Ungkap Nilai-nilai Tarbiyah di Bulan Ramadhan, PP LIDMI Sukses Gelar Tabligh Akbar Menyambut Ramadhan

MAKASSAR(Jurnalislam.com)– Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia sukses menggelar kegiatan Tabligh Akbar menyambut ramadhan secara virtual, dengan mengangkat tema “Urgensi Ramadhan dan Perang Badar dalam Mendidik Sahabat Rasulullah.” Selasa, (29/03/2022).

Bulan Ramadhan adalah bulan pendidikan. Melatih setiap insan beriman untuk semakin dekat kepada Allah dengan amalan-amalan terbaik yang dianjurkan di dalamnya.

Ustadz Syaiful Yusuf, Lc.,M.A. selaku pemateri, mengupas tuntas tentang nilai-nilai tarbiyah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadhan. Di antaranya, bulan tersebut menjadikan seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah dan menambah sifat merasa diawasi oleh Nya.

“Ramadhan mentarbiyah kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Memperbanyak amalan ketaatan di bulan yang mulia ini, serta menanamkan sifat muraqabatullah atau merasa diri kita diawasi oleh Nya,” ungkapnya.

Dewan Pembina PP LIDMI ini juga menegaskan pentingnya memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan ramadhan. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan ketika telah memasuki bulan tersebut.

“Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan ramadhan. Shalat malam serta bacaan al-Qur’an beliau lebih ditingkatkan di bulan ramadhan di bandingkan dengan bulan yang lainnya,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, beliau mengajak untuk memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadhan.

“Ramadhan adalah bulan mentarbiyah diri untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Bulan di mana pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Oleh karenanya, manfaatkanlah momentum Ramadhan ini dengan bertaubat kepada-Nya, semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah di bulan yang mulia ini,” tutupnya.

Minta Ayat Qur’an Dihapus, Pendeta Saifuddin Tersangka Penistaan Agama

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bareskrim Polri sudah menetapkan status tersangka terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim. Peningkatan status hukum tersebut, terkait dengan penyidikan penistaan agama Islam. Namun penetapan tersangka tersebut, belum berujung pada penangkapan dan penahanan.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka tersebut, dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri. “Dari informasi penyidik Dit Siber, sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua hari lalu (28/3),” kata Dedi, saat dikonfirmasi, Rabu (30/3).

Akan tetapi, dikatakan Dedi, saat ini tim penyidikan masih mencari tahu keberadaan pasti Saifuddin. Pekan lalu, Dit Siber Bareskrim Polri meminta bantuan, dan kordinasi dengan Imigrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk memastikan akses masuk Saifuddin ke luar negeri. Permintaan serupa juga dilakukan Bareskrim Polri ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kata Dedi, permintaan, dan kordinasi tersebut karena ditengarai Saifuddin sedang berada di Amerika Serikat (AS). Kabar tentang keberadaan pendeta asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut di AS, juga meminta penyidik Dit Siber Bareskrim, berkordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memastikan kabar keberadaan Saifuddin di AS. “Komunikasi intens dengan FBI mengingat keberadaan SI (Saifuddin Ibrahim) ada di luar neger (AS),” begitu kata Dedi, Rabu (23/3) lalu.

Penistaan agama yang dilakukan pendeta Saifudin ini terjadi pekan lalu, ketika ia menyampaikan terbuka, agar Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat suci dalam Alquran. Kata pendeta asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, 300 ayat dalam kitab suci agama Islam itu, adalah penyebab suburnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Saifudin Ibrahim juga mengatakan, pondok pesantren, dan madrasah yang ada di Indonesia merupakan lembaga pendidikan pencetak terorisme, dan radikalisme.

