Tiga Tentara Israel Tewas di Jabalia, Al-Qassam Klaim Serang Posisi Militer di Gaza

GAZA (jurnalislam.com)– Tiga tentara Israel dilaporkan tewas pada Senin (2/6/2025) dan dua lainnya mengalami luka parah setelah sebuah rudal antitank menghantam kendaraan militer jenis Hummer di wilayah Jabalia, Gaza utara, pada Senin (2/6/2025). Insiden ini terjadi di tengah eskalasi besar di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Media Israel menyebut serangan tersebut sebagai “penyergapan yang rumit dan sulit.” Para korban diketahui berasal dari Brigade Kesembilan Angkatan Darat Israel. Militer Israel mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi korban, namun operasi evakuasi terganggu akibat tembakan intensif dari arah sekitar lokasi. Salah satu helikopter bahkan dilaporkan ditembaki saat mencoba menjangkau korban luka. Akibat sengitnya bentrokan, upaya evakuasi akhirnya dihentikan.

Kelompok perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan resminya, Al-Qassam menyebutkan bahwa pada Sabtu (31/5), pasukan mereka menargetkan konsentrasi pasukan Israel di sebelah timur kota Al-Qarara, Khan Yunis, dengan 13 peluru mortir kaliber 120 mm dan 60 mm. Selain itu, mereka juga menyerang lokasi Ein Al-Thaltha dengan tiga rudal jarak pendek jenis Rajum.

Sehari kemudian, Ahad (1/6), Brigade Al-Qassam menyatakan telah menghantam sebuah buldoser militer Israel jenis D9 menggunakan rudal Yassin 105 di daerah Qizan al-Najjar, selatan Khan Yunis.

Pada Senin (2/6), Al-Qassam kembali mengonfirmasi keterlibatan para pejuangnya dalam bentrokan jarak dekat dengan pasukan pendudukan Israel di sebelah timur kamp Jabalia, Gaza utara. “Bentrok masih berlangsung. Sejumlah tentara musuh tewas dan terluka,” demikian pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal resmi Hamas.

Sementara itu, serangan udara Israel terus menggempur berbagai wilayah di Jalur Gaza, menewaskan puluhan warga sipil. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas sejak agresi militer Israel dimulai pada 7 Oktober 2023 telah melampaui 54.000 orang, dengan lebih dari 124.000 lainnya mengalami luka-luka.

Di sisi lain, Hamas menuduh militer Israel terus menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas medis. Kelompok tersebut memperingatkan bahwa puluhan ribu pasien, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia, kini tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan maupun pengobatan penyakit kronis.

Dalam pernyataannya, Hamas mengecam tindakan militer Israel yang dianggap sebagai “pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum internasional”. (Bahry)

Sumber: Shafaq

UNRWA: 50.000 Anak Palestina Tewas atau Terluka di Gaza sejak Perang Dimulai

GAZA (jurnalislam.com)– Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengungkapkan bahwa sedikitnya 50.000 anak Palestina di Gaza telah terbunuh atau terluka sejak dimulainya agresi militer Israel pada Oktober 2023.

Dalam pernyataan resmi melalui akun media sosial X pada Senin (2/6/2025), UNRWA menyebut bahwa warga sipil termasuk anak-anak, pekerja kemanusiaan, tenaga medis, dan jurnalis terus menjadi korban di tengah serangan Israel yang brutal dan tanpa pandang bulu.

Pernyataan ini dirilis bersamaan dengan perintah Kepala Staf Militer Israel, Herzi Halevi, untuk memperluas operasi militer di wilayah utara dan selatan Jalur Gaza. Militer Israel berdalih operasi ini bertujuan untuk “menciptakan kondisi bagi pemulangan sandera dan mengalahkan Hamas”. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai langkah tersebut justru memperparah penderitaan warga sipil dan menambah jumlah korban jiwa.

𝗣𝗲𝗻𝘆𝗮𝗹𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁, 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻

Meski Israel mengklaim telah mendirikan pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang baru, berbagai organisasi internasional mengkritik langkah ini sebagai langkah tidak efektif dan eksklusif. Pasalnya, penutupan penyeberangan perbatasan oleh Israel selama lebih dari 90 hari telah mendorong 2,4 juta penduduk Gaza ke jurang kelaparan.

