Keberhasilan Penyelenggaraan Umrah Saat Pandemi Jadi Simulasi untuk Haji

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H/2021 M akan menjadi simulasi terbukanya pintu bagi jemaah haji Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Menag dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas Perkembangan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta isu-isu aktual lainnya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Tantangan kita bagaimana kita mampu menyelenggarakan ibadah umrah ini dengan baik dan menjadi tangung jawab kita bersama. Kalau umrah ini bisa diselenggarakan dengan baik maka sangat terbuka lebar ibadah haji juga bisa dibuka oleh pemerintrah Arab Saudi,” kata Menag, Selasa (30/11/2021).

Menag menambahkan penyelenggaraan umrah yang akan dijalankan nanti merupakan uji coba atau simulasi dari penyelenggaraan ibadah haji pasca pencabutan suspend Arab Saudi terhadap jemaah Indonesia per 1 Desember 2021.

“Kalau umrah kita berhasil, Insya Allah haji kita akan terbuka. Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji nanti tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan umrah dengan baik. Artinya, tidak ada lagi kasus-kasus seperti PCR bodong dan kasus lainnya. Kalau kasus ini masih ada, maka harapan jemaah haji Indonesia akan semakin berat. Umrah ini menjadi kewajiban kita semua, pemerintah, DPR dan penyelenggara umrah untuk lebih serius terutama ketaatan terhadap protokol kesehatan,” sambung Gus Menteri.

Menurut Menag, Kementerian Agama terus bergerak cepat dalam menyiapkan langkah-langkah dan skema terkait perkembangan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji Indonesia 1443 H pasca pencabutan suspend Arab Saudi terhadap jemaah Indonesia.

Terkait integrasi apilkasi PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakalna, dijelaskan Menag, ia kemarin sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan. Hasil koordinasi dengan dua kementerian tersebut, aplikasi yang akan terintegrasi dengan Tawakalna saat ini dalam tahap finalisasi.

“Mudah-mudahan integrasi aplikasi ini akan mempermudah jemaah kita dalam menjalankan ibadah umrah,” harap Menag.

Raker bersama siang itu dipimpim Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dan dihadiri oleh anggota komisi yang mengkuti rapat, baik secara luring dan daring.

Dalam raker tersebut, Menag juga memaparkan persiapan penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H dengan sejumlah skema dan alur proses persiapan dalam negeri hingga luar negeri. Termasuk menyiapkan skema One Gate Policy (OGT) atau sistem pengendalian pemberangkatan jemaah umrah secara terpusat.

Di antaranya proses pemeriksaan kesehatan, tes PCR/Swab, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian dan pengurusan dokumen perjalanan lainnya.

“Hal ini dimaksudkan dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan jemaah umrah serta upaya menyakinkan para mitra kita di Arab Saudi bahwa Indonesia telah secara serius dan baik dalam menyiapkan jemaah umrah berikut dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar sejak sebelum diberangkatkan,” tandas Menag.

 

Sertifikasi Halal Gratis Dorong Peningkatan Produksi UMK

BARITA(Jurnalislam.com)— Sertifikat halal sebagai nilai tambah produk mulai dirasakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satunya yang dirasakan pelaku UMK di Kabupaten Barito Kuala Ernawati.

Dia mengaku angka penjualan produk meningkat setelah produk UMK memperoleh sertifikat halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.

“Penjualan produk saya meningkat jika dibandingkan dengan sebelum produk saya bersertifikat halal,” kata Ernawati, pelaku UMK produsen aneka kue di Barito Kuala, di Rumah UMKM Kabupaten Barito Kuala, Minggu (28/11/2021).

“Alhamdulillah produk saya juga semakin laku. Para pembeli juga semakin senang setelah tahu produk saya sudah (bersertifikat) halal,” ungkap Siti Jauzah, pengusaha bawang goreng kemasan asal Barito Kuala menambahkan.

Ernawati dan Siti Jauzah adalah dua dari dua puluh pelaku UMK asal Barito Kuala yang menjadi peserta Program Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis BPJPH tahun 2020 lalu. Pada awal 2021 lalu, keduanya telah menerima sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.

“Terima kasih, itu (program fasilitasi sertifikasi halal gratis) sangat membantu kami,” imbuh Ernawati.

Pembina UMK Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sekaligus pengelola Rumah UMKM Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Barito Kuala, Maya Savira, membenarkan bahwa kedua pelaku UMK tersebut merupakan anggota binaan instansinya.