Pernyataan permintaan tersebut, dilayangkan Pendeta Saifudin Ibrahim via kanal media sosial (medsos) Youtube. Atas pernyataan tersebut, kalangan masyarakat mengecamnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan si pendeta yang dulunya dikabarkan bergama Islam tersebut layak untuk dipolisikan. Kecaman, pun datang dari Menteri Kordinator Polhukam Mahfud MD. Pada Rabu (16/3), lewat kanal Youtube Kemenko Polhukam, Mahfud MD, juga meminta agar Polri melakukan penegakan hukum terhadap Pendeta Saifudin Ibrahim. Karena menurut Mahfud MD, ucapan Saifuddin Ibrahim adalah contoh dari watak intelorensi di Indonesia.

Desakan dari Menko Polhukam tersebut, direspons Polri dengan melakukan penyelidikan. Pada Jumat (19/3), proses penyelidikan sudah memeriksa sejumlah ahli.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan, pekan lalu mengatakan, untuk sementara kasus yang menjerat Saifudin Ibrahim terkait dengan tuduhan dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU 19/2006 tentang ITE. Dan Pasal 156 KUH Pidana, atau Pasal 156 a KUH Pidana, dan Pasal 14 ayat (1) ayat (2), serta Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut, menyangkut soal penistaan terhadap agama, ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antarkeyakinan.

Sumber: republika.co.id

Jauhkan Dhuafa dan Anak Jalanan dari Konten Negarif

DEPOK(Jurnalislam.com)—Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI) bekerjasama dengan Baznas pada Rabu (23/3/2022) lalu menyelenggarakan acara bertajuk MUI “Menyapa Anak Jalanan dan Dhuafa Melalui Upaya Menangkal Konten Negatif di Media Sosial.”

Sebanyak 25 anak jalanan dan dhuafa yang menjadi siswa Sekolah Masjid Terminal (Master), di Depok, Jawa Barat, mengikuti serangkaian acara yang mulai digelar pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB. Sekolah Master, menurut pendirinya, Nurokhim, memang dikhususkan untuk kaum dhuafa dan anak jalanan. Sekolah yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu ini awalnya memang berasal dari masjid terminal Depok yang kemudian berkembang menjadi sebuah sekolah sederhana.

Sejumlah materi yang diberikan antara lain: ragam manfaat teknologi internet, antisipasi dampak negatif dunia online, pengenalan marketplace, serta cara pembuatan foto dan video produk yang akan dijual. Tak lupa disampaikan pula wawasan tentang MUI dan Islam Wasathiyyah oleh Ketua Komisi Infokom MUI, Mabroer MS.

Menurut Mabroer, telah menjadi tugas MUI untuk menyapa umat di semua lapisan masyarakat. “Anak jalanan dan dhuafa adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian dari MUI,” jelas Mabroer. Dalam kesempatan tersebut MUI sengaja menyesuaikan materi yang disampaikan dengan minat para remaja dan anak-anak sekarang, yakni internet.

Pemateri pertama, Guntur Subagja, sekretaris Lembaga Wakaf MUI sekaligus asisten staf khusus Wakil Presiden RI, memaparkan bahwa kemajuan teknologi internet saat ini sangat bisa dimanfaatkan untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan secara halal, efektif, dan efisien.

“Dengan adanya internet, kita tidak perlu lagi punya toko tempat berjualan seperti dulu. Pasarnya juga sangat luas,” jelas Guntur seraya menyebutkan beberapa contoh mereka yang sukses berniaga lewat marketplace.

Menurut pembina OSIS Sekolah Master, Bambang Wahyudin, anak-anak dhuafa dan jalanan bukanlah mereka yang tidak memiliki prestasi sama sekali. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan saja. “Alumni sekolah ini banyak juga yang bisa melanjutkan kuliah dengan berbagai beasiswa,” jelas Bambang.

Hanya saja, pelatihan-pelatihan semacam ini perlu dilakukan secara berkesimbungan. Sebab, kata Bambang, kehidupan dan lingkungan sehari-hari bisa membuat mereka mudah lupa dengan segala yang diajarkan hari ini.

Dalam acara yang digelar di masjid di dalam lungkungan sekolah Master ini, para peserta terlihat antusias mengikuti materi yang disajikan, terutama saat mereka diajarkan bagaimana cara memotret produk jualan yang baik dan benar. Mereka juga cukup aktif berdiskusi dengan para pemateri.

