Penulis: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Ratusan akademisi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Israel mengeluarkan seruan terbuka untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Dalam surat yang ditandatangani oleh 1.300 akademisi, mereka memperingatkan adanya “keruntuhan moral” yang melanda seluruh negeri akibat perang yang terus berlanjut.

Surat tersebut dikirimkan kepada para pemimpin lembaga pendidikan tinggi di Israel pada Selasa (27/5/2025) dan menyerukan agar dunia akademik memobilisasi seluruh kekuatannya untuk menghentikan agresi militer Israel terhadap Gaza.

“Ini adalah serangkaian kejahatan perang yang mengerikan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan semuanya adalah perbuatan kita sendiri,” tulis para akademisi dalam surat itu. Mereka tergabung dalam sebuah gerakan bernama Black Flag Action Group.

Nama “Black Flag” mengacu pada prinsip hukum di Israel, yang menyatakan bahwa perintah yang sangat tidak bermoral hingga melanggar hukum akan ditandai dengan “bendera hitam” — sebuah simbol penolakan terhadap perintah tersebut.

“Kami tidak bisa mengklaim bahwa kami tidak tahu. Kami telah berdiam diri terlalu lama,” lanjut surat tersebut.

“Sebagai akademisi, kami menyadari peran kami sendiri dalam kejahatan ini. Masyarakatlah, bukan hanya pemerintah, yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Surat itu juga menyinggung tentang diamnya institusi pendidikan terhadap agresi militer yang sedang berlangsung.

“Beberapa melakukan kekerasan secara langsung. Yang lain menyetujui, membenarkan, atau memilih diam. Ikatan keheningan inilah yang memungkinkan kejahatan terus berlangsung tanpa pengakuan publik,” bunyi pernyataan mereka.

Gelombang kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza juga datang dari kalangan politik. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, pekan lalu mengecam tindakan pemerintah yang disebutnya telah membunuh warga Palestina yang tidak bersalah.

Dalam wawancaranya dengan BBC pada Selasa (27/5), Olmert menyebut bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza “sangat dekat dengan kejahatan perang”.

Seruan moral dari dunia akademik dan tokoh publik ini mencerminkan meningkatnya keresahan internal di Israel atas perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: MEE

MUNICH (jurnalislam.com)— Final Liga Champions UEFA 2024/2025 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Inter Milan pada Ahad (1/6/2025) tidak hanya menyuguhkan kemenangan bersejarah bagi PSG, tetapi juga menjadi panggung solidaritas bagi rakyat Palestina.

Di tengah gegap gempita Allianz Arena, para suporter PSG membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hentikan Genosida di Gaza”. Aksi ini dilakukan tak lama setelah Achraf Hakimi membawa PSG unggul 1-0 atas mantan klubnya, Inter Milan, pada menit ke-12.

Spanduk tersebut menjadi sorotan, menegaskan sikap tegas suporter PSG yang selama ini dikenal konsisten menentang agresi Israel di Jalur Gaza. Sebelumnya, pada November 2024, mereka juga membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Bebaskan Palestina” dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Aksi simbolik ini dilakukan di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana blokade Israel selama hampir tiga bulan telah membuat 2,3 juta warga berada di ambang kelaparan.

Di atas lapangan, PSG tampil dominan dan mencatat kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan. Kemenangan ini mengukuhkan PSG sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Para pemain seperti Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu menjadi bintang dalam laga tersebut.

Final Liga Champions musim ini tidak hanya tercatat sebagai kemenangan sepak bola, tetapi juga sebagai momen perlawanan kemanusiaan yang digaungkan dari tribun penonton ke seluruh dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

GAZA (jurnalislam.com)– Hamas pada Sabtu (31/5/2025) mengonfirmasi bahwa mereka telah merespons proposal gencatan senjata yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam usulan tersebut, Hamas menyetujui pembebasan sepuluh sandera Israel yang masih hidup dan penyerahan delapan belas jenazah tahanan Israel, sebagai bagian dari kesepakatan awal.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati, termasuk 125 warga Palestina yang divonis penjara seumur hidup. Selain itu, jenazah 180 syuhada Palestina juga akan diserahkan kembali kepada pihak Palestina.

Rencana gencatan senjata yang lebih luas juga mencakup pembebasan 30 tahanan Israel yang tersisa setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata permanen.

Dalam pernyataan resminya melalui kanal Telegram, Hamas menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui “serangkaian konsultasi nasional”, dengan landasan utama berupa “tanggung jawab mendalam terhadap rakyat Palestina dan penderitaan mereka”.

