Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada beberapa jenis penyakit penyerta (komorbid) yang bisa meningkatkan risiko kematian saat terpapar Covid-19. Untuk kasus secara nasional, kata dia, data menunjukkan mayoritas kasus positif meninggal paling banyak adalah mereka yang memiliki komorbid diabetes melitus.

“Faktanya secara nasional, berdasarkan data yang diakses dari rumah sakit online per tanggal 13 Februari 2022, tercatat pertama, mayoritas kasus positif yang meninggal dikontribusikan oleh komorbid diabetes melitus,” ujar Wiku dalam keterangan persnya secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) 2022, jenis penyakit tersebut, yakni kanker, gangguan ginjal, hati, paru-paru yang kronis, gangguan neurologis, diabetes melitus tipe 1 dan 2, gangguan jantung dan pembuluh darah, infeksi HIV, gangguan sistem kekebalan tubuh, obesitas, thalasemia dan beberapa gangguan kesehatan.

Wiki melanjutnya, data menunjukkan bahwa 15 persen kasus kematian terjadi pada pasien yang memiliki riwayat komorbid lebih dari satu jenis penyakit. Ia menjelaskan, sebuah studi di rumah sakit di India juga menemukan lebih dari 90 persen pasien dengan lebih dari dua jenis komorbid meninggal dunia dibandingkan kasus positif yang hanya memiliki satu sampai dengan komorbid saja.

Selain itu, Wiku mengatakan, mayoritas kasus positif yang mengalami gejala berat atau kritis memiliki komorbid diabetes dan hipertensi. Sebesar 19 persen dari mayoritas tersebut memiliki lebih dari satu jenis penyakit.

Karena itu, Wiku mengingatkan seluruh masyarakat termasuk mereka yang memiliki komorbid atau orang di sekitarnya, wajib berperan untuk melaporkan kasus positif pada kelompok rentan agar dapat ditangani secara dini.

“Bagi kasus positif mengidap komorbid atau orang di sekitarnya dimohon untuk segera menghubungi tenaga kesehatan walaupun gejala yang dirasakan tergolong ringan demi perawatan yang lebih efektif dan cepat,” kata Wiku.

Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki komorbid untuk menyegerakan upaya vaksinasi baik dosis 1, 2, atau booster. Namun, dengan tetap mengkonsultasikan kondisi kesehatannya sebelum divaksinasi melalui fasilitas kesehatan terdekat.

“Pada prinsipnya seluruh masyarakat wajib berhati-hati dalam beraktivitas, termasuk bagi orang tidak termasuk kategori rentan ini. Kita perlu membangkitkan sikap tenggang rasa dengan berusaha saling melindungi karena virus dapat dibawa oleh siapapun baik oleh yang rentan maupun yang tidak,” kata Wiku.

Sementara itu, kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali naik. Satgas Covid-19 mencatat penambahan 57.049 kasus Covid-19 pada hari ini. Sehari sebelumnya atau pada Senin (14/2/2022) kemarin, Satgas Covid-19 mencatat 36.501 kasus.

Meskipun kasus konfirmasi melonjak, angka kasus kematian Covid-19 berkurang menjadi 134 dalam 24 jam terakhir dibandingkan 145 kematian kemarin. Pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona bertambah 26.747.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multireligius. Untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian negeri ini, pemerintah melakukan berbagai strategi. Mulai yang bersifat lokal, struktural, maupun global.

Hal ini diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam pertemuan Sidang Dewan Eksekutif Konferensi Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam Negara-Negara Islam, yang diselenggarakan di Kairo, Mesir. “Saya ingin menyampaikan beberapa strategi Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial dan lebih mendukung perdamaian dunia,” ungkap Kamaruddin yang hadir secara daring mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (14/2/2022).

Kamaruddin mengungkapkan, meskipun mayoritas penduduknya (sekitar 87%) pemeluk agama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam teokratis maupun negara sekuler. “Indonesia bukan negara agama, namun agama memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tutur Kamaruddin.

