MUI Minta Densus Jangan Asal Tangkap Orang

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88 untuk tidak asal-asalan saat melakukan penangkapan teroris.

 

Menurut dia, teroris yang ditangkap harus jelas faktanya dan duduk perkaranya. Apabila memang bersalah perkaranya harus ditangani dengan adil.

 

“Harus kuat dasar dan faktanya. Dan kalau ada yang ditangkap dan tertangkap maka mereka juga jangan ditahan berlama-lama tapi proses dan bawa ke pengadilan untuk diadili secepatnya dan dengan seadil-adilnya sehingga jelas duduk perkaranya,” kata Anwar melalui keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

 

Anwar mengatakan, tidak masalah apabila ada teroris yang ditangkap karena terbukti melakukan kesalahan. Namun, ia menggaris bawahi jangan sampai orang yang tidak bersalah nantinya juga asal ditangkap dan diperlakukan tidak semestinya.

 

“Kalau mereka salah ya silakan dipenjara tapi kalau mereka tidak salah ya kita jangan menzaliminya,” ujarnya.

 

“Mereka adalah juga anak-anak bangsa seperti kita juga yang cinta dan merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan dan perjalanan bangsanya,” lanjut dia.

Hari Guru Nasional, Tingkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru!

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November. Peringatan HGN 2021 mengusung tema “Guru Peduli Cerdaskan Anak Negeri”.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, HGN merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya peran dan kiprah guru dalam mencerdaskan generasi bangsa dan mengisi kemerdekaan. Untuk itu, Kemenag terus meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap guru, pendidik anak negeri. Salah satunya melalui program afirmasi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kemenag terus peduli terhadap para guru demi pendidikan dan masa depan anak negeri. Kemenag antara lain fokus pada program afirmasi untuk guru madrasah dan pendidikan agama. Kemenag terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru,” ujar Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, di sela kunjungan kerjanya di Madinah, Kamis (25/11/2021).

Gus Men mencontohkan sejumlah program afirmasi yang dilakukan sepanjang 2021. Menurutnya, tahun ini Kemenag mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), baik bagi Guru Madrasah maupun Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah dengan anggaran mencapai Rp9,9 triliun untuk 307.380 guru (PNS dan Non PNS).

Masih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Kemenag juga telah memberikan bantuan insentif kepada 273 ribu guru dengan anggaran sebesar 647 M.  Sekitar Rp1,7 triliun juga telah disalurkan tahun ini untuk menyelesaikan pembayaran selisih tunjangan kinerja (tukin) guru madrasah yang terhutang sejak 2015-2018. Tercatat ada 85.820 guru madrasah yang menerima manfaat dari afirmasi ini. Demikian juga dengan pembayaran tukin terhutang guru Pendidikan Agama Islam dengan anggaran mencapai Rp158 miliar.

“Kemenag juga memberikan bantuan tunjangan khusus untuk 4.700 guru di wilayah 3T, dengan anggaran sebesar 76,1 miliar rupiah,” jelas Menag.

“HGN selalu memberi pesan tentang besarnya jasa para guru. Untuk itu, tugas Kemenag adalah mengawal pelaksanaan program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kompetensi mereka,” lanjutnya.

Pada aspek peningkatan kompetensi, lanjut Menag, Kementerian Agama telah dan sedang mengupayakan penguatan program sertifikasi guru melalui jalur PPG (pendidikan profesi guru), pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Pengawas, Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah, serta sejumlah kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan tema “Guru Peduli Cerdaskan Anak Negeri” sengaja dipilih, karena pada proses pemulihan pembelajaran, dibutuhkan guru yang profesional sekaligus peduli. Guru peduli adalah guru yang memiliki welas asih, yang memiliki compassionate dan mengajar dengan hati.

“Guru peduli memiliki empati dan simpati kepada siswanya, karena tugas guru adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan dan sekaligus membentuk karakter baik siswanya,” ujar Ali Ramdhani.

