Penulis: Arie Ristyan

Oleh : Hafizah D.A., S.Si

Konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Zionis di kawasan Timur Tengah kembali menegaskan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuatan geopolitik. Ketika Selat Hormuz jalur distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dunia terancam ditutup, pasar energi global langsung bergejolak.

Eskalasi konflik mendorong lonjakan harga minyak hingga melebihi 100 dolar Amerika per barel-jauh melampaui asumsi APBN di kisaran 70 dolar Amerika per barel-dan memicu kekhawatiran terhadap ketersediaan energi. Di sejumlah negara bahkan muncul fenomena panic buying BBM, ketika masyarakat berbondong-bondong membeli bahan bakar karena takut terjadi kelangkaan.

Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari situasi ini. Di Medan, misalnya, warga sempat mengantre panjang untuk membeli BBM dalam jumlah besar. Pemerintah melalui Menteri ESDM meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan menegaskan bahwa stok BBM nasional masih aman.

Namun pemerintah menyebut cadangan BBM nasional saat ini hanya cukup sekitar 23 hari. Meski merupakan stok operasional yang terus diperbarui melalui impor dan produksi domestik, angka ini masih jauh di bawah standar ketahanan energi internasional yang merekomendasikan cadangan minimal 90 hari. (bloombergtechnoz.com, 06/03/2026)

Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas energi nasional masih sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global.

Kaya Sumber Daya, Namun Tergantung

Ironisnya, kerentanan tersebut terjadi pada negara yang sebenarnya kaya sumber daya energi. Data Kementerian ESDM menunjukkan cadangan minyak terbukti Indonesia mencapai sekitar 2,41 miliar barel, sementara cadangan gas bumi sekitar 35,3 TCF. Bahkan angka ini baru mencerminkan sekitar 10 persen dari total potensi sumber daya migas nasional.

Namun kenyataannya Indonesia justru berstatus sebagai net importir minyak mentah dan produk olahannya. Stagnasi sektor hulu khususnya eksplorasi cekungan migas domestik membuat produksi minyak nasional terus menurun. Pada 2025 lifting minyak hanya sekitar 600 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan kilang yang mencapai lebih dari satu juta barel per hari.

Di sektor hilir, keterbatasan infrastruktur pengolahan juga membuat produksi BBM domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan hampir separuh kebutuhan BBM Indonesia masih bergantung pada impor.

Ironi lain terlihat dari peran Singapura yang justru menjadi salah satu pemasok utama BBM bagi Indonesia, meskipun negara tersebut tidak memiliki sumber migas.

Fakta ini menunjukkan adanya paradoks energi: kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kedaulatan energi. Ketergantungan pada modal investasi, dominasi korporasi besar, serta mekanisme pasar global telah membentuk struktur tata kelola energi yang membuat negara kaya sumber daya tetap bergantung pada pihak luar.

Pola ini merupakan karakter khas tata kelola energi dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, energi diperlakukan sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar global. Harga, distribusi, bahkan arah kebijakan energi sering kali ditentukan oleh kepentingan pemilik modal dan negara-negara kuat. Akibatnya, rakyat harus menanggung beban fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan energi. Ketika terjadi gangguan pasokan global seperti konflik di kawasan produsen energi dampaknya langsung terasa pada stabilitas ekonomi, sosial, bahkan politik dalam negeri.

Karena itu, persoalan energi pada akhirnya bukan sekadar soal ketersediaan sumber daya, tetapi juga menyangkut sistem tata kelola yang melandasinya.

Kedaulatan Energi dalam Perspektif Islam

Kedaulatan energi merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap negara. Energi adalah penopang utama aktivitas ekonomi sekaligus kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu negara berkewajiban menjamin ketersediaannya dengan akses yang mudah, murah, dan merata.