“Para pelaku UMK sangat senang karena melalui kerja sama kami dengan Satgas Halal Kementerian Agama di Banjarmasin, alhamdulillah mereka tidak hanya memperoleh sertifikat halal secara gratis dari BPJPH, namun juga pembinaan dan bimbingan selama melaksanakan sertifikasi halal,” kata Maya menerangkan.

Sebelumnya, Sobirin yang memproduksi keripik pisang juga mengaku setelah bersertifikat halal, kini produknya dapat serta masuk ke beberapa supermarket dan menjangkau jaringan pemasaran yang lebih luas.

“Saat ini sudah masuk Indomaret, Alfamart, kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan,” kata Sobirin, pelaku UMK asal Tegal Jawa Tengah yang juga menjadi peserta fasilitasi sertifikasi halal BPJPH tahun 2020 itu.

Melalui fasilitasi dari pemerintah, lanjut Sobirin, produk halal yang berbahan baku pisang itu juga diberi kesempatan untuk mengikuti promosi di Dubai International Expo yang dilaksanakan secara virtual pada Februari mendatang.

“Saat ini produk keripik pisang kami juga tengah diuji oleh SFDA (Saudi Food and Drug Authority). Kita punya planning produk kita dapat masuk ke pasar Timur Tengah.” imbuh Sobirin.

Sobirin mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah, pasalnya pencapaian produknya tersebut tak lepas dari pembinaan pemerintah selama ini. Mulai dari Kementerian Agama (Satgas Halal), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga lima BUMN.

Pengakuan sejumlah pelaku UMK tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham yang sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah secara serius berupaya mendorong pengembangan UMK untuk naik kelas dan berdaya saing tinggi. Salah satunya melalui berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Pemerintah terus mendorong penguatan pelaku UMK untuk terus naik kelas dan memperluas jaringan pemasaran baik ekspor maupun domestik, salah satunya melalui sertifikasi halal,” kata Aqil Irham.

“Sertifikasi halal, juga sangat penting karena merupakan sebuah standar, bukan sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban secara administratif.” tandas Aqil Irham.

Sebagai sebuah standar, lanjut Aqil Irham, sertifikasi halal memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan baik bagi pelaku usaha sebagai produsen produk maupun bagi masyarakat sebagai konsumen produk. Sertifikat halal juga menjadi alat atau tool dalam menghadirkan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk.

Dengan jaminan kepastian hukum tersebut, maka tujuan penyelenggaraan JPH sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dapat terwujud.

Kemenag Teliti Kualitas Media Online tentang Ekstremisme

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama menggelar riset tentang kualitas media online dalam melakukan kontra narasi ekstremisme. Ketua Pelaksana Riset Abdul Jamil mengatakan penelitian yang dilakukan berangkat dari pertanyaan, sejauhmana efektifitas peran sejumlah media online sebagai penyeimbang media-media online yang cenderung ekstrim.

Sehubungan itu, kata Jamil, riset mencoba mengukur skor Variable Analisis Kontra Narasi Ekstremisme di Media Online. Penelitian ini mengkaji 46 media online, dengan empat dimensi penilaian, yaitu koherensi struktural, koherensi material, koherensi karakterologis, dan kesejajaran naratif. Hasilnya menunjukkan bahwa rerata skor total dimensi yang ada dalam Media Online Kontra Narasi Ekstremisme berada pada angka 81,81.

“Skor ini menjelaskan bahwa media-media yang dikaji masuk kategori sangat baik sebagai media yang mengusung kontra narasi ektrimisme,” jelas Abdul Jamil dalam seminar hasil penelitian tentang Respon Tokoh Agama atas Konten Kontra Narasi Ekstremisme di Media Online yang berlangsung di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Penelitian ini melibatkan 63 Responden yang tersebar di enam provinsi, dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah melakukan analisis konten atas media online.

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data secara lisan maupun tertulis. Wawancara dilakukan dengan para tokoh dan pimpinan ormas kegamaan, tokoh masyarakat dan pemuda, serta masyarakat yang pernah mengakses media online.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang memiliki pemahaman terkait objek penelitian dan memiliki kriteria ahli agama, memiliki konsen ke konten media online; dan memiliki kemampuan membaca konten keagamaan pada platform digital.