Acara yang dibuka oleh Wasekjen MUI Bidang Infokom, KH Asrori S Karni, dihadiri juga oleh Ketua MUI Depok, KHِ Ahmad Dimyathi Badruzzaman.  (mui)

 

Universitas Islam Didorong Lakukan Transformasi Digital

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan transformasi digital nasional. Salah satu agenda prioritas penunjangnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Islam Malang (UNISMA) harus dapat beradaptasi untuk mencetak SDM dengan tingkat literasi digital yang tinggi.

“Di era transformasi digital ini, adaptif telah menjadi keharusan. UNISMA harus mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dari revolusi teknologi dan menjadikannya kendaraan menuju kemajuan institusi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan ucapan Dies Natalis ke-41 UNISMA secara virtual di Jakarta, Minggu (27/03/2022).

Wapres berharap, UNISMA dapat memperluas jaringan institusi, baik dengan institusi lain di dalam maupun luar negeri.

“Saya juga mendorong UNISMA untuk memperluas kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional,” imbaunya.

Pada acara yang mengangkat tema “Kita Wujudkan Sikap Adaptif dan Produktif untuk Mengembangkan Budaya dan Peradaban menuju World Class University”, Wapres mengapresiasi UNISMA dengan visinya menjadi universitas kelas dunia atau world-class university yang harus dicapai dengan sungguh-sungguh.

“Saya menyambut gembira karena UNISMA telah memancangkan visi untuk menjadi universitas kelas dunia atau world-class university. Menjadi universitas kelas dunia adalah cita-cita mulia yang membutuhkan kerja keras untuk dapat mewujudkannya,” tuturnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki UNISMA, Wapres berkeyakinan bahwa visi menjadi universitas kelas dunia akan dapat diwujudkan.

“UNISMA memiliki puluhan tahun pengalaman sebagai lokomotif pendidikan Nahdlatul Ulama, dan telah melahirkan banyak cendekiawan muslim Indonesia. Karena itu saya optimis, UNISMA dapat terus maju, menaiki anak tangga kualitas institusi pendidikan tinggi hingga menggapai status kelas dunia,” ungkap Wapres.

Mengakhiri pesannya, Wapres mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas akademik tanpa mengabaikan penguatan iman dan takwa sesuai aqidah ahlusunah wal jamaah an-nahdliyyah (berpedoman pada sunah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam pedoman NU) serta nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi persaingan global.

“Tantangan di dunia modern justru membutuhkan penguatan karakter religius dan kebangsaan. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dipadukan dengan keimanan dan ketakwaan serta nilai-nilai Pancasila, kita bisa mewujudkan generasi muslim Indonesia yang berdaya saing global,” tutupnya.

Sebelumnya, Rektor UNISMA Maskuri menyebutkan bahwa UNISMA terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus melalui berbagai program, serta senantiasa mendukung program pemerintah terutama yang terkait dengan inovasi pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“UNISMA sebagai perguruan tinggi papan atas di Indonesia selalu berusaha mendukung dan mengembangkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang langsung terkait dengan inovasi pembangunan, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka partisipasi UNISMA diwujudkan dalam program mahasiswa, kegiatan berwirausaha mahasiswa, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, Program Wira Desa, Program Pertukaran Mahasiswa dan Program Kampus Mengajar,” terangnya.

Lebih lanjut, Maskuri menyampaikan bahwa berbagai ikhtiar yang dilakukan berupa perubahan dan lompatan hasil kerja kampus dipersembahkan untuk perkembangan budaya dan peradaban, dengan prinsip UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia yang saat ini sedang menuju World Class University.

“Kita memiliki Miles Stone, saat ini pada tingkat Research University, 2023 UNISMA akan masuk pada Enterpreneur University dan di tahun 2027 kita akan menabuh genderang UNISMA sebagai World Class University,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Umum PBNU Nusron Wahid serta Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten Malang, sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlow, Masykuri Abdillah, serta Lukmanul Hakim.

PBNU dan Kerajaan Saudi Komitmen Bersinergi Promosikan Dakwah Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz dalam kunjungannya ke Indonesia bertemu dengan sejumlah tokoh. Salah satunya dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. Hadir dalam kesemptan itu Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin.

Sebelumnya, Syaikh Abdullatif juga bertemu dengan para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan sejumlah pimpinan ormas. Menteri Saudi ini juga diterima oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

Pertemuan Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz dengan KH Yahya Cholil Staquf dan Kamaruddin Amin berlangsung di Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam. Forum ini mendiskusikan tentang pentingnya kerja sama semua pihak dalam menampilkan citra Islam yang indah dan cinta damai di mata dunia. “Sangat penting sekali kita adakan agenda ini bersama, yaitu penyampaian pesan indah umat Islam ke dunia,” terang KH Yahya.

Pertemuan ini juga membahas seputar penguatan moderasi beragama serta penanganan terhadap berbagai gerakan ekstrimisme di dunia. Kepada Ketum PBNU dan Kamaruddin Amin, Syaikh Abdullatif menyampaikan komitmennya dalam upaya penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Ia juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka ibadah umat muslim di berbagai negara.

Syaikh Abdullatif juga mengungkapkan terima kasih atas undangan, kehangatan dan keramahan yang luar biasa dari saudara-saudara di Indonesia. Dia juga memuji perkembangan besar yang dicapai Indonesia di banyak bidang.

Hadir pula dalam pertemuan ini, perwakilan PBNU, serta sejumlah pejabat Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi. Di akhir sesi, Syaikh Abdullatif dan Gus Yahya saling bertukar cinderamata dan melakukan foto bersama.

Harapan Hubungan Indonesia-Saudi Semakin Mesra Pasca Gelar Doktor HC Syaikh Abdullatif

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al Syaikh hari ini menerima anugerah Doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gelar doktor kehormatan ini diberikan atas jasa dan prestasi Syaikh Abdullatif dalam pengembangan pemikiran bidang kajian Islam.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam sambutannya mewakili Menteri Agama  mengapresiasi penganugerahan ini dan  memandang bahwa penganugerahan gelar Doktor kehormatan ini sangat tepat. Sebab, Syaikh Abdullatif dikenal sangat gigih dalam pengembangan kajian Islam, utamanya dalam menyebarkan Islam Wasathiyah.

“Saya sangat berharap bahwa Dr. HC ini merupakan “pertanda” bahwa Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia telah bersepakat dan saling mendukung untuk terus menegakkan ajaran agama Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam serta mengembangkan pendidikan dan pengajaran agama yang menghormati keragaman dan tidak anti terhadap budaya,” ujar Wamenag Zaniut Tauhid Sa’adi saat membacakan sambutan Menag dalam Sidang Senat Terbuka yang digelar UIN Syarif Hidayatullah secara hybrid, Senin (28/3/2022).

Wamenag menyampaikan, Gelar Doktor Honoris Causa ini juga simbol tidak ada lagi keraguan bagi kedua negara untuk memberantas ajaran yang justru kontra produktif terhadap ajaran agama itu sendiri. Wamenag juga mengapresiasi kepeminpinan Raja Salman di Arab Saudi yang sangat progresif, inovatif, tegas dan memiliki kebijakan yang mengedepankan ajaran Islam yang ramah, menebarkan kedamaian, Islam wasathiyah.

Wamenag juga menyampaikan, Indonesia dan Saudi Arabia memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya membangun Islam wasathiyah, Islam yang mengajak kepada nilai-nilai keadilan, moderat dan keseimbangan dalam beragama. Bukan Islam yang menjurus pada tindakan yang ekstrim,  berlebihan, melampaui batas. Kami bersepakat bahwa ekstremisme dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan dalam beragama, karena dapat mengancam persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kementerian Agama telah mengawal nilai-nilai tersebut melalui penguatan Moderasi Beragama yang telah menjadi agenda atau program nasional bagi Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

“PTKIN di Indonesia dengan mandat Integrasi Islam dan sains juga telah siap menangkap peluang kerjasama untuk bidang-bidang sains, ilmu pertambangan dan perminyakan, kedokteran dan ilmu umum lainnya,” tandasnya.

Kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah beserta seluruh jajaran, Wamenag menyampaikan selamat atas penganugerahan gelar Doktor kehormatan ini. Menag berharap hal itu juga akan semakin memperat hubungan kedua negara dalam bidang pendidikan Islam serta berkontribusi dalam menebarkan program Moderasi Beragama bagi dunia.

Ramadhan di Timur Tengah Mulai Longgarkan Pembatasan Covid

KAIRO(Jurnalislam.com) — Persiapan menjelang bulan suci Ramadhan berjalan dengan baik di Timur Tengah. Orang-orang bersikeras langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 tidak akan menghambat perayaan mereka.

Di ibukota Mesir, Kairo, jalan-jalan sudah mulai dihiasi dengan tema Ramadhan. Papan reklame menampilkan acara TV yang akan datang dan lentera tradisional dijual di pasar, bersama dengan bahan makanan Ramadhan.

Pada 12 Maret lalu, Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan infeksi dan kematian harian telah menurun untuk bulan itu. Meski demikian, mereka tetap meminta agar masyarakat mematuhi peraturan Covid-19.

Penjual barang antik Omar Ibrahim mengatakan, dia tidak melihat banyak kekhawatiran atas virus tersebut. Pembatasan disebut dapat menghambat tradisi Ramadhan di ibu kota.

“Dibandingkan dua tahun lalu, Covid-19 jauh lebih tidak menjadi perhatian orang Mesir saat ini. Saya pikir itu karena pada awalnya tidak ada informasi tentang itu sama sekali, sehingga orang membayangkan yang terburuk. Tetapi ketika penelitian dilakukan dan mereka memberi tahu kami di TV cara kerjanya dan apa yang dapat kami lakukan untuk melindungi diri kami sendiri, segalanya berubah,” ujar pria berusia 37 tahun ini dikutip di The National News, Rabu (30/3/2022).

Di Yordania, tahun lalu pemerintah mencabut sebagian besar pembatasan untuk Idul Fitri. Ramadhan tahun ini akan menjadi yang pertama tanpa ada pembatasan sejak pandemi dimulai.

Sumber: republika.co.id

 

Program Kemandirian Pesantren Ramai Diminati

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Program kemandirian pesantren disebut ramai peminat. Hal ini digetaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga ketua Pokja Kemandirian Pesantren, Waryono Abdul Ghofur.

“Tahun ini, pendaftar bantuan Kemandirian Pesantren sudah mencapai lebih dari seribu proposal. Jadi peminatnya cukup tinggi, meskipun tentu kuota kita terbatas,” ujarnya saat berbicara pada ToT Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan Program Kemandirian Pesantren, di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Giat ini dikuti para Trainer, Tim Asistensi, Pendamping Implementasi Kemandirian Pesantren, dan pengelola bisnis pesantren. ToT dilaksanakan selama tiga hari, 27-29 Maret 2022.

Menurut Waryono, pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan visi-misi serta menguatkan komitmen bersama. Melalui ToT ini, peserta dipersiapkan untuk mempelajari lebih dini tentang skema dan bisnis plan yang disampaikan oleh pengelola pesantren.

“Harapannya pengelolaan Kemandirian Pesantren akan lebih baik lagi dan semakin sistematis, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat cepat terealisasi,” ujar Waryono.

Program Kemandirian Pesantren telah berjalan sejak akhir 2020 dan kali pertama di 9 pondok pesantren. Tahun 2021, program ini direplikasi pada 105 pondok pesantren binaan Kementerian Agama. Tahun ini, replikasi program kemandirian diperluas,targetnya menyasar 500 pesantren.

