Penulis: Arie Ristyan

Kepala Bantuan PBB Tolak Rencana Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel: “Jangan Buang Waktu”

Redaktur: Arie Ristyan

PBB Tegaskan Sudah Miliki Mekanisme Bantuan yang Siap Dijalankan

Pejabat tertinggi urusan kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Fletcher, secara tegas menolak rencana distribusi bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut upaya tersebut sebagai pemborosan waktu dan menegaskan bahwa PBB telah memiliki rencana yang sah dan siap dijalankan saat ini juga.

“Bagi mereka yang mengusulkan cara alternatif untuk distribusi bantuan, jangan buang waktu: kami sudah punya rencana,” kata Fletcher dalam pernyataan resmi, Jumat (16/5).

Ia menjelaskan bahwa 160.000 palet bantuan telah disiapkan dan hanya menunggu izin untuk segera dipindahkan ke wilayah Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan akibat blokade Israel yang sudah berlangsung selama lebih dari 76 hari.

Fletcher menegaskan bahwa rencana distribusi PBB dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak dapat dinegosiasikan, yakni imparsialitas, netralitas, dan independensi. Ia menyebut rencana ini mendapat dukungan luas dari masyarakat internasional.

“Rencana ini siap diaktifkan hari ini jika kami diizinkan untuk melakukan pekerjaan kami,” ujarnya.

Ia mendesak agar pengiriman bantuan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan.

“Kami menuntut pengiriman bantuan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan. Mari kita bekerja,” tutup Fletcher. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Serangan Brutal dan Blokade Israel, PBB Sebut Gaza Terancam Musnah

Redaktur: Arie Ristyan

JENEWA (jurnalislam.com)– Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Jumat (16/5/2025) mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel yang semakin brutal serta upaya menggusur penduduk Gaza secara permanen merupakan bentuk pembersihan etnis yang nyata.

“Serangan bom terbaru ini, ditambah dengan penolakan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, menunjukkan adanya dorongan untuk melakukan perubahan demografis permanen di Gaza. Ini bertentangan dengan hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis,” tegas Turk dalam pernyataannya.

Israel sebelumnya telah melanggar gencatan senjata dua bulan dengan Hamas pada awal Maret dan kembali memberlakukan blokade total di Jalur Gaza. Organisasi bantuan internasional telah memperingatkan bahwa kondisi ini memicu krisis kelaparan yang kian memburuk.

Media Israel melaporkan bahwa militer telah meningkatkan operasi serangan di Gaza setelah pemerintah menyetujui rencana perebutan wilayah awal bulan ini, meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak militer terkait eskalasi tersebut.

Turk menyatakan keprihatinannya atas tanda-tanda bahwa Israel sedang memulai serangan berskala lebih luas di Gaza. “Kita harus menghentikan kegilaan ini sekarang juga,” serunya. Ia mendesak semua pihak, termasuk negara-negara berpengaruh, untuk segera menekan Israel agar menghentikan serangan tersebut.

“Tragis dan Biadab”

Dalam keterangannya, Turk juga menyoroti kondisi layanan kesehatan di Gaza yang telah kolaps total. Perintah evakuasi dan penghancuran infrastruktur membuat akses ke tempat-tempat perlindungan semakin menyusut.

“Keluarga-keluarga hidup di tenda-tenda dalam kondisi yang sangat tidak layak, jauh dari standar kemanusiaan yang bermartabat. Kelaparan ekstrem terus meningkat akibat blokade ketat Israel,” ungkapnya.

Sejak Israel kembali melancarkan serangan pada 18 Maret lalu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat sebanyak 2.876 orang tewas, menjadikan total korban jiwa sepanjang agresi ini mencapai lebih dari 53.010 orang.

Turk juga menyoroti serangan terhadap dua rumah sakit besar di Khan Yunis, Gaza selatan, yakni Kompleks Medis Nasser dan Rumah Sakit Eropa Gaza. Serangan ini membuat rumah sakit terakhir yang masih berfungsi menjadi lumpuh.

“Rumah sakit adalah fasilitas yang dilindungi setiap saat terlebih lagi dalam situasi perang,” ujar Turk. Ia menyebut kematian pasien, keluarga korban, tenaga medis, dan warga sipil yang hanya mencari perlindungan sebagai sesuatu yang “tragis dan menjijikkan.”

“Serangan terhadap fasilitas medis ini harus dihentikan segera,” tegasnya.

Turk juga menegaskan bahwa meskipun Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hamas yang berada di bawah tanah, dan meskipun ada keuntungan militer tertentu, hukum internasional tetap mewajibkan upaya maksimal untuk melindungi nyawa warga sipil.