“Peserta didik juga harus memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan rasa ingin tahu (curiosity),” imbuhnya.

Medsos Harus Digunakan untuk Sebar Konten Islami

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel mendorong pemanfaatan medsos dan media digital untuk semakin memahamkan dan membumikan fatwa yang dihasilkan MUI kepada ummat.

Harapan itu diutarakan Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab Lc MA pada rapat koordinasi program Komisi Fatwa MUI Sulsel di Masjid Raya Makassar, Senin (22/11/2021).

“Penguatan media, medsos dan portal/website perlu digalakkan untuk sosialisasi program fatwa MUI Sulsel kepada masyarakat,” harapnya di hadapan sejumlah pengurus Komisi Fatwa yang sempat hadir pada Rapat Koordinasi Program Kerja Fatwa MUI Sulsel tersebut.

Wakil Rektor IV Universitas Islam Makassar (UIM) itu menilai program fatwa MUI Susel ke depan akan lebih hidup jika berhasil memanfaatkan media dan portal. “Bisa juga dibuat majalah atau tabloid jika kita punya anggaran yang memadai,” harapnya.

Semetara itu anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel Dr KH Abbas Baco Lc MA juga menilai pemanfaatan media terutama portal untuk kepentingan sosialisasi program fatwa MUI sangat penting karena saat ini masyarakat lebih banyak membaca info di internet lewat smart phone.

DR KH Syamsul Bahri MA yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel juga mengusulkan program pembuatan aplikasi khusus berbasis fatwa MUI Sulsel. “Aplikasi tak hanya bermuatan fatwa saja tapi berbasis ajaran Islam lainnya dan seputar tanya jawab tentang ajaran islam.

 

Terhadap usulan dan harapan tersebut, Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry Lc MA menyampaikan tantangan agar pengurus Komisi Fatwa lebih aktif dalam mengisi ruang media digital terutama portal MUI Chanel yang telah dibentuk.

“Tulisan yang dimuat di portal akan abadi ketimbang koran yang sifatnya sementara dan hanya beredar di suatu daerah saja sedangkan tulisan portal bisa mencapai seluruh dunia,” tuturnya.

MUI Sulsel Chanel terdiri dari portal muisulsel.com dan chanel medsos di facebook, instagram dan MUI Sulsel TV di youtube. (mui)

 

Kongres Ekonomi MUI Diharap Lahirkan Ijtihad Ulama Majukan Ekonomi Umat

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU-MUI) akan mengadakan acara 4 tahunan yaitu Kongres Ekonomi Umat II. Rencananya, kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada 10-12 Desember 2021, di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua penyelenggara Kongres Ekonomi Umat II, Andi Djuwaeli mengatakan bahwa Kongres Ekonomi Umat merupakan ijtihad para ulama terhadap ekonomi umat. Menurutnya, ulama tidak hanya sekadar mengurusi fatwa dan masalah halal.

“Harapakan kami dengan ulama bergerak ini, semua stakeholder merasa ikut menggerakan ekonomi umat. Karena kalau bicara soal perut, lapar, itu bisa jadi sesuatu hal yang bagaimana kemiskinan ini jadi kerukunan,” ujarnya, Rabu (24/11).

Dia menambahkan, ulama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi bisa membangkitkan umat terutama dalam hal ekonomi. Dengan demikian akan mencegah terjadinya masalah sosial yang luar biasa.

Dijelaskan Andi, kondisi pandemi Covid-19 masih menerpa Indonesia yang belum tahu kapan wabah ini berakhir.

 

“Pandemi ini juga bukan soal bencana, tentu kita paham dan belum tau berakhir kapanya. Tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak aksi, efeknya tentu yang luar biasa kepada ekonomi umat kita,” paparnya.

Untuk itu, dalam Kongres Ekonomi Umat II ini, Andi Djuwaeli mengungkapkan, akan dihadiri secara offline oleh 11 tokoh besar dan 250 peserta. Dijelaskan Andi, mereka yang hadir akan merumuskan, memberikan saran dan masukan, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan seperti kongres sebelumnya, hasil dari rumusan itu akan disampaikan sebagai solusi pada pemerintah.

