Proses Sertifikasi Halal Berbasis Digital. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai peneguhan komitmen semua pihak dalam melakukan kerja sama. Nota Kesepahaman juga bertujuan untuk memberikan arah dan panduan kerja sama dan mewujudkan proses sertifikasi halal lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan melalui penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi penerapan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IAIN Cirebon Didorong Jadi Universitas Islam Siber Pertama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– – Transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI.

Transformasi IAIN Cirebon menjadi Universitas Islam Siber pertama di Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dukungan ini disampaikan rombongan Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam rangkaian pengawasan dan pengelolaan pendidikan.

Selly Andriany Gantina, politiisi Fraksi PDIP daerah pemilihan Jawa Barat yang memimpin rombongan Komisi VIII DPR RI berharap transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi UISSI dapat segera terwujud.

“Mudah-mudahan apa yang dinginkan Gus Menteri dan civitas akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat segera terwujud dengan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri dan Siber Islamic university. Kami mendukung semua kebijakan Kementerian Agama dalam memajukan pendidikan di Indonesia,” kata Selly Andriany Gantina dalam pertemuan bersama Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon H Sumanta Hasyim dan civitas akademika, Kamis (16/09/2021).

“Keinginan kita dengan jumlah penduduk terbanyak, pesantren dan madrasah sudah saatnya Jawa Barat memiliki dua universitas Islam negeri. Kami akan terus mengawal transformasi inj,” harap Selly.

Hadir dalam pertemuan Kakanwil Kemenag Jawa Barat Adib, Kakankemenag Kota Cirebon dan tim
Tim Taskforce Cyber Islamic University UISSI Kemenag RI.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sumanta Hasyim menyampaikan bahwa progres transformasi kelembagaan menuju universitas sudah tiga tahun dilakukan dengan melengkapi dan memenuhi semua persyaratan.

“Alhamdulilah semua persyaratan sudah kita penuhi sesuai PMA No 20 tahun 2020. IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah dinyatakan lulus untuk bertransformasi menjadi universitas negeri. Posisi berkas saat ini di Kemenpan RB,” kata Sumanta Hasyim.

“Dalam perjalanannya, ada keinginan besar dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran Kemenag agar transformasi ini diwujudkan dalam bentuk Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) yang menjadi ikon perubahan era 4.0,” lanjutnya.

Sumanta Hasyim menambahkan Cyber Islamic University, UISSI sudah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022. Sebagai piloting adalah Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada FITK IAIN Cirebon yang telah memperoleh Akreditasi Unggul.

“Gelombang pertama ini kita sudah menerima 500 mahasiswa perdana PJJ PAI. Mahasiswa yang mendaftar merupakan guru agama dalam jabatan yang belum S1. Peserta pada gelombang pertama ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Rektor Sumanta Hasyim diharapkan para guru-guru Kemenag yang belum S1, para pekerja yang belum S1, petani dan buruh, bahkan para TKI di luar negeri yang belum S1 akan difasilitasi untuk kuliah melalui UISSI ini

Ini Syarat dan Prosedur Sertifikasi Halal Gratis UMK, Yuk Daftar!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati tahun 2021 telah digulirkan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Program fasilitasi ini diberikan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, menjelaskan peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

“Jadi, program Sehati ini hanya dapat diikuti bagi pelaku UMK dengan produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH. Sebagai contoh, misalnya UMK dengan produk makanan dan minuman tentunya termasuk di sini,” jelas Mastuki yang juga Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, di Jakarta, Rabu (15/9).

“Produk makanan dan minuman juga merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana telah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024,” sambungnya.

Untuk mengikuti program Sehati, lanjut Mastuki, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Ada lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK, yaitu:

  1. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
    b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
    c. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);
    d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
    e. Mendaftarkan 1 (satu) jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

 

Perlu Metode Digital Friendly Terkait Kurikulum Perbaikan Akhlak Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr (c) Hj Badriyah Fahyumi Lc, MA mengusulkan pedoman dan modul training perbaikan akhlak bangsa tak hanya berbentuk buku, tapi juga dapat diterima dengan gadget friendly.

Usulan itu disampaikan Nyai Badriyah saat sesi tanya jawab Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Literasi Metodologi Penyusunan Buku Pedoman dan Modul Training yang digelar Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PDPAB) di Jakarta, Ahad (12/09).

Pada kesempatan itu, Badriyah menjadi narasumber FGD bersama Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Dakwah UIN Mataram, Prof Dr H Fahrurrozi Dahlan, MA dan Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr H Abdul Mujib M.Ag M.Si.

Bagi Badriyah, pelatihan merupakan program jangka panjang yang harus digarap. Peserta pelatihan harus terlibat secara nyata dan sejak pertemuan pertama, mereka sudah tahu orientas kegiatan tersebut.

“Peserta pelatihan merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga terpanggil dan terketuk (dalam) perbaikan akhlak bangsa,” kata Badriyah.

Sebelumnya, dia menyebutkan ada tiga unsur dalam penyusunan buku dan modul training, yakni materi, proses, dan hasil.

Dia menekankan, perlunya menentukan terlebih dahulu hasil yang ingin dicapai dalam pelatihan. Menurutnya, ada empat hal yang harus bisa dicapai dari berdasarkan modul pelatihan.

Satu di antaranya, pengetahuan peserta yang komprehensif dan kokoh tentang akhlak bangsa. Kemudian kemampuan peserta mengenali permasalahan akhlak bangsa dalam berbagai level dan cara menyelesaikannya secara tepat.

 

Setelah itu, keterlibatan peserta yang nyata dalam implementasi dan perbaikan akhlak bangsa di berbagai level. Terakhir, kerangka kerja dan gerakan perbaikan akhlak bangsa yang dimotori oleh PDPAB MUI.

Badriyah berharap, peserta pelatihan bisa memahami akhlak dari perspektif keislaman dan kebangsaan.

“Perspektif dan metode analisis, ini materi yang perlu disampaikan. Ada bahannya, namun harus ada perspektif keislaman dan kebangsaan,” kata dia.

Selain itu, dalam modul pelatihan juga harus diuraikan tentang 10 karakter ‘wasatiyah’.

“Misal tawasud itu seperti apa? Akan lebih bagus (contoh) dari fenomena nyata yang terjadi,” kata dia mencontohkan.