Dalam paradigma Islam, sumber daya energi bukan komoditas pasar, melainkan amanah publik, yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Peran negara bukan regulator yang memberi konsesi kepada korporasi, melainkan sebagai pengelola langsung yang bertanggung jawab memastikan pengelolaannya berpihak pada kepentingan umat dan manfaatnya kembali kepada masyarakat. Prinsip ini berlandaskan konsep ri’ayah syu’unil ummah. Dalam kerangka ini, rakyat adalah pemilik sumber daya energi.

Pendanaan pengelolaan industri migas mulai dari eksplorasi hingga pembangunan infrastruktur pengolahan bersumber dari Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Sumber pemasukan berasal dari pengelolaan kepemilikan umum seperti minyak, gas, mineral, hutan, dan hasil laut, bukan dari utang berbasis riba atau konsesi yang menyerahkan kendali kepada korporasi.

Negara dapat melibatkan pihak ketiga sebatas operator melalui skema bagi hasil, dengan prioritas utama pemenuhan kebutuhan domestik. Adapun surplus produksi dapat dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, terjangkau, bahkan gratis.

Harga energi pun ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan distribusi, bukan mekanisme pasar. Negara juga mengawasi distribusi secara ketat untuk mencegah monopoli, penimbunan, dan praktik yang merugikan masyarakat.

Penutup

Penghentian eksploitasi sumber daya energi oleh kepentingan kapitalisme global menjadi langkah penting untuk mewujudkan ketahanan energi dan kedaulatan negara. Solusinya adalah mengganti tata kelola energi menjadi kepemimpinan Islam yang berlandaskan syariat kaffah.

Melalui sistem ini, kekayaan energi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi umat, bukan alat hegemoni politik ekonomi global. Oleh karena itu, bersegera bergerak bersama mewujudkannya tak bisa ditunda lagi. Wallahu a’lam.

Oleh : Siti Rima Sarinah

Setiap individu rakyat tentu mendambakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dimana semua kebutuhan pokok bisa dipenuhi dan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lainnya dengan kualitas terbaik. Namun dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, rasanya sangat sulit bagi rakyat untuk mewujudkannya. Pasalnya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya harganya sangat mahal dan tak mampu dijangkau oleh rakyat. Kemiskinan dan biaya hidup yang semakin hari semakin mahal yang membuat rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbagai bantuan dan santunan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yag mendera rakyat. Walaupun bantuan dan santunan tidak bisa mencover semua kebutuhan pokok rakyat karena bersifat insidental. Salah satu contoh santunan kematian bagi warga miskin yang diterapkan oleh Pemkot Bogor yang termaktub dalam Peraturan Walikota (Perwali).

Said Muhammad Mohan selaku anggota DPRD Kota Bogor mengungkapkan bahwa pembahasan Perwali terkait santunan kematian untuk rakyat miskin sudah dimulai sejak 2021, namun sudah lima tahun berjalan, Perwali tersebut belum juga terbit. Ia sangat menyayangkan hal ini karena santunan kematian ini menjadi kebutuhan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh rakyat miskin serta menjadi bukti pemerintah hadir untuk masyarakat miskin (radarbogor, 03/03/2026)

Santunan kematian sebesar Rp 2 juta sangat membantu banyak rakyat miskin yang keluarganya meninggal. Bantuan ini sangat penting karena meninggal dunia dalam sistem kapitalisme membutuhkan biaya yang besar. Dari tanah pemakaman, ambulans dan lain sebagainya, semua memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi saat ini minimnya lahan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah, padahal pemakaman umum tersebut banyak digunakan oleh rakyat untuk memakamkan keluarga mereka karena tidak dipungut bayaran (gratis).

Namun, pemakaman umum biasanya tidak teurusi dengan baik, sehingga banyak makam yang terbengkalai dan penuh dengan sampah tanpa ada petugas yang membersihkan. Di sisi lain, ada pemakaman yang bersih dan tersusun rapi serta diurus dengan baik oleh pihak pengelola tempat pemakaman terseut. Namun, tempat pemakaman ini biayanya sangat mahal sehingga hanya rakyat tertentu yang memiliki uang yang bisa mendapatkan lahan pemakaman dengan kualitas baik.