Setelah melakukan wawancara, informan diminta mengisi form instrumen (kuantitatif). Setelah mendapatkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan dua model pendekatan, dengan MDAP (Manual Data Analysis Procedure) dan ANP (Analysis Network Process).

 

“Hasilnya, sebanyak 30 media online (55,56%) memiliki skor penilaian berada pada kategori ‘Sangat Baik’. Sebanyak 26 (42,86%) media online memiliki skor penilaian yang berada pada kategori ‘Baik’,” jelas Jamil.

“Hanya 1 (1,59%) media online yang memiliki skor yang berada pada kategori ‘Sedang’. Dan tidak ada satu pun responden yang memiliki kategori penilaian ‘Buruk’ dan ‘Sangat Buruk’,” lanjutnya.

Penelitian ini dilakukan di beberapa kota yang ada di Jawa dan Sumatera, dengan asumsi, masyarakat di kota-kota tersebut, banyak yang mengakses media online. Adapun kota-kota tersebut adalah: Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Solo, Jogjakarta. Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Padang, dan Lampung.

Abdul Jamil menambahkan, ada tiga cara menyikapi media online ekstrem, yaitu: melakukan pemblokiran, penguatan literasi media, dan kontra narasi ekstremisme. Menurut Doktor lulusan Institut PTIQ Jakarta ini, langkah pemblokiran media online ekstrem tidak sepenuhnya efektif. Sebab, kalau hari ini ditutup, maka bisa jadi akan segera muncul kembali media lainnya.

Sementara itu, pendekatan literasi media membutuhkan upaya Panjang. Sebab tidak mudah mengedukasi masyarakat. “Harapan terakhir ada pada penguatan media yang mengembangkan kontra narasi ekstremisme,” tandasnya.

 

Siswa MAN Jembrana Juara Lomba Tiktok Literasi Halal

JEMBRANA(Jurnalislam.com)—  Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jembrana kembali meraih prestasi  tingkat nasional. Adalah Garda Ali Rayhaan, siswa yang harumkan MAN 1 Jembrana dengan menjuarai Lomba TikTok Literasi Halal Indonesia.

Lomba ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) UIN Raden Mas Said Surakarta. Pemenang lomba diumumkan secara online pada Rabu (24/11/2021).

Ajang ini bertujuan untuk menyemarakkan literasi halal dan menumbuhkan kesadaran halal bagi masyarakat Indonesia melalui remaja milenial. Tema lomba tersebut merujuk pada buku saku halal yang diterbitkan oleh BPJH Kemenag RI dan PPM-PIN.

Garda menyampaikan bahwa keikutsertaannya pada Lomba TikTok Literasi Halal ini memiliki misi untuk menggelorakan pentingnya produk halal bagi masyarakat. Dia juga menerangkan bahwa peran remaja sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang produk halal dengan cara milenial menggunakan platform aplikasi TikTok, mengingat saat ini pengguna smartphone mayoritas remaja.

“Produk halal sangat penting bagi masyarakat. Saat ini pengguna smartphone didominasi oleh kalangan remaja, sehingga lomba ini sangat sesuai untuk mengedukasi masyarakat khususnya remaja tentang pentingnya produk halal. Cara penyampaian pesan yang kekinian, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mencari tahu tentang pentingnya produk halal,” tutur Garda saat dikonfirmasi di MAN 1 Jembrana, Kamis (25/11/2021).

“Melalui literasi diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama untuk menjadikan halal bukan sekadar berorientasi pemenuhan ekonomi, tetapi juga menyiapkan masa depan diri dan bangsa menjadi lebih baik,” sambungnya.

Diah Rif’atul Husna selaku pembina mengucapkan syukur atas prestasi yang diraih anak didiknya. Diah juga mengungkapkan apresiasinya kepada Garda karena telah berinisiatif mengikuti kompetisi dengan misi khusus menggaungkan pentingnya halal passion bagi masyarakat. Dia  berharap prestasi yang diraih ini menjadi langkah nyata peran remaja untuk turut serta mem-boomingkan halal kepada masyarakat.

Terpisah, Kepala MAN 1 Jembrana Agus Subagya mengucapkan selamat kepada siswa dan pembina karena berhasil meraih prestasi nasional. Agus juga menyampaikan, kreativitas siswa dan pembina untuk mengharumkan nama MAN 1 Jembrana di tingkat nasional juga patut di apresiasi.

