Penulis: Arie Ristyan

PPTQ Ibnu Abbas Klaten Luluskan 549 Wisudawan Huffadz, Raih 559 Prestasi dan 29 Sanad Al-Qur’an

Redaktur: Arie Ristyan

KLATEN (jurnalislam.com)— Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten kembali menorehkan capaian membanggakan melalui penyelenggaraan Haflah Takharruj wa Takrim serta Wisuda Sanad dan Tahfidz Tahun 2026. Sebanyak 549 santri dan mahasantri wisudawan huffaz mengikuti rangkaian prosesi yang berlangsung sejak 5 hingga 16 Juni 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Haflah Takharruj wa Takrim Kuttab pada 5 Juni, Wisuda Sanad dan Tahfidz pada 12 Juni, Haflah Takharruj wa Takrim KMI pada 14 Juni, serta Haflah Takharruj wa Takrim SMPIT, SMAIT, dan Ma’had Aly pada 16 Juni 2026.

Selain mencetak ratusan penghafal Al-Qur’an, PPTQ Ibnu Abbas Klaten juga membukukan lebih dari 559 prestasi akademik dan nonakademik yang diraih para santri di berbagai tingkat kompetisi.

Prestasi tersebut meliputi 32 kejuaraan nasional dan internasional, 69 kejuaraan tingkat provinsi, 140 kejuaraan tingkat kabupaten/kota, serta lebih dari 318 prestasi pada ajang tingkat regional di berbagai wilayah Jawa dan Bali.

Ketua Panitia Haflah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang memadukan pendidikan Al-Qur’an, karakter Islami, dan pengembangan potensi santri di berbagai bidang.

29 Santri Raih Sanad Al-Qur’an

Sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan tahfidz, PPTQ Ibnu Abbas Klaten juga mencatat capaian penting dalam bidang keilmuan Al-Qur’an. Pada tahun ini, sebanyak 29 santri berhasil memperoleh sanad qira’at Al-Qur’an yang menunjukkan kesinambungan transmisi bacaan Al-Qur’an dari para masyayikh hingga generasi saat ini.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pendidikan Al-Qur’an yang terus dikembangkan di lingkungan pesantren.

Alumni Tembus Kampus Favorit Dalam dan Luar Negeri

Prestasi juga ditorehkan para lulusan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Sebanyak 101 santri berhasil diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Rinciannya, 35 santri diterima melalui jalur SNBP dan 66 santri melalui jalur SNBT. Selain itu, enam santri diterima di perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir dan sejumlah kampus di Australia.

Capaian tersebut mengantarkan PPTQ Ibnu Abbas Klaten meraih peringkat kedelapan SMA swasta di Jawa Tengah dengan jumlah siswa diterima SNBP terbanyak, peringkat pertama SMA Islam Terpadu (JSIT) se-Jawa Tengah dalam jalur SNBT, serta peringkat pertama SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Klaten dalam jumlah siswa diterima melalui SNBT.

Dihadiri Tokoh Nasional

Rangkaian haflah tahun ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018–2026 Prof. Fathul Wahid, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, serta Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Adian Husaini.

Turut hadir pula Kapolres Klaten AKBP Moh. Faruk Rozi, Dandim Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto, Ketua MUI Klaten KH Hartoyo, Kepala Dinas Pendidikan Klaten Titin Windiyarsih, dan Kepala Kementerian Agama Klaten Khumaidin.

Suasana haru dan penuh syukur mewarnai seluruh rangkaian haflah yang dihadiri para wali santri, alumni, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Melalui momentum tersebut, PPTQ Ibnu Abbas Klaten menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan generasi Qurani yang unggul dalam hafalan Al-Qur’an, berkarakter Islami, serta berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

KUIB Sampaikan Surat Keberatan Rencana Pembangunan GKJ Banyuanyar kepada Wali Kota, Kemenag, dan FKUB Surakarta

Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)— Koordinator Umat Islam Banyuanyar (KUIB) menyampaikan surat keberatan terkait rencana pembangunan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar kepada Wali Kota Surakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta.

Surat tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surakarta di Gedung Bale Tawangpraja, Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis (11/6/2026).

Surat untuk Wali Kota Surakarta diterima oleh Rudi dari Kesbangpol Kota Surakarta, surat untuk Kementerian Agama diterima oleh Bagus Sigit, sedangkan surat untuk FKUB diterima langsung oleh Ketua FKUB Kota Surakarta, KH Mashuri.

Rapat koordinasi yang berlangsung pukul 14.30 WIB itu dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Surakarta Agus Santosa, Ketua FKUB KH Mashuri, perwakilan Kementerian Agama Bagus Sigit, Lurah Banyuanyar, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat Banyuanyar, serta perwakilan Koordinator Umat Islam Banyuanyar (KUIB).

Dalam surat yang disampaikan kepada Wali Kota Surakarta, Kementerian Agama, dan FKUB, KUIB mengemukakan enam alasan keberatan terhadap rencana pembangunan GKJ Banyuanyar.

Pertama, lokasi pembangunan berada di kawasan permukiman padat penduduk yang mayoritas warganya beragama Islam. Kedua, menurut KUIB, proses pendirian gereja dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, lokasi yang direncanakan berdekatan dengan rumah warga Muslim dan masjid yang telah ada.

Alasan berikutnya, KUIB menyebut telah terdapat gereja lain di wilayah sekitar, yakni GKI Nusukan. Selain itu, calon jemaat yang akan menggunakan gereja tersebut disebut mayoritas bukan warga Kelurahan Banyuanyar. KUIB juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengesahan dari Lurah Banyuanyar.