Upaya distribusi bantuan melalui mekanisme baru yang disebut “Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF)” didukung oleh Israel dan Amerika Serikat juga menuai kritik tajam. Banyak badan PBB meragukan kredibilitas dan legalitas lembaga tersebut, terlebih karena sejumlah operasi bantuan di “zona aman” justru berakhir dengan kekacauan dan penembakan mematikan oleh tentara Israel.

Pada Ahad (1/6), pasukan Israel menembaki kerumunan warga yang sedang mengantre bantuan di Rafah, menewaskan 32 orang dan melukai lebih dari 250 lainnya, menurut laporan Kantor Media Pemerintah Gaza. Di hari yang sama, tiga warga, termasuk seorang anak berkebutuhan khusus, tewas akibat tembakan artileri di wilayah al-Mawasi, barat Khan Younis.

Serangan lainnya menghancurkan fasilitas penting seperti klinik dialisis di Gaza utara dan melukai puluhan warga sipil di wilayah tengah.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 37 warga Palestina tewas dan 136 lainnya terluka hanya dalam 24 jam terakhir. Banyak korban yang masih tertimbun reruntuhan, sementara tim penyelamat kesulitan menjangkau lokasi-lokasi terdampak.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗸-𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗚𝗮𝘇𝗮

Selain luka fisik, Gaza kini menghadapi darurat kesehatan mental, terutama di kalangan anak-anak. Studi terbaru dari Gaza Community Mental Health Programme menunjukkan bahwa 70 persen anak-anak pengungsi mengalami gejala PTSD, kecemasan, dan depresi.

Salah satu contohnya adalah Lana Khalil Sharif (10), yang mengalami vitiligo dan rambut beruban dini akibat trauma setelah selamat dari serangan udara.

“Dokter mengatakan kondisi anak saya disebabkan oleh tekanan psikologis berat,” ungkap ibunya kepada The New Arab.

Kasus lain menimpa Malak Ahmed (6), penyandang autisme yang kehilangan ayahnya dalam serangan di Nuseirat. Kini, Malak mengalami komplikasi kesehatan serius dan memerlukan perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza.

Anak-anak yang selamat kerap menjadi yatim piatu dan mengalami trauma mendalam. Seperti Jude Abu Saleh (4), yang kini menderita mimpi buruk, serangan panik, dan kecemasan parah setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman.

Dokter di Gaza juga melaporkan munculnya penyakit misterius di kalangan anak-anak, termasuk kasus Rahaf Ayad (10) yang mengalami penurunan berat badan drastis hingga tidak mampu bergerak. Minimnya fasilitas kesehatan membuat diagnosis dan pengobatan menjadi sangat terbatas.

𝗙𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗱𝗶𝘀 𝗟𝘂𝗺𝗽𝘂𝗵 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹

Agresi Israel telah menghancurkan hampir seluruh sistem kesehatan di Gaza. Hingga saat ini, 38 rumah sakit hancur, 81 pusat kesehatan ditutup, dan lebih dari 160 klinik tidak dapat beroperasi. Sejak Maret lalu, tidak ada suplai obat, bahan bakar, maupun makanan yang diizinkan masuk ke wilayah ini.

Dr. Amal Abu Abada, Direktur Pusat Komunitas Kesehatan Mental Gaza, menyebut bahwa anak-anak kini hidup dalam ketakutan kronis yang terus-menerus.

“Semakin besar ketakutan, semakin buruk pula kondisi kesehatan mereka,” tegasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Setelah Rezim Assad Jatuh, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah dan Tutup Sejumlah Pangkalan Militer

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Amerika Serikat telah menarik ratusan tentaranya dari Suriah dalam beberapa minggu terakhir, seiring dengan pendekatan baru pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap kawasan tersebut dan sebagai dampak langsung dari jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

“Konsolidasi pasukan AS di Suriah berlangsung aman, tenang, dan terkendali,” ujar seorang pejabat pertahanan AS kepada Al Arabiya English, Senin (2/6/2025).

Laporan Fox News menyebutkan bahwa sekitar 500 tentara telah ditarik dari wilayah Suriah dan beberapa pangkalan militer AS telah ditutup atau diserahkan kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Di antaranya adalah penutupan Situs Dukungan Misi Green Village dan penyerahan MSS Euphrates kepada SDF. Satu pangkalan lainnya juga dikosongkan, menurut laporan tersebut.