Agus berharap halal ke depan tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga mampu menjadi passion dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Seminar Pendidikan Internasional, Terungkap Peran Penting Pesantren Sebarkan Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didapuk menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam International Seminar on Islamic Education & Peace(ISIEP) 2021.

Dalam acara yang diselenggarakan hasil kerja sama Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan Universiti Teknologi Malaysia, Menag menyampaikan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keislaman yang khas asli (indigenous) Indonesia.

“Di samping berkarakter keindonesiaan, pesantren senantiasa mentransmisikan pemahaman Islam yang ramah, damai, toleran, saling menghargai, dan tidak ektrim,” kata Menag yang menyampaikan pemikirannya secara daring, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ia mengungkapkan, pesantren selama ini juga telah memainkan perannya sebagai penjaga kemanusiaan dan kebangsaan di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

“Pesantren mampu melakukan penyebaran agama dan pemahaman yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Karenanya, pesantren didorong untuk menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman Islam yang moderat,” imbuh Menag di hadapan 800 peserta yang hadir.

Menag menjelaskan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki karakter damai, santun, toleran, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia.

Setidaknya, terdapat empat teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori India (Gujarat). Kedua, teori Arab (Makkah). Ketiga, Persia (Iran). Keempat, teori Tiongkok.

Tampil lebih dari 70 presenter dari berbagai negara (Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Filipina, Pakistan), antara lain:  Anshari Pangaga Ali dari Mindanao State University Filipina, Imam Suprayoga dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, Hamdan bin Said dari Universiti Teknologi Malaysia, serta Rafiu Ibrahim Adebayo dari Federal College of Education Nigeria.

Memberantas Buta Huruf Al-Qur’an Dengan Metode ILQ, Training For Trainer Pengajar Qur’an Bandung Raya

BANDUNG, JAWA BARAT – Meski didominasi oleh penduduk muslim, tidak sedikit masyarakat Jawa Barat yang belum bisa membaca Al-Qur’an. Menyajikan standarisasi cara mengajar Al-Qur’an yang mudah dipahami menjadi latar belakang terlaksananya Training for Trainer Pengajar Qur’an dengan metode ILQ, Minggu (28/11/2021).

 

Dompet Dhuafa Jawa Barat selain konsen dalam pembuatan program permberdayaan ekonomi juga konsen terhadap pembangunan mental spiritual masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. “Berbicara pembangunan sebenarnya tidak hanya cukup perihal badannya saja, namun juga perihal jiwanya.” Tutur Andriansyah selaku Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Barat.

 

“Dalam menjalankan peran ini sulit jika hanya mengandalkan peran Dompet Dhuafa yang memiliki banyak keterbatasan. Maka kami berfikir bahwa Yayasan Indonesia Learning Qur’an (ILQ) adalah mitra yang tepat dalam membangun mental spiritual masyarakat dengan dibalut program dakwah memberantas buta huruf Al-Qur’an,” lanjut Andriansyah.

 

Di bawah naungan Rumah Baca Qur’an Indonesia (RUBAQI) hasil kerjasama ini telah melahirkan program Forum Halaqoh Qur’an (FHQ) sejak tahun 2019. Hingga saat ini program kerjasama telah memiliki 31 mentor, 106 forum halaqoh, dan 909 jamaah yang tersebar di Bandung Raya.

 

Melihat antusias yang tinggi dari masyarakat untuk dapat membaca Al-Qur’an maka diperlukan penambahan dan pengembangan standarisasi cara mengajar Al-Qur’an yang mudah. “TFT ini menjadi sarana belajar bagi para pengajar Qur’an dengan menggunakan metode ILQ. TFT diadakan setiap dua bulan sekali. Saat ini sudah masuk angkatan ke tujuh,” tutur Ustaz Sofyan Yahya selaku founder ILQ.

 

TFT akbar yang dilaksanakan di Masjid An-Nur PT Inti, kali ini dihadiri oleh 170 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah.

 

“Harapannya TFT ini bukan hanya yang pertama kali dan terakhir kali, kalau bisa dilaksanakan setiap  satu bulan sekali,” imbuh Ustaz Imam Al-Faruq, selaku penggagas FHQ Dompet Dhuafa.

 

Ustadz Sofyan Yahya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara regular. Pembinaan terhadap peserta TFT akan dilakukan dengan menyediakan kelas khusus yang mudah diikuti dan juga mentor yang kompeten dalam mengajar Al-Qur’an.