Surat keberatan tersebut dibacakan oleh Endro Sudarsono selaku pendamping KUIB dan diserahkan oleh Agus Purwanto selaku Ketua II KUIB.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua FKUB Kota Surakarta KH Mashuri menjelaskan bahwa proses pengajuan pendirian GKJ Banyuanyar masih berada pada tahap awal dan belum memasuki tahap rekomendasi.

Menurutnya, proses yang akan dilakukan adalah verifikasi faktual terhadap data warga pendukung. Namun hingga saat ini, Lurah Banyuanyar disebut belum menerima data pendukung yang menjadi bagian dari persyaratan proses tersebut.

Perwakilan Kementerian Agama dan FKUB Kota Surakarta juga menyampaikan bahwa proses pendirian rumah ibadah tersebut masih panjang dan belum terdapat rekomendasi resmi dari Kementerian Agama maupun FKUB Kota Surakarta.

KUIB berharap panitia pembangunan GKJ Banyuanyar dapat meninjau kembali rencana pembangunan tersebut dan mengedepankan upaya menjaga kerukunan serta kondusivitas masyarakat di Kelurahan Banyuanyar.

Warga Banyuanyar Sampaikan Penolakan atas Rencana Pembangunan Gereja

Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)— Sejumlah warga RT 04 RW 07 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan sebuah gereja di lingkungan mereka. Sikap tersebut disampaikan melalui surat pernyataan yang ditujukan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Banyuanyar sekaligus Koordinator Umat Islam Banyuanyar (KUIB), Ustadz Suparno, saat melakukan aksi penolakan bersama warga di Banyuanyar, Surakarta pada Senin (8/6/2026).

Menurut surat pernyataan yang dibacakan, rencana pendirian rumah ibadah tersebut diinisiasi oleh Pendeta Eko Prasetyo dan Suprapto. Lokasi pembangunan direncanakan berada di wilayah RT 04 RW 07 Kelurahan Banyuanyar.

Dalam keterangannya, warga menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar keberatan terhadap rencana tersebut. Di antaranya terkait kondisi demografi wilayah yang mayoritas dihuni warga beragama Islam, kelengkapan persyaratan perizinan, jumlah jemaat yang berdomisili di lingkungan setempat, serta letak bangunan yang dinilai berdekatan dengan permukiman warga dan masjid.

Ustadz Suparno menyatakan bahwa surat penolakan tersebut merupakan aspirasi warga yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh sejumlah warga setempat.

Dokumen tersebut ditujukan kepada Ketua FKUB Kota Surakarta dan Wali Kota Surakarta, serta ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk unsur Muspika Kecamatan Banjarsari, pemerintah kelurahan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokoh masyarakat.

Ketua RT Harapkan Kondusivitas Lingkungan Tetap Terjaga

Ketua RT 04 RW 07, Suyatman, juga menyampaikan pandangannya terkait rencana pembangunan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga suasana yang selama ini dinilai harmonis dan kondusif di lingkungan warga.

“Saya sebagai Ketua RT 04 RW 07 menyampaikan bahwa mayoritas warga di lingkungan ini beragama Islam. Kami berharap semua pihak dapat menjaga kondusivitas karena selama ini warga hidup damai dan rukun,” kata Suyatman.

Menurutnya, warga menginginkan setiap proses yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik maupun rumah ibadah dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat serta ketentuan yang berlaku.

Suyatman juga menyampaikan keberatannya terhadap rencana pembangunan gereja di lokasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi demografi lingkungan dan kedekatannya dengan masjid yang telah lebih dahulu berdiri.

Tercoreng Otoritarianisme: Saat Hak Bersuara Disambut Arogansi

Oleh : Hafizah D.A., S.Si.

Film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” menuai polemik. Pasalnya, menurut beberapa pemegang kebijakan dan oknum aparat, judul dan konten film ini bersifat provokatif dan mengganggu kekondusifan masyarakat. Beberapa forum nonton bareng (nobar) dan ruang diskusi pun dibubarkan atau dibatalkan tanpa ada landasan hukum yang jelas.

Padahal menurut sutradara, penayangan film ini bertujuan untuk menunaikan hak publik dalam mendapatkan informasi dan memberi wadah diskusi bagi masyarakat luas. Esai sinematik bernuansa kritik politik-sosial ini menyoroti pelaksanaan proyek besar pemerintah dan korporasi berlabel Ketahanan Pangan dan Energi Nasional di hutan dan tanah adat Papua Selatan. Praktek di lapangan menunjukkan proyek ini mengancam keberlanjutan kehidupan dan ruang hidup masyarakat adat di sana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya karya jurnalisme investigasi visual ini ditampilkan di ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah dan membantu mendorong solusi yang menyejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan (bbc.com, 14/05/2026).

Mencoreng Demokrasi

Pelarangan nobar dan diskusi ini menunjukkan paradoks dari negeri yang katanya mengagungkan demokrasi. Ketika rakyat berbicara atas nama kebebasan berpendapat sebagai hak asasinya, maka negara bisa bertindak otoriter. Apalagi jika dianggap membahayakan kepentingan politik dan ekonomi segelintir golongan berkuasa.

Padahal, rakyat hanya melaksanakan fungsi pilar ke empat demokrasi: mengawasi dan menyampaikan pendapat tentang kebijakan negara. Praktis, citra demokrasi hanya melekat jika suara yang disampaikan tak mengganggu kepentingan para penentu kebijakan. Atau bahkan hanya diperlukan jika menyokong naiknya jabatan penguasa.

