Oleh: Cak Arip

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Oktober 2026 bukan sekadar penanda waktu. Pada 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap baru. Untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, masa penahapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil berakhir pada 17 Oktober 2026.

Pada saat yang sama, masa penahapan sejumlah kategori lain seperti obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan tertentu juga berakhir.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Tujuannya jelas, memberikan kepastian kepada konsumen Muslim mengenai status kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Persoalannya bukan pada penting atau tidak pentingnya kehalalan. Yang perlu diperhatikan adalah seberapa siap ekosistem usaha, terutama UMKM, memenuhi kewajiban tersebut tanpa kehilangan kemampuan untuk bertahan dan berkembang.

Regulasi Halal Bukan Persoalan Baru

Kewajiban sertifikasi halal sebenarnya bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul menjelang Oktober 2026. Pemerintah telah menerapkannya secara bertahap selama beberapa tahun.

PP Nomor 42 Tahun 2024 menetapkan masa penahapan yang berbeda untuk berbagai kategori produk dan kelompok pelaku usaha.
Karena itu, kurang tepat jika Oktober 2026 digambarkan sebagai saat pemerintah mendadak memberlakukan wajib halal untuk seluruh produk.

Yang terjadi adalah berakhirnya masa penahapan bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu. Perbedaan ini penting dipahami. Pelaku usaha tidak menghadapi tenggat dan mekanisme yang sepenuhnya sama untuk setiap jenis produk.

Bagi UMKM makanan dan minuman, misalnya, Oktober 2026 menjadi tenggat yang sangat penting. Sementara untuk sejumlah kategori lain, masa penahapan yang ditetapkan pemerintah juga berakhir pada periode yang sama.

Artinya, langkah pertama bagi pelaku usaha bukan sekadar bertanya, “Apakah saya wajib halal?”, tetapi memastikan produknya masuk kategori apa, mekanisme sertifikasinya bagaimana, dan kapan kewajibannya berlaku.

Self-Declare Memudahkan, tetapi Tidak Selalu Sederhana

Salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah adalah mekanisme self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan.

Mekanisme ini memang dirancang untuk menyederhanakan proses sertifikasi bagi produk yang memenuhi kriteria tertentu. Bagi banyak UMKM, jalur ini dapat mengurangi beban biaya dan prosedur.

Namun, sederhana di atas regulasi belum tentu selalu sederhana dalam praktik. Dalam kajian sistemik yang diumumkan pada Oktober 2024, Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelayanan sertifikasi halal.

Di antaranya pemahaman pelaku usaha yang belum merata, persoalan dokumen administrasi, pembiayaan, kejelasan waktu penyelesaian, keterbatasan koneksi internet, persebaran lembaga pendamping yang belum merata, hingga kendala pada aplikasi SiHalal.

Ombudsman juga menyoroti keterbatasan jumlah dan persebaran lembaga pemeriksa maupun lembaga pendamping proses produk halal di sejumlah daerah.

Temuan itu menunjukkan bahwa persoalan UMKM tidak berhenti pada apakah sertifikatnya gratis atau berbayar. Ada pertanyaan yang lebih praktis: apakah pelaku usaha memiliki informasi, dokumen, bahan baku, pendamping, akses digital, serta kemampuan administratif yang diperlukan untuk menyelesaikan proses sertifikasi?

Bagi usaha yang dikelola dengan tenaga terbatas, persoalan seperti mengumpulkan dokumen, memeriksa status bahan, memahami aplikasi, dan berkomunikasi dengan pendamping dapat menjadi pekerjaan tambahan yang tidak ringan.

Masalah Bisa Dimulai dari Bahan Baku

Persoalan berikutnya berada di hulu, rantai pasok. Sertifikasi halal tidak hanya melihat produk akhir. Proses Produk Halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian.

Bagi perusahaan besar dengan sistem administrasi dan rantai pasok yang sudah tertata, penelusuran bahan relatif lebih mudah dilakukan. Bagi sebagian UMKM, kondisinya tidak selalu demikian.

Ombudsman dalam artikel mengenai kendala sertifikasi halal UMKM pada Januari 2025 mencatat adanya persoalan pemasok bahan dasar yang belum memiliki sertifikat halal. Ombudsman juga menyoroti kemungkinan meningkatnya biaya produksi apabila pelaku usaha harus beralih kepada bahan yang telah memenuhi persyaratan.