Sejak dulu, lanjut Kamaruddin, seluruh penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa untuk pembangunan yang mutualistik. Di masa lalu, Indonesia memiliki sejarah kolonialisme, dan hanya dengan bersatu, Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang.

“Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam kesepakatan bersama tentang rukun Pancasila, UUD 1945, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, terus dilakukan upaya untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan berbangsa,” papar Kamaruddin.

“Selain peraturan negara, ada ikatan peraturan sosial yang lebih kuat, atau disebut ‘kearifan lokal’, yang mengikat seluruh masyarakat secara sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, ada upaya struktural yang dilakukan untuk merawat kerukunan yang ada. Yakni, dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini telah dibentuk di 34 provinsi dan sekitar 510 kabupaten dan kota.

“Fungsinya adalah membantu menjaga kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan kerjasama antar umat beragama di Indonesia serta memberikan kesempatan,” ujar Kamaruddin.

Sementara dalam tataran yang lebih luas, Indonesia juga terlibat dalam perdamaian dunia. Selain aktif dalam dialog lintas agama dan multinasional, Indonesia telah mengekspor pengalaman mengelola keragaman agama dan budaya ke ranah global.

Ini, lanjut Kamaruddin, merupakam strategi global yang dilakukan Indonesia untuk terlibat menjaga perdamaian dunia. “Indonesia juga melakuka  penguatan Islam rahmatan lil alamin atau moderasi beragama, sebagai cara strategis untuk kerukunan umat beragama. Selanjutnya, penguatan peran masyarakat sipil berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir,” sambungnya.

Sidang yang diadakan di Kairo ini dipimpin oleh Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Syeikh Abdul Lathif Alu al-Syaikh. Hadir dalam pertemuan tersebut secara luring, Menteri Wakaf Mesir selaku tuan rumah; Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi; Menteri Agama Pakistan; Menteri Agama Gambia; Dubes Maroko di Kairo, mewakili Menteri Wakaf Maroko; dan Dirjen Kementerian Wakaf Yordania.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI didampingi oleh Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag Muchlis M Hanafi hadir secara daring. Begitu pula Direktur di Kementerian Wakaf Kuwait. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, 14-15 Februari 2022.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin Abdul Fattah. Wakil Ketua Umum MUI yang mengkoordinasi bidang Fatwa ini menyampaikan, sosok Prof Hasan merupakan orang yang sangat ringan dalam persoalan-persoalan agama.

“Beliau yang saya kenal, adalah orang yang sangat entengan, ringan kalau ada persoalan agama. Persoalan agama yang membutuhkan jawaban cepat. Beliau adalah kitab berjalan yang selalu bisa menjawab persoalan keagamaan, wabil khususil khusus, pondasi ekonomi syariah dan kehidupan bermasyarakat, ” ujarnya, Jum’at (11/02) pasca acara tahlil malam pertama untuk Prof Hasanuddin AF secara virtual.

Dengan karakter seperti itu, Kiai Marsudi melanjutkan, Prof Hasan menjadi bagian sangat penting di Komisi Fatwa selama ini. Segala amal yang dikerjakan Prof Hasan, menurut dia, dipaketkan kepada Allah SWT melalui dedikasinya di Komisi Fatwa puluhan tahun.

“Saya yakin, amal sholeh yang ditinggalkan oleh almarhum dilihat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Terlebih, apa yang beliau fatwakan telah dipaketkan di Komisi Fatwa MUI. Manfaatnya sungguh bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia serta rujukan bagi dunia internasional, ” ungkapnya.

Untuk itu, Kiai Marsudi mengatakan, apa yang sudah dikerjakan Prof Hasan perlu banyak dicontoh dan diteladani. Tokoh berwawasan luas seperti Prof Hasan sangat dibutuhkan oleh umat. Generasi yang meneruskan jejak Prof Hasan sangat dibutuhkan karena persoaln umat di dunia semakin terus berkembang.

“Amal sholeh beliau ini rasanya belum bisa ada yang menandingi. Karena karya dan usahanya yaitu menghidupkan fatwa-fatwa MUI mengenai ekonomi syariah dan sosial kemasyarakatan, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kiai Marsudi juga memanjatkan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan kemampuan meneruskan amal sholeh yang telah ditinggalkan Prof Hasan.