Pejabat AS mengonfirmasi bahwa proses pemindahan pasukan ini terjadi dalam sebulan terakhir. Komando Pusat AS (CENTCOM) sebelumnya juga merujuk pada pernyataan Kepala Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, pada April lalu yang menjelaskan rencana konsolidasi pasukan AS di Suriah di bawah komando Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve.

“Dengan konsolidasi ini, yang sejalan dengan komitmen Presiden Trump untuk menciptakan perdamaian melalui kekuatan, militer AS tetap siap untuk melanjutkan operasi terhadap sisa-sisa ISIS di Suriah,” kata Parnell dalam pernyataannya.

Jumlah tentara AS di Suriah kini dilaporkan berkurang menjadi kurang dari 1.000 personel. Meski demikian, kerja sama dengan SDF merupakan mitra penting dalam perang melawan ISIS akan tetap dipertahankan.

Pemerintahan Trump sebelumnya menunjukkan keraguan untuk terlibat langsung dengan pemerintahan transisi Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Namun setelah pengumuman pencabutan sanksi ekonomi terhadap Suriah, jalan bagi keterlibatan kembali pihak regional dan internasional di negara itu pun terbuka lebar.

Washington sebelumnya telah memberikan daftar persyaratan kepada Damaskus, termasuk pengusiran pejuang asing dari wilayah Suriah dan penghentian pengaruh Iran di jajaran militer serta pemerintahan. Namun, laporan Reuters pada Senin (2/6) menyebutkan bahwa AS telah menyetujui rencana Damaskus untuk mengintegrasikan sebagian pejuang asing ke dalam tubuh militer nasional Suriah.

Sementara itu, di luar Suriah, AS masih mempertahankan sekitar 2.500 tentara di Irak, 3.500 di Yordania, dan hampir 2.000 personel di Turki. Dalam kesepakatan terbaru antara Baghdad dan pemerintahan Presiden Joe Biden, AS juga direncanakan akan mengurangi kehadiran militernya di Irak.

Namun, setelah kejatuhan Assad, pemerintah Irak dilaporkan meminta penundaan proses transisi militer AS di wilayahnya. Hingga kini, belum ada keputusan final yang diambil terkait hal tersebut, menurut sumber resmi di Washington. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Tantang Pengepungan Israel, Kapal Aktivis Pembawa Bantuan Menuju Gaza

SICILIA (jurnalislam.com)– Kapal bantuan kemanusiaan yang dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition (FFC) telah berangkat dari pelabuhan Catania, Sisilia, pada Ahad (1/6), menuju Jalur Gaza dengan misi mematahkan pengepungan Israel terhadap wilayah Palestina tersebut. Kapal bernama Madleen ini membawa bantuan simbolis dan awak yang terdiri dari 12 orang, termasuk aktivis iklim terkenal asal Swedia, Greta Thunberg, serta Anggota Parlemen Uni Eropa keturunan Prancis-Palestina, Rima Hassan.

Perjalanan yang diperkirakan memakan waktu tujuh hari ini membawa sejumlah pasokan penting bagi warga Gaza, di antaranya susu formula bayi, tepung, beras, popok, produk sanitasi wanita, peralatan desalinasi air, perlengkapan medis, kruk, dan prostetik untuk anak-anak. Bantuan tersebut digambarkan sebagai simbolik, namun sangat dibutuhkan, menurut pernyataan resmi FFC.

“Kami melakukan ini karena tidak peduli seberapa besar rintangan yang kami hadapi, kami harus terus mencoba. Saat kita berhenti mencoba, itulah saat kita kehilangan kemanusiaan kita,” ujar Thunberg dalam konferensi pers sebelum keberangkatan di pelabuhan Catania.

Sebelumnya, kapal lain dari Freedom Flotilla, Conscience, gagal melanjutkan misinya setelah diserang dua drone di luar perairan Malta pada awal Mei lalu. Insiden tersebut menunjukkan risiko tinggi dalam misi kemanusiaan ke wilayah konflik seperti Gaza.

“Betapapun berbahayanya misi ini, itu tidak lebih berbahaya daripada diamnya dunia terhadap pembantaian kehidupan manusia,” tambah Thunberg.