 

Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dalam sehari semalam. Butuh proses panjang untuk penyempurnaan dan juga niat belajar yang tidak ada hentinya. Semoga kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik dari para pemangku kepentingan atau pemerintah terkait.

Kiai Miftach Ajak Semua Pihak Sukseskan Kongres Ekonomi Umat MUI

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan Kongres Ekonomi Umat II. Rencananya, Kongres Ekonomi Umat II MUI ini akan berlangsung pada 10-12 Desember 2021 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Agenda besar bermanfaat dan bermaslahat bagi anak bangsa. Selama ini lama kita inginkan dan harapkan yakni penguatan ekonomi Indonesia, ekonomi umat yang diselenggarakan oleh MUI,” kata Ketua MUI, Senin (29/11).

Menurutnya, kongres ini merupakan upaya untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan Umat. Dijelaskan Kiai Mif, kontribusi, solusi dan resolusi yang dihasilkan dalam kongres ekonomi umat adalah hasil pembahasan berbagai persoalan ekonomi keumatan secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka langsung Kongres empat tahunan tersebut. Setelah sebelumnya, pada 2017 lalu di Kongres Ekonomi Umat I, orang nomor satu di Indonesia itu juga akan membukanya secara langsung. Selain itu, sejumlah tokoh besar pun rencananya akan hadir.

Selain itu, kata kiai Mif, Kongres Ekonomi Umat II ini mempunyai harapan yang indah dan mulia.

Ia pun berdoa, agar kongres Ekonomi Umat kedua ini bisa berjalan dengan sukses dan hasilnya bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan.

“Harapan yang sangat indah dan mulia ini semoga Allah memberikan kemudahan dan menambahkan semangat bagi umat untuk mensukseskan dan bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan. Semoga Allah memberikan tambahan keberkahan kepada kita,” pungkasnya. (mui)

 

MUI Teken MoU Pembangunan RSIH dengan Wali Kota Hebron Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina, 29 November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wali Kota Hebron menandatangani nota kesepahaman dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) secara daring.

 

Peletakan batu pertama akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah penandatanganan MoU.

 

Waktunya akan ditentukan kemudian setelah berkordinasi dengan Wali Kota, Kemenlu RI, KBRI di Amman dan Dubes Palestina.

 

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto, mengatakan pembangunan RSIH adalah bentuk dukungan bangsa Indonesia melalui MUI terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini belum mendapatkan hak-haknya di tengah penjajahan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel.

 

“Indonesia dan Palestina mempunyai sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan dan disatukan persatuan sesama Muslim,” kata dia.

 

Dia mengatakan, MUI berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan secara nasional dan internasional, sebagai langkah dalam menghadirkan perdamaian di bumi Palestina.

 

Sudarnoto menjelaskan, hingga saat ini, dana yang telah terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225 dari total kesepakatan antara MUI dan Wali Kota Hebron senilai Rp 87 miliar. “Dana akan segera kita kirimkan untuk pembangunan RSIH di Hebron ini,” kata dia.

 

Terkait dengan ini, MUI menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh, ulama, pengurus MUI Pusat dan Wilayah/Daerah, pimpinan Ormas Islam, lembaga-lembaga filantropi, masyarakat luas di dalam dan luar negeri yang telah menyalurkan dana bantuan mereka untuk pembangunan RSIH ini.

 

Mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,  staf ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Muhsin Shihab, menyatakan Pemerintah menyambut baik, upaya kerja dan keras MUI serta seluruh komponen masyarakat Idnonesia untuk menginisasi pengumpulan bantuan masyarakat untuk Palestina, salah satunya dalam bentuk pembangunan RSIH.

 

Menurut dia, pembangunan juga untuk menjawab kebutuhan nyata mendesak dari masyarakat Palestina, khususnya Palestina dan sekitarnya, terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan baik yang diakibatkan wabah atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus.

 

Dia menegaskan, isu palestina, isu prioritas dan senantiasa menjadi jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar palestinaa merdeka dan berdaulat penuh adalah amanat konstitusi RI.

 

Dia berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan internasional.  PBB, organsiasi internasional, NGO bersama berbagai elemen masyarakat internasional dapat ikut amankan dan menjamin terlaksananya RSIH sampai operasionalnya, sehingga tagaskan prinsip solitadaritas untuk semua. “Insya Allah ini akan menjadi pemicu bantuan lainnya dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan,” kata dia.