Replikasi serupa akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya dengan sasaran lebih besar. Sehingga, pada tahun 2024 diharapkan program ini akan mereplikasi model kemandirian pada 5.000 pesantren yang menjalankan unit usaha secara mandiri dan membangun jejaring bisnis baik antar pesantren maupun dengan pihak lain.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Agama M Nuruzzaman mengingatkan para peserta ToT, bahwa membangun pesantren agar memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan membutuhkan insan-insan penggerak yang siap mendedikasikan diri dalam kerja-kerja ikhlas dan serius. Pria yang akrab disapa Bib Zaman ini menjelaskan, potensi pesantren yang jumlahnya mencapai 36 ribu dengan 17 juta santri, telah lama diabaikan. Padahal, jika potensi ini dikembangkan dengan baik, pesantren dapat memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Kalau separuh saja dari total pesantren bisa mandiri dan mengembangkan potensi ekonomi bersama masyarakat sekitar, apapun yang terjadi terhadap situasi global, masyarakat kita akan tetap kuat. Ini pentingnya kemandirian pesantren secara strategis dalam arti luas,” kata Bib Zaman.

Zaman yakin, ikhtiar Kementerian Agama melalui Program Kemandirian Pesantren tepat untuk mengungkit potensi yang dimiliki pesantren. Ke depan, program ini tidak sekedar memberi bantuan usaha yang bentuknya stimulant, melainkan juga pendampingan intensif hingga pesantren bisa membangun usaha berkelanjutan.

“Harapan ini besar, maka butuh tenaga yang lebih besar untuk lebih banyak melakukan pengawalan dan pendampingan. Tentu kata kuncinya keikhlasan dan keseriusan,” lanjutnya.

Zaman mengakui, bantuan pemerintah selama ini masih sangat terbatas. Bahkan, anggaran Direktorat PD Pontren belum pernah mencapai Rp1 triliun, maksimal hanya Rp800 miliar, dengan jumlah pesantren lebih 36 ribu.

Nuruzzaman berharap prospek pengembangan ekonomi pesantren dapat menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya pemerintah, termasuk kalangan perbankan dan dunia usaha. Pada tahap tertentu, kata Nuruzzaman, Pesantren akan menjadi penghubung atau fasilitator bisnis bagi pengembangan ekonomi di masyarakat sekitar, maka akan sangat memberi dampak dan manfaat pada bangsa dan negara.

“Kenapa pesantren ini butuh diafirmasi? Agar ketika ekonominya sudah kuat, akan semakin fokus dalam mengembangkan pendidikan dan dakwah, selain tentu menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebenarnya harapan dari Menteri Agama. Bagaimana Pesantren agar mandiri dan kuat, kita dampingi terus sampai mereka mampu mengembangkannya secara berkelanjutan,” tandasnya.

MHQH Ditutup Pangeran Saudi, Diharapkan Lahir Pengahafal Qur’an dan Hadits

JAKARTA(Jurnalislam.com)—  Musabaqah Hafalan Al-Qur’an dan Al-Hadits (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-14 tahun 2022 telah usai digelar, di Jakarta.

Penutupan kegiatan tahunan ini dihadiri Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

Dalam sambutannya mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wamenag berharap musabaqah memiliki dampak sosial bagi masyarakat.

“Gema musabaqah ini lebih jauh diharapkan memberi dampak sosial dan sentuhan syiar dakwah yang berkesan kepada masyarakat dan bangsa kita yang penuh dinamika dan tantangan dewasa ini,” ungkap Wamenag Zainut Tauhid, Jumat (25/3/2022) siang.

Wamenag menyampaikan, musabaqah bukan hanya festivalisasi. Katanya, musabaqah memiliki kontribusi efektif terhadap naiknya minat masyarakat dalam mempelajari Al-Qur’an.

“MHQH Tahun 2022 ini bukan hanya sekadar festivalisasi keagamaan semata, akan tetapi kegiatan ini juga telah memberikan dampak terhadap meningkatnya semangat umat Islam Indonesia untuk menghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits,” tambahnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Thaqafy, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dan Muhdhir Kantor Atase Agama Kedubes Arab Saudi, Ahmed bin Essa Al-Hazmy.

