JAKARTA (jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam aktivitas tambang ilegal.

Suyudi resmi menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Serah terima jabatan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi kemudian berlangsung pada Jumat (2/10/2026).

Buya Anwar mengatakan kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Karena itu, menurutnya, dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri.

“Di antara hal-hal yang perlu dibenahi oleh Kapolri yang baru, adanya oknum kepolisian yang membekingi tambang-tambang ilegal dan kegiatan-kegiatan terlarang serta tempat-tempat hiburan yang merusak moral dan akhlak bangsa,” ujar Buya Anwar Abbas dikutip dari MUI Digital, Jumat (2/10/2026).

Menurut Buya Anwar, apabila aparat penegak hukum terlibat atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal, kondisi tersebut dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia juga menyinggung persoalan lingkungan dan kerugian negara yang menurutnya dapat muncul dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

Selain persoalan dugaan beking tambang ilegal, Buya Anwar menyoroti penanganan konflik agraria dan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Ia menilai dalam sejumlah kasus, masyarakat masih merasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai.

“Bila terjadi konflik lahan antara petani atau warga masyarakat dengan perusahaan sawit atau tambang, atau antara buruh dan pihak perusahaan, maka tidak jarang pihak kepolisian tampil bukan membela kepentingan dan hak-hak rakyat, tapi lebih membela kepentingan pengusaha besar,” kritiknya.

Buya Anwar berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Polri menjadi momentum untuk memperbaiki budaya kerja dan memperkuat penegakan hukum.

Ia meminta persoalan yang melibatkan oknum kepolisian ditangani secara tegas dan transparan, sementara capaian positif institusi tetap dipertahankan.

“Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Kapolri yang baru, masalah-masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini dapat ditanggulangi dengan baik, lebih humanis, dan lebih berkeadilan sehingga pihak kepolisian kita harapkan dapat benar-benar dipercaya dan dicintai oleh seluruh rakyat negeri ini,” kata Buya Anwar.

Sebelumnya, dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Suyudi memaparkan sejumlah agenda transformasi Polri yang mencakup pembenahan organisasi, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran.

Sumber: MUI Digital

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penanganan serius terhadap dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang siswi di Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), Serpong, Tangerang Selatan. Selain proses hukum, MUI menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban serta pembenahan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma’rifah mengatakan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hak dan kekerasan terhadap anak.

“TIdak ada toleransi terhadap pelanggaran hak anak dan perlindungan anak. Terkait kasus child grooming di ICM, sanksi hukum yang tegas kepada pelaku harus diberlakukan secara profesional dan tanpa kompromi,” ujar Siti Ma’rifah kepada MUI Digital, Selasa (30/9/2026).

Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut telah ditangani aparat penegak hukum. Polisi melakukan penyidikan terhadap dugaan kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang tenaga pendidik di ICM. Pihak sekolah juga sebelumnya menyatakan telah menonaktifkan guru yang dilaporkan sejak 25 Agustus 2026.

Dalam penanganan perkara, Siti menekankan agar kepentingan terbaik korban menjadi prioritas. Menurutnya, langkah tersebut mencakup perlindungan fisik dan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan hak-hak dasar anak.

“Kekerasan terhadap anak melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang paling mendasar. Korban harus menjadi prioritas utama dalam seluruh skema penanganan,” tegasnya.

MUI Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Selain proses hukum, Siti Ma’rifah menyoroti pentingnya pembenahan sistem perlindungan peserta didik di lembaga pendidikan.

Ia mendorong sekolah, terutama lembaga pendidikan berbasis keagamaan, memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan mekanisme perlindungan peserta didik yang jelas serta transparan.

Menurutnya, keberadaan SOP perlu diikuti pelatihan secara berkala bagi guru, staf sekolah, orang tua, dan peserta didik. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali potensi ancaman sejak dini serta mencegah kekerasan terhadap anak.

“Lembaga pendidikan sudah seharusnya memiliki SOP dan mekanisme perlindungan yang jelas terhadap peserta didik. Selain itu, berikan pelatihan berkelanjutan kepada guru, orang tua, dan murid untuk mencegah serta mengatasi terjadinya kekerasan di lingkungan mereka,” lanjutnya.

Siti juga menilai perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu membangun mekanisme penanganan yang terkoordinasi agar persoalan kekerasan terhadap anak tidak ditangani secara parsial.

“Kita perlu meningkatkan kerja sama seluruh stakeholder, pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat luas dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun melalui langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi,” kata Siti Ma’rifah.

Sementara itu, pihak ICM sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyebut telah memiliki tim khusus untuk langkah preventif terkait penanganan serta pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Penanganan dugaan kasus tersebut kini berjalan melalui proses hukum, sementara perlindungan dan pemulihan korban menjadi bagian penting yang turut disoroti berbagai pihak.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma’rifah. Foto: Fitri/ MUI Digital

JAKARTA (jurnalislam.com)— International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 resmi dibuka di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Sehari setelah rangkaian dimulai dengan shalat Jumat dan doa bersama di Masjid Istiqlal, pertemuan para imam besar dari berbagai negara itu mulai bergerak ke arah yang lebih konkret: membentuk wadah bersama.

Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar menyampaikan rencana tersebut dalam sambutan pembukaan.

“Insya Allah pada pertemuan terakhir nanti kita menetapkan siapa yang akan menjadi President of International Grand Imam Association,” kata Nasaruddin.

Pernyataan itu memberi gambaran lebih jelas tentang arah konferensi. Jika pada hari pertama pembicaraan masih banyak berkisar pada diplomasi agama, perdamaian, dan peran imam, Sabtu di Bidakara mulai membicarakan bagaimana hubungan para imam lintas negara dapat diteruskan setelah konferensi selesai.