“Karena bagaimana pun hari ini juga pemerintah juga berkembangnya suatu bangsa dan negara, kuatnya pemerintah dan pakarnya pemerintah, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai khadimul ummah,” tambahnya.

 

Dia menyebut, sejumlah tokoh yang hadir seperti Jusuf Kalla, Chairul Tanjung, serta Asosiasi kelembagaan dan Filantropi, seperti Kadin, Aksi Cepat Tanggap, Baznas, dan BWI.

Menurut kajian pihaknya, masalah ekonomi akibat pandemi harus diselesaikan dengan ekonomi Islam.

Andi kemudian menyebutkan bahwa dalam rangka menguatkan ekonomi umat tentu harus dikaitkan dengan UMKM. Krisis 1998, adalah salah satu bukti UMKM bisa menjadi jalan keselamatan ekonomi negara.

“Tapi hari ini, 65 juta, mungkin yang bertahan hanya 25-30 persen, ulama merasa bagaimana menggerakan ini semua. Jadi soal pandemi kita ikhtiar bagaimana menyelesaikan pandemi, tapi soal ekonomi jangan sampai tidak selesai. Sebab kalau tidak kita selesaikan akan menjadi bahaya,’’ungkapnya.

 

Andi menuturkan, Kegiatan Kongres Ekonomi Umat II tidak seperti kongres Ekonomi Umat pertama pada 2017.

Kali ini, tambah Andi, kehadiran peserta kongres secara offline di Hotel Sultan Jakarta akan dipangkas. Pihak MUI menerapkan hal itu untuk menghindari munculnya klaster Covid-19.

Meski begitu, Andi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala infrastruktur untuk kesuksesan kegiatan ini terutama dalam hal digital.

“Bagaimana semua MUI tingkat Kab/Kota bisa ikut, mereka pake zoom metting atau youtube, ataupun Medsos yang kita siapkan. Infrastruktur MUI sudah siap, jadi ini kebanggaan bagi kita bawasannya MUI tidak ketinggalan (teknologi),” pungkasnya. (mui)

 

MUI Serukan Pekan Solidaritas Palestina di Akhir November

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat untuk menyelenggarakan Pekan Solidaritas Palestina kepada Dewan Pimpinan MUI daerah dan ormas Islam se-Indonesia.

Hal ini merujuk pada resolusi PBB No.32/40B yang diperingati setiap 29 November.

Maklumat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, dan Ketua Bidang Luar Negeri MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim ini akan berlangsung pada 23-29 November 2021.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI, Bunyan Saptomo, menjelaskan resolusi tersebut memuat dua hal. Pertama, menugaskan Sekjen PBB membentuk unit khusus yang melakukan studi dan penyebaran informasi mengenai hak-hak Palestina, serta menyelanggarakan solidaritas untuk Palestina setiap 29 November.

‘’Kedua, menyerukan kepada semua negara dan organisasi di seluruh dunia untuk melaksanakan acara yang diamanatkan resolusi ini,’’ kata dia saat dihubungi MUIDigital, selasa (23/11).

Untuk rangkaian kegiatanya, Bunyan Saptomo menjelaskan bahwa kegiatan ini akan diisi diskusi, talkshow, ceramah, yang diadakan di masjid, universitas, TV, radio dan lainya. Hal ini demi memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaanya.

‘’Selain itu, (akan ada) wawancara oleh media MUI dengan Ketum MUI dan sejumlah tokoh ormas Islam serta pimpinan lembaga amal terkait dengan hari solidaritas untuk rakyat Palestina dan fundraising RSIH,’’ jelasnya.

 

Bunyan menuturkan, kegiatan ini demi mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaanya dan memberi sumbangan bagi pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSHI) yang merupakan proyek kerja sama MUI dengan pemerintah kota Hebron, Palestina.