Tidak dimungkiri, dalam sistem kapitalisme tempat dimana kita hidup dan diatur dengan aturan yang berasal darinya memandang segala sesuatu hanya dengan kacamata manfaat dan materi semata. Bukan hanya orang yang hidup dipersulit kehidupannya, melainkan juga orang sudah meninggal tetap dipersulit untuk mendapatkan lahan pemakaman yang layak. Padahal, orang yang telah meninggal juga memiliki hak untuk mendapatkan lahan pemakaman sebagai tempat peristirahatan terakhir dan hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya.

Tetapi sistem kapitalisme telah mengalihkan peran pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan dan pengurus bagi semua urusan rakyat. Mengubahnya menjadi seorang pedagang yang menjual semua hajat hidup dan rakyat harus membelinya untuk mendapatkan kebutuhan hidup tersebut.

Bantuan dan santunan ini tidak diperlukan apabila negara menjalankan perannya untuk menjamin hak rakyat baik muslim atau pun non muslim, miskin maupun kaya. Semua mendapatkan hak dan perlakukan yang sama dari negara agar semua kebutuhan hajat hidup rakyat dapat terpenuhi dengan sempurna. Sebab, negara menjadi pihak yang diamanahi untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Tanpa menunggu rakyatnya meminta tetapi negara akan memiliki kepekaan dan kepedulian dengan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya.

Termasuk lahan pemakaman yang menjad hak rakyat yang wajib difasilitasi oleh negara tanpa harus memungut biaya dari rakyat. Sehingga negara akan menyediakan lahan pemakaman yang luas bagi rakyat, dan menyiapkan petugas yang mengurusi, merawat dan menjaga agar pemakamam tersebut tetap dalam keadaan bersih dan terawat. Semua individu rakyat yang meninggal berhak untuk menempati lahan pemakaman ini.

Sama halnya dengan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi dan kebutuhan lainnya juga akan dijamin dan difasilitasi oleh negara, sehingga setiap indibvidu rakyat bisa mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan kualitas terbaik serta tidak perlu memikirkan biayanya karena negara telah menjamin kebutuhan pokok rakyat tersebut.

Negara bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyat tanpa ada pungutan sedikit pun dari rakyat dikarenakan negara memiliki pos pemasukan negara, salah satunya dari pengelolaan kekayaan milik umum yang notabene harta rakyat. Hasil pengelolaan ini dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis dan keamanan gratis serta hajat hidup lainnya
Inilah potret negara pelayan rakyat yang sehrusnya hadir ditengah rakyat dan menjadi garda terdepan menjaga dan melindungi rakyat.

Namun tentu saja potret negara seperti ini mustahil terwujud dalam sistem kapitlisme yang hanya memuja harta dan kekuasaan sebagai tujuan satu-satunya. Hanya negara yang berlandasakan syariat Islam sajalah yang dapat mewujudkan potret negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Sebab, Islam telah mewajibkan negara untuk menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan menjadikan kekuasaan sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban.

Inilah perbedaan yang sangat bertolak belakang antara sistem kapitalisme dengan sistem berlandaskan syariat Islam. Dan mampu mengeluarkan rakyat dari kemiskinan serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di tengah kehidupan rakyat. Alhasil, kita akan bisa memilih sistem kehidupan yang manakah yang seharusnya mengatur dan mengurusi rakyat dengan baik? Wallahua’alm

Oleh: Rika Arlianti DM

Rencana penutupan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) patut diapresiasi sebagai upaya melindungi anak di ruang digital. Kekhawatiran terhadap paparan konten negatif, perundungan siber, kecanduan gawai, hingga eksploitasi data pribadi memang semakin nyata. Negara tentu memiliki kewajiban melindungi anak dari berbagai risiko tersebut.