“Mewakili Majelis Ulama Indonesia, saya turut berduka cita atas wafatnya Prof. Hasanuddin selaku Komisi Fatwa MUI. Insyaalmarhum min ahlil khoir, min ahlil khoir, min ahlil khoir, ” pungkas Kiai Marsudi.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Rektor UIN Jakarta, Prof Amany Lubis, menyampaikan bahwa kepergian Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin AF, meninggalkan duka mendalam. Dia menceritakan bahwa Prof Hasanuddin AF berperan besar dalam perjalanan akademiknya meraih gelar Guru Besar bidang Hukum Tata Negara di UIN Jakarta.

“Saya atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Prof Hasanuddin AF. Beliau mantan dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta periode 2000-2005. Sejak itu, beliau menjadi Ketua Komisi Fatwa,” ujar Rektor Perempuan Pertama UIN Jakarta ini, Jumat (11/02) pasca tahlilan malam pertama untuk KH Hasanuddin AF.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) ini memiliki pengalaman personal dengan Prof Hasanuddin AF. Dia menceritakan sangat kehilangan.

“Saya merasa dibersarkan oleh beliau walaupun tidak pernah menjadi muridnya langsung. Ketika mau menjadi Guru Besar dengan spesialisasi sejarah politik Islam, Prof Hasanuddin AF sangat berjasa, seperti halnya Prof Huzaemah T. Yanggo. Mereka berdua seperti telah meranacng masa depan saya untuk tetap di syariah dan berkiprah di Hukum Tata Negara, ” ujarnya.

Dia ingat, pada tahun 2004, ketika menyusun persyaratan menjadi Guru Besar, banyak sekali bantuan dari Prof Hasanuddin AF.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Prof Hasanuddin AF sangat baik, sangat santun, dan secara pribadi kedekatan keluarga dan kekerasaban sangat terhormat. Kita merasakan sangat kehilangan namun kita harus relakan kepergian beliau menghadap sang khaliq,” ujarnya.

Dia menyampaikan, Prof Hasanuddin AF wafat di malam Jum’at dan dimakamkan di hari Jum’at. Beliau insyallah syahid dan diterima di tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT.

“Insyaallah almarhum dimakamnya juga merasakan kebahagiaan dari doa yang kita panjatkan, dilapangkan kuburnya, dan diberikan cahaya di dalam kuburnya. Insyallah beliau diterima di surga Allah SWT bersama orang-orang shalih dan para nabi,” ucapnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan segera menerbitkan sertifikat halal Vaksin Merah Putih. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

Menurutnya, penerbitan sertifikat halal adalah ujung dari proses Sertifikasi Halal. Berdasarkan UU 33 tahun 2014 dan PP Nomor 39 tahun 2021, sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH, setelah melalui sejumlah tahapan, antara lain: audit produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI).

“BPJPH Kemenag segera terbitkan sertifikat halal menyusul terbitnya penetapan halal MUI untuk vaksin Merah Putih yang diproduksi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia,” tegas Muhammad Aqil Irham di Surabaya, Senin (14/2/2022).

“Vaksin Merah Putih telah ditetapkan kehalalannya melalui sidang fatwa MUI tertanggal 7 Februari 2022. Sebelumnya, LP POM MUI selaku LPH telah melakukan audit terhadap Vaksin Merah Putih tersebut,” sambungnya.

“Jadi MUI menerbitkan ketetapan halal, BPJPH terbitkan sertifikat halal,” katanya lagi.

Aqil lalu merinci proses penerbitan sertifikat halal suatu produk yang kemudian dikenal dengan istilah sertifikasi halal. Menurut Aqil, dalam menetapkan kehalalan suatu produk yang diajukan pelaku usaha, BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Saat ini ada tiga LPH di Indonesia, yaitu: LP POM MUI yang sudah lama berdiri,  LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugas dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Selain ketiganya, ada sembilan calon LPH baru yang saat ini masih dalam proses akreditasi untuk ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal.