‘’MUI Pusat akan mengawali kegiatan dengan acara diskusi tentang dunia Islam termasuk Palestina secara hybrid 25 November 2021,’’ terangnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pada kegiatan puncak 29 November 2021, akan dilakukan penandatanganan secara virtual MOU Kerja Sama Pembangunan RSIH antara MUI dengan Wali Kota Hebron.

Lebih lanjut dia menyampaikan, kegiatan Pekan Solidaritas Palestina ini di bawah kepanitian Pembangunan RSIH yang dipimpin langsung Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Prof Sudarnoto Hakim. (mui)

Delegasi Indonesia Shalat di Raudhah, Berdoa Agar Pandemi Berakhir

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berkesempatan salat di Raudhah dalam kunjungan kerjanya di Madinah. Menag bersama delegasi tiba di Madinah pada Senin (22/11/2021) malam, setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri Urusan Agama Islam Syekh Abdullatif bin Abdulaziz, Gubernur Makkah Khalid bin Faisal Al Saud, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah dan Makkah.

“Alhamdulillah, semalam saya berkesempatan salat di Raudhah, Masjid Nabawi. Saya berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan seluruh jemaah dari berbagai negara bisa kembali menjalankan ibadah di Makkah dan Madinah,” ujar Menag di Madinah, Selasa (23/11/2021). Menag juga berdoa agar semua negara muslim dijaga perdamaian dan keamanannya.

Secara khusus, Menag mengapresiasi upaya Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah dari berbagai negara, termasuk jemaah Indonesia. Upaya ini juga harapan besar umat muslim Indonesia.

Menag tiba di Jeddah Arab Saudi pada 19 November 2021. Menag telah melakukan serangkaian pertemuan guna membicarakan tentang moderasi beragama, percetakan Al-Qur’an, serta penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi.

BPJPH Dorong Produk Halal UMK Masuk Mall

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperluas jaringan pemasaran produk halalnya, termasuk ke mall-mall. Hal itu disampaikan Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham saat menerima audiensi virtual Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

“Pemerintah terus mendorong penguatan pelaku UMK untuk terus naik kelas dan memperluas jaringan pemasaran baik ekspor maupun domestik, termasuk ke mall-mall yang ada,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Pemerintah, lanjut Aqil Irham, terus memberikan pembinaan dan juga fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Selain sebagai bentuk jaminan kepastian hukum akan ketersediaan produk halal yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, sertifikasi halal juga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi produk.

“Sertifikasi halal bagi produk juga menjadi nilai tambah atau added-value yang meningkatkan daya saing produk, khususnya bagi produk UMK agar semakin mampu bersaing baik di pasar lokal maupun global,” kata Aqil Irham.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah dalam penguatan pelaku UMK. Salah satunya, program mandatory sertifikasi halal yang diberlakukan bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk produk UMK.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam mendorong penguatan pelaku UMK, khususnya program sertifikasi halal gratis yang dilaksanakan oleh BPJPH bagi pelaku UMK di Indonesia,” kata Alphonzus.

Alphonzus juga mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dengan memudahkan para pelaku UMK mendapatkan sertifikasi halal sebagai bentuk kepedulian pengelola mall terhadap para tenant dari kelompok UMK.

Dengan produk bersertifikat halal, pihaknya berharap dapat memberi kesempatan bagi para tenant produk halal UMK untuk masuk di mall-mall besar. Hal itu juga diharapkan akan menghidupkan kembali aktivitas pengunjung di mall-mall yang sempat meredup akibat terdampak pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun.

Pertumbuhan Pewakaf Dari Kalangan Milenial Tumbuh Pesat Seiring Kemudahan Berwakaf

JAKARTA–  Pergeseran di tingkat Makro mencakup perubahan-perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi baru di era pandemi. Perubahan besar yang didorong oleh bencana dahsyat COVID-19 ini menghasilkan lanskap industri baru yang ditandai dengan empat karakeristik: Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility.Perusahaan yang sukses di era pandemi adalah perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut.