Kaplitaliesme: Sang Dalang

Watak kapitalisme menitikberatkan tujuan pembangunan hanya pada variabel angka pertumbuhan ekonomi kumulatif. Hal ini menjadikan seluruh sumber daya yang dimiliki negara sebagai alat produksi. Tak terkecuali sumber daya alam negeri.

Indikator pembangunan berkelanjutan hanya dianggap sebagai beban biaya yang menguras anggaran dan mendefisit keuntungan. Maka tak heran, eksploitasi alam tanpa memedulikan kemampuan daya dukung ekosistem terus berjalan. Katanya demi jargon ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Padahal, rakyat yang disebut hanya mendapatkan sengsara dari dampak eksploitasi tak bertanggung jawab. Para oligarki lah yang menuai harta di atas luka tanah yang sejatinya adalah milik rakyat.

Lagi-lagi, inilah wajah demokrasi sebenarnya. Saat elite kekuasaan bersekutu dengan para pengusaha demi jabatan, maka konsekuensinya mahar politik harus dibayarkan. Bukan dari pundi-pundi mereka sendiri. Tapi hasil dari perampokan harta rakyat yang dilegalkan oleh kebijakan Proyek Strategis Negara dan sejenisnya atas nama investasi. Jelaslah, ketimpangan ekonomi semakin besar. Alih-alih sejahtera, rakyat kehilangan sumber penghasilan dan ruang hidupnya. Bahkan secara regular tertimpa bencana ekologis.

Pembangunan demi Kemaslahatan

Berbeda halnya dengan cara pandang Islam kaffah mengenai pembangunan. Tujuan hakiki pembangunan adalah untuk menjaga fitrah manusia pada predikat tertingginya sebagai hamba Allah. Kebijakan yang dijalankan harus sesuai dengan amanah syariat. Penerapan strategi pembangunan yang berkelanjutan adalah syarat mutlak. Tujuannya untuk mendukung daya topang ekosistem dan kelestarian kehidupan. Dengan demikian, dapat tercapai kemaslahatan manusia dan lingkungan.

Paradigma ini ditopang oleh konsep pengaturan spesifik mengenai hak kepemilikan, fungsi pengelolaan, serta distribusi harta. Dengan fungsi inti negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, serta didorong oleh kesadaran iman, tujuan hakiki pembangunan dapat tercapai.

Islam memposisikan sumber daya alam dan energi sebagai hak kolektif rakyat. Haram diserahkan kepada individu, korporasi, ataupun diakuisisi oleh negara dengan alasan atau legalisasi apapun. Terhadap aset rakyat ini, negara bertanggung jawab sebagai pengelolanya. Ini akan membuka lapangan kerja yang luas. Hasil pengelolaan pun akan dikembalikan kepada rakyat berupa fasilitas publik yang merata kualitasnya. Dengan demikian, kondisi sejahtera hingga taraf individu per individu dapat tercapai. Inilah wujud nyata keadilan ekonomi negara bersistem Islam kaffah.

Islam kaffah membuka kesempatan rakyat mengoreksi penguasa. Koreksi rakyat terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari konsep penjagaan negara oleh masyarakat. Didasarkan atas semangat amar ma’ruf dan nahi mungkar, kritikan tersebut ditujukan agar penguasa dalam menjalankan amanah kepemimpinannya tidak menyimpang dari koridor syariat. Ia adalah bentuk kepedulian terbentuknya negara yang mengedepankan kemashlahatan umat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Penutup

Pembungkaman suara rakyat dengan pelarangan nobar dan diskusi film Pesta Babi hanyalah satu dari banyaknya kontradiksi idealisme sistem demokrasi yang dilahirkan oleh asas kapitalis-sekular. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, masyarakat perlu disadarkan bahwa kerusakan dan kesengsaraan hidup mereka bukan hanya dampak dari kesalahan kebijakan yang disusun individu pemimpin saja. Ia sejatinya adalah efek domino dari salah kepengurusan sistem.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran umat untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai negara bersistem Islam kaffah demi tercapainya kehidupan sejahtera yang penuh berkah. Karena itu, bersegera bergerak bersama dalam satu gerakan ideologis untuk membangkitkan umat adalah kebutuhan mendesak. Wallahua’lam.

Ketika Dunia Digital Diam-Diam Merusak Anak

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Rika Arlianti DM

Di masa lalu, orang tua mungkin berpikir bahwa anak terpapar pornografi karena rasa penasaran yang “terlalu jauh”. Namun hari ini, kenyataannya berbeda. Banyak anak bahkan tidak mencari apa-apa, tetapi konten itu datang sendiri melalui iklan, media sosial, potongan video, hingga algoritma yang terus mendorong tayangan serupa.

Inilah yang membuat persoalan ini menjadi jauh lebih serius.

Indonesia sendiri disebut masuk dalam peringkat tinggi dunia terkait peredaran konten pornografi anak. Data lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak pernah terpapar konten pornografi di internet. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang sedang tumbuh, belajar memahami hidup, tetapi perlahan dibentuk oleh sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat terlalu dini.

Yang sering tidak disadari, paparan pornografi bukan hanya soal “anak melihat gambar yang tidak pantas”. Dampaknya jauh lebih dalam. Anak bisa menjadi lebih impulsif, mudah marah, sulit fokus, bahkan mulai memandang manusia lain hanya sebagai objek pemuas keinginan. Sedikit demi sedikit, rasa malu memudar, empati menurun, dan hati menjadi lebih keras terhadap dosa.