“Itu jelas tidak dilakukan,” pungkas Turk.

Sumber: TNA

MUI Tolak Tegas Usulan Legalisasi Kasino untuk PNBP

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan keras terhadap usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang mendorong pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Usulan tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Senin, (12/2025). Dalam rapat itu, Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka layanan kasino untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menilai, Indonesia memiliki kesamaan dengan UEA dalam hal ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) sebagai penopang utama PNBP.

Namun, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menolak keras wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa legalisasi perjudian termasuk kasino tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

“Jangan berpikir melegalkan [kasino] untuk menambah pendapatan negara. Mari berupaya dari maksimalisasi eksplorasi alam. Selain perjudian bertentangan dengan undang-undang, juga menentang dengan norma masyarakat,” tegas Kiai Cholil melalui akun resminya, sebagaimana dikonfirmasi oleh MUIDigital pada Selasa, 13 Mei 2025.

Kiai Cholil juga menanggapi argumen Galih terkait praktik kasino di negara lain, seperti UEA, dengan menekankan bahwa kebijakan negara lain tidak bisa dijadikan landasan untuk melegalkan perjudian di Indonesia.

“Negara yang membuka perjudian bukan dalil untuk melegalkan di Indonesia,” ujarnya.

Hingga kini, usulan legalisasi kasino tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik dan belum masuk dalam tahap kebijakan resmi pemerintah. MUI meminta pemerintah dan DPR tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kontroversi Usulan DPR: Legalkan Kasino untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sumber-sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk di sektor pariwisata dan sumber daya alam (SDA) non-migas. Salah satu usulan yang cukup mencuri perhatian adalah menjadikan layanan kasino sebagai objek PNBP.

Usulan ini disampaikan Galih dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada (12/5/2025). Menurutnya, Indonesia perlu menggali sumber pemasukan negara yang lebih inovatif dan realistis, di luar ketergantungan pada SDA.

Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil meningkatkan pendapatan negara dengan mengembangkan layanan non-SDA seperti kasino. Indonesia, kata dia, memiliki kesamaan dengan UEA karena sama-sama bergantung pada sektor SDA, namun UEA telah menyadari risiko fiskal dari ketergantungan tersebut dan mulai mendorong sektor-sektor alternatif.

Selain UEA, Thailand juga tengah mengkaji legalisasi perjudian sebagai sumber pemasukan baru negara. Parlemen Thailand bahkan telah membentuk komite ad-hoc yang terdiri dari 60 anggota untuk mempelajari pembukaan kasino dalam bentuk resor hiburan bergaya Singapura serta pengelolaan situs taruhan daring. Komite ini mendapat dukungan lintas fraksi, baik dari partai pemerintah maupun oposisi.

Wacana legalisasi kasino di Indonesia tentu menjadi perdebatan, mengingat kuatnya norma hukum dan sosial yang menolak praktik perjudian. Meski demikian, Galih menilai sudah saatnya pemerintah berpikir lebih realistis dan inovatif dalam menggali potensi PNBP dari sektor non-konvensional.

Usulan tersebut hingga kini masih berada dalam tahap pembahasan awal di DPR dan belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi secara hati-hati, dengan mempertimbangkan secara matang aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Sumber: RRI

Israel Gempur Gaza, 120 Tewas dalam Sehari, PBB: Ini Bukan Lagi Perang, Ini Pemusnahan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Serangan brutal Israel di Jalur Gaza kembali memakan korban jiwa. Tim penyelamat Palestina melaporkan sedikitnya 120 orang tewas pada Kamis (15/5), dalam rentetan serangan terbaru yang menghantam wilayah yang sejak lama diblokade.

Sementara itu, sebuah lembaga kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada akhir bulan ini. Bantuan ke wilayah tersebut telah terhenti sejak 2 Maret 2025—kebijakan yang menurut Israel bertujuan menekan Hamas agar memberikan konsesi dalam perundingan.

Namun, Hamas menegaskan bahwa pemulihan bantuan kemanusiaan adalah “syarat minimum” untuk menciptakan suasana negosiasi yang konstruktif. “Akses terhadap makanan, air, dan obat-obatan adalah hak asasi manusia mendasar—bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan,” tegas pejabat senior Hamas, Basem Naim.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa satu-satunya rumah sakit yang masih melayani pasien kanker dan jantung di Gaza telah berhenti beroperasi, setelah serangan Israel pada Selasa (13/5) menyebabkan kerusakan parah dan membuatnya tak dapat diakses.

Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyebut tindakan Israel sebagai upaya “membunuh sisa-sisa kemanusiaan”. Rekaman video dari AFP menunjukkan puing-puing bangunan hancur di Deir al-Balah, Gaza tengah.

“Kami memohon kepada seluruh lembaga internasional agar menghentikan perang ini. Cukup sudah,” ujar Maher Ghanem, seorang warga Gaza, dengan lengan diperban.

Menanggapi eskalasi serangan, Hamas menyerukan komunitas internasional untuk memaksa Israel bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut sebagai “eskalasi biadab”.

Israel sendiri beralasan bahwa tekanan militer dan penghentian bantuan dimaksudkan untuk memaksa pembebasan sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada Oktober 2023, yang memicu perang ini.

Sementara itu, Yayasan Kemanusiaan Gaza—LSM yang didukung AS—mengatakan akan mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan bulan ini setelah menjalin komunikasi dengan otoritas Israel. Namun, PBB menegaskan tidak akan terlibat dalam program tersebut.

“Rencana distribusi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kami seperti imparsialitas, netralitas, dan independensi,” kata juru bicara PBB, Farhan Haq.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengakui adanya kritik terhadap rencana itu dan menyatakan Washington “terbuka terhadap alternatif yang lebih baik”.

Mantan Presiden AS, Donald Trump, turut memberikan komentar kontroversial dalam kunjungannya ke Qatar. Ia mengusulkan agar Gaza dijadikan “zona kebebasan” di bawah kendali Amerika Serikat. “Saya punya konsep hebat untuk Gaza… Saya ingin AS mengambil alih dan menjadikannya seperti Riviera Timur Tengah,” ujarnya.

Pernyataan itu langsung ditanggapi pejabat Hamas, Basem Naim, yang menegaskan: “Gaza adalah bagian integral dari tanah Palestina, bukan properti yang bisa dijual di pasar bebas.”

PBB memperkirakan sekitar 70 persen wilayah Gaza kini menjadi zona larangan atau berada di bawah perintah evakuasi oleh militer Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 2.876 warga tewas sejak Israel kembali menggempur wilayah itu pada 18 Maret, sehingga total korban jiwa sejak awal perang mencapai 53.010 orang.

Di pihak Israel, menurut data AFP yang merujuk pada angka resmi, serangan Hamas telah menyebabkan 1.218 orang tewas sejak Oktober 2023. Dari 251 orang yang disandera dalam serangan itu, 57 orang masih berada di Gaza, dengan 34 di antaranya dinyatakan telah tewas.

Sementara itu, di wilayah pendudukan Tepi Barat, ketegangan meningkat setelah seorang wanita Israel yang sedang hamil tewas dalam serangan. Militer Israel bersumpah memburu pelaku, sementara jalan-jalan diblokir dan penggerebekan terus berlanjut.

Di desa Tammun, utara Tepi Barat, pasukan Israel dilaporkan menewaskan lima warga Palestina dalam penggerebekan yang disebut menargetkan bangunan yang diduga digunakan untuk merencanakan serangan. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Setelah Sanksi Dicabut, Investor Mulai Masuk ke Suriah: DP World Gelontorkan Rp12,8 Triliun untuk Pelabuhan Tartous

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah menandatangani nota kesepahaman (MoU) senilai sekitar Rp12,8 triliun (setara USD 800 juta) dengan perusahaan logistik asal Uni Emirat Arab, DP World, untuk mengembangkan Pelabuhan Tartous. Kesepakatan ini diumumkan oleh kantor berita pemerintah Suriah, SANA, pada Jumat (16/5/2025), hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah.

Nota kesepahaman tersebut mencakup pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian terminal serbaguna di pelabuhan tersebut. Selain itu, kerja sama juga mencakup pembangunan zona industri dan kawasan perdagangan bebas yang diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi Suriah.

DP World merupakan anak perusahaan dari Dubai World, perusahaan investasi milik pemerintah Uni Emirat Arab.

Suriah yang saat ini tengah berupaya menarik investasi asing untuk menghidupkan kembali ekonominya yang terpuruk akibat konflik berkepanjangan, menyambut kesepakatan ini sebagai langkah strategis. Penandatanganan dilakukan pada pekan yang sama dengan pengumuman Presiden Trump terkait pencabutan sanksi selama kunjungannya ke Riyadh, Arab Saudi.

Trump mengatakan keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang sama-sama mendesak dicabutnya sanksi terhadap Suriah.