Itu sebabnya perusahaan di sektor industri digital misalnya, lebih sustainable di era pandemi karena bersifat low-touch. Sementara perusahaan-perusahaan yang high-touch dan high-crowd seperti di sektor pariwisata mau tak mau harus bertransformasi dan mengadopsi model bisnis yang low-touch dan less-crowd untuk bisa sukses melewati badai krisis pandemi.

“Bagaimana prediksi pasar saat akhir dari pandemi? ketika saya tanya pada orang-orang tentang kapan pandemi berakhir, lebih dari 50% merasa yakin bahwa pandemi berakhir saat akhir tahun 2021, demikian pula mereka yakin bahwa ekonomi akan pulih,” ujar Yuswohady selaku Managing Partner Inventure pada webinar Wake Up Wakaf 9 yang dilakukan secara daring pada Selasa, (23/11).

Krisis COVID-19 tidak hanya membuat orang lebih religius namun juga menumbuhkan empati yang luar biasa di kalangan masyarakat. Menariknya generasi milenial merupakan generasi yang paling empatik dibanding Gen-X maupun Gen-Z. Menurut survei Gopay-Kopernik (2021), frekuensi donasi generasi milenial lebih banyak dibanding generasi yang lain, yaitu sebanyak 1,5x perbulan lebih besar jika dibandingkan Gen-X dan Gen-Z yang sebesar masing-masing 1,4x dan 1,2x.

Menurut Bobby P. Manulang selaku General Manager Wakaf Dompet Dhuafa, “Meski belum sepopuler zakat di kalangan masyarakat umum, namun literasi mengenai wakaf nyatanya sudah mulai dikenal kalangan milenial muslim”.

“Terbukti, pertumbuhan jumlah pewakaf (wakif) milenial muslim lebih tinggi dibandingkan wakif senior. Dompet Dhuafa tak ketinggalan menggelar kampanye bertajuk WakeUp!Wakaf,” ujar Bobby.

Aktivitas ini diselenggarakan untuk meluruskan kesalahan persepsi tentang konsep wakaf, khususnya kepada kaum milenial muslim. Wakaf tidak hanya terpaku pada masjid, makam dan madrasah (3M) saja, melainkan bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan data dari Forum Wakaf Produktif, profil donatur wakaf hingga saat ini mengalami perluasan yang positif. Berdasarkan rentang usia, profil donatur kalangan milenial (24 tahun-35 tahun) mendominasi sebesar 48%. Melalui penetrasi digital, literasi serta kemudahan berwakaf mulai digandrungi milenial. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah dengan berwakaf mulai dari nominal Rp 10 ribu yang mudah dijangkau milenial.

Pemasukan wakaf sangat bergantung pada edukasi wakaf di masyarakat. Wakaf masih dianggap masyarakat hanya untuk kalangan orang kaya saja, karena wakaf di Indonesia masih kurang di kenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting jika sosialisasi wakaf ini sering dilakukan seperti dompet dhuafa dengan serial webinar Wake Up Wakaf, agar masyarakat semakin teredukasi.

Jualan Radikal Gak Perlu Akal

Oleh: Rulian Haryadi, Founder Boomboxzine

Hujan informasi tentang Islam dalam sebulan ini kita bisa saksikan prosentasenya bahwa mayoritas pemberitaan adalah soal isu radikalisme, intoleran, dan terorisme (RAIT) hanya sedikit ulasan tentang kebijakan antara negeri Muslim dan tidak ada yang mengangkat perkembangan peradaban Islam.