Itulah mengapa banyak ahli menyebut pornografi sebagai “narkoba lewat mata”. Sekali masuk, ia meninggalkan bekas di pikiran.

Namun di tengah semua ini, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama: anak-anak hari ini tumbuh di dunia yang tidak sama seperti dulu. Mereka hidup di zaman ketika satu sentuhan jari bisa membuka ribuan pintu, baik yang membawa manfaat maupun kerusakan. Maka sekadar menyalahkan anak tidak akan menyelesaikan apa-apa.

Kadang, anak bukan sengaja tersesat. Mereka hanya terlalu kecil untuk menghadapi dunia digital yang begitu besar.

Dalam Islam, menjaga pandangan bukan sekadar aturan, tetapi bentuk penjagaan terhadap hati. Allah berfirman dalam Al-Qur’an agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya, karena dari mata, banyak hal masuk ke dalam hati dan memengaruhi jiwa.

Pandangan yang terus-menerus dipenuhi hal buruk dapat membuat hati menjadi tumpul. Dosa yang awalnya terasa mengganggu, lama-lama dianggap biasa. Yang awalnya membuat malu, perlahan terasa normal. Di situlah bahayanya.

Karena itu, mendidik anak di era digital tidak cukup hanya dengan memberi nasihat seperti, “Jangan lihat yang begitu.” Anak juga perlu ditemani, dipeluk, didengar, dan diarahkan. Mereka perlu rumah yang hangat agar tidak mencari pelarian di layar yang dingin.

Orang tua pun perlu belajar bahwa pengawasan bukan berarti mengekang sepenuhnya, tetapi hadir. Mengenal apa yang ditonton anak, siapa yang mereka ikuti di media sosial, game apa yang dimainkan, dan bagaimana kondisi hati mereka akhir-akhir ini.

Sebab sering kali, kecanduan bukan berawal dari kenakalan, tetapi dari kesepian.

Islam mengajarkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci. Maka tugas orang dewasa bukan sekadar menghukum ketika mereka salah, tetapi menjaga kesucian itu agar tidak dirusak terlalu cepat oleh dunia.

Barangkali hari ini kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, “Sudahkah rumah menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita? Sudahkah kita benar-benar hadir, sebelum internet mengambil peran itu lebih dulu?”

Karena perang terbesar hari ini mungkin bukan lagi tentang apa yang terjadi di luar rumah, melainkan tentang apa yang diam-diam masuk ke dalam genggaman anak-anak kita.

Antara Validasi Data dan Keadilan Akses Kesehatan di Kota Bogor

Oleh : Siti Rima Sarinah

Ditengah kondisi perekonomian rakyat yang tidak baik-baik saja, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membuat rakyat semakin terhimpit. Sebanyak 33 ribu warga Bogor akan kehilangan fasilitas kesehatan yang di peroleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI). BPJS PBI merupakan program kesehatan gratis yang dibayarkan negara lewat APBN?APBD dan pihak penerimanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. DTKS berisi data warga miskin, rentan miskin dan orang yang tidak mampu di seluruh Indonesia.

Penonaktifan BPJS PBI 33 ribu warga Bogor menuai reaksi dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Mulyani. Ia mengungkapkan pihaknya berusaha untuk mereaktivasi secara masif, tetapi terkendala faktor di lapangan terkait validasi data penerima. Reaktivasi ini difokuskan hanya bagi warga dengan kondisi mendesak, seperti yang sedang sakit membutuhkan perawatan atau masuk instalasi gawat darurat. Ada sekitar 2.500 data yang sudah diusulkan untuk dilakukan reaktivasi dan sifatnya urgen (radarbogor, 14/05/2026)

Validasi Data Untuk Menerima Bantuan, Perlukah?

Penonaktifan BPJS PBI dilakukan seiring dengan penataan ulang data kemiskinan melalui data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini diambil sebagai regulasi Kementerian Sosial menetapkan yang berhak menerima bantuan berada pada desil 1 hingga 5. Desil merupakan pembagian tingkatan kesejahteraan penduduk berdasarkan kondisi ekonomi setiap rumah tangga. Warga yang berada pada desil 1 sampai 5 adalah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional, terindentifikasi miskin sebagai penerima bantuan, dan rentan miskin berpeluang untuk mendapatkan bantuan KIP.

Klasifikasi desil dengan tingkatan golongan inilah yang menjadi acuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima program bantuan. Sehingga warga yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan klasifikasi desil, tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dan dikategorikan sebagai warga yang mampu. Penataan ulang ini juga dijadikan dalih agar bantuan tersebut tepat sasaran, karena ditemukan beberapa kasus bantuan  tersebut justru dinikmati oleh orang berada/mampu secara ekonomi.

Tidak ada yang salah dari validasi data yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan hal ini harus dilakukan secara berkala. Namun, urgensitas validasi data ini buka untuk memilih dan memilah masyarakat yang bisa menerima bantuan dan yang tidak dari pemerintah. Melainkan untuk kepentingan kependudukan dan mengetahui kondisi ekonomi masyarakat. Jika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka wajib bagi pemerintah untuk memberikan bantuan modal atau membuka lapangan pekerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga dengan layak.