Freedom Flotilla Coalition menegaskan bahwa misi ini adalah aksi perlawanan sipil yang damai. Semua awak kapal Madleen telah menjalani pelatihan anti-kekerasan dan tidak membawa senjata. Mereka bersatu oleh keyakinan bahwa rakyat Palestina berhak atas hak, kebebasan, dan martabat yang sama seperti semua orang di dunia.

Namun, keikutsertaan Thunberg menuai kritik keras dari beberapa tokoh Amerika dan Israel. Senator AS Lindsey Graham, dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), menanggapi keberangkatan armada tersebut dengan sinis, “Semoga Greta dan teman-temannya bisa berenang!”

Sementara itu, pengacara hak asasi manusia asal Israel, Arsen Ostrovsky, sempat menyebut Thunberg sebagai “jihadis kecil” dan menyiratkan ancaman terhadap keselamatan armada. Ia kemudian menghapus pernyataan tersebut setelah menuai kecaman. (Bahry)

Sumber: MEE

Prof Sudarnoto Tegaskan Penolakan Normalisasi RI-Israel, Klarifikasi Pernyataan yang Dipelintir

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataannya yang sempat menimbulkan salah tafsir publik terkait peluang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan sebagai respons atas ucapan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membuka kemungkinan Indonesia mengakui Israel jika Palestina telah merdeka.

Menurut Prof. Sudarnoto, pandangannya waktu itu diminta oleh wartawan dan kemudian diberitakan oleh sejumlah media dengan penekanan yang berbeda-beda.

“Saya menyampaikan pandangan karena diminta oleh wartawan. Statement saya kemudian muncul di sejumlah media dengan judul yang berbeda dan penekanan konten yang juga berbeda,” ujar Prof. Sudarnoto dalam keterangan tertulis yang diterima MUIDigital, Ahad (1/6/2025).

Ia menyebut bahwa kutipan yang tidak utuh di beberapa pemberitaan memicu salah paham, bahkan menimbulkan kesan bahwa dirinya mendukung normalisasi hubungan RI-Israel.

“Mempertimbangkan soliditas dan pentingnya penguatan kebersamaan di semua elemen pembela Palestina, saya sampaikan penjelasan terhadap statement saya beberapa hari yang lalu. Saya merasakan potongan statement dan tidak utuh di beberapa media telah membuat kesalahpahaman terhadap inti statement saya yang sesungguhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Sudarnoto menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. Normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel sudah lama saya tolak hingga sekarang. Saya tak pernah berubah. Bisa dicek di media soal statemen saya tentang normalisasi ini.

2. Hemat saya, sebaiknya Presiden tak bicara soal normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Ini isu yang sangat sensitif. Yang seharusnya diangkat atau dijadikan perhatian saat ini ialah tarik mundur semua tentara IDF dari seluruh wilayah Palestina, hentikan genosida dan penghancuran yg dilakukan Israel, kembalikan tanah Palestina yang sudah direbut dan diduduki Israel, hukum Israel berdasar kepada ICJ, tangkap Netanyahu sesuai amar ICC, merdekakan Palestina secara penuh. Pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini sangat sensitif dan meninggalkan kesimpangsiuran.

3. Indonesia bersama negara-negara lain perlu mainkan peran lebih strategis untuk poin 2.

4. MUI tetap mendukung pemerintah untuk perjuangkan kemerdekaan Palestina dan enyahkan penjajahan Israel. Ini amanat pembukaan UUD dan sesuai dengan hasil ijtima’ ulama fatwa MUI.

5. Namun demikian, saya sampaikan permintaan maaf jika statement saya yang tidak utuh menimbulkan salah pengertian atau kesimpangsiuran.

6. Terima kasih atas semua perhatiannya, mari kita terus perjuangkan Gaza, Palestina. Ini adalah tugas mulia.

Klarifikasi ini diharapkan menjadi penegasan bahwa MUI, termasuk dirinya secara pribadi, tetap berkomitmen menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan penuh.

Hamas Kecam Larangan Adzan oleh Menteri Israel, Sebut sebagai Provokasi terhadap Umat Islam Dunia

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengecam keras perintah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang melarang adzan di masjid-masjid wilayah Palestina yang diduduki sejak 1948. Hamas menyebut langkah ini sebagai bentuk provokasi terang-terangan terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia dan memperingatkan akan dampak buruk dari eskalasi tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menilai larangan ini merupakan bagian dari rangkaian pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beribadah dan kesucian tempat-tempat suci umat Islam, yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel dengan dukungan penuh dari pemerintahan sayap kanan ekstrem.