Perlu dicatat bahwa banyak fenomena yang yang mencuat di dunia tentang Muslimin mulai dari olahraga berita tentang Asmahan Mansour yang mendobrak hijab dalam sepak bola sampai yang baru-baru ini Muhammad Hafizh Syahrin yang menembus kelas moto GP kurang mendapat exposure media. Atau contoh lain seperti tokoh Muslim yang menjadi jenderal militer usia 30 tahun Mullah Muhammad Yaqoob bin Mullah Muhammad Omar (amir Taliban) tidak pernah di expose sebagai tokoh milenial yang menumbangkan adidaya dunia (Amerika). Semua ini kita coba urai apa yang melatari media mainstream enggan atau hanya sebagai badal (sekedar melaksanakan) tugas jurnalistik.

 

Meski Muslimin di tempatkan oleh media sebagai dunia ke-3 secara peradaban namun secara pemberitaan menjadi hal paling sexy untuk di jual. Sudah barang tentu yang dijual adalah radikalisme, intoleran, dan terorisme (RAIT). Hemat kami dalam melihat ini ada yang melatar belakangi penerbitan berita RAIT ialah (1) cara pandang Barat terhadap Islam, (2) backup politik yang memadai, (3) tidak perlu pakai kaidah logical fallacy, dan (4) tidak adanya media besar Islam. Ke empat alasan itu menurut kami yang menopang perwujudan media yang mau tidak mau dunia harus mengamini karena kalah modal. Kita coba lebih detailkan lagi poin diatas;

 

  • Pertama tentang cara berpikir Barat yang materialis menempatkan perwujudan sebagai dasar. Berita yang objektif adalah berita yang diamini seluruh dunia sebagai berita yang bagus namun tidak bagi cara pandang materialis dalam sosial, kenapa? Karena dalam berita objektifitas benturan sosial tidak cepat terwujud maka dari itu perlunya perwujudan dari sebuah sitir berita hingga menimbulkan sorotan manusia tertuju secara emosional dan subjektif. Dalam kasus ini Muslimin adalah pangsa yang tepat mengingat sensitivitas kepedulian akan agamanya membuat cepatnya reaksi sosial. Konflik timur tengah adalah ladang bisnis media dan mereka sangat takut jika negeri di timur tengah jatuh ke tangan para muwahidun (ahli tauhid) menyadarkan bangsa Arab pada satu poros akidah dan berbalik menjadi offensive (menyerang ekspansi) di negeri Barat. Sebagaimana pengalaman mereka lelah berjibaku mulai dari rennaissance sampai perang dunia menjadikan wilayah Eropa sebagai tanah konflik yang tidak aman dan pada akhir perang dunia mereka memindahkan arena konflik ke negeri timur (Vietnam, Korea, Taiwan) dan sekarang timur tengah sejak 1979.

 

  • Kedua tentang backup politik yang memadai dari Barat membuat media yang menggoreng Islam percaya bahwa dirinya tidak akan terserang oleh kekuatan negeri-negeri Muslim. Mengingat sekarang adalah mayoritas bentuk negara bangsa (nation state) yang mengharuskan nasionalis sebagai isu sentral dan globalis sekedar toping kebijakan, ini salah satu yang membuat negeri Muslim tidak akan bisa menggoyang kebijakan politik Barat termasuk rilisan berita tentang Islam. Meskipun ada KTT, Rabithah ‘alam, OKI, dan sejenisnya tetap masih belum bisa mengobrak-abrik pemberitaan dari Barat. Kasus kebejatan Zionis adalah bukti yang tidak terbantahkan.

 

  • Ketiga soal kaidah kesalahan berpikir (Logical Fallacy) yang mengakibatkan berita penyimpangan terhadap Muslimin mudah digemboskan. Mereka menempatkan Muslimin sebagai oplah yang bisa mendompleng rating. Kasus tagar “Bubarkan MUI” adalah kasus yang tepat menggambarkan kesalahan berpikir media dalam hal ini terkhusus buzzer. Dimana ada satu orang anggota MUI yang tersangka kasus terorisme sementara ada asas praduga tak bersalah bagi tersangka namun mereka buru-buru menggoreng untuk pembubaran MUI. Saya teringat perkataan Adi Hidayat Hafizhahullah, “kalah tidam muat pecinya jangan potong kepalanya”.

