Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar menyebut Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapanya terutama di bidang ekonomi umat.

‘’Guna menumbuhkembangkan usaha bidang ekonomi, keuangan, dan Bisnis Syariah di Indonesia untuk kesejahteraan umat dan bangsa,’’ ujarnya saat membuka Workshop Pra Ijtima Sanawai Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2021, Senin (4/10).

Kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 4-11 Oktober 2021, dan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari semua bidang DPS, seperti Lembaga Keungan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Sebagai lembaga otoritatif dalam bidang fatwa terkait ekonomi, keungan dan bisnis syariah di Indonesia.

KH Miftachul Akhyar berharap DSN-MUI secara internal terus melakukan penataan dan meningkatkan kompetensinya.

‘’Agar fatwa-fatwa yang disahkan mampu memberikan solusi (makharij fiqhiyyah) terhadap persoalan dalam pengembangan ekonomi, keungan dan binsis Syariah,’’ tambahnya.

Apalagi, kata dia, DSN-MUI memiliki visi “memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat”.

Untuk itu, lanjutnya, secara eksternal DSN-MUI dari waktu ke waktu harus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

‘’Dengan harapan agar menjadi stimulant, akselerator, dan integrator dalam mendorong pengembangan ekonomi, keungan, dan bisnis Syariah,’’ paparnya.

Selain itu, KH Miftachul Akhyar yang juga menjabat sebagai ketua DSN-MUI berharap agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat diketahui dan dipahami oleh DPS dan para pemangku kepentingan seperti pelaku industry, regulator, akedemis dan masyarakat luas.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penanggulangan Covid-19 dengan hadirnya Undang-Undang sebagai norma positif dan fatwa dari MUI sebagai norma syariah merupakan respon positif, solutif dan konstruktif selama pandemi berlangsung.

Hal tersebut menjadi acuan penting dalam menangani dampak dari pandemi Covid 19 yang disampaikan oleh Peneliti Eksekutif Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dr Setiawan Budi Utomo.

“Hikmah terbesar hadirnya Covid-19 yaitu adanya penguatan paradigma penyelenggaraan negara dan keotoritasan fatwa. Kedua hal di atas menjadi gerak cepat yang turut berkontribusi saat pandemi diiringi semangat gotong royong antar sesama,” ujar Dr Setiawan.

Berdasarkan hal tersebut, Dr Setiawan menyoroti perlu adanya kerjasama yang dijalin antara pemerintah sebagai regulator dengan jasa keuangan industri bersama jasa ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun Indonesia tengah mengalami keadaan krisis ekonomi yang cukup menurun, namun hal tersebut harus disikapi dengan sikap positif dan optimis. Karenanya, jika merujuk pada data pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021 sudah beranjak menuju normal dan tumbuh sekitar 7,07%.

“Perbankan syariah menunjukan ketahanan selama masa pandemi, tak hanya itu pada tahun 1998 perbankan syariah pun mampu bertahan kala krisis berlangsung,” ujarnya.

“Seluruh indikator dalam Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan positif. Hal ini yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia karena bernasib jauh baik dibanding negara lain seperti Inggris, Singapura, Jepang bahkan Amerika kala pandemi,” tambahnya.

Namun, setelah hampir 3 dekade perkembangan syariah di Indonesia hanya mampu menembus angka 6,5%. Tentu saja ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa perbankan syariah belum berkembang signifikan dalam kurun waktu tersebut.

Dr Setiawan mengelompokkan faktor tantangan yang dihadapi oleh Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia ada 3 yaitu:

Pertama, daya saing.

Kedua, jangkauan jaringan. Pada faktor kedua ini diharapkan generasi muda mampu menciptakan peluang dan memecahkan tantanganhan agar bangaa ini mampu keluar dari keterpurukan khususnya pada sektor ekonomi.

Ketiga, literasi dan inklusi (tingkat pemahaman dan penggunaan jasa). Hal ini terjadi karena minimnya edukasi kepada masyarakat luas perihal Perbankan Syariah di Indonesia.

“Dampak paling besar dirasakan selama pandemi di sektor ekonomi bisnis yaitu pada nasabah UMKM yang berjumlah sekitar 3.83 juta nasabah” tegas Dr Setiawan.

“Fatwa No 23 Tahun 2020 perihal Pemanfaatan Harta, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 yang dikeluarkan MUI diharapkan dapat menjadi dasar membantu nasabah UMKM yang terkena dampak,” lanjutnya.

Dr Setiawan menjelaskan bahwa penyaluran dana tersebut berupa bantuan modal kerja tunggakan yang dialami oleh nasabah UMKM dari dana zakat dan wakaf. Sehingga roda perputaran ekonomi yang sebagian besar dikuasai oleh UMKM akan terus berjalan di tengah krisis. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar mengingatkan bahwa ajaran Islam ruang lingkupnya tidak hanya hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi mencakup hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta.

“Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bentuk hukum-hukum tentang ibadah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan alam sekitarnya diatur dalam tata hukum muamalah,” ungkapnya.

Pesan itu disampaikan Kiai Miftachul Akhyar saat membuka Workshop Pra Ijtima Sanawai Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2021, Senin (4/10).

Kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 4-11 Oktober 2021, dan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari semua bidang DPS, seperti Lembaga Keungan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Ketua DSN-MUI ini juga menuturkan, hubungan yang menyangkut ibadah diatur dengan nash-nash yang qath’I (jelas, pasti). Sebab, tidak menyentuh kepentingan lahiriah manusia dan bersifat ghair ma’qul ma’na (tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia).

Oleh karena itu, lanjutnya, hal itu harus diterima apa adanya sebagaimana telah ditentukan oleh nash itu sendiri.

“Manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain, selain yang telah ditentukan oleh nash,” jelasnya.

Kiai Miftach menambahkan, hal ini sering dinamakan juga bahwa hukum dalam ibadah bersifat ta’abbudi, atau manusia tidak diberi wewenang untuk mengembangkan atau memperbaruinya.

Mengenai nash-nash dalam bidang mu’amalah, Rois Aam PBNU itu menjelaskan bahwa sebagian besar nash-nash tersebut bersifat zhanni (tidak pasti), karena mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

“Nash-nash dalam bidang muamalah Sebagian besar berupa nash yang zhanni dan berupa prinsip-prinsip umum,” ujarnya.

Untuk itu, kiai Mif mengingatkan bahwa ada peluang bagi manusia untuk melakukan Ijtihad.

Karena, lanjutnya, kandungan dalam bidang muamalah merupakan sesuatu yang dapat dijangkau dan dianalisis oleh pikiran manusia (ma’qul ma’na).

“Dalam bidang muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan pembaruan, sejalan dengan sifat sosial yang tidak terlepas dari perubahan,” paparnya.

Untuk itu, kata dia, kegiatan ekonomi, keungan, dan bisnis yang merupakan bagian dari fikih mu’amalah maliyyah, peran ijtihad menjadi bagian yang sangat penting.

“Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum islam dari sumbernya, untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat,” pungkasnya. (mui)