 

Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan MUI menmpunyai tanggung jawab moral dan bagian sumbangsih bangsa Indonesia hadirnya inisiasi RSIH.

 

Menurut dia, ini menjadi momentum dunia internasional untuk bersama mewujudkan solidaritas kemanusian.

 

Dia mengimbau para muhsinin atau donator, bisa terwujud secara cepat merasakan bahwa menjunjung tinggi nilai kemanusian, yang terdampak konflik bisa kita wujudkan lewat RSIH yang fokus pada pesialis trauma healing.

 

“Saya mengajak bangsa Indonesia yang sangat dikenal dermawan untuk turut membantu merealisasikan rumah sakit ini,” kata dia sembari menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berdonasi.

 

Wali Kota Hebron, Mr Tayseer Abu Sneinen, mengatakan Kota Hebron sangat membutuhkan dukungan dunia internasional untuk memenuhi kebutuhan terutama kesehatan.

 

Dia menjelaskan, Hebron saat ini menghadapi 120 blokade militer yang berdampakk pada terbatasnya akses-akses fasilitas publik termasuk kesehatan. “Sebab itulah, kehadiran RSIH sangat diperlukan sebagai dampak blokade yang terus menerus,” kata dia.

 

Dia menambahkan, RISH yang akan berlokasi 500 meter dari Masjid Ibrahimi ini akan diperuntukkan untuk trauma healing warga Palestina termasuk mereka yang tinggal di Jalur Gaza. “Kehadiran RSIH menjawab kebutuhan kami akan kesehatan dan sangat membantu pekerjaan para dokter,” ujar dia sembari menyampaikan terimakasih atas perhatian besar yang disampaikan segenap bangsa Indonesia, untuk rakyat Palestina.

Wahdah Islamiyah: Manjaj Wasathiyah Menolak Terorisme

MAKASSAR(Jurnalislam.com)—Pimpinan  Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin menolak tegas berbagai tindakan terorisme. Ia berharap terorisme segera berakhir.

“Kita ingin terorisme ini diatasi dan dihilangkan. Baik di tingkat pribadi maupun kelompok, termasuk oleh negara. Contohnya terorisme terhadap bangsa Palestina,” tegas Ustaz Zaitun saat menjadi narasumber pada kegiatan Pra Muktamar Wahdah Islamiyah yang berlangsung secara daring, Kamis-Ahad (25-28/11/2021).

Ustaz Zaitun mengatakan Wahdah Islamiyah selama ini berlandas manhaj wasathiyah Islam. Yakni Islam yang berada di tengah-tengah, penuh keadilan dan rahmat, serta selalu setia terhadap kebenaran.

“Manhaj wasathiyah menolak terorisme. Kita harus terus berlandaskan pada manhaj tersebut,” ujar UZR, panggilan karibnya.

UZR berpesan kepada aparat keamanan agar dalam menumpas terorisme selalu melibatkan ulama, dai maupun ormas-ormas Islam. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Di MUI ada BPET (Badan penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme). Jika MUI dilibatkan akan lebih komprehensif dan menghilangkan ekses-ekses negatif. Ini akan berpengaruh positif terhadap pembangunan. Terutama pembangunan jiwa-jiwa bangsa Indonesia,” ungkap UZR yang juga Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Pada kesempatan ini, UZR berpesan kepada peserta Pra Muktamar agar terus mengedepankan sikap wasathiyah dalam dakwah di tengah masyarakat.

“Wahdah sangat menghargai kesepakatan yang pernah dibuat oleh para pendiri bangsa. Yaitu NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kita ingin konsekuen terhadap kesepakatan yang pernah dibuat tersebut,” jelas UZR.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah Ustaz Syaibani Mujiono mengatakan, Pra-Muktamar melibatkan seluruh jajaran pengurus pusat hingga pengurus daerah.

“Pra Muktamar ini mematangkan draf yang selama 3 bulan lalu telah digodok. Nanti draf yang sudah matang inilah yang akan dibawa ke muktamar,” jelas Ustaz Syaibani.

Dia menambahkan, bahwa 13 kelompok kerja yang sebelumnya dibentuk badan perumus, masing-masing membahas, merekomendasikan hasil kerja, seperti konsep ketahanan keluarga, ekonomi dan kesehatan.