Adapun para juara dari musabaqah yang diikuti 250 hafiz/hafizah terbaik dari seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

KATEGORI PUTRA
Cabang Hafalan Al-Qur’an 

30 Juz
Juara 1: Zahran Auzan, Sumatera Utara.
Juara 2: Zulfa Ubaidillah Mufidh, Jawa Timur.
Juara 3: M. Azro’i Sitorus, Kepulauan Riau.

20 Juz
Juara 1: Bayu Wibisono Damanik, Riau.
Juara 2: Abdul Rosid, Banten.
Juara 3: M. Fatihul Karomy As-Sirah, Nusa Tenggara Barat.

15 Juz
Juara 1: Ali Hamzah Al-Fansuri H, Kepulauan Riau.
Juara 2: Muhammad Insan Robbani, Jawa Barat.
Juara 3: Maulana Ali Akasyah, Bangka Belitung.

10 Juz
Juara 1: Hasby Ramli, Nusa Tenggara Barat.
Juara 2: Sahrul M. Detuage, DKI Jakarta.
Juara 3: M. Farel Asyrofi, Banten.

Cabang Hafalan Hadits Kitab Umdatul Ahkam

Juara 1: Sulaiman, Jawa Tengah.
Juara 2: Muhammad Arfan, DKI Jakarta.
Juara 3: Muhammad Abdul Aziz, Jawa Tengah.

KATEGORI PUTRI
Cabang Hafalan Al-Qur’an

30 Juz
Juara 1: Sri Rahayu Lestari, Kepulauan Riau
Juara 2: Shofuroh, DKI Jakarta.
Juara 3: Durrotul Muqoffa, Jawa Tengah.

20 Juz
Juara 1: Nafisatul Millah, DKI Jakarta.
Juara 2: Annisa Salsabila, Banten.
Juara 3: Farah Abidah, Jawa Barat.

15 Juz
Juara 1: Maryam Ulyadi, Sumatera Barat.
Juara 2: Suaibah, Kalimantan Barat.
Juara 3: Nurul Iffah Khumaira, Sulawesi Tenggara.

10 Juz
Juara 1: Himmatul Ulya Raihana, Banten.
Juara 2: Siti Khoirotun Nufus, Banten.
Juara 3: Azizah Khoiriyyah, Jawa Barat.

DPR hingga Kementerian Dukung Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah melaunching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal. Bersamaan itu, dilakukan  Kick Off Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tahun 2022.

Program ini mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan tujuh Kementerian/Lembaga. Dukungan itu dituangkan dalam Komitmen Bersama untuk Fasilitasi Program Sertifikasi Halal melalui Skema Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Self Declare.

Komitmen Bersama ini ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma, Staf Khusus Presiden Diaz Hendro Priyono, Deputi Bidang Koordinasi Digital Ketenagakerjaan UMKM Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satria, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda III Kemendagri Budiono Subambang, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Usaha dan Industri Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Sariyadi, dan Direktur PPK BLU Kemenkeu Agung Yulianta.

“Ini saya kira adalah hari yang bersejarah. Karenanya, tidak ada alasan bagi Komisi VIII untuk tidak mendukung 100% program dari BPJPH ini,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto yang hadir saat launching Program Sehati, di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

“Komisi VIII yakin, dengan apa yang dilakukan Kementerian Agama, wabil khusus BPJPH ini, mimpi kita atau target kita untuk menjadi nomor satu (sebagai produsen produk halal) di dunia akan menjadi kenyataan di masa mendatang,” lanjutnya.

Untuk itu, Yandri mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan. Menurutnya, untuk mencapai target 10 juta produk halal UMK, diperlukan kerja sama antar semua lini, baik DPR, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Ormas Islam, dan lainnya. “Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, umat muslim di Indonesia, dan semua pihak yang terlibat langsung di BPJPH, ayo bersatu padu, bersama-sama, bergandengan tangan,” tegasnya.

Yandri mengakui bahwa anggaran di BPJPH masih kecil, hanya sekitar Rp 114 Milyar.  Karena itu, Komisi VIII siap memberikan dukungan penuh. Apalagi, program ini membawa manfaat luas, tak hanya bagi pelaku UMK, namun juga masyarakat umum.