Penulis: Arie Ristyan

Oleh : Hafizah D.A., S.Si

Fenomena “habis makan tabungan, terbitlah utang” kembali berulang pasca Lebaran 2026. Ekonom mencatat, lonjakan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri tidak sepenuhnya ditopang peningkatan pendapatan. Daya beli yang tampak menguat sejatinya hanyalah strategi bertahan yang rapuh menguras simpanan, lalu menutupinya dengan utang.

Pada saat yang sama, tekanan ekonomi datang bersamaan: inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% (di atas target), nilai tukar rupiah melemah hingga Rp16.876 per dolar AS, serta harga pangan dan biaya mobilitas terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi kenaikan biaya hidup yang bersifat sistemik.

Berbagai kebijakan seperti diskon transportasi, bantuan sosial, dan pasar murah dinilai belum mampu menjangkau beban riil masyarakat. Akibatnya, kelas menengah ke bawah semakin bergantung pada utang jangka pendek untuk menutup kebutuhan pasca Lebaran.

Fenomena ini juga terjadi di Asia Tenggara. Rumah tangga kian mengandalkan utang, bukan untuk investasi, melainkan sekadar bertahan hidup ketika pendapatan tak mampu mengimbangi biaya hidup.

Digitalisasi Keuangan= Penjajahan Ekonomi Keluarga

Ramadan dan Idulfitri semestinya menjadi momentum penguatan spiritual. Namun, realitasnya justru bergeser menjadi ajang konsumsi intensif. Tekanan sosial untuk memenuhi standar “keriaan Lebaran” mendorong rumah tangga melampaui kemampuan finansial nya cerminan gaya hidup kapitalistik yang berorientasi material.

Di tengah tekanan ekonomi, digitalisasi keuangan menawarkan kemudahan utang sebagai solusi instan. OJK memprediksi bisnis pinjaman online tumbuh hingga 7% selama Ramadan dan meningkat dua kali lipat menjelang Lebaran. Sementara itu, laporan ILO menunjukkan pertumbuhan upah riil di Asia Tenggara kerap stagnan di bawah 1% bahkan tergerus inflasi. Dengan bunga pinjaman yang tinggi-hingga mencapai 100%- dan inflasi melampaui pertumbuhan upah, rasio utang rumah tangga di kawasan pun melonjak signifikan: menembus 80–90%.

Kombinasi gaya hidup konsumtif, tekanan ekonomi riil, dan jeratan utang berbunga tinggi melahirkan paradoks: pertumbuhan ekonomi kawasan yang tampak stabil-mencapai 5% pada periode 2024–2026, tetapi ditopang oleh utang. Aktivitas ekonomi seolah meningkat karena kesejahteraan, padahal hanya hasil dari pembiayaan utang untuk bertahan hidup. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: gali lubang tutup lubang, berpindah dari satu pinjaman ke pinjaman lain, hingga berujung pada gagal bayar.

Fakta ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam mengelola kepemilikan dan distribusi kekayaan. Di tengah melimpahnya sumber daya alam, kesejahteraan rakyat justru timpang. Ketimpangan ini terjadi karena dominasi korporasi dan kekuatan struktural global melalui liberalisasi perdagangan dan ekspansi fintech yang eksploitatif dan spekulatif.

Data juga menunjukkan paradoks tersebut. Indeks inklusi keuangan Indonesia tinggi-menurut OJK mencapai 92,74% pada 2025-tetapi literasi keuangan masih tertinggal: hanya 66,64%. Artinya, akses terhadap layanan keuangan meningkat tanpa diiringi pemahaman yang memadai. Akibatnya, masyarakat rentan terjerat praktik ribawi dalam pusaran keuntungan korporasi global, alih-alih menjadi berdaya secara ekonomi.

Dalam situasi ini, negara kehilangan kedaulatan dalam melindungi ekonomi rakyat. Negara justru berperan sebagai fasilitator kepentingan kapitalisme global dengan melegitimasi praktik ekonomi ribawi atas nama inklusi keuangan. Alih-alih mengurangi kemiskinan, kebijakan ini justru memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Islam dan Kesejahteraan Sistemik

Islam menawarkan sistem ekonomi yang menyeluruh dan terintegrasi dengan penerapan syariat secara kaffah dalam bingkai negara. Sistem ini tidak hanya normatif, tetapi memberikan mekanisme konkret dalam pengelolaan kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan kekayaan.

Syariat menetapkan klasifikasi kepemilikan harta beserta mekanisme pengelolaannya sebagai fondasi keadilan ekonomi yang mencegah monopoli dan ketimpangan. Sumber daya alam sebagai milik umum tidak boleh diprivatisasi, melainkan wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk layanan publik berkualitas pendidikan, kesehatan, energi, dan infrastruktur dengan biaya terjangkau bahkan gratis.