“Kami menolak kebijakan pendudukan ini dan perang agama yang brutal yang menargetkan ibadah, ritual, dan tempat-tempat suci, dengan mengabaikan semua hukum dan konvensi internasional,” tegas Hamas dalam siaran pers yang dirilis Ahad, 1 Juni 2025.

Hamas juga menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan untuk meningkatkan semua bentuk aksi rakyat dan perlawanan nasional demi membela masjid dan situs suci mereka. Gerakan ini memperingatkan bahwa upaya pelarangan adzan dan penodaan tempat ibadah akan memicu gelombang kemarahan yang luas.

“Larangan adzan ini bukan hanya soal suara dari menara masjid, tetapi menyangkut identitas, sejarah, dan hak beragama rakyat Palestina yang telah lama ditindas,” demikian isi pernyataan tersebut.

Itamar Ben-Gvir, yang dikenal dengan retorika ekstrem dan kebijakan kontroversial terhadap warga Palestina, kembali menuai kecaman internasional dengan kebijakan terbarunya ini. Sejumlah pengamat menilai keputusan itu akan semakin memperkeruh situasi di wilayah pendudukan dan berpotensi memicu ketegangan keagamaan di kawasan maupun global.

Sebelumnya, Israel juga telah dituding melakukan berbagai pembatasan terhadap umat Muslim di Masjid Al-Aqsha dan membatasi akses ibadah di bulan-bulan suci. Kebijakan-kebijakan tersebut kerap dikritik sebagai bentuk apartheid dan penistaan terhadap kebebasan beragama.

Di akhir pernyataannya, Hamas mengajak dunia Islam dan komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas dan tidak tinggal diam menghadapi pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak keagamaan ini.

“Kami menyerukan kepada seluruh bangsa dan umat Islam untuk menunjukkan solidaritas, baik melalui aksi massa, tekanan diplomatik, maupun kampanye media untuk melindungi masjid dan situs suci kami dari agresi zionis,” tutup Hamas.

Tragedi Distribusi Bantuan, 32 Warga Palestina Tewas Ditembak Tank Israel saat Antre Makanan di Gaza

GAZA (jurnalislam.com)– Sedikitnya 32 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah pasukan Israel menembaki dua lokasi distribusi bantuan makanan di Jalur Gaza pada Ahad pagi (1/6/2025). Serangan itu terjadi saat ribuan warga sipil berkumpul untuk mendapatkan bantuan pangan, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, tank-tank Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga di kota Rafah, Gaza selatan, yang menewaskan sedikitnya 31 orang. Beberapa saat kemudian, satu orang lagi dilaporkan tewas dalam serangan serupa di selatan Koridor Netzarim, Kota Gaza.

Bantuan yang dibagikan di dua titik tersebut disalurkan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi bantuan kontroversial yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Proyek distribusi bantuan ini baru memasuki minggu pertamanya, namun telah diwarnai kekacauan dan kekerasan.

PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah menolak bekerja sama dengan GHF, menilai lembaga ini tidak netral dan hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan militer Israel.

“Distribusi bantuan telah menjadi perangkap maut,” kata Philippe Lazzarini, Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dalam sebuah pernyataan.

𝗦𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗮: “𝗞𝗮𝗺𝗶 𝗛𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗜𝗻𝗴𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗞𝗮𝗺𝗶”

Seorang saksi mata, Ibrahim Abu Saoud (40), menyampaikan kepada Associated Press bahwa tentara Israel menembaki kerumunan warga yang sedang bergerak ke titik distribusi di Rafah. Ia menyebut tembakan terjadi dari jarak sekitar 300 meter.

“Kami tidak bisa menolong para korban. Banyak yang tertembak, termasuk seorang pemuda yang langsung tewas di tempat,” ujarnya.

Jurnalis Al Jazeera, Hind Khoudary, yang melaporkan dari Deir el-Balah, Gaza tengah, mengatakan bahwa para korban adalah warga sipil yang hanya ingin mendapatkan satu paket makanan demi anak-anak mereka.

“Warga tahu titik distribusi ini kontroversial, tapi mereka tidak punya pilihan lain,” ungkapnya.

Menurut Khoudary, isi bantuan yang dibagikan pun sangat minim dan tidak bergizi.