Masalah ini tidak bisa dianggap sepele.
Bagi usaha kecil, mengganti bahan bukan selalu sekadar mengganti nama pemasok. Perubahan bahan dapat memengaruhi harga, formula, rasa, tekstur, kualitas, bahkan karakter produk yang selama ini dikenal konsumen.

Bayangkan usaha makanan rumahan yang selama bertahun-tahun memakai satu jenis bahan karena cocok dengan resepnya. Ketika bahan tersebut bermasalah dari sisi dokumen atau penelusuran kehalalan, mencari pengganti dengan karakter yang sama belum tentu mudah.

Di titik ini, sertifikasi halal bukan lagi hanya urusan administrasi di hilir. Ia berkaitan langsung dengan kesiapan ekosistem produksi dari hulu.

Jangan Sampai UMKM Menanggung Beban Ekosistem Sendirian

Pemerintah telah menyediakan berbagai program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK. Pada 2026, BPJPH menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui program fasilitasi yang disiapkan pemerintah.

Langkah tersebut penting dan patut dimanfaatkan. Namun, gratisnya biaya sertifikasi tidak otomatis menghapus seluruh hambatan.

Jika bahan baku yang sesuai sulit diperoleh, dokumen belum lengkap, pendamping tidak mudah dijangkau, informasi membingungkan, atau pelaku usaha kesulitan menggunakan sistem digital, persoalan tetap ada meskipun biaya sertifikasi ditanggung pemerintah.
Karena itu, keberhasilan kebijakan halal tidak cukup diukur hanya dari jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Pertanyaan lainnya tidak kalah penting: berapa banyak UMKM yang benar-benar mampu memenuhi standar halal tanpa kehilangan daya saing dan keberlangsungan usahanya?

Jangan sampai pelaku usaha kecil dituntut memenuhi standar yang baik, tetapi pada saat bersamaan harus menanggung sendiri kelemahan rantai pasok, keterbatasan pendampingan, atau persoalan layanan yang seharusnya dibenahi sebagai bagian dari ekosistem.

Sertifikat Halal Penting, tetapi Bukan Satu-Satunya Ukuran Produk

Ada hal lain yang perlu dipahami konsumen.
Sertifikat halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk dalam kerangka Jaminan Produk Halal. Namun, istilah “halal” tidak seharusnya diperluas secara otomatis menjadi jaminan bahwa sebuah produk pasti unggul dalam seluruh aspek kesehatan, mutu, keamanan, atau etika bisnis. Halal dan tayyib memiliki ruang pembahasan yang lebih luas.

Konsumen tetap perlu memperhatikan informasi lain: izin edar sesuai kategori produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, keamanan, mutu, cara penggunaan, serta reputasi produsen.

Sebaliknya, belum adanya sertifikat halal juga tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa suatu produk pasti haram. Namun, persoalan kandungan produk dan persoalan kepatuhan terhadap regulasi adalah dua hal yang berbeda.

Setelah masa penahapan berakhir, produk yang menurut ketentuan wajib bersertifikat halal tetapi belum memilikinya tetap menghadapi persoalan kepatuhan hukum, terlepas dari penilaian mengenai kandungan produknya.

Sementara produk yang memang berasal dari bahan yang diharamkan memiliki ketentuan tersendiri, termasuk kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal.

Di sinilah literasi konsumen menjadi penting.
Logo halal semestinya menjadi bagian dari informasi yang membantu konsumen mengambil keputusan, bukan satu-satunya dasar untuk menilai seluruh kualitas sebuah produk.

Sanksi Ada, tetapi Pendekatan Tidak Cukup Berhenti pada Sanksi

Regulasi JPH memiliki instrumen penegakan hukum. PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur sejumlah sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, antara lain peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi dilakukan sesuai jenis dan tingkat pelanggaran. Keberadaan sanksi diperlukan agar aturan memiliki daya berlaku.

Tetapi penegakan aturan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi. Pembinaan, pendampingan, pelayanan yang jelas, serta kesiapan infrastruktur harus berjalan bersamaan.

Ombudsman telah merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam tata kelola pelayanan sertifikasi halal, mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaan BPJPH, optimalisasi SiHalal, peningkatan pemahaman pelaku usaha, pengelolaan pengaduan, hingga penguatan pengawasan internal.

Dengan kata lain, persoalannya bukan memilih antara melindungi konsumen atau melindungi UMKM. Keduanya justru harus berjalan bersama.

Konsumen berhak memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk. Pada saat yang sama, pelaku usaha berhak mendapatkan sistem yang jelas, terjangkau, transparan, dan dapat dilaksanakan.

Yang Perlu Diperkuat Ada di Hulu dan di Lapangan

Jika Indonesia ingin membangun ekosistem industri halal yang kuat, perhatian tidak cukup diarahkan kepada produk yang sudah berada di rak toko.

Rantai pasoknya juga harus dibenahi.
Pemasok bahan baku perlu mendapatkan akses sertifikasi yang lebih mudah. Pelaku UMKM membutuhkan pendamping yang benar-benar tersedia di lapangan, bukan hanya tercatat secara administratif.

Sistem digital harus mudah digunakan dan disertai mekanisme pengaduan yang bekerja. Informasi tentang persyaratan, kategori produk, dokumen, jalur self-declare maupun reguler, serta tahapan proses harus disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami pelaku usaha.

Fasilitasi sertifikasi juga perlu diarahkan secara efektif kepada kelompok usaha yang memang paling membutuhkan bantuan. Sebab bagi UMKM, persoalannya sering kali bukan keengganan memenuhi aturan. Banyak pelaku usaha justru ingin produknya memiliki kepastian halal.

Yang mereka butuhkan adalah jalur yang memungkinkan kewajiban tersebut benar-benar bisa dipenuhi.

Dengan pendekatan seperti itu, sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari pembangunan ekosistem usaha yang lebih tertib dan terpercaya.

Oktober 2026: Jangan Menunggu Tenggat

Bagi pelaku usaha, pesan menjelang Oktober 2026 cukup jelas: jangan menunggu sampai tenggat tiba.

Periksa kategori produk. Periksa status bahan baku. Pastikan dokumen usaha dan produk tersedia. Pelajari apakah produk memenuhi kriteria self-declare atau harus melalui mekanisme reguler. Cari informasi dari kanal resmi dan manfaatkan program pendampingan maupun fasilitasi yang tersedia.

Semakin dekat tenggat, semakin besar pula kemungkinan terjadinya lonjakan permohonan dan kebutuhan pendampingan. Bagi pemerintah, tantangannya tidak kalah besar.

Keberhasilan wajib halal tidak cukup ditunjukkan dengan banyaknya sertifikat yang terbit. Ukurannya juga terletak pada apakah aturan tersebut dapat dijalankan oleh perusahaan besar maupun usaha kecil dengan kapasitas yang sangat berbeda.

Kehalalan merupakan nilai penting bagi konsumen Muslim dan memiliki dasar kuat dalam kebijakan Jaminan Produk Halal.
Karena itu, memastikan proses menuju tertib halal berlangsung mudah, transparan, terjangkau, dan dapat diakses UMKM bukan berarti menurunkan standar, justru sebaliknya.

Standar yang baik membutuhkan ekosistem yang membuat pelaku usaha mampu memenuhinya. Oktober 2026 semestinya menjadi momentum bukan hanya untuk mengejar kepatuhan administratif, tetapi untuk memperkuat ekosistem produk halal Indonesia dari hulu sampai hilir.

Konsumen mendapatkan kepastian.
Pelaku usaha mendapatkan jalan yang jelas untuk memenuhi kewajibannya. Dan negara memastikan keduanya tidak harus saling dikorbankan.

Oleh: Cak Arip

Keyakinan pada prinsip tidak berarti setiap penilaian kita terhadap fakta pasti benar. Di media sosial, bias konfirmasi dapat membuat seseorang sangat kritis terhadap informasi yang tidak disukainya, tetapi jauh lebih longgar ketika informasi itu menguatkan posisi yang sudah ia yakini.

Kita kadang mempunyai dua standar dalam membaca berita. Ketika sebuah informasi merugikan tokoh, kelompok, atau pandangan yang kita dukung, kita segera bertanya: sumbernya dari mana? Videonya utuh atau dipotong? Kapan peristiwa itu terjadi? Apa konteksnya?

Namun ketika informasi yang datang justru menguntungkan posisi kita, ketelitian itu bisa mengendur. Judulnya terasa masuk akal, narasinya sesuai dugaan, lalu tombol share ditekan sebelum pemeriksaan selesai.
Kecenderungan seperti ini dalam psikologi dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi: kecenderungan mencari, menerima, dan menafsirkan informasi dengan cara yang lebih menguntungkan keyakinan yang sudah kita miliki.

Bias ini tidak selalu bekerja secara sadar. Seseorang bahkan bisa merasa sedang melakukan riset, membaca banyak berita, mengikuti banyak akun, dan menonton banyak video. Yang perlu ditanyakan kemudian: apakah informasi yang kita kumpulkan benar-benar sedang menguji keyakinan kita, atau hanya terus menguatkannya?

1. Linimasa Bukan Gambaran Utuh Realitas

Media sosial membuat persoalan ini lebih rumit karena informasi yang muncul di hadapan kita bukan gambaran utuh dari seluruh peristiwa yang sedang berlangsung. Apa yang kita ikuti, sukai, komentari, bagikan, dan tonton ikut membentuk jenis konten yang lebih sering kita temui. Sistem rekomendasi platform juga ikut menentukan apa yang ditampilkan.

Akibatnya, seseorang dapat semakin sering bertemu dengan pendapat, tokoh, atau narasi yang sejalan dengannya. Dari sinilah dapat terbentuk apa yang sering disebut echo chamber atau ruang gema: lingkungan informasi tempat pandangan yang serupa terus berulang dan saling menguatkan.

Namun algoritma tidak perlu dijadikan kambing hitam tunggal. Pengguna sendiri juga memilih siapa yang diikuti, grup apa yang dimasuki, konten apa yang dibaca, dan informasi mana yang segera diabaikan.

Masalah muncul ketika frekuensi sebuah pendapat di linimasa dianggap sebagai bukti bahwa pendapat itu pasti benar. Kita melihat puluhan unggahan yang mengatakan hal serupa, lalu menyimpulkan, “Berarti memang begitulah kenyataannya.”

Padahal bisa jadi yang kita lihat hanyalah bagian tertentu dari realitas yang berulang kali muncul di lingkungan informasi kita sendiri.

2. Mencari Kebenaran atau Mencari Pembenaran?

Bias konfirmasi tidak sama dengan kebohongan. Orang yang terjebak di dalamnya belum tentu sedang berniat menipu atau berbohong. Ia mungkin sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran. Justru karena itulah bias ini sulit dikenali.

Kita mudah curiga terhadap sumber yang berseberangan dengan pandangan kita, tetapi jarang mencurigai sumber yang mengatakan persis seperti yang ingin kita dengar.

Karena itu ada satu pertanyaan yang penting diajukan kepada diri sendiri: Apakah saya sedang mencari kebenaran, atau sedang mengumpulkan pembenaran?
Orang yang sungguh mencari kebenaran tidak hanya mencari bukti yang mendukung pendapatnya. Ia juga bersedia bertanya: apa yang dapat membuktikan bahwa kesimpulan saya keliru?

Sikap seperti ini tidak menuntut seseorang menjadi ragu terhadap semua hal. Yang diuji bukan setiap prinsip yang diyakini, melainkan ketepatan kita ketika memahami fakta, menilai peristiwa, dan menarik kesimpulan.

3. Ketika Bias Masuk ke Ruang Dakwah

Dalam aktivitas dakwah, persoalan ini mempunyai dimensi yang lebih sensitif.
Seorang Muslim tentu tidak harus merelatifkan ajaran agama hanya karena menyadari adanya bias kognitif. Berpegang teguh kepada prinsip bukanlah persoalan.

Yang perlu dibedakan adalah keyakinan terhadap prinsip dengan keyakinan bahwa setiap pembacaan kita terhadap sebuah peristiwa pasti benar. Seseorang dapat benar dalam memegang sebuah prinsip, tetapi keliru mendapatkan informasi. Ia dapat benar dalam mengutip dalil, tetapi kurang tepat menerapkannya pada sebuah kasus.

Ia juga dapat memiliki niat membela Islam, sementara fakta yang menjadi dasar kesimpulannya ternyata tidak lengkap.
Karena itu, dalil, penafsiran terhadap dalil, fakta tentang suatu peristiwa, dan kesimpulan pribadi sebaiknya tidak dicampurkan begitu saja.

Ada risiko lain yang disebut cherry-picking: kita memilih bukti tertentu karena mendukung kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, sementara informasi yang tidak sesuai dikesampingkan. Hal serupa dapat terjadi dalam penggunaan dalil.

Persoalannya tentu bukan karena dalil digunakan. Dalil justru menjadi rujukan penting bagi seorang Muslim. Yang perlu dihindari adalah mencari dalil semata-mata untuk mengesahkan kesimpulan yang sebelumnya sudah diputuskan, tanpa memeriksa konteks, keterangan ulama, atau dalil lain yang juga berkaitan dengan persoalan tersebut.

4. Tabayyun Jangan Hanya Berlaku kepada Lawan

Al-Qur’an memberi tuntunan penting dalam menerima berita. Dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, kaum Muslimin diperintahkan meneliti kebenaran berita agar tidak mengambil tindakan karena ketidaktahuan yang kemudian menimbulkan penyesalan.

Prinsip tabayyun ini terasa semakin penting di tengah arus informasi digital. Namun tanpa disadari, kita kadang menerapkannya secara tidak seimbang. Ketika sebuah berita menyerang tokoh yang kita hormati, kita menuntut sumber asli. Kita mencari video lengkap. Kita memeriksa tanggal, konteks, dan siapa yang pertama kali menyebarkannya.

Semua itu memang seharusnya dilakukan.
Tetapi standar pemeriksaan yang sama juga diperlukan ketika berita tersebut menyerang pihak yang tidak kita sukai atau justru menguntungkan kelompok yang kita dukung.
Berita yang kita sukai tidak mendapat dispensasi dari tabayyun.

Bahkan informasi yang terasa sangat cocok dengan dugaan kita patut mendapat perhatian lebih. Rasa “ini memang seperti yang saya duga” bisa membuat kewaspadaan menurun justru ketika kewaspadaan paling dibutuhkan.

5. Menghormati Tokoh Tanpa Mematikan Daya Kritis

Bias konfirmasi juga dapat bekerja melalui hubungan kita dengan tokoh yang dihormati.
Menghormati ulama, ustaz, guru, dan pemimpin merupakan bagian dari adab. Namun penghormatan tidak mengharuskan kita menerima setiap informasi yang beredar atas nama mereka tanpa pemeriksaan.
Apalagi di media sosial, potongan ceramah, kutipan pendek, screenshot, dan video beberapa detik dapat beredar jauh dari konteks aslinya.

Memeriksa sumber tidak sama dengan kehilangan adab. Justru ketika seseorang memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memandang suatu persoalan, kita perlu lebih berhati-hati memastikan apa yang sebenarnya ia katakan, dalam konteks apa, dan mengenai persoalan apa.

Dengan begitu, penghormatan kepada seseorang tidak berubah menjadi kebiasaan menyerahkan proses berpikir sepenuhnya kepada orang tersebut.

6. Bias Paling Sulit Dilihat Adalah Bias Sendiri

Ada ironi dalam pembicaraan tentang bias.
Setelah mengetahui istilah confirmation bias, cherry-picking, atau echo chamber, kita bisa menjadi sangat pandai menemukan semuanya pada orang lain.

“Dia hanya membaca media kelompoknya.”
“Mereka cuma mencari dalil yang mendukung pendapat sendiri.”

“Kelompok itu hidup di dalam echo chamber.” Bisa jadi penilaian tersebut benar. Tetapi pengetahuan tentang bias akan jauh lebih berguna jika terlebih dahulu diarahkan kepada diri sendiri.

Apakah kita menerapkan standar pembuktian yang sama kepada kelompok yang kita sukai dan kelompok yang kita kritik?

Apakah kesalahan yang dilakukan pihak lain kita nilai dengan ukuran yang sama ketika dilakukan orang yang berada di pihak kita?
Apakah kita membaca argumen lawan sebagaimana kita ingin argumen kita sendiri dibaca?

Di titik inilah muhasabah menemukan relevansinya dalam kehidupan informasi.
Muhasabah tidak hanya berkaitan dengan amal yang tampak. Ia juga dapat menyentuh cara kita menerima kabar, menimbang bukti, membentuk prasangka, dan mengambil sikap terhadap orang lain.

7. Tidak Semua Perbedaan Adalah Penyimpangan

Kehati-hatian juga dibutuhkan ketika menghadapi perbedaan pendapat, terutama dalam persoalan sosial, kebijakan, strategi, dan perkara yang memang membuka ruang ijtihad. Tidak setiap perbedaan kesimpulan lahir karena seseorang menolak kebenaran.

Dua orang dapat menerima informasi yang berbeda. Mereka dapat memberi bobot berbeda kepada sebuah risiko. Mereka juga dapat memahami konteks, dalil, atau pertimbangan kemaslahatan dengan cara yang berbeda.

Tentu ini tidak berarti semua pendapat otomatis sama benarnya. Yang diperlukan adalah kemampuan membedakan perkara yang memiliki dasar prinsip yang jelas dengan perkara ijtihadiyah atau strategi yang memang menyediakan ruang perbedaan.

Tanpa pembedaan itu, perdebatan mudah berubah menjadi pertarungan identitas.
Yang dibela akhirnya bukan lagi kekuatan dalil dan argumentasi, melainkan kelompok dan posisi masing-masing.

8. Melatih Diri Keluar dari Echo Chamber

Bias konfirmasi mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi pengaruhnya dapat ditekan dengan kebiasaan yang lebih disiplin. Mulailah dengan memperluas sumber informasi. Tidak semua sumber harus kita setujui, tetapi sesekali membaca argumen terbaik dari pandangan yang berbeda dapat membantu kita mengetahui apakah kita memahami persoalan secara utuh.

Bedakan pula fakta dengan interpretasi. Bahwa sebuah peristiwa terjadi merupakan satu hal; penjelasan mengenai mengapa peristiwa itu terjadi bisa menjadi perkara lain. Ketika sebuah klaim terasa sangat meyakinkan, cari sumber yang mungkin membantahnya. Bukan agar kita selalu berubah pendapat, tetapi agar kesimpulan tersebut benar-benar pernah diuji.

Periksa sumber asli sejauh memungkinkan. Jangan berhenti pada judul, potongan video, tangkapan layar, atau komentar akun lain.
Dan yang paling sulit: gunakan standar pembuktian yang sama kepada kawan maupun lawan.

Kalau kita menuntut bukti ketika sebuah tuduhan diarahkan kepada pihak yang kita dukung, tuntutan yang sama mestinya berlaku ketika tuduhan tersebut diarahkan kepada pihak yang tidak kita sukai.

9. Dakwah Membutuhkan Keberanian Mengoreksi Diri

Dakwah membutuhkan keberanian menyampaikan kebenaran. Tetapi keberanian itu perlu ditemani kerendahan hati untuk mengakui bahwa pemahaman kita terhadap sebuah fakta masih mungkin keliru.

Niat yang baik tidak otomatis membuat semua informasi yang kita terima menjadi benar. Semangat membela agama juga tidak menjamin bahwa pembacaan kita terhadap setiap peristiwa selalu tepat.

Karena itu, ada kalanya kalimat yang paling bertanggung jawab bukanlah pernyataan yang paling tegas, melainkan: “Saya mungkin keliru. Mari kita periksa lagi.” Kalimat itu tidak mengurangi keyakinan terhadap kebenaran.

Ia hanya menempatkan manusia pada tempatnya: seseorang yang berusaha mengikuti kebenaran, tetapi tetap mungkin salah ketika membaca fakta dan membuat kesimpulan.

Dan barangkali di situlah tabayyun seharusnya dimulai: bukan hanya dengan memeriksa berita yang datang dari luar, tetapi juga dengan memeriksa cara kita sendiri mempercayainya.

Mengevauasi kembali keyakinan dan prasangka pribadi merupakan bentuk kehati-hatian dalam berislam, menjaga agar ketaqwaan kita tidak tercederai oleh keangkuhan kognitif.

Penulis: Cak Arip adalah seorang aktifis dan pemerhati isu-isu Islam kontemporer, media sosial, serta dinamika dakwah digital.