 

  • Keempat hal yang terakhir ini menjadi serius bagi kaum Muslimin bahwa tidak adanya media Islam yang besar untuk menyaingi pemberitaan adalah fakta yang berjalan. Banyaknya media Islam masih berputar dalam ranah akar rumput. Publik tidak bisa mengimbangi buasnya informasi dengan kerangka penyudutan Islam karena media Islam dianggap kurang credible bahkan parahnya lagi ada yang menuding media Islam penyebar hoaks.

 

Media memang sebuah bisnis dan juga propaganda itu sudah menjadi hal lumrah karena selain penghidupan media ia juga harus memiliki karakter karya jurnalisnya namun yang disayangkan tentang objektivitas dan porsi yang sembrono. Tidak mengherankan akibat tradisi media mainstream yang sembrono terhadap kaum muslimin di contoh oleh manusia di era sosial media sekarang. Cara meniru pola media rakus seperti CNN adalah contoh tepat dimana informasi bisa diperdagangkan seperti halnya buzzer sekrang untuk ukuran isu regional.

 

CNN besutan Ted Turner meroket karena ia selain membaca peluang bisnis ia juga mensuplai pemberitaan Islam sejak perang teluk sampai hari ini. Majalah Forbes mencatat kekayaan Turner mencapai US$ 2,2 miliar pada Februari 2018. Ketika era sosial media menyeruak dan kaum Muslimin mulai memainkan propaganda dan bisnis (media)nya mereka menyalahkan pola ini menganggap bahwa objektivitas dan porsi terlalu mengidentitas. Cara berpikir paradoks ini terus menerus menekan Muslimin.

 

Dari sini kita bisa melihat bahwa sekarang jika Muslimin terus menerus dijadikan sapi perah berbagai isu. Efek serius dari pemberitaan ini bukan hanya diss trust terhadap ulama dan media Islam, lebih besar lagi yaitu semakin terpukulnya politik Islam. Mengingat politik Islam baik yang melalui jalur demokrasi menuai titik pemecahan yang sulit dirajut dan yang diluar jalur demokrasi berat untuk menggapai wacana kolektif umat untuk bergerak secara sosial. Kiranya masjid-masjid yang banyak ini memberikan space (tempat) bagi media Islam mengembangkan pancaran dan skillnya. Terlebih mengingat paradigma infak yang terus menerus berkutat pada event sosial jangka pendek yang kurang memberikan porsi lebih bagi pengembangan media Islam.[]

BPJPH: Sertifikasi Halal Tak Sekadar Administratif

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan sertifikasi halal bukan sekedar formalitas administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha, tapi standar pada produk sesuai ketentuan regulasi.

“Sertifikasi halal ini sangat penting karena merupakan sebuah standar, jadi bukan sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban secara administratif,” ujar Kepala BPJPH Aqil Irham dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Jumat (19/11).

Aqil mengatakan sebagai sebuah standar, sertifikasi halal memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan, baik bagi pelaku usaha atau produsen maupun bagi konsumen produk. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui serangkaian proses sertifikasi, sesuai ketentuan regulasi yang melibatkan sejumlah pihak untuk memastikan kehalalan produk.

Sertifikat halal menjadi alat dalam jaminan produk halal (JPH) sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk.”Dengan adanya sertifikat halal, maka jelaslah kepastian hukum akan jaminan kehalalan suatu produk bagi masyarakat sebagai konsumen,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan Abdul Qodir menyebut data menunjukkan bahwa produk halal, termasuk produk UMK, peluangnya sangat terbuka dan sayang untuk dilewatkan. Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020 mencatat umat Muslim menghabiskan 2,02 triliun dollar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa produk halal sudah menjadi kebutuhan masyarakat global.”Oleh karenanya produk halal UMKjuga harus terus diperkuat untuk dapat naik kelas dan kemudian mengambil peluang ini,” kata dia.

 

Sumber: republika.co.id