“Satu kilo tepung, beberapa kantong pasta, dan kaleng kacang itu tidak cukup untuk satu keluarga di Gaza,” tegasnya.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut titik distribusi bantuan dari GHF sebagai “jebakan kematian massal” dan menuduh Israel serta Amerika Serikat menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat perang.

“Ini adalah pemerasan sistematis terhadap warga sipil yang kelaparan dan mengumpulkan mereka di titik pembunuhan terbuka yang dikelola dan diawasi oleh tentara pendudukan,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Hamas, otoritas penguasa di Gaza, menyebut serangan ini sebagai bukti niat jahat yang direncanakan sebelumnya dan menyalahkan Israel dan AS atas tragedi tersebut. Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah “kejahatan perang penuh” dan menyerukan intervensi internasional segera.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗺, 𝗕𝗹𝗼𝗸𝗮𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗽𝗲𝗻𝘂𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗗𝗶𝗰𝗮𝗯𝘂𝘁

Operasi distribusi bantuan oleh GHF menggantikan sekitar 400 titik distribusi sebelumnya dengan hanya empat lokasi utama, memicu kerumunan besar dan memperparah risiko keamanan. Lembaga Bantuan Medis Palestina menyatakan mekanisme ini tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Peristiwa tragis hari Ahad ini menambah daftar serangan mematikan selama seminggu terakhir, menyusul dua penembakan sebelumnya di titik distribusi yang berbeda di selatan Gaza, yang menewaskan sembilan warga Palestina.

Saat ini, bantuan kemanusiaan baru mulai masuk ke Gaza setelah Israel mencabut sebagian blokade yang diberlakukan selama lebih dari dua bulan. Namun, dengan lebih dari dua juta penduduk berada di ambang kelaparan, krisis kemanusiaan masih jauh dari usai. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

1.300 Akademisi Israel Serukan Penghentian Perang Gaza

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Ratusan akademisi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Israel mengeluarkan seruan terbuka untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Dalam surat yang ditandatangani oleh 1.300 akademisi, mereka memperingatkan adanya “keruntuhan moral” yang melanda seluruh negeri akibat perang yang terus berlanjut.

Surat tersebut dikirimkan kepada para pemimpin lembaga pendidikan tinggi di Israel pada Selasa (27/5/2025) dan menyerukan agar dunia akademik memobilisasi seluruh kekuatannya untuk menghentikan agresi militer Israel terhadap Gaza.

“Ini adalah serangkaian kejahatan perang yang mengerikan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan semuanya adalah perbuatan kita sendiri,” tulis para akademisi dalam surat itu. Mereka tergabung dalam sebuah gerakan bernama Black Flag Action Group.

Nama “Black Flag” mengacu pada prinsip hukum di Israel, yang menyatakan bahwa perintah yang sangat tidak bermoral hingga melanggar hukum akan ditandai dengan “bendera hitam” — sebuah simbol penolakan terhadap perintah tersebut.

“Kami tidak bisa mengklaim bahwa kami tidak tahu. Kami telah berdiam diri terlalu lama,” lanjut surat tersebut.

“Sebagai akademisi, kami menyadari peran kami sendiri dalam kejahatan ini. Masyarakatlah, bukan hanya pemerintah, yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Surat itu juga menyinggung tentang diamnya institusi pendidikan terhadap agresi militer yang sedang berlangsung.

“Beberapa melakukan kekerasan secara langsung. Yang lain menyetujui, membenarkan, atau memilih diam. Ikatan keheningan inilah yang memungkinkan kejahatan terus berlangsung tanpa pengakuan publik,” bunyi pernyataan mereka.

Gelombang kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza juga datang dari kalangan politik. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, pekan lalu mengecam tindakan pemerintah yang disebutnya telah membunuh warga Palestina yang tidak bersalah.

Dalam wawancaranya dengan BBC pada Selasa (27/5), Olmert menyebut bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza “sangat dekat dengan kejahatan perang”.

Seruan moral dari dunia akademik dan tokoh publik ini mencerminkan meningkatnya keresahan internal di Israel atas perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: MEE

Suporter PSG Bentangkan Spanduk “Hentikan Genosida di Gaza” di Final Liga Champions

MUNICH (jurnalislam.com)— Final Liga Champions UEFA 2024/2025 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Inter Milan pada Ahad (1/6/2025) tidak hanya menyuguhkan kemenangan bersejarah bagi PSG, tetapi juga menjadi panggung solidaritas bagi rakyat Palestina.