“Kalau soal ketahanan keluarga, lembaga memberikan konsep agar bagaimana para aktivis dakwah bisa menjaga ritme keluarga dan aktivitas dakwah itu sendiri, sedangkan soal konsep ekonomi, Wahdah memiliki misi menciptakan satu rumah satu usaha. Adapun kesehatan, adanya konsep tentang sistem pengawalan kesehatan sejak lahir hingga meninggal,” terang Ustaz Syaibani.

Untuk diketahui, Muktamar IV Wahdah Islamiyah dijadwalkan berlangsung pada 18-22 Desember 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar IV akan diikuti 2500 peserta dengan 300 peserta mengikuti secara luring dan selebihnya daring.*

 

Pentingnya Solidaritas untuk Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan webinar dalam rangka refleksi akhir tahun dan Hari Solidaritas Palestina yang bertajuk “Situasi Dunia Islam dan Prospeknya” pada Kamis 25/11 lalu. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi HKN-LI Drs Bunyan Saptomo menyampaikan pandangannya pada Hari Solidaritas tersebut.

Menurutnya setidaknya ada dua hal dalam menyikapi gerakan solidaritas ini. Pertama, diketahui situasi Timur Tengah ini masih mengalami tantangan cukup berat. Tantangan dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam tentunya adalah antarnegara-negara Timur Tengah sendiri. Sedangkan tantangan dari luar adalah tantangan yang berasal dari banyak pihak.

Tantangan dari dalam sendiri bisa diperkuat dengan membangun konsolidasi yang kuat antar negara Timur Tengah. Sedangkan, tantangan dari luar ini bisa dieleminir dengan cara memperkuat konsolidasi pertahanan internal yang baik,terutama negara Timur Tengah harus bisa menggalang satu kekuatan dengan negara lain. Dengan cara memenuhi kepentingan seperti perdagangan, ini bisa menjadi faktor determinan di samping faktor politik.

Kedua, Indonesia sebagai negara Islam harus memiliki ketahanan dalam memperkuat diplomasi. Hubungan internal dengan Timur tengah, serta hubungan Timur Tengah dengan Uni Eropa. Menurutnya, Timur Tengah sendiri seperti diketahui memiliki posisi yang strategis yang diapit oleh benua Eropa dan benua lain. Yang mana, posisinya bisa jadi rebutan. Bisa karena faktor minyak, faktor politik dan faktor lain.

“Indonesia di sini sesuai konstitusi ada pada posisi ingin memainkan peran politik yang bebas dan aktif. Saya rasa tidak ada cara lain kita (Bangsa Indonesia) selain mendukung resolusi PBB ini supaya mampu menjadikan Timur Tengah termasuk Palestina sebagai bagian negara yang sudah sesuai menyatakan kemerdekaannya,” ujarnya.

Namun, lanjut Drs Bunyan Saptomo, merdeka di sini tidak sekedar arti fisial saja tapi merdeka untuk mampu mempertahakan hak asasi yang sifatnya menghargai hak asasi manusia. Sehingga definisi human right itu bisa direalisasikan atau menegaskan hak asasi manusia yang esensial bisa diwujudkan.

 

Di tengah pertarungan proxy war baik melalui media sosial atau melalui media lain, ia melihat kita semua harus mendorong saudara saudara kita di Timur Tengah bisa hidup kompak aman damai dan pesan ajaran Islam perlu kita camkan di sini. Seperti yang kita ketahui menurut ayat Alquran “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan tertib dan rapi bagaikan bangunan satu sama lain saling mendukung”.

Di akhir sesi, ia juga mengucapkan apresiasi yang besar atas terselenggaranya acara solidaritas ini. “Terutama Komisi Kerjasama Luar Negeri, mudah-mudahan ini bagian dari partisipasi kita untuk menyuarakan damai hidup sejahtera hidup aman adalah kebutuhan hak asasi yang asasi,” ujarnya.

 

“Setiap orang dan kapan pun tidak boleh ada diskriminasi antar satu negara atau negara lain karena ini adalah sebuah prinsip kehidupan kemerdekaan hak asasi manusia yang berlaku universal dan tidak boleh ada sikap-sikap yang intoleran terhadap kemanusiaan. Karena kemanusiaan harkat dan martabatnya harus kita junjung tinggi,” tutupnya.(mui)