Sebelumnya, Trump juga telah bertemu dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Riyadh pada Rabu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (15/5) menjelaskan bahwa pencabutan sanksi akan dilakukan melalui mekanisme keringanan di bawah Undang-Undang Perlindungan Warga Sipil Caesar Suriah. Undang-undang tersebut sebelumnya menjadi dasar sanksi keras terhadap pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad serta sanksi sekunder terhadap pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengannya.

Dengan dicabutnya sanksi yang selama ini memutus Suriah dari sistem keuangan global, pintu kini terbuka bagi masuknya kembali organisasi kemanusiaan internasional serta investor asing yang ingin turut serta dalam proses rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Dua Hari Berturut-turut, Houthi Serang Israel dengan Rudal dari Yaman

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Militer Israel melaporkan telah berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman dalam dua hari berturut-turut, Rabu (14/5) dan Kamis (15/5/2025), dalam eskalasi terbaru dari kelompok Houthi yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina di Gaza.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Angkatan Bersenjata Yaman yang merupakan bagian dari kekuatan militer Houthi mengumumkan telah meluncurkan tiga serangan rudal yang secara khusus menargetkan Bandara Ben Gurion di Israel. Serangan itu terdiri dari dua rudal balistik hipersonik dan satu rudal balistik jarak jauh Zulfiqar.

Menurut pernyataan resmi militer Yaman, serangan tersebut berhasil mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersibuk di Israel dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan darurat. Otoritas Israel belum mengonfirmasi detail dampak serangan secara terbuka, namun peningkatan siaga keamanan dan sistem pertahanan udara aktif terlihat di berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv.

Kelompok Houthi, yang didukung Iran, menyatakan bahwa serangan rudal dan drone mereka terhadap Israel merupakan bagian dari kampanye militer untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain menargetkan Israel, mereka juga telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah, yang berimbas pada gangguan lalu lintas perdagangan global.

Peluncuran rudal dua hari berturut-turut ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke kawasan Teluk. Dalam kunjungannya, Trump menyatakan bahwa AS telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Houthi, yang mencakup penghentian serangan terhadap kapal-kapal AS. Sebagai imbalannya, militer AS akan menghentikan serangan udaranya ke Yaman.

Namun, kesepakatan itu tidak mencakup serangan terhadap Israel, sebagaimana ditegaskan oleh kepala negosiator Houthi. Mereka menyatakan akan terus menyerang target-target Israel selama agresi di Gaza masih berlangsung. (Bahry).

Sumber: Alarabiya

Ratusan Umat Islam Malang Gelar Ride for Palestine Dukung Perjuangan Rakyat Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

MALANG (jurnalislam.com)– Aksi solidaritas untuk Palestina terus menggema di berbagai daerah. Di Kota Malang, ratusan peserta dari berbagai ormas Islam mengikuti kegiatan ‘Ride for Palestine’ pada Ahad (11/5/2025), sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang masih menghadapi agresi brutal dari Israel.

Aksi ini diselenggarakan oleh gabungan sejumlah organisasi Islam seperti Biker Muslim Surabaya Malang Madura, Hidayatullah, Hasbunallah Peduli, Laziz Khoiru Ummah, Persada 212, Gemass, dan puluhan lainnya.

“Total ada kurang lebih 27 ormas dan lembaga yang tergabung,” ujar Gus Eko, salah satu peserta sekaligus perwakilan dari Jamaah Ansharu Syariah Malang.

Ia menjelaskan bahwa touring dimulai dari Balai Kota Malang dan berakhir di Pantai Modangan, Malang Selatan.

“Touring ini sebagai syiar perjuangan rakyat Palestina. Agar rakyat Indonesia tidak bosan memboikot ekonomi dan perusahaan Israel,” tegas Gus Eko.

Dari Hidayatullah, Ustaz Agus mengajak umat Islam untuk menjadikan aksi ini sebagai momentum persatuan.

“Ini momentum tepat agar kita bersatu menghadapi musuh bersama. Kita pinggirkan dulu perselisihan yang ada,” ungkapnya.

Bang Adi, perwakilan dari Biker Muslim, menyatakan komitmennya untuk terus menyuarakan pembelaan terhadap Palestina.

“Touring ini akan terus kita adakan hingga Palestina merdeka. Kita akan ajak terus rakyat Indonesia untuk membela Palestina yang dijajah,” katanya dengan penuh semangat.

Salah satu peserta, Priyo, merasa senang bisa ambil bagian dalam kegiatan ini.

“Selain untuk membela Masjid Al-Aqsa, touring ini penting untuk menumbuhkan sifat kebersamaan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa touring ini mempererat silaturahmi antar umat Islam dari berbagai latar belakang.