Di tengah gegap gempita Allianz Arena, para suporter PSG membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hentikan Genosida di Gaza”. Aksi ini dilakukan tak lama setelah Achraf Hakimi membawa PSG unggul 1-0 atas mantan klubnya, Inter Milan, pada menit ke-12.

Spanduk tersebut menjadi sorotan, menegaskan sikap tegas suporter PSG yang selama ini dikenal konsisten menentang agresi Israel di Jalur Gaza. Sebelumnya, pada November 2024, mereka juga membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Bebaskan Palestina” dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Aksi simbolik ini dilakukan di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana blokade Israel selama hampir tiga bulan telah membuat 2,3 juta warga berada di ambang kelaparan.

Di atas lapangan, PSG tampil dominan dan mencatat kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan. Kemenangan ini mengukuhkan PSG sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Para pemain seperti Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu menjadi bintang dalam laga tersebut.

Final Liga Champions musim ini tidak hanya tercatat sebagai kemenangan sepak bola, tetapi juga sebagai momen perlawanan kemanusiaan yang digaungkan dari tribun penonton ke seluruh dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Hamas Siap Bebaskan Sandera, Ajukan Syarat Gencatan Senjata Permanen dan Penarikan Penuh Israel dari Gaza

GAZA (jurnalislam.com)– Hamas pada Sabtu (31/5/2025) mengonfirmasi bahwa mereka telah merespons proposal gencatan senjata yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam usulan tersebut, Hamas menyetujui pembebasan sepuluh sandera Israel yang masih hidup dan penyerahan delapan belas jenazah tahanan Israel, sebagai bagian dari kesepakatan awal.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati, termasuk 125 warga Palestina yang divonis penjara seumur hidup. Selain itu, jenazah 180 syuhada Palestina juga akan diserahkan kembali kepada pihak Palestina.

Rencana gencatan senjata yang lebih luas juga mencakup pembebasan 30 tahanan Israel yang tersisa setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata permanen.

Dalam pernyataan resminya melalui kanal Telegram, Hamas menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui “serangkaian konsultasi nasional”, dengan landasan utama berupa “tanggung jawab mendalam terhadap rakyat Palestina dan penderitaan mereka”.

“Sebagai bagian dari perjanjian ini, sepuluh tahanan Israel yang masih hidup yang ditahan oleh kelompok perlawanan akan dibebaskan, bersama dengan penyerahan delapan belas jenazah, sebagai ganti sejumlah tahanan Palestina yang disepakati,” bunyi pernyataan tersebut.

Proposal gencatan senjata dari Witkoff, yang sebelumnya diajukan kepada kedua belah pihak, mencakup jeda selama 60 hari dalam pertempuran dan pembebasan 28 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, pada minggu pertama pelaksanaan kesepakatan.

Perjanjian tersebut juga menyerukan dimulainya distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat ke Jalur Gaza, segera setelah Hamas menandatangani kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan ini akan dijamin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, serta mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump.

Hamas sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka “mempelajari proposal revisi tersebut secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina dan tujuan tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza”.

Pada Kamis malam, Gedung Putih mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui proposal Witkoff. Namun, sejumlah hambatan besar masih mengganjal jalan menuju gencatan senjata.

Pemerintah Israel tetap bersikeras agar Hamas dilucuti dari seluruh persenjataannya, semua infrastruktur militer kelompok tersebut dibongkar, dan pemerintahan Hamas di Gaza dihentikan sepenuhnya. Israel juga menuntut pembebasan seluruh sandera yang tersisa, yang diperkirakan berjumlah 58 orang, sebagai syarat mutlak untuk menghentikan agresinya.

Di sisi lain, Hamas dengan tegas menolak persyaratan tersebut. Mereka menyatakan tidak akan menyerahkan senjata hingga Israel menyetujui penarikan penuh dari Jalur Gaza, serta menyepakati perjanjian yang mengikat untuk benar-benar mengakhiri perang.

Situasi ini membuat masa depan gencatan senjata masih penuh ketidakpastian, meski peluang diplomatik mulai terbuka. (Bahry)

Sumber: TNA