Dari Pertemuan Menuju Wadah Bersama

Keinginan agar IGIC tidak berhenti sebagai pertemuan beberapa hari juga disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Menurut Anis, konferensi ini diharapkan menghasilkan narasi keagamaan bersama untuk merespons dunia yang menghadapi konflik, perang, dan bencana. Narasi itu tidak hanya ditujukan kepada umat Islam.

“Kita ingin para imam ini menyusun satu narasi bersama yang tidak hanya ditujukan untuk umat Islam, tetapi ditujukan untuk umat manusia seluruhnya,” ujarnya.

Anis juga berharap pertemuan di Jakarta melahirkan organisasi yang mempertemukan para imam dari berbagai negara.

Jika wadah itu benar-benar dibentuk, pekerjaan berikutnya jauh lebih panjang, menentukan kepemimpinan, program kerja, mekanisme komunikasi, serta bagaimana jaringan tersebut tetap berjalan ketika konferensi telah selesai.

Hingga pembukaan, Ketua Panitia IGIC 2026 M. Sabilul Alif menyebut 49 delegasi internasional dari 39 negara telah terkonfirmasi hadir. Mereka terdiri atas grand imam, grand mufti, dan tokoh agama. Sekitar 350 peserta dalam negeri juga mengikuti konferensi.

Nasaruddin menyebut IGIC sebagai pertemuan imam besar dunia pertama yang digagas Indonesia.

“Inilah pertemuan pertama di dunia yang dilakukan, digagas oleh Indonesia. Tidak pernah dan belum pernah ada perkumpulan atau pertemuan imam-imam besar se-dunia seperti ini dan kita yang memulai,” katanya.

Pernyataan tersebut adalah klaim Nasaruddin mengenai posisi IGIC. Namun setidaknya satu hal terlihat: Indonesia tidak ingin hanya menjadi tempat berlangsungnya konferensi, tetapi juga mengambil peran dalam pembentukan jaringan para imam lintas negara.

Ketika Diplomasi Formal Dinilai Belum Cukup

Alasan lain di balik gagasan tersebut muncul dalam sambutan Nasaruddin. Ia menilai diplomasi formal belum mampu menghentikan berbagai konflik berkepanjangan.

“Diplomasi formal ternyata tidak bisa menghentikan peperangan. Bahkan PBB sendiri pun tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasi konflik berkepanjangan di sekitar Timur Tengah dan di tempat-tempat lain,” ujarnya.

Nasaruddin kemudian menawarkan pendekatan yang berbeda. Para imam, menurutnya, dapat menggunakan bahasa moral, kemanusiaan, dan agama untuk menjangkau pihak-pihak yang sulit disentuh melalui jalur politik formal.

Para imam tentu tidak mempunyai perangkat seperti negara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka tidak membuat resolusi yang mengikat, menjatuhkan sanksi, atau mengirim pasukan penjaga perdamaian. Tetapi mereka mempunyai sesuatu yang berbeda.

Mereka berbicara langsung kepada jamaah. Mereka berdiri di mimbar setiap pekan. Di banyak tempat, pendapat imam masih didengar ketika masyarakat menghadapi persoalan agama maupun sosial.
Pengaruh itulah yang hendak dipertemukan melalui IGIC.

Seberapa jauh pengaruh tersebut dapat digunakan untuk meredakan konflik atau membangun kerja kemanusiaan, belum terlihat dari konferensi hari kedua.

Itu pula yang nantinya akan menentukan apakah wadah para imam dunia mempunyai pekerjaan nyata setelah dibentuk.

Menunggu Jakarta Understanding

Bagian penting dari IGIC masih tersisa.
Pada Minggu (27/9/2026), peserta dijadwalkan melanjutkan pembahasan mengenai harmoni masjid, diplomasi keagamaan, perdamaian global, serta wadah imam internasional.
Konferensi juga menargetkan lahirnya Jakarta Understanding.

Sebelum IGIC dimulai, panitia menyebut dokumen itu akan dilengkapi peta jalan 2026–2030. Beberapa program yang disebut antara lain peningkatan kapasitas imam dan pertukaran imam antarnegara. Namun hingga Sabtu, dokumen tersebut belum selesai.

Karena itu, belum ada dasar untuk menilai apakah gagasan besar yang dibicarakan sejak Jumat akan benar-benar diterjemahkan menjadi program.

Hal yang sama berlaku untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Keduanya sudah mendapat tempat kuat sejak rangkaian pertama di Istiqlal. Imam Besar Masjid Al-Aqsa hadir dan berbicara mengenai Palestina. Para imam juga berdoa bersama untuk Palestina dan perdamaian dunia.

Tetapi apa yang akhirnya dicantumkan mengenai Palestina dalam rumusan konferensi masih harus menunggu dokumen akhirnya.
Di situlah hari terakhir IGIC menjadi penting.

Siapa yang akhirnya memimpin wadah imam internasional, bagaimana bentuk organisasinya, program apa yang disepakati, dan seberapa konkret peta jalan yang disusun baru dapat diperiksa setelah keputusan dibuat.

Sabtu di Bidakara setidaknya menunjukkan satu perkembangan. Para imam yang berkumpul di Jakarta tidak lagi hanya membicarakan perlunya membangun jaringan. Mereka mulai membicarakan bagaimana jaringan itu akan dibentuk.

Minggu besok akan pertemuan ini akan menunjukkan seberapa jauh rencana tersebut mempunyai isi.