Distribusi kekayaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara mewujudkannya melalui penciptaan lapangan kerja riil, menjaga stabilitas harga, dan mengawasi pasar dari praktik monopoli, spekulasi, dan penimbunan. Selain itu, terdapat mekanisme zakat serta pengelolaan aset negara melalui Baitul Mal untuk memastikan distribusi yang adil.

Dengan sistem ini, kesejahteraan tidak berhenti pada level agregat, tetapi benar-benar dirasakan hingga individu.

Sistem pendidikan Islam turut membentuk kepribadian yang amanah dan taat syariat. Masyarakat tidak menjadikan riba, maysir, dan gharar sebagai solusi, sementara negara menjalankan perannya sebagai raa’in dan junnah tanpa melegalkan instrumen ekonomi yang diharamkan.

Dengan standar mata uang berbasis emas dan perak, menghasilkan harga yang relatif stabil karena tidak bergantung pada sistem global yang spekulatif. Kondisi ini melahirkan sistem ekonomi yang sehat, stabil, dan berkah.

Di saat yang sama, masyarakat memiliki gaya hidup sederhana, tidak terjebak dalam budaya konsumtif dan pencarian validasi sosial.

Penutup

Puasa Ramadan seharusnya melahirkan individu yang tawaduk dan mampu mengendalikan diri dari kemaksiatan. Dengan demikian, Idulfitri menjadi momentum kemenangan iman tanpa dibayangi beban utang.

Penerapan syariat secara kaffah dalam bingkai negara berdaulat akan mengembalikan Ramadan dan Idulfitri pada hakikatnya: sebagai sarana membentuk ketakwaan, tidak hanya pada level individu, tetapi juga dalam tata kelola kehidupan bernegara.

Karena itu, upaya mewujudkannya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Wallahu a’lam.

Oleh: Rika Arlianti DM

“Jangan pulang malam.”
“Jangan pakai baju begitu.”
“Kalau keluar, hati-hati.”

Kalimat-kalimat itu akrab di telinga anak perempuan. Diucapkan dengan nada khawatir, dibungkus kasih sayang, dan diterima sebagai bentuk perlindungan. Sejak kecil, anak perempuan tumbuh dengan daftar panjang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, demi satu tujuan, yakni menjaga diri.

Kewaspadaan memang penting. Dunia tidak selalu ramah. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur. Mengapa beban menjaga itu hampir selalu diletakkan di pundak perempuan?

Di saat anak perempuan belajar membatasi langkahnya, tidak semua anak laki-laki diajarkan membatasi dirinya. Mereka tidak selalu diajak memahami batasan orang lain, tidak cukup dibiasakan mengelola dorongan, dan belum secara konsisten dididik tentang tanggung jawab atas sikap dan perilakunya.

Padahal, realitas menunjukkan hal sebaliknya. Data Komnas Perempuan dalam beberapa tahun terakhir mencatat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dengan pelaku yang sebagian besar justru berasal dari lingkaran terdekat korban. Ancaman itu tidak selalu datang dari ruang gelap atau orang asing, melainkan dari lingkungan yang dianggap aman.

Ironinya, tidak sedikit kasus memperlihatkan pola yang sama. Ada perempuan yang telah berusaha “menjaga diri” sesuai standar yang kerap disuarakan, seperti berpakaian tertutup, bersikap hati-hati, dan juga menjaga batas. Namun tetap menjadi korban pelecehan. Dalam beberapa kasus, pelakunya justru sosok yang secara tampilan terlihat baik, dihormati, bahkan dianggap bijak.

Namun alih-alih menyoroti perilaku pelaku, pertanyaan kerap diarahkan kepada korban, mengapa berada di tempat itu, mengapa tidak lebih waspada, atau apa yang ia lakukan. Seolah-olah, seberapa pun perempuan menjaga dirinya, itu tidak pernah cukup untuk membebaskannya dari penilaian buruk sangka.

Tanpa disadari, kita mewarisi pola pikir yang timpang. Perempuan diingatkan untuk tidak memancing, sementara laki-laki tidak selalu diingatkan untuk tidak melanggar. Perempuan diajarkan menghindari bahaya, sementara sumber bahaya itu sendiri kerap luput dari perhatian dalam proses pendidikan.

Dampaknya tidak selalu tampak seketika, tetapi terasa dalam jangka panjang. Banyak perempuan tumbuh dengan kewaspadaan berlebih, bahkan di ruang yang seharusnya aman. Di sisi lain, sebagian laki-laki tumbuh tanpa kesadaran penuh bahwa tindakan mereka dapat melukai dan melewati batas.