Kegiatan Ride for Palestine menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap Palestina tetap hidup di tengah masyarakat, dan persatuan umat menjadi kunci dalam perjuangan membela hak-hak rakyat Palestina.

Kontributor: Rifa’i

Mulai 2026 Kosmetik dan Obat-obatan Wajib Bersertifikat Halal

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor, kembali menegaskan pentingnya sertifikasi halal untuk produk kosmetik. Ia menyampaikan bahwa kewajiban tersebut akan berlaku penuh mulai 17 Oktober 2026 mendatang. Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar yang digelar oleh Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), dalam rangkaian 14th Exhibition & Seminar for Cosmetic Ingredients di JIExpo, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2025).

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dijelaskan bahwa mulai 17 Oktober 2026, produk seperti obat-obatan, kosmetik, produk kimia, hasil rekayasa genetik, dan barang gunaan wajib memiliki sertifikat halal,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan, kebutuhan akan kosmetik halal menjadi prioritas utama, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Menurutnya, konsumen—terutama muslimah—kini semakin cermat dalam memilih produk kosmetik yang terjamin kehalalannya.

“Label halal menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat, khususnya muslimah. Maka dari itu, kami mendorong pelaku industri kosmetik untuk mempersiapkan diri dari sekarang,” tambahnya.

Meskipun tenggat waktu masih sekitar satu setengah tahun lagi, Afriansyah mengungkapkan bahwa cukup banyak produk kosmetik yang telah lebih dulu mengantongi sertifikasi halal. Bahkan, tren ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, baik melalui peningkatan pembelian maupun interaksi di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Chuzaemi Abidin, menegaskan bahwa BPJPH terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha, khususnya industri kosmetik. Langkah ini, kata dia, penting untuk membangun kesadaran dan kepercayaan publik terhadap produk dalam negeri.

“Kegiatan seperti seminar ini sangat penting untuk membuka peluang bisnis sekaligus meningkatkan kualitas produk. Antusiasme pasar kosmetik sangat besar, sehingga label halal akan menjadi nilai tambah yang signifikan,” jelas Chuzaemi kepada peserta seminar.

Ia pun mengapresiasi peran aktif para pengusaha kosmetik dalam memperkuat kualitas produk melalui jalur sertifikasi halal.

Berdasarkan data BPJPH, saat ini sudah terdapat 81.343 produk kosmetik dalam negeri yang bersertifikat halal. Sementara itu, sebanyak 7.558 produk kosmetik impor juga telah mengantongi sertifikasi yang sama. Produk kosmetik ini tercatat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 20232, yang juga mencakup produk perawatan seperti pasta gigi.

Trump Temui Presiden Suriah di Riyadh, Umumkan Pencabutan Sanksi

Redaktur: Arie Ristyan

RIYADH (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bertemu dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, di Riyadh pada Rabu (14/5).

Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian lawatan regional Trump yang dimulai dari Arab Saudi. Dalam pernyataannya pada Selasa (13/5), Trump mengumumkan akan mencabut seluruh sanksi terhadap Suriah. Keputusan ini, menurutnya, diambil atas permintaan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Pengumuman Trump tersebut menjadi angin segar bagi pemerintahan al-Sharaa yang tengah berupaya menstabilkan kondisi dalam negeri pasca konflik berkepanjangan.

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, menyambut baik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai “titik balik penting” bagi rakyat Suriah.

“Ini adalah momen penting dalam perjalanan kami menuju masa depan yang stabil, mandiri, dan rekonstruksi sejati setelah bertahun-tahun dilanda perang,” ujar al-Shaibani kepada kantor berita resmi Suriah, SANA.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah selama rezim Bashar al-Assad. Sanksi tersebut tetap diberlakukan hingga Assad lengser dari kekuasaan pada Desember lalu, setelah memimpin negara tersebut selama lebih dari 13 tahun dalam situasi perang.

Secara terpisah, dalam wawancara dengan penyiar negara TRT Haber, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyebut pertemuan para pemimpin pada hari Rabu itu sebagai “pertemuan bersejarah yang penting.” Menurutnya, pencabutan sanksi akan membuka peluang aliran keuangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur di Suriah, yang selama ini hancur akibat perang.

Fidan juga menambahkan bahwa penghapusan sanksi AS—yang selama ini memutuskan hubungan Suriah dari sistem keuangan global—akan membuka jalan bagi keterlibatan lebih besar organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, serta memudahkan arus investasi dan perdagangan asing dalam proses rekonstruksi negara tersebut. (Bahry)

Sumber: Al Arabiya