Namun sayangnya, validasi data dalam sistem bernafaskan kapitalisme hanya untuk  memilih-milih rakyat yang berhak menerima bantuan. Hal inilah adalah sebuah ketidakadilan nyata dan kezaliman pemerintah kepada rakyatnya. Karena rakyat berhak mendapatkan bantuan pendidikan dan bantuan lainnya yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Bantuan tidak tepat sasaran pun terjadi akibat oknum pejabat yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan cuan yang banyak.

Konsep Keadilan Sosial Salah Kaprah

Dalam undang-undang telah tercantum dengan jelas maksud keadilan sosial menjadi hak bagi seluruh rakyat. Tetapi realitas yang terjadi saat ini, konsep keadilan sosial mengalami pergeseran makna akibat keberadaan sistem kapitalisme. Yang hanya memberi bantuan kepada rakyat yang miskin dengan bantuan ala kadarnya. Sedangkan rakyat yang dianggap mampu diminta untuk membayar lebih untuk membantu mereka dengan dalih gotong royong.

Di sisi lain, pejabat pemerintah dengan leluasa mendapatkan fasilitas mewah dan gaji yang sangat besar. Tetapi mereka tidak dibebankan untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan dan bahkan mereka mendapat “jalur privilege” dengan dibebaskan dari berbagai pungutan yang ditetapkan oleh negara. Sedangkan rakyat, dengan upah yang kecil dan kondisi perekonomian yang terpuruk, justru dipaksa untuk membayar pungutan pajak yang nilainya semakin mencekik. Inilah konsep keadilan sosial kaprah yang melahirkan beragam persoalan ditengah rakyat akibatkan kehadiran sistem kapitalisme yang batil.

Potret Keadilan Akses Kesehatan

Validasi Data tidak dibutuhkan oleh negara sebagai syarat bagi rakyat mendapatkan akses kesehatan. Karena kesehatan merupakan hak rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasinya. Siapa pun rakyat berhak mendapatkan semua fasilitas hajat hidup dari pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya tanpa memandang status sosialnya, kaya atau miskin. Dengan kualitas yang sama adil dan merata, baik rakyat yang tinggal di desa maupun di kota.

Negara senantiasa membuat kebijakan di seluruh aspek kehidupan rakyat dengan konsep adil dan merata serta tidak ada pembedaan sedikit pun. Karena pada hakikatnya sebuah negara adalah pelayan rakyat yang akan mengurus semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Rakyat pun tidak dibebankan biaya seperser pun, karena negara memiliki kas yang berasal dari pengelolaan kekayaan alam milik rakyat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan hajat hidup rakyat dengan kualitas terbaik.

Alhasil, setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan rakyat hari ini tidak lain diakibatkan kegagalan sistem yang diterapkan di negeri ini. Sehingga kondisi negeri ini akan berubah denan menghadirkan sistem pemerintahan yang mendedikasikan diri sebagai pelayan rakyat dan mewujudkan keadilan di seluruh lini kehidupan. Dengan sistem inilah rakyat akan bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran nyata dalam hidupnya.

Membangun Safe Haven di Tengah Konflik Internasional

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Herliana Tri, M.S.P

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai posisi Indonesia sebagai tempat teraman di dunia apabila terjadi Perang Dunia III menjadi diskusi hangat, termasuk di kalangan akademisi. Pengamat internasional dan akademisi menilai keamanan ini tidak datang begitu saja. Perlu berbagai komponen yang melandasinya. kompasnews.com (29/4/2026)

Pernyataan Presiden Prabowo ini tepat apabila amannya Indonesia dikaitkan dengan posisinya sebagai God’s Gift. Pemberian, anugerah Allah Subhanahu wa Ta’ala atas banyaknya nikmat untuk negeri kaya dengan berbagai julukan yang layak disematkan. Seperti Zamrud Khatulistiwa dengan hamparan hutan hijau dan geografisnya. Negeri Seribu Pulau (kekayaan maritim), Paru-paru Dunia (hutan hujan tropis), dan Heaven of Earth (keindahan alam menakjubkan).

Disisi lain, posisi Indonesia jauh dari tempat konflik yang saat ini berpusat di daerah Timur Tengah yakni terletak di Asia Barat menjadikan Indonesia layak menjadi Global Safe haven, “tempat bersembunyi” yang paling nyaman saat badai (krisis/perang) sedang terjadi.

Tempat yang Aman Disaat Krisis

Apabila perang yang dikhawatirkan dunia terjadi, maka ketahanan energi dan pangan menjadi benteng perlindungan bagi sebuah wilayah ataupun bangsa.

Dalam perang dunia, jalur perdagangan global akan lumpuh (disrupsi rantai pasok). sehingga negara yang paling aman adalah negara yang dapat “menghidupi dirinya sendiri”.

Kekayaan Alam, anugerah Allah Subhanahu wa Ta’ala inilah yang menjadikan Indonesia sebagai tempat aman. Dengan perhitungan Indonesia memiliki cadangan energi (batu bara, gas, nikel untuk baterai) dan lahan pertanian yang luas.

Kemandirian Syarat untuk Menjadi Negara Aman

Selama Indonesia mampu mengelola kedaulatan pangannya sendiri, masyarakat tidak akan mengalami dampak mematikan dari embargo atau pemutusan jalur logistik internasional yang biasanya menghancurkan negara-negara industri kecil.

Runtuhnya ekonomi Indonesia terjadi saat syarat kemandirian ini tidak mampu dipenuhi. Maka, selama Indonesia masih bergantung pada ekspor-impor, ekonomi Indonesia akan terguncang hebat jika pasar dunia runtuh.