Ini bukan soal menyalahkan satu pihak, melainkan melihat bahwa ada pola didik yang tidak seimbang. Ketika satu pihak terus dibebani untuk menjaga diri, sementara pihak lain tidak dididik dengan porsi yang sama untuk menjaga orang lain, ketimpangan itu akan terus berulang.

Sudah saatnya cara pandang ini diperbaiki. Mengajarkan anak perempuan untuk waspada tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya fokus. Kita juga perlu secara sadar mengajarkan anak laki-laki tentang empati, batasan, dan tanggung jawab.

Menghormati bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Menjaga bukan hanya tuntutan bagi perempuan, tetapi juga tanggung jawab laki-laki.

Barangkali, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi sejauh apa perempuan menjaga diri, melainkan mengapa kita masih lebih sibuk mengatur perempuan daripada membenahi cara laki-laki dididik.

Oleh: Rika Arlianti DM

Di tengah masyarakat Muslim, kita diajarkan untuk mencintai kebaikan dan menghormati mereka yang tampak menjaga agama. Sosok yang dikenal saleh, terpelajar, dan sabar sering kali ditempatkan pada posisi yang tinggi dalam kepercayaan sosial. Namun, bagaimana jika citra itu justru menjadi tameng bagi sebuah kejahatan?

Belakangan ini, kisah-kisah yang mencuat ke publik menghadirkan kegelisahan. Ada banyak kasus di mana pelaku kekerasan seksual tidak selalu datang dengan wajah garang atau perilaku menyimpang yang mudah dikenali. Sebaliknya, mereka bisa hadir dalam rupa yang menenangkan, pandai berbicara agama, aktif dalam kegiatan keislaman, bahkan menjadi panutan di lingkungan sekitar.

Fenomena ini bukan sekadar ironi, tetapi juga peringatan serius bagi kita semua.

Jangan Tertipu oleh Tampilan Lahiriah

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak menilai manusia semata dari penampilan luar. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati dan amal. Namun dalam praktik sosial, kita sering kali terjebak pada “branding” kesalehan, pakaian yang syar’i, tutur kata yang lembut, hingga citra religius di ruang publik.

Citra ini, jika tidak diiringi dengan integritas sejati, dapat menjadi alat manipulasi. Pelaku memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk mendekati korban, membungkam mereka, bahkan menghindari kecurigaan lingkungan.

Inilah yang membuat kejahatan semacam ini begitu berbahaya. Ia tersembunyi di balik sesuatu yang kita anggap aman.

Budaya Diam yang Menguatkan Pelaku

Masalah lain yang tak kalah penting adalah budaya diam. Dalam banyak kasus, korban memilih bungkam karena takut tidak dipercaya, takut disalahkan, atau khawatir merusak nama baik pelaku yang dianggap “baik” oleh masyarakat.

Ironisnya, dalam konteks masyarakat religius, tekanan ini bisa menjadi lebih besar. Ada kekhawatiran dianggap membuka aib, melawan tokoh yang dihormati, atau bahkan dicap sebagai pihak yang merusak ukhuwah (persaudaraan).

Padahal, membiarkan kezaliman terjadi justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Islam Berpihak pada Keadilan, Bukan Citra

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Tidak ada satu pun dalil yang membenarkan pembelaan terhadap pelaku kezaliman hanya karena ia terlihat saleh atau memiliki posisi terhormat.

Menjaga kehormatan tidak berarti menutup mata terhadap kejahatan. Justru, melindungi korban dan mencegah jatuhnya korban lain adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar.

Kita perlu menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak hanya terlihat di ruang publik, tetapi juga tercermin dalam perilaku pribadi, terutama dalam bagaimana seseorang menjaga kehormatan orang lain.

Membangun Kewaspadaan dan Keberanian

Sudah saatnya kita membangun kesadaran bersama, bahwa kesalehan tidak boleh diukur dari simbol semata, karena tidak semua yang tampak baik benar-benar aman.

Korban harus didengar, bukan dibungkam. Mereka berhak menyampaikan kejadian yang sebenarnya, tanpa intimidasi dari berbagai pihak.

Sebab keadilan harus ditegakkan, tanpa pandang siapa pelakunya.

Lingkungan Muslim seharusnya menjadi ruang yang aman, bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Tempat di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kebenaran tidak dikalahkan oleh citra.

Penutup

Kesalehan sejati tidak membutuhkan panggung. Ia hidup dalam integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihat.

Ketika ada yang menjadikan agama sebagai topeng untuk melukai orang lain, maka diam bukan lagi pilihan yang bijak. Mengungkap, mengadili, dan mencegah adalah bagian dari tanggung jawab moral umat.

Sebab, menjaga nama baik agama tidak dilakukan dengan menutup kejahatan, melainkan dengan menegakkan keadilan. Wallahu a’lam bisshawab.