“LPH ini melakukan audit pemenuhan kehalalan produk. MUI melakukan sidang fatwa halal kalau produk itu sudah diaudit LPH. Hasil sidang fatwa itu diserahkan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal,” jelasnya.

Aqil menyatakan, dalam proses layanan sertifikasi halal, BPJPH, LPH, dan MUI merupakan satu kesatuan. Ketiganya membentuk relasi interdependensi dalam layanan sertifikasi halal di Indonesia. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, dan tidak saling intervensi.

“Masing-masing punya kewenangan. Sesuai regulasi, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan ketetapan halal yang harus disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” pungkasnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Mastuki menambahkan, PT Biotis Pharmaceutical Indonesia telah mendaftarkan proses sertifikasi halal untuk Vaksin Merah Putih kepada BPJPH pada 25 November 2021. “Nama produk yang didaftarkan Vaksin Merah Putih – UA SARS-CoV-2 (Vero Cell) Inactivated. Setelah verifikasi petugas BPJPH, produk diteruskan audit ke LPH, yakni LPPOM MUI. Proses audit LPH itu baru selesai pada 6 Februari 2022,” ungkapnya

Setelah diaudit oleh LPPOM, MUI menggelar sidang fatwa pada 7 Februari 2022 dan menerbitkan penetapan kehalalan. Menurut Mastuki, saat ini ketetapan halal beserta lampirannya dari MUI dalam proses unggah ke Sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH.

“Kalau hasil audit dari LPH dan ketetapan halalnya sudah selesai diunggah oleh MUI, BPJPH akan segera menerbitkan sertifikat halal vaksin Merah Putih,” tandasnya.

SUMUT(Jurnalislam.com)– Ketua Komisi Fatwa MUI meninggal dunia. Sebagaimana dikutip dari website MUI Pusat bahwa Ketua komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. KH Hasanuddin AF dikabarkan wafat pada Kamis (10/2) pukul 23.00 WIB.

Terkait hal itu MUI Sumatera Utara melalui ketua bidang fatwa menyampaikan bela sungkawa dan sedih yang mendalam pada Jumat 11 Feberuari 2022. Ketua Bidang Fatwa Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA juga menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangya Ketua Komisi Fatwa MUI. Fatwa-fatwa yag diterbitkan MUI tak terlepas dari kontribusi Hasanuddin AF. Ahmad Sanusi Luqman menyebutkan bahwa semoga Kiyai Hasanuddin ditempatkan Allah pada sebaik-baik tenmpat di sisi-Nya.

Satu kali pernah  Irwansyah (pada saat itu sebagai Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara ) berkunjung ke ruang kerjanya Komisi Fatwa MUI Pusat di Jakarta bincang-bincang terkait fatwa MUI. Saat itu Irwansyah dihadiahi Buku Pedoman Fatwa MUI Tahun 2016. Saat bertemu, Irwansyah menyebutkan bahwa sosok Hasanuddin AF adalah ulama yang bersahaja serta kharismatik. Beberapa even lain, Irwansyah juga melihat Hasanuddin memimpin sidang pada saat Rakornas Komisi Fatwa MUI Se Indonesia pada tahun 2019 d Jakarta.

Irwansyah menambahkan, bahwa bagaimana pun Hasanuddin AF dipilih sebagai ketua komisi fatwa MUI dalam waktu yang lama tentu karena kapasitas keilmuan keistikamahannya. Banyak fatwa yang ditandatanganinya baik pada persoalan klasik maupun persoalan-persoalan kontemporer  bahwa fatwa-fatwa tentang covid-19. Irwansyah berharap, bahwa Kiyai Hasanuddin AF diterima Allah di sisi-Nya dan ditempatkan pada sebaik-baik tempat. Amin

Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF sejak lama dikenal sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Banyak fatwa yang ditandtangani oleh beliau. Dr. H.M Asrorunni’am Sholeh, MA yang saat ini sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI dahulunya  pernah sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Bersama Hasanuddin AF. Orang mengenalnya Hasanuddin AF, tidak banyak yang tahu bahwa AF itu adalah singkatan dari Abdul Fattah.(mui)