Point krusial lainnya sekaligus pondasi yang membuat sebuah negara kokoh jika mampu memenuhi kriteria berikut:

1. Keamanan Berbasis Aqidah dan Syariah. keamanan hakiki hanya dapat terwujud jika hukum yang diterapkan bersumber dari sang Pencipta. Keamanan tak semata dijaga dengan senjata, melainkan dengan sistem yang mencegah kezaliman. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, negara tersebut dianggap tidak aman secara substantif bagi warganya.

2. Kemandirian Mutlak (Kedaulatan dari Asing). Negara tidak bisa dikatakan aman jika kebijakan ekonomi dan politiknya masih didikte oleh kekuatan imperialisme (Barat). sehingga negara harus bebas utang dan terlepas dari intervensi. Pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikelola oleh negara untuk rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi asing. Jika kekayaan alam dikuasai asing, rakyat akan merasa terancam secara ekonomi dan kemandirian tak mampu dinikmati manfaatnya oleh rakyat banyak.

3. Pemimpin yang Menjadi Perisai (Al-Junnah). Pemimpin adalah perisai. Negara disebut aman jika pemimpinnya berani melindungi wilayah (perbatasan) dari ancaman fisik. Pemimpinnya melindungi pemikiran rakyat dari ideologi yang dianggap merusak moral atau tatanan sosial

Sudah saatnya Indonesia yang “sejak lahirnya” sudah kaya ini menjaga dirinya dengan baik. Kemandirian sebuah negara tak hanya penting namun juga genting untuk terlaksana sehingga kata-kata aman bukan sebatas jargon dan penenang hati semata, namun memang terwujud dan dirasakan manfaatnya.

Indonesia Markas Judol Lintas Negara

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Hasna Syarofah
Gen Z Muslim Writer

Sekitar seminggu lalu, kepolisian melakukan penggrebekan di sebuah kantor di Kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi menangkap sekitar 321 WNA (warga negara asing) yang diduga terlibat dalam operasional Judi Onlne (judol) lintas negara. 321 orang tersebut berasal dari berbagai negara. 228 orang berasal dari Vietnam, 57 orang berasal dari Cina, 13 orang berasal dari Myanmar, 11 orang berasal dari Laos, 5 orang berasal dari Thailand, 3 orang berasal dari Malaysia, dan sisanya berasal dari Kamboja. Polisis menduga adanya keterkaitan dengan sindikat internasional yang terstruktural. (kompas.com, 9/05/2026)

Penangkapan ini menjadi alarm keras sekaligus bukti bahwa praktik judol masih dilakukan secara masif dan terorganisir, bahkan hingga lintas negara. Indonesia kini menghadapi masalah sistematis dari mafia judol internasional. Judi online telah bertransformasi dengan pola industri modern. Praktiknya tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebagaimana dahulu kala. Mereka telah berubah menjadi sistematis dan terorganisir hingga memanfaatkan teknologi lintas negara. Ini jelas merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak.

Mengapa Indonesia?

Indonesia disebut-sebut sebagai raja pasar judi online. Terdapat sekitar 3,1 juta pemain aktif dan 40,3 triliun peredaran uang judol sepanjang 2026 ini. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan) melaporkan bahwa pada 2025 transaksi judol mencapai angka 288 triliun. Tentu ini bukanlah angka yang sedikit. Angka ini menunjukkan bahwa judol masih marak dilakukan di Indonesia. Indonesia bahkan menempati peringkat 1 dengan pemain judol terbanyak di dunia. Ditambah adanya kasus penangkapan mafia judol internasional oleh kepolisian, ini menunjukkan bahwa sindikat judol internasional telah menjadikan Indonesia sebagai markas mereka.

Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi maraknya judol, seperti pemblokiran jutaan situs dan aplikasi, pembekuan rekening bank, hingga edukasi publik, tetapi belum sepenuhnya bisa memberantas aktivitas judol ini. Sindikat judol bisa dengan mudah membuat kamuflase mengikuti perkembangan teknologi. Contoh, mereka yang awalnya bertransaksi menggunakan rekening beralih menggunakan qris atau e-wallet. Dengan ini mereka bisa mengaburkan perputaran uang haram mengelabui sistem keamanan. Selain itu, meski banyak situs yang sudah diblokir mereka tetap bisa memunculkan mirror link dalam hitungan jam.

Celah imigarsi dengan memanfaatkan pembebasan visa turis memudahkan para sindikat judol ini untuk keluar masuk Indonesia. Tingginya pengguna internet dan media sosial yang tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital juga menguntungkan mereka. Pengawasan situs yang tidak seketat negara lain juga menjadi faktor mengapa Indonesia adalah pilihan terbaik untk dijadikan markas. Jangan lupakan, tekanan ekonomi yang membuat masyarakat stress hingga memilih jalan pintas untuk memperkaya diri. Semua ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh mereka.

Lemahnya perlindungan negara terhadap keamanan siber akhirnya berujung pada kerusakan yang tiada akhirnya. Kemudahan akses situs judol yang tidak dibatasi usia membuat siapa saja bisa mengaksesnya, dan jika sudah masuk ke dalam uang-uang yang beredar akan menjadi uang haram yang tidak ada datanya di Bank Indonesia. jika uang haram itu masuk dalam peredaran ekonomi yang sah hal ini akan menyusahkan regulator memprediksi uang yang beredar. Hal ini akan merusak struktur ekonomi negara. Ini kerusakan dari segi ekonomi, belum lagi dari kerusakan dari segi moral dan psikolog.

