YERUSALEM (jurnalislam.com)– Serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengalami lonjakan tajam, bersamaan dengan peningkatan signifikan dalam pembangunan pos-pos terdepan permukiman. Media Israel, Channel 12, melaporkan pada Jumat (4/7/2025) bahwa sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu terbentuk pada akhir 2022, pembangunan permukiman di wilayah tersebut mengalami “ledakan” besar-besaran.
Menurut laporan tersebut, jumlah permukiman di Tepi Barat meningkat dari 128 menjadi 178—setara dengan kenaikan sekitar 40 persen. Peningkatan ini disertai dengan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan ini muncul dua hari setelah 14 menteri dari Partai Likud—termasuk Ketua Knesset Amir Ohana—menandatangani surat yang mendesak Netanyahu untuk segera mencaplok wilayah Tepi Barat secara resmi.
Meskipun Tel Aviv umumnya tidak terlalu menanggapi serangan pemukim terhadap warga Palestina, serangan terbaru yang juga menyasar tentara dan aparat keamanan Israel memicu kekhawatiran di kalangan elit politik negeri tersebut.
Pada 28 Juni lalu, tiga warga Palestina dilaporkan tewas dan tujuh lainnya luka-luka dalam serangan brutal oleh pemukim Israel di Kafr Malik, wilayah Tepi Barat bagian tengah.
Channel 12 mencatat bahwa pembangunan permukiman baru, penguatan pos-pos terdepan ilegal, pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, serta pembongkaran besar-besaran bangunan milik warga Palestina merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat dominasi Yahudi di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghapus kemungkinan solusi dua negara.
“Belum pernah ada pemerintahan yang mendorong pembangunan permukiman sebesar ini,” kata Meir Deutsch, CEO kelompok sayap kanan Regavim, seperti dikutip oleh Channel 12. Ia menambahkan bahwa Israel kini mengelola wilayah Yudea dan Samaria layaknya ‘pemilik rumah’ untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri pada 1948.
𝗟𝗼𝗻𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗱𝗲𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗺𝘂𝗸𝗶𝗺𝗮𝗻
Channel 12 mencatat bahwa sedikitnya 50 permukiman baru diumumkan sejak pemerintahan Netanyahu berkuasa. Dari jumlah itu, 19 permukiman sebelumnya sudah eksis namun belum diakui, tujuh lainnya berupa peternakan penggembalaan, 14 berupa lingkungan dalam permukiman, dan 10 hanya eksis di atas peta tanpa pembangunan fisik.
Selain pembangunan permukiman baru, aktivitas pembangunan di permukiman yang sudah ada juga mencetak rekor tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir, khususnya sejak awal 2025.
Tercatat, sebanyak 41.709 unit rumah pemukim telah disetujui untuk dibangun, melebihi jumlah yang disetujui dalam enam tahun sebelum pemerintahan Netanyahu.
Pada akhir 2024, jumlah pos terdepan ilegal di Tepi Barat mencapai 214 unit. Sebanyak 66 di antaranya didirikan selama agresi Israel di Gaza yang oleh berbagai pihak disebut sebagai genosida.
Dalam dua tahun pertama pemerintahan Netanyahu, pembangunan pos terdepan meningkat hingga 300 persen dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Mayoritas pos terdepan yang didirikan merupakan pos pertanian yang mencakup lahan penggembalaan luas, dengan total wilayah mencapai sekitar 787 kilometer persegi, sebagian besar berada di bagian tengah dan timur Tepi Barat.
Channel 12 juga mengungkapkan bahwa ledakan pembangunan ini berjalan seiring dengan peningkatan jumlah pemukim ilegal. Antara tahun 2013 hingga 2023, populasi pemukim di Tepi Barat meningkat sebesar 38 persen dari 374.000 menjadi 517.000 jiwa, berdasarkan data Dewan Pemukiman Tepi Barat, Yesha.
Apa yang disebut sebagai “pos terdepan permukiman” merujuk pada permukiman kecil yang didirikan pemukim Israel secara ilegal di wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat. Meskipun tidak mendapat izin resmi dari pemerintah Israel, pos-pos ini sering dibiarkan tumbuh, dilindungi militer, bahkan pada akhirnya dilegalkan secara bertahap. Strategi ini menjadi cara efektif bagi Israel untuk memperluas kontrol atas tanah Palestina, mempersempit wilayah yang tersisa bagi rakyat Palestina, dan secara de facto menghalangi terwujudnya solusi dua negara. (Bahry)
Sumber: AA