Namun demikian, kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan justru berpotensi menimbulkan dampak baru yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah 16 tahun berpotensi mengabaikan satu fenomena penting dalam ekosistem digital saat ini: munculnya anak sebagai kreator digital.

Selama ini, diskusi mengenai anak dan media sosial cenderung memposisikan anak sebagai konsumen konten semata. Padahal dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang justru menjadi produsen konten kreatif. Mereka membuat video edukasi, mendokumentasikan penampilan seni, membagikan pengalaman lomba, hingga menampilkan karya kreatif yang lahir dari proses belajar yang panjang.

Bagi sebagian keluarga, platform seperti YouTube bahkan berfungsi sebagai arsip digital perjalanan anak. Penampilan lomba, pertunjukan seni, presentasi edukatif, hingga berbagai momen perkembangan anak tersimpan rapi dan dapat diakses kembali kapan saja. Arsip semacam ini sering kali juga menjadi portofolio yang bermanfaat bagi masa depan anak, misalnya ketika mengikuti kompetisi atau kegiatan akademik lainnya.

Di sinilah persoalan muncul. Jika kebijakan penutupan akun diterapkan secara kaku berdasarkan usia, maka anak-anak yang aktif berkarya justru menjadi kelompok yang paling terdampak. Kanal kreatif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun berpotensi hilang, sementara anak-anak yang hanya mengonsumsi konten sebenarnya tetap dapat mengakses media sosial melalui akun milik orang tua.

Ironinya, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi anak justru dapat lebih membatasi anak yang produktif dibandingkan mereka yang hanya menjadi konsumen pasif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang menggunakan gawai bukan melalui akun pribadi, melainkan dengan meminjam perangkat milik orang tua. Dalam situasi seperti ini, larangan kepemilikan akun anak tidak otomatis mengurangi paparan terhadap konten digital. Anak tetap dapat menonton video, menjelajahi media sosial, atau mengakses berbagai platform tanpa perlu memiliki akun sendiri.

Dengan kata lain, pendekatan yang hanya berfokus pada kepemilikan akun berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak di ruang digital seharusnya tidak berhenti pada pembatasan akses semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika baru dalam ekosistem internet, termasuk munculnya generasi kreator digital sejak usia dini.

Ada setidaknya dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, memungkinkan anak memiliki akun media sosial dengan pengawasan penuh dari orang tua. Dalam model ini, akun secara administratif dimiliki oleh orang tua atau wali, sementara anak berperan sebagai kreator konten. Orang tua memiliki kendali penuh terhadap pengaturan privasi, moderasi komentar, interaksi dengan pengguna lain, serta pengelolaan konten yang diunggah.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk tetap berkarya sekaligus memastikan adanya pengawasan yang memadai dari keluarga.

Kedua, pemerintah bersama platform digital dapat mendorong lahirnya kategori khusus bagi kreator anak. Akun dalam kategori ini dapat dilengkapi dengan berbagai pembatasan tambahan, seperti menonaktifkan pesan pribadi, memperketat moderasi komentar, serta membatasi fitur interaksi tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko bagi anak.

Dengan demikian, perlindungan tetap terjaga tanpa harus mematikan ruang kreativitas.

Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam regulasi digital bukan sekadar membuat aturan yang tegas, tetapi memastikan aturan tersebut tepat sasaran. Anak-anak hari ini tumbuh di era ketika kreativitas digital menjadi bagian dari proses belajar dan berekspresi. Banyak dari mereka menemukan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta keterampilan teknologi melalui proses berkarya di ruang digital.

Negara tentu perlu hadir untuk melindungi anak dari berbagai risiko internet. Namun perlindungan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kesempatan anak untuk berkembang dan berkreativitas.

Alih-alih menutup ruang bagi mereka yang berkarya, kebijakan yang lebih bijak justru perlu mendorong ekosistem digital yang aman sekaligus produktif bagi generasi muda. Anak-anak bukan hanya pengguna internet. Mereka juga adalah kreator masa depan.