Pandangan Islam

Memberantas judi online secara menyeluruh tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, tidak terkecuali negara. Dalam islam negara berperan sebagai junnah atau pelindung Pelindung berarti menjamin keamanan bagi rakyatnya. Negara memainkan peran besar dalam menjaga keamanan, baik keamanan fisik maupun keamanan siber. Dalam kasus judol ini, negara tidak hanya bertugas membuat regulasi tetapi juga menutup semua celah masuknya judol. Memperketat pengawasan ruang digital dan keimigrasian agar tidak ada sindikat yang berhasil diselundupkan.

Itu tindakan yang negara lakukan di luar, sedangkan untuk yang di dalam tindakan preventif yang bisa negara lakukan adalah dengan menyejahterakan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat sudah terpenuhi semua kebutuhannya, maka tidak aka nada niatan untuk melakukan judol. Sebab, kebanyakan judol dilakukan ketika seseorang sudah benar-benar terdesak dan terhimpit oleh tuntutan ekonomi.oleh karena itu, pemenuhan ekonomi masyarakat dapat mencegah masyarakat melakukan judol.

Selain itu, edukasi atau pendidikan tentang haramnya judol harus dilakukan. Lewat pendidikan inilah ketaqwaan individu dibangun, sebab pendidikan sejatinya adalah membentuk karakter. Lingkungan yang sehat dan saling mengingatkan juga berperan dalam membentuk karakter.

Masyarakat yang saling melakukan amar ma’ruf nahi munkar akan menciptakan suasana yang islami, sehingga jika ada yang ingin melanggar syariat akan berfikir 2 kali. 3 pilar ini individu, masyarakat, negara harus bekerjasama dalam mengatasi masalah judol ini, jika tidak maka pemberantasan judol hanya akan menjadi mimpi belaka.

Cadangan Gas Raksasa di Kukar, Siapa Menikmati Hasilnya?

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Diana Damai P, S.Hut

Penemuan cadangan gas jumbo di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) membawa angin segar sekaligus harapan besar bagi pemerintah daerah. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ini tidak boleh sekadar menjadi komoditas dagang, melainkan harus memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Penemuan oleh perusahaan energi Eni di sumur eksplorasi Geliga-1, Blok Ganal, memang bukan angka yang kecil. Kementerian ESDM memperkirakan potensi di wilayah ini mencapai 5 triliun kaki kubik gas dan sekitar 300 juta barel kondensat. Secara makro, temuan yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini jelas memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pertanyaan mendasar yang selalu membayangi setiap ada temuan platform energi baru adalah seberapa besar manfaatnya bagi rakyat kecil?

Ironi Pengelolaan Sumber Daya dalam Sistem Kapitalisme

Jika menilik sejarah pengelolaan SDA di Indonesia, besarnya potensi gas atau minyak bumi baik di Kalimantan Timur maupun daerah lain jarang sekali menjadi solusi tuntas atas persoalan ekonomi masyarakat. Akar masalahnya terletak pada model tata kelola. Negara kerap kali bertindak hanya sebagai regulator, sementara kendali operasional dan eksploitasi diserahkan kepada korporasi swasta serta asing. Alhasil, manfaat yang kembali ke masyarakat sering kali tereduksi hanya dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sifatnya terbatas.

Secara struktural, hal ini dipicu oleh adopsi sistem ekonomi kapitalisme yang sarat dengan paradigma sekuler. Ketika agama dipisahkan dari aturan publik, kebebasan kepemilikan menjadi tanpa batas. Sistem demokrasi yang berkelindan dengan kapitalisme ini akhirnya memberi karpet merah bagi para pelaku bisnis raksasa untuk menguasai aset-aset strategis milik publik. Dampaknya, terjadi ketimpangan yang lebar: perputaran ekonomi berputar cepat di lingkaran elite penguasa dan pengusaha, sedangkan sektor ekonomi menengah ke bawah tetap stagnan. Dalam lanskap seperti ini, jargon “kemandirian energi” sering kali berakhir menjadi ilusi semu.

Perspektif Islam: Mengembalikan Hak Kepemilikan kepada Rakyat

Sebagai sebuah sistem hidup yang komprehensif, Islam menawarkan paradigma alternatif yang berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Dalam pandangan ekonomi Islam, SDA yang jumlahnya melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah ammah). Sifatnya adalah milik rakyat secara kolektif, termasuk di dalamnya cadangan gas raksasa.

Prinsip dasar tata kelola ekonomi Islam melarang keras negara menyerahkan aset strategis ini kepada pihak swasta atau asing. Negara wajib mengelolanya secara mandiri. Seluruh keuntungan dan hasil dari pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada rakyat, baik secara langsung dalam bentuk komoditas energi yang murah, maupun tidak langsung melalui penyediaan fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan berkualitas tinggi secara gratis.

Melalui sistem pemerintahan Khilafah Islam yang berbasis ketakwaan dan tanggung jawab langsung kepada Sang Pencipta, kepemimpinan dijalankan sebagai amanah untuk melayani umat, bukan sebagai alat transaksi politik. Hanya melalui pergeseran paradigma dari penguasaan korporasi menuju pengelolaan berbasis kepemilikan publik inilah, kemandirian energi yang sejati dan kesejahteraan yang merata dapat dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wallahu a’lam bish-shawabi.