“Sebagai bagian dari perjanjian ini, sepuluh tahanan Israel yang masih hidup yang ditahan oleh kelompok perlawanan akan dibebaskan, bersama dengan penyerahan delapan belas jenazah, sebagai ganti sejumlah tahanan Palestina yang disepakati,” bunyi pernyataan tersebut.

Proposal gencatan senjata dari Witkoff, yang sebelumnya diajukan kepada kedua belah pihak, mencakup jeda selama 60 hari dalam pertempuran dan pembebasan 28 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, pada minggu pertama pelaksanaan kesepakatan.

Perjanjian tersebut juga menyerukan dimulainya distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat ke Jalur Gaza, segera setelah Hamas menandatangani kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan ini akan dijamin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, serta mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump.

Hamas sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka “mempelajari proposal revisi tersebut secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina dan tujuan tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza”.

Pada Kamis malam, Gedung Putih mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui proposal Witkoff. Namun, sejumlah hambatan besar masih mengganjal jalan menuju gencatan senjata.

Pemerintah Israel tetap bersikeras agar Hamas dilucuti dari seluruh persenjataannya, semua infrastruktur militer kelompok tersebut dibongkar, dan pemerintahan Hamas di Gaza dihentikan sepenuhnya. Israel juga menuntut pembebasan seluruh sandera yang tersisa, yang diperkirakan berjumlah 58 orang, sebagai syarat mutlak untuk menghentikan agresinya.

Di sisi lain, Hamas dengan tegas menolak persyaratan tersebut. Mereka menyatakan tidak akan menyerahkan senjata hingga Israel menyetujui penarikan penuh dari Jalur Gaza, serta menyepakati perjanjian yang mengikat untuk benar-benar mengakhiri perang.

Situasi ini membuat masa depan gencatan senjata masih penuh ketidakpastian, meski peluang diplomatik mulai terbuka. (Bahry)

Sumber: TNA

NEW YORK (jurnalislam.com)– Pemerintah Israel dilaporkan semakin khawatir bahwa konferensi internasional yang akan digelar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 17–20 Juni mendatang, dapat mendorong banyak negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

Konferensi yang diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi ini akan membahas prospek solusi dua negara sebagai jalan damai atas konflik Israel-Palestina. Mengutip laporan Ynet, para pejabat Israel mencurigai bahwa konferensi ini mendapat “persetujuan diam-diam” dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan berpotensi menjadi alat tekanan agar Israel menghentikan serangan militernya di Gaza.

Hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga dikabarkan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu sumber ketegangan muncul ketika Washington melakukan negosiasi langsung dengan Hamas untuk membebaskan seorang tentara Israel-Amerika, tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Tel Aviv.

Serangan Israel di Gaza sendiri telah menewaskan lebih dari 54.000 orang dan kini semakin dianggap sebagai tindakan genosida oleh masyarakat internasional.

𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

Menurut informasi dari PBB, konferensi ini akan menampilkan delapan diskusi meja bundar dengan fokus pada aspek-aspek implementasi solusi dua negara. Konferensi ini juga diharapkan menghasilkan dokumen resmi berjudul “Penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.”

Presiden Majelis Umum PBB, Philemon Yang, menyatakan, “Konflik ini hanya akan berakhir ketika warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan di negara mereka sendiri yang berdaulat dan merdeka, dalam kedamaian, keamanan, dan martabat.”

𝗣𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗸𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Dilansir Politico, pemerintah Prancis disebut tengah aktif melobi negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Belgia untuk menggunakan forum ini sebagai kesempatan guna secara resmi mengakui Negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan, “Pengakuan terhadap Palestina pada konferensi ini dapat membantu menjaga prospek solusi dua negara.”

Senada, Perdana Menteri Malta Robert Abela menegaskan bahwa negaranya siap mengakui Palestina. Ia berkata, “Kita tidak dapat menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan ini yang semakin memburuk setiap hari.”

Sebelumnya, Prancis, Kanada, dan Inggris juga telah mengeluarkan pernyataan bersama pada awal Mei yang menegaskan komitmen mereka terhadap solusi dua negara dan menyebut bahwa mereka “berkomitmen untuk mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi untuk mencapai solusi dua negara.”

𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Namun, Israel memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina dapat menjadi pemicu bagi aneksasi wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki. Sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah secara terbuka menyatakan kemungkinan tersebut sebagai langkah balasan.

Pemerintah Israel juga menilai bahwa upaya ini sebagai bagian dari strategi tekanan global untuk menghentikan operasi militer mereka, di tengah kecaman internasional yang semakin meluas terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA