RIYADH (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Arab Saudi Abdel Al Jubeir telah melontarkan seruan baru pada Presiden Suriah Bashar al Assad untuk mundur melalui negosiasi atau akan diturunkan secara paksa dari kekuasaan, saat kelompok oposisi Suriah mengadakan pembicaraan di ibukota Saudi Riyadh, lansir Aljazeera, Kamis (10/12/2015).
Jubeir mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Kamis, saat para pemimpin oposisi Suriah membahas pembentukam sebuah front yang bersatu sebelum pembicaraan damai dengan pemerintah Assad di Wina.
Menteri luar negeri Arab itu juga mengatakan ia berharap bahwa oposisi Suriah bisa datang dengan visi bersama untuk Suriah selama pertemuan. Dia mendesak para delegasi untuk membuktikan kesalahan orang yang berpendapat bahwa oposisi Suriah terlalu terfragmentasi untuk menyajikan sebuah front bersatu di masa depan pembicaraan damai.
Sementara itu, tokoh oposisi Suriah di Riyadh juga sepakat membentuk sebuah badan yang menaungi faksi-faksi politik dan bersenjata dalam memimpin persiapan untuk pembicaraan dengan pemerintah Suriah.
Mereka memilih sekretaris jenderal baru dan juru bicara baru, serta pembentukan komisi tertinggi untuk negosiasi yang terdiri dari 23 anggota.
Monzer Akbik dari Koalisi Nasional Suriah, yang berbicara dari Dubai di mana ia berhubungan dengan delegasi di Arab Saudi, mengatakan kelompok itu akan mencakup enam dari koalisi yang berada di pengasingan, enam dari faksi pemberontak, lima dari kelompok oposisi berbasis di Damaskus dan delapan kelompok independen.
"Mereka akan menjadi pengambil keputusan dalam hal penyelesaian politik," kata Akbik kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa tim negosiasi terpisah beranggota 15 perwakilan juga akan ditunjuk.
Marwan Kabalan, seorang analis politik Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pertemuan puncak dua hari di Riyadh itu sangat signifikan karena sebagian besar negara Gulf Cooperation Council (GCC) secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konflik Suriah.
Dia juga mengatakan bahwa oposisi Suriah, "telah lebih dekat dengan visi politik bersatu untuk memetakan jalan bagi perdamaian di Suriah".
GCC telah mendukung solusi politik untuk konflik Suriah, di bawah kerangka kerja internasional yang disepakati bulan lalu.
Negara-negara Teluk mengatakan mereka mendukung perjanjian Wina, yang dibuat bulan lalu dan menetapkan 1 Januari sebagai target perundingan damai dan akan membentuk pemerintahan transisi dalam enam bulan dan pemilihan presiden baru dalam 18 bulan.
Deddy | Aljazeera | Jurnalislam