Nikmati Gas dan Minyak Murah, Ketika Dikelola Sistem Islam

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd
Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin

PT Pertamina resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak 18 April 2026 lalu. Kenaikan tersebut juga berlaku di Kabupaten Paser dan memicu respons dari agen hingga konsumen. Kenaikan harga ini disampaikan Direktur PT Sama Taka, Achdian Nur, selaku salah satu agen LPG non-subsidi di Paser yang melayani seluruh kecamatan. Ia menyebut penyesuaian harga berlaku secara nasional sesuai kebijakan PT Pertamina.

Selain kenaikan gas nonsubsidi, BBM nonsubsidi dan plastik yang terlebih dahulu naik juga berdampak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampaknya, sejumlah pedagang di Tanah Grogot terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi. Tak hanya masyarakat, level pemerintah daerah Kabupaten Paser pun akibat kenaikan BBM berdampak meningkatnya beban keuangan daerah.

Dampak kenaikan juga terjadi di daerah lain seperti kota Balikpapan. Lonjakan harga BBM jenis Dexlite yang sangat signifikan mulai memukul sektor transportasi publik di Kota Beriman. Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan kini tengah menggodok usulan penyesuaian layanan bus Balikpapan City Trans (BCT), mulai dari pemangkasan jam operasional hingga pengurangan jumlah armada yang beroperasi.

Kabupaten Paser dan kota Balikpapan merupakan perwakilan gambaran daerah lain yang juga mengalami dampak serupa. Masalahnya yang jadi persoalan ada dua. Pertama, tidakkah keunggulan Kaltim berupa melimpahnya SDAE berkorelasi pada murahnya minyak dan gas? Apalagi terbaru diresmikan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kota Balikpapan sebagai kilang terbesar di Indonesia seharusnya mampu wujudkan ketahanan energi.

Akibat Tata Kapitalistik

Walaupun yang mengalami kenaikan gas dan BBM non subsidi namun tidak bisa dihindari dampaknya pada hal lain. Sama halnya dengan dampak perang global, namun, dampak tersebut akan makin besar ketika negara tidak mandiri dan tergantung pada impor.

Selanjutnya, tekanan yang berat pada APBN bisa berkonsekuensi pada dua hal, yaitu efisiensi pada banyak sektor dan penaikan target pajak. Seperti yang terjadi saat ini efisiensi dilakukan di berbagai sektor, termasuk pada sektor vital. Salah satunya bidang kesehatan dengan pengurangan kuota PBI BPJS.

Sedangkan, penaikan pajak akan menambah beban masyarakat yang sudah berat karena harga barang juga naik. Kondisi serba sulit ini terjadi karena sistem ekonomi Indonesia diatur dengan sistem kapitalistik. APBN Indonesia tergantung pada pajak sehingga setiap kenaikan kebutuhan negara (termasuk untuk impor minyak) selalu dibebankan pada rakyat melalui pajak.

Sistem kapitalistik ini pula yang memprivatisasi SDA (hutan, tambang, migas, dll.) sehingga hasilnya tidak buat sejahtera dan menutupi kebutuhan APBN. Padahal, Indonesia khususnya Kaltim merupakan wilayah penghasil gas alam terbesar di Kalimantan. Sumber gas alam di Kaltim terpusat dalam Blok Mahakam yang dikelola oleh Pertamina.

Selain itu, kota dan kabupaten lain yang memiliki kandungan gas alam adalah Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Penajam Paser Utara, dan yang terbesar di Bontang. Tak hanya Balikpapan yang punya kilang terbesar, di kota Bontang pun terdapat salah satu kilang gas alam berbentuk Liquified Natural Gas (LNG) terbesar di dunia. Namun, anehnya lagi-lagi minyak dan gas LPG tidak bisa dinikmati dengan murah.

Minyak dan Gas dalam Islam

Minyak dan gas mudah dan murah didapat ketika dikelola sistem Islam. Bermula dari kepemilikan SDAE yang wajib dikelola oleh negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam bersabda:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Daud).

Termasuk dalam hadis di atas api adalah minyak dan gas.

Selain itu, Islam akan membuat penguasanya amanah dalam melayani rakyat, minyak dan gas akan disalurkan merata tidak akan ada kasta. Dengan tiga pilar negara dalam Islam, pertama ketakwaan akan membuat individu ketika bermuamalah dalam sistem ekonomi berjalan lancar tanpa ditimbun atau menaikan harga.

Kedua, kontrol masyarakat berupa amar makruf nahi mungkar akan melakukan muhasabah kepada penguasa ketika salah dalam kebijakan. Kedzaliman kepada masyarakat akan ditindak Qadhi Madzalim sehingga penguasa akan kembali kepada syariat.

Ketiga negara akan menerapkan syariat. Penguasa dalam Islam akan memastikan kondisi rakyatnya terpenuhi kebutuhan mendasarnya. Dalam hal ini minyak dan gas termasuk kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa membedakan kaya atau miskin, muslim ataupun non muslim.

Lebih dari itu, di pasar akan ada kontrol setiap saat yang dilakukan oleh Qadhi Hisbah. Khalifah bisa melalui anggota struktur tersebut akan mengecek jika terdapat kecurangan yang merugikan pembeli. (dalam kitab struktur negara Islam karya syekh Taqiyuddin an-Nabhani).

Demikianlah jika Islam diterapkan dalam kehidupan tidak akan mempersulit rakyat dengan mahalnya minyak dan gas. Rakyat tidak akan dipermainkan dan didzalimi karena pemimpin dalam Islam sadar betul akan amanahnya nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Semoga masyarakat semakin menyadari akan pentingnya aturan dan kepemimpinan dalam sistem Islam